© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Bendungan Mila Mulai Digenangi
Bendungan Mila Mulai Digenangi

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu kawasan terkering di Indonesia dengan hanya tiga bulan musim penghujan. Untuk menjaga ketahanan air dan memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat seiiring dengan pertumbuhan penduduk, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menyatakan bahwa salah satu kunci pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di NTB adalah dengan menjaga ketersediaan air.

Kesinambungan ketersediaan air dapat dipenuhi dengan pembangunan tampungan air. Untuk itulah Ditjen SDA terus meningkatkan jumlah tampungan air di NTB, salah satunya dengan pembangunan bendungan. Setelah pada tahun lalu Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu diresmikan oleh Presiden RI, di awal tahun 2019 ini, dilaksanakan penggenangan perdana Bendungan Mila yang juga terletak di Kabupaten Dompu.

“Untuk itu pembangunan bendungan diprioritaskan sebagai tampungan air. NTB memiliki sembilan bendungan besar eksisting, 61 bendungan medium atau embung berskala bendungan. Dilengkapi dengan (bendungan, red.) Tanju dan Mila akan terkumpul sekitar 250 juta meter kubik tampungan air,” jelas Dirjen SDA dalam acara penggenangan awal Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, NTB (17/1).

Impounding atau penggenangan awal Bendungan Mila dihadiri oleh Dirjen SDA Hari Suprayogi, Bupati Dompu Bambang M. Yasin, dan didampingi oleh Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Ni Made Sumiarsih, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Agung Djuhartono, serta Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) Asdin Julaidy.

Bendungan Mila direncanakan dapat mengairi Daerah Irigasi seluas 1.689 Ha, meningkatkan intensitas tanam dari 186% menjadi 300% pada Bendung Rabbaka, memenuhi kebutuhan air baku sebesar 100 liter per detik untuk Kabupaten Dompu dan mereduksi banjir sebesar 142,57 meter kubik per detik. Bendungan ini juga dimanfaatkan sebagai konservasi dan pariwisata Kabupaten Dompu.

Sedemikian besarnya manfaat Bendungan Mila, Dirjen SDA berpesan untuk menjaga kualitas iar bendungan, salah satunya dengan mencegah adanya tambak keramba ikan. “Kita sudah punya pengalaman keramba ikan di bendungan yang mengakibatkan air bendungan tercemar kemudian mempengaruhi kualitas air. Perikanan tangkap diperbolehkan, tapi kalau keramba sebaiknya dihindari,” himbau Hari Suprayogi.

Bupati Kabupaten Dompu Bambang M. Yasin menyatakan, kehadiran dua bendungan di Kabupaten Dompu, yaitu Bendungan Tanju dan Tanju akan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat Dompu yang terkenal dengan produksi jagung dan berasnya. "Bagi kami rencana keberadaan Sistem Irigasi Rababaka Kompleks yang didukung oleh Bendungan Tanju dan Mila merupakan satu mimpi yang menjadi kenyataan," ujar Bambang.

(kty/san/ams KompuSDA)

18 Januari 2019 Selengkapnya

Impounding Bendungan Mila
Impounding Bendungan Mila

Pengisian Awal Bendungan Mila oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (17/01/2019) adalah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Bendungan Mila terletak di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi satu kesatuan sistem dengan Bendungan Tanju. Bendungan Mila nantinya akan mengairi Daerah Irigasi Rababaka seluas 1.689 hektar guna meningkatkan intensitas tanam menjadi 300%. Bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air baku 100 liter per detik dan mereduksi banjir sebesar 142,57 meter kubik per detik di Kecamatan Woja. Selain itu, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, perikanan darat dan konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Dompu.

17 Januari 2019 Selengkapnya

Bendungan Logung Siap Laksanakan Impounding Akhir Tahun Ini
Bendungan Logung Siap Laksanakan Impounding Akhir Tahun Ini

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan Impounding (Pengisian Awal Bendungan) pada Bendungan Logung yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Impounding tersebut dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018 kemarin. 

“Bendungan Logung merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program NawaCita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional,” ujar Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi.

Pembangunan Bendungan Logung membutuhkan waktu sekitar 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan 1.460 hari kalender hingga 2018 dengan nilai kontrak Rp 620 miliar, dibangun oleh KSO antara PT Wijaya Karya & PT. Nindya Karya. Bendungan ini memiliki tinggi 55 meter dan panjang 350 m dan mampu menampung air sekitar 20,15 juta m3, dengan volume efektif sebesar 13,72 juta m3.

Bendungan Logung direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan potensial maksimal 5.296 ha yang terdiri dari luas irigasi eksisting 2.805 ha dan irigasi pengembangan 2.491 ha di wilayah Kabupaten Kudus serta peningkatan produktivitas tanaman padi. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 200 liter/detik di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kudus, pengendalian banjir dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebesar 0,50 MW .

"Saya kira, impounding, daerah Kudus ini kan hujannya tinggi. Jadi 20 juta m3. Satu musim hujan ini harapan saya sudah bisa spill out (melimpah) dan spillway (sudah penuh)," beber dia saat wawancara.

Kabupaten Kudus sendiri memiliki masyarakat yang hidup dari pertanian dan industri yang sangat membutuhkan air untuk keperluan pertanian maupun air baku untuk air minum, sementara di saat musim kering Kabupaten tersebut sering mengalami kekeringan dan saat musim hujan mengalami kebanjiran akibat meluapnya sungai di pegunungan Muria. Dengan adanya bendungan yang terletak di lokasi lereng Muria diharapkan dapat mengurangi bencana banjir wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya.

Selain itu, Bendungan Logung juga memiliki manfaat sebagai sarana wisata sebagai bentuk ekonomi kerakyatan tersendiri. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno mengatakan pariwisata di Bendungan Logung nantinya harus tetap memperhatikan prinsip hidrologi dan konservasi dari hulu ke hilir. “Panorama yang tersaji di sekeliling bendungan membuatnya memiliki keistimewaan dibanding dengan bendungan lain adalah panorama Gunung Muria menjadi daya tarik tersendiri,” ujarnya.

Sosialisasi kepada warga terkait pemanfaatan bendungan termasuk pengembangan wisata penting untuk dilakukan, dengan tidak mengijinkan adanya wisata air pada bendungan terkait potensi bahaya yang akan timbul dan lebih mengedepankan wisata konservasi. (kompusda/dnd/arg/dani)

18 Desember 2018 Selengkapnya

6 Komunitas Peduli Sungai Mendapatkan Penghargaan PUPR Tahun 2018
6 Komunitas Peduli Sungai Mendapatkan Penghargaan PUPR Tahun 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan sejumlah kategori penghargaan PUPR kepada  17 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur bidang PUPR pada 7 Desember kemarin di Jakarta. Selain itu juga diberikan kepada mitra kerja seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi, PDAM serta termasuk kepada 6 Komunitas Peduli Sungai di seluruh Indonesia.

Dalam acara yang merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Bakti PUPR ke-73, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan mitra kerja yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain penghargaan kepada Pemerintah Daerah, juga diberikan penghargaan kepada 6 Komunitas Peduli Sungai (KPS) untuk mengajukan program unggulan dalam menjaga kualitas sungai di daerahnya.

Penghargaan PUPR tahun 2018 mengangkat tema “Inovasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, dengan tujuan agar Pemerintah Daerah dapat terus melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di wilayahnya masing-masing.

Sebelumnya, penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh PUPR bernama Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum, namun sejak tahun 2015, penghargaan ini diberikan setiap dua tahun sekali yang perdananya dilaksanakan di tahun 2016 seiring dengan dinamika perubahan kelembagaan  kementerian, yaitu penyatuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berikut adalah daftar 6 Komunitas Peduli Sungai yang memenangkan Penghargaan PUPR 2018 :

  1. KPS Mat Peci (Masyarakat Peduli Ciliwung) – Provinsi DKI Jakarta
  2. KPS Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM) – Provinsi Kalimantan Timur
  3. KPS Tukad Bindu – Provinsi Bali
  4. KPS KMPS Ibra – Provinsi Nusa Tenggara Barat
  5. KPS Ecoton - Provinsi Jawa Timur
  6. KPS Komunitas Sungai Putat Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat

(kompuSDA/dnd)

 

 

08 Desember 2018 Selengkapnya

BBWS Brantas dan BWS Sumatera I Raih Juara TKPSDA Tingkat Nasional
BBWS Brantas dan BWS Sumatera I Raih Juara TKPSDA Tingkat Nasional

 

Seiring pembangunan infrastruktur sumber daya air yang terus digenjot untuk mencapai target Nawacita, koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu unsur terpenting agar manfaat infrastruktur yang dibangun bisa terus dirasakan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA agar kinerja dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, komunitas dan masyarakat terus meningkat, yaitu melalui pemberian apresiasi kepada insan yang memiliki kinerja terbaik, salah satunya TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air).

 

Di Indonesia, TKPSDA merupakan wadah koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki anggota sangat beragam. Dengan demikian, dibentuklah sekretariat TKPSDA untuk mewadahi tugas dan fungsi dari para anggota tersebut. Sekretariat tersebut juga memiliki peranan penting dalam kegiatan TKPSDA, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pasca kegiatan. Maka dari itu, agar kegiatan dan kinerja anggota TKPSDA semakin terukur dan terarah, diselenggarakanlah sebuah kompetisi.

 

Melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (BPSDA), upaya tersebut dikemas menjadi Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Tingkat Nasional. Proses seleksi yang telah diselenggarakan sejak bulan April 2018 ini merupakan ajang bertukar wawasan dan pengalaman untuk para peserta perwakilan daerah masing-masing. Di ajang ini, para peserta unjuk gigi di hadapan para juri agar terpilih menjadi Juara dan mendapat gelar “percontohan nasional”.

 

Masing-masing perwakilan daerah mempresentasikan profil dan kegiatan organisasi mereka di hadapan para juri. Setelah terpilih menjadi finalis, mereka akan mendapatkan sesi penilaian di lapangan oleh tim juri. Dari rangkaian proses seleksi, akhirnya terpilihlah pemenang Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Tingkat Nasional Tahun 2018 yang terdiri dari dua kategori. Untuk kategori “Maju”, Juara I diraih oleh BBWS Brantas, dan BBWS Citarum, BBWS Bengawan Solo, BBWS Ciliwung Cisadane, juga BBWS Cidanau Ciujung Cidurian menyusul diperingkat berikutnya. Sementara untuk kategori “Berkembang”, Juara I diraih oleh BWS Sumatera I, dan kemudian disusul oleh Dinas PSDA Provinsi Aceh, BBWS Pompengan Jeneberang, BWS Nusa Tenggara I, dan BWS Sulawesi IV.

 

Melalui Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) diseluruh Indonesia agar mereka semakin semangat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air lebih baik lagi sehingga bisa mencapai kesepahaman antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan, guna mencapai keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. (dro KompuSDA)

 

27 November 2018 Selengkapnya

Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Pembangunan Bendungan Karian dan Sindangheula
Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Pembangunan Bendungan Karian dan Sindangheula

 

Bendungan Karian yang terletak di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah salah satu bendungan besar yang masuk dalam program Nawacita. Bendungan ini nantinya akan memiliki kapasitas tampungan sebesar 14,7 juta meter kubik yang akan menyuplai air baku ke wilayah Rangkasbitung, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan tiga titik di Jakarta.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi yang melakukan kunjungan kerja ke bendungan tersebut pada 24 November 2018, menjelaskan bahwa saat ini progres fisik pembangunan bendungan Karian sudah mencapai 52%, yang ditargetkan akan selesai pada Desember 2019. “Saat ini BBWS Cidanau Ciujung Cidurian (C3) yang bertugas menangani pembangunan bendungan tersebut sedang mengalami kendala untuk pengambilan bahan material timbunan dari beberapa lokasi, namun semuanya sedang ditangani dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat,” tuturnya.

 

Selain itu, bendungan Karian juga berfungsi sebagai pengendali banjir daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur seperti Jalan Tol Jakarta-Merak, dan juga Kawasan Industri Terpadu. Manfaat lainnya dari Bendungan Karian adalah untuk kegiatan pariwisata yang bisa menambah pendapatan domestik di daerah tersebut, juga lokasi perikanan tangkap yang bisa digunakan oleh warga setempat.

 

Di samping Bendungan Karian, BBWS C3 juga mengerjakan Bendungan Sindangheula yang per November 2018, progres fisiknya sudah mencapai 97%. Bendungan ini adalah salah satu bendungan yang lokasinya dekat dengan pusat kota, yaitu kurang lebih 12 kilometer dari Kota Serang, Banten. Manfaat bendungan Sindangheula diantaranya sebagai penyuplai air baku sebanyak 800 liter per detik, dan juga kebutuhan air irigasi dengan besaran yang sama yaitu 800 liter per detik, pengendali banjir, dan juga memiliki potensi untuk mikrohidro kurang lebih 0,4 megawatt.

 

Tantangan yang dihadapi oleh BBWS C3 terkait pembangunan bendungan Sindangheula adalah adanya beberapa kendala pada pembebasan lahan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, BBWS C3 tetap memantau progres pembebasan lahan tersebut agar tidak mempengaruhi keterlambatan pembangunan fisik bendungan kedepannya.

 

Mengingat program pembangunan 49 bendungan baru dalam kurun waktu 2014-2019 merupakan salah satu tanggung jawab besar Ditjen SDA untuk mendukung ketahanan pangan dan air, maka Ditjen SDA pun terus menggenjot BBWS/BWS untuk bisa melaksanakan program tersebut sesuai target yang telah ditetapkan. (KompuSDA)

 

25 November 2018 Selengkapnya

Bendungan Sadawarna di Jawa Barat Siap Dibangun
Bendungan Sadawarna di Jawa Barat Siap Dibangun

Proses konstruksi pembangunan Bendungan Sadawarna, yang diusung sebagai penyedia air dan pengurang dampak banjir di wilayah Jawa Barat pada umumnya dan daerah Pamanukan pada khususnya, diawali dengan penandatanganan kontrak Paket I dan Paket II yang berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR)Rakyat, Jakarta (22/11).

Total anggaran konstruksi bendungan yang terletak di dua kabupaten, yakni Subang dan Sumedang ini, sebesar 1,8 triliun rupiah, “Dengan waktu pelaksanaan selama 1.444 hari dan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender,” jelas Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA.

Paket Pertama dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Daya Mulia Turangga dan PT Barata Indonesia KSO dengan nilai kontrak sebesar 970 milyar rupiah. Sedangkan Paket Kedua konstruksinya akan dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT Adhi Karya Tbk. KSO dengan nilai kontrak sebesar 898 milyar rupiah.

Bendungan Sadawarna bila terbangun nanti akan memiliki beberapa manfaat strategis, seperti penyediaan air irigasi dengan area layanan seluas 4.500 hektar untuk daerah Subang dan Indramayu, sebagai pengendali banjir, penyedia air baku sebesar 4,48 meter kubik per detik, dan sumber air untuk tenaga listrik sebesar ± 3 MW.

Walaupun ditargetkan selesai di akhir tahun 2022, proses pembangunan bendungan diharapkan dapat dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat pula.

Namun percepatan proses pembangunan bendungan harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada, seperti pembebasan lahan, revisi desain dan penyediaan dana. “Hambatan akan ada. Terlebih untuk bendungan tipe earth fill dam seperti ini yang perlu material cukup banyak, jangan sampai pembangunan terhambat karena ketersediaan material,” pesan Direktur Jenderal SDA. “Selain itu percepatan pembangunan juga harus memperhatikan K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ditambah satu K lagi, Keamanan,’’ tambahnya.

Penandatanganan kontrak dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Kepala Pusat Bendungan, Para Direktur di lingkungan Ditjen SDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai pengelola pembangunan Bendungan Sadawarna, para Kasatker dan PPK pekerjaan pembangunan Bendungan Sadawarna dan Direktur Utama para penyedia jasa pembangunan. (KompuSDA)

22 November 2018 Selengkapnya

Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2018
Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2018

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap penjaga pos hidrologi yang peduli terhadap data hidrologi dan mendorong peningkatan kompetensi para penjaga pos hidrologi dalam upaya peningkataan pengelolaan hidrologi sehingga dapat mewujudkan data hidrologi yang akurat, tepat waktu, berkesinambungan dan mudah diakses untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air telah menyelenggarakan Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional.

Serangkaian tahapan penilaian Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional telah dilakukan semenjak bulan April 2018, yakni

  • tahapan pertama : penilaian profil pos hidrologi dan data,
  • tahapan kedua : penilaian presentasi dan praktek
  • tahapan ketiga : penilaian kunjungan lapangan.

Dari seluruh rangkaian penilaian Lomba Penjaga Pos  Hidrologi telah diperoleh pemenang Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tahun Anggaran 2018

 

Kategori Pos Curah Hujan

Pemenang I : Subagyo, BBWS Ciliwung Cisadane

Pemenang II : Sundoyo, BBWS Bengawan Solo

Pemenang IIII : Tahyan, BBWS Citanduy

 

Kategori Pos Duga Air

Pemenang I : Andi Asri, BBWS Pompengan Jeneberang

Pemenang II : Andi Sudirman. BBWS Ciliwung Cisadane

Pemenang III : Edi Cahyadi, BBWS Citanduy

 

Kategori Pos Klimatologi

Pemenang I : Priyono, BBWS Citanduy

Pemanang II : Yotam,  BWS Sulawesi III

Pemenang III : Ririn Setyorini, BBWS Serayu Opak

Lomba Penjaga Pos Hidrologi diharapkan dapat memberikan semangat kepada para penjaga pos hidrologi dan pengelola unit hidrologi di balai besar wilayah sungai dan balai wilayah sungai di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pengelolaan hidrologi lebih baik lagi sehingga dapat menyediakan data hidrologi untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

22 November 2018 Selengkapnya

FGD Penanganan Perkara di Lingkungan Ditjen SDA
FGD Penanganan Perkara di Lingkungan Ditjen SDA

Dalam pelaksanaan tugas pembangunan infrastruktur sumber daya air, para pejabat dan pelaksana teknis di lapangan seringkali menghadapi berbagai permasalahan hukum yang timbul karena kurangnya pemahaman atas hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak.

Permasalahan sosial yang terkait dengan pengadaan tanah khususnya bagi proyek strategis nasional di bidang sumber daya air juga seringkali menjadi masalah utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Muhammad Arsyadi, dalam pembukaan Focus Group Discussion Penangangan Perkara di Lingkungan Ditjen SDA di Bandung (12/11). Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Endah Herawaty dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Bob Arthur Lambogia.

"Permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Ditjen SDA berpotensi terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan atau ketidaksempurnaan pelaksanaan pembangunan," ujar Arsyadi. Lebih lanjut Arsyadi mengungkapkan potensi kerugian keuangan negara yang dapat mengakibatkan beraluhnya sumber daya air sebagai barang milik negara dan kekayaan negara menjadi milik pribadi.

Pada tahun 2018, junlah perkara pada pengadilan tingkat pertama yang dihadapi Ditjen SDA sebanyak 9 perkara perdata gugatan biasa, 650 gugatan perdata sederhana penyelesaian dampak sosial pembangunan Bendungan Jatigede, dan 1 perkara tata usaha negara.

"Untuk itu, para pejabat khususnya pejabat yang terkait dengan pengelolaan SDA sebagai barang milik negara dan kekayaan negara, serta pejabat yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu diberikan tambahan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi mitigasi penanganan permasalahan hukum baik yang telah menjadi perkara di pengadilan maupun yang belum," ungkap Arsyadi.

Arsyadi juga mengharapkan partisipasi aktif dari para peserta yang terdiri dari para pejabat terkait di seluruh Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di Indonesia dalam acara ini, sehingga memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya air pada unit pelaksana teknis masing-masing.

FGD ini menghadirkan berbagai ahli dalam bidang penanganan perkara sebagai narasumber, seperti Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jawa Barat, Immanuel Zebua; Kepala Seksi Penanganan Perkara ATR BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat, Cecep Ismail; Analis Permasalahan Pertanahan, Iwan Yoestiawan; dan Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum Kementerian PUPR, Hikmad Batara Reza. (ech-KompuSDA)

 

13 November 2018 Selengkapnya

PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA OP TINGKAT NASIONAL
PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA OP TINGKAT NASIONAL

Rangkaian Lomba Operasi dan Pemeliharaan (OP) Tingkat Nasional telah sampai pada tahap penilaian nominator. Beberapa wilayah dan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terpilih menjadi pemenang mengungguli lainnya.

Lomba yang dimulai sejak bulan Mei 2018 dan diselenggarakan Direktorat Operasi dan Pemeliharaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap insan pengelola sumber daya air dalam melaksanakan kegiatan OP, mendorong peningkatan pelayanan, meningkatkan pemahaman, perhatian dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan OP.

“Bukan hanya sebagai ajang kompetisi dalam skala yang kecil atau sekedar kalah dan menang, melainkan dalam makna yang lebih luas. Sebagai ajang bertukar pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan yang utama adalah memberikan motivasi kepada sesama petugas OP SDA yang dalam hal ini adalah pengelola daerah irigasi di balai ataupun di skpd, para petugas OP Irigasi dan Rawa setingkat UPTD dan Juru/Mantri, serta insan sumber daya air pada umumnya,” sebut Direktur OP Agung Djuhartono dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat OP Irigasi dan Rawa Arief Rachman.

Selain itu, lomba ini juga bertujuan memberikan apresiasi dan motivasi kepada masyarakat, khususnya komunitas peduli sungai untuk terus bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga lingkungan sungai dan sekitarnya.

“Kami berharap melalui kegiatan ini akan semakin tumbuh kecintaan dan kepedulian dan peningkatan kinerja pada kegiatan OP infrastruktur sumber daya air,” lanjut Direktur OP.

Lomba yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu (1) Lomba/Pemilihan OP Daerah Irigasi (Permukaan); (2) OP Jaringan Irigasi Permukaan & Irigasi Rawa Teladan; (3) OP Irigasi Partisipatif P3A; (4) Komunitas Peduli Sungai. Juga kategori (5) Pemilihan Unit Pengelola Bendungan, dan (6) Petugas OP Bendungan Teladan.

Berikut beberapa pemenang Lomba/Pemilihan OP Tingkat Nasional tahun 2018:

  • Kategori Lomba/Pemilihan OP Daerah Irigasi (Permukaan) Wilayah Barat : DI Cihea, Jawa Barat
  • Kategori Lomba/Pemilihan OP Daerah Irigasi (Permukaan) Wilayah Timur : DI Bena, NTT
  • Kategori Pemilihan Pengamat/UPTD Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Barat : Imam Pamungkas, Jawa Tengah
  • Kategori Pemilihan Pengamat/UPTD Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Timur : Darmaji, Sulawesi Tengah
  • Kategori Pemilihan Pengamat/UPTD Jaringan Irigasi Rawa : Joni, Kalimantan Tengah
  • Kategori Pemilihan Juru/Mantri Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Barat : Wahyudi, Jawa Timur
  • Kategori Pemilihan Juru/Mantri Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Timur : Rojiun, Sulawesi Tengah
  • Kategori Pemilihan Juru/Mantri Jaringan Irigasi Rawa : Dwi Santoso, Kalimantan Selatan
  • Kategori Lomba OP Irigasi Partisipatif P3A Wilayah Barat : Jati Mulya, Jawa Tengah
  • Kategori Lomba OP Irigasi Partisipatif P3A Wilayah Timur : Oetaman, NTT
  • Kelompok I Komunitas Peduli Sungai Terbaik : KPS Ibra, NTB
  • Kelompok II Komunitas Peduli Sungai Terbaik : KPS Ujung Hilir Wedi, Klaten, Jawa Tengah
  • Kelompok III Komunitas Peduli Sungai Terbaik : KPS Ecovilage Xali Citanduy, Jawa Barat
  • Kategori Lomba Unit Pengelola Bendungan I.A : Antonius Suryono, BBWS Bengawan Solo
  • Kategori Lomba Unit Pengelola Bendungan I.B : Silvya Norma Yolanda, BWS Sumatera I
  • Kategori Petugas OP Bendungan dengan Volume > 20 Juta m³

1.       Sub Kategori Petugas Operasi : Suparman, BBWS Bengawan Solo

2.       Sub Kategori Petugas Pemeliharaan : Pujiono, BBWS Bengawan Solo

3.       Sub Kategori Petugas Pemantauan : Agus Purbo Prasetyo, BBWS Bengawan Solo

  • Kategori Petugas OP Bendungan dengan Volume 2 – 20 Juta m³

1.       Sub Kategori Petugas Operasi : Manige Budidarma, BBWS Bengawan Solo

2.       Sub Kategori Petugas Pemeliharaan : Agung Wirasat, BBWS Bengawan Solo

3.       Sub Kategori Petugas Pemantauan : Anis Hidayat, BBWS Bengawan Solo

  • Kategori Petugas OP Bendungan dengan Volume < 2 Juta m³

1.    Sub Kategori Petugas Operasi : Budi Utomo, BBWS Bengawan Solo

2.    Sub Kategori Petugas Pemeliharaan : Rondi Apriyadi, BBWS Bengawan Solo

3.    Sub Kategori Petugas Pemantauan : Angga Prasetyo, BBWS Bengawan Solo

Di akhir acara, Direktur OP berpesan kepada para pemenang untuk tidak langsung merasa puas dan berbangga diri, kepada yang belum menang jangan putus asa, terus termotivasi untuk menjadi lebih baik. “Menjadi terbaik tidak berhenti pada gelar juara, tetapi tugas utama yang menjadi kewajiban kita adalah memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya. (KompuSDA)

08 November 2018 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Randugunting dan Bendungan Jlantah
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Randugunting dan Bendungan Jlantah

Untuk memenuhi target pembangunan bendungan Kabinet Kerja, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penandatanganan kontrak Pembangunan dan Supervisi Pembangunan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora, serta Pembagunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, keduanya terletak di Provinsi Jawa Tengah.

Bila sudah terbangun nanti, Bendungan Randugunting yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, memiliki beberapa manfaat, yaitu mereduksi banjir sebesar 81,42 m³ per detik, menyediakan air irigasi untuk area selua 630 Ha, menyediakan air baku sebesar 150 liter per detik, dan sebagai destinasi wisata di kawasan Blora.

Bendungan Randugunting akan dibangun oleh PT Wijaya Karya dan PT Andesmont Sakti KSO dengan nilai kontrak sebesar 858,8 milyar rupiah. Kontrak akan berakhir sampai dengan empat tahun ke depan.

Kemudian untuk supervisi pembangunan Bendungan Randugunting akan dilakukan oleh PT Virama Karya dan PT Tuah Agung Anugrah KSO dengan nilai kontrak Rp. 37.5 milyar rupiah. Pelaksanaan kontrak selama empat tahun ke depan.

Sedangkan Bendungan Jlantah, yang berada di bawah kewenangan BBWS Bengawan Solo, rencananya memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai penyuplai air irigasi untuk area seluas 1.493 Ha, penyedia air baku sebesar 0,15 m³ per detik dan sumber air untuk PLTA sebesar 0,25 MW.

Bendungan Jlantah akan dibangun oleh PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar 965,5 milyar rupiah. Kontrak akan berakhir sampai dengan empat tahun ke depan.

Sekretaris Ditjen SDA yang hadir mewakili Direktur Jenderal SDA meminta para penyedia jasa untuk bekerja full speed dari awal pembangunan. “Kami juga sebagai owner dari pekerjaan pembangunan ini meminta komitmen para penyedia jasa dalam hal zero accident, kualitas sesuai dengan spek yang kita harapkan, kemudian lingkungannya juga tetap terjaga. Ketiga hal tersebut kami minta dipenuhi dan dilakukan dengan full speed, bukan alon-alon asal kelakon,” sebut Sekretaris Ditjen SDA.

“Semakin cepat kita bisa menyelesaikan pekerjaan, maka nilai ekonomi pada proyek tersebut akan makin baik. Karena nilai ekonomi dengan waktu itu sangat berhubungan. Kalau kita semakin lambat maka itu akan memperbesar nilai dari pada investasi kita,” tambah Sekretaris Ditjen SDA menyoal full speed dalam pembangunan bendungan.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Jakarta (8/11), dihadiri oleh Sekretaris Ditjen SDA, Kepala Pusat Bendungan, para Direktur di lingkungan Ditjen SDA, Kepala BBWS Pemali Juana, Kepala BBWS Bengawan Solo, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan dari dua BBWS tersebut, para Direktur penyedia jasa seperti PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Virama Karya, PT Waskita Karya, PT Andesmont dan PT Tuah Agung Anugrah. (KompuSDA)

08 November 2018 Selengkapnya

Ditjen SDA Siap Siaga Hadapi Musim Hujan 2018
Ditjen SDA Siap Siaga Hadapi Musim Hujan 2018

Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi (>300mm) pada bulan November 2018 akan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan bagian utara dan barat, serta sebagian besar wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sifat hujan pada beberapa wilayah ini berada pada tingkat diatas normal.

 

Puncak musim hujan pada bulan November - Desember akan melanda sebagian besar Pulau Sumatera dan Kalimantan serta sebagian kecil Pulau Jawa dan Sulawesi. Sementara pada bulan Januari - Februari 2019, puncak musim hujan akan melanda sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 

Akibat dari puncak musim hujan tersebut, beberapa daerah di Indonesia berpotensi alami banjir. Potensi banjir ini diperkirakan akan terjadi di 31 kota/kabupaten dan 73 kecamatan di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada bulan November. Sedangkan pada bulan Januari 2019, banjir diperkirakan akan terjadi di 13 kota/kabupaten dan 35 kecamatan di Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua.

 

Sebagai bentuk pencegahan banjir pada tahun 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan berbagai pekerjaan seperti membangun pengendali banjir sepanjang 195 kilometer, merehabilitasi pengendali banjir sepanjang 7 kilometer, pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 3.725 kilometer dan pemeliharaan kanal banjir sepanjang 164 kilometer.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Jakarta (1/11). “Ditjen SDA juga melakukan penelusuran (walkthrough) terhadap sungai-sungai utama di seluruh BWS/BBWS sepanjang 54 kilometer. Dari hasil updating tahun 2018, diketahui saat ini terdapat 42 kilometer sungai yang berada dalam kondisi kritis dan sampai dengan saat ini kurang lebih sepanjang 30 kilometer yang telahditangani,” lanjutnya.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dalam menanggulangi terjadinya banjir, Ditjen SDA telah menyiapkan total 657 unit peralatan yang terdiri dari excavator, amphibious excavator, mobile pump, dump truck, trailer truck, pick up, mesin outboard dan perahu karet untuk menanggulangi banjir. Untuk bahan banjiran, Ditjen SDA juga menyiapkan 242.633 buah sandbag, 5.968 buah geobag dan 41.798 buah kawat bronjong. Sedangkan untuk tahap pemulihan Ditjen SDA siap melakukan pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan air.

 

Surat Keputusan Dirjen SDA No.52/KPTS/D/2018 tentang Piket Pusat Komando Penanggulangan Bencana Ditjen SDA Kementerian PUPR telah menetapkan personil yang bertugas untuk melaporkan kejadian bencana secara cepat, memantau, mencatat dan mengevaluasi kejadian bencana serta dampak yang ditimbulkan. Ditjen SDA juga menyiapkan Pos Komando (Posko) Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat di setiap Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di 34 provinsi di Indonesia. Alamat dan contact person Pos Siaga Bencana selengkapnya dapat dilihat di website http://sda.pu.go.id.  

 

Selain itu, juga telah diterbitkan Surat Perintah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 110/SPRIN/D/2018 tentang Penanggulangan Bencana Banjir. SPRIN ini memerintahkan kepada seluruh Kepala BBWS dan BWS untuk melaksanakan tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. (KompuSDA)

01 November 2018 Selengkapnya