© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural
Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik 452 pejabat struktural eselon II B, IIIA dan III B (10/7). Seluruh pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 266 pejabat di Pusat dan 188 di lingkungan Balai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Mewakili penandatanganan dari pejabat beragama Islam adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Etty Winarni, mewakili pejabat beragama Kristen Kepala BBWS Sumatera VIII Ditjen SDA Bistok Simanjuntak, mewakili pejabat beragama Katollik Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro PKLN Fransisca Dini Ambarsari dan mewakili pejabat beragama Hindu kepala BBPJN III Ditjen Bina Marga I Ketut Dharma Wahana.

Di awal sambutannya, Menteri PUPR menyampaikan pesan dari Presiden pada saat melakukan pertemuan dengan dunia usaha, yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Presiden sangat mengedepankan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR dapat dilaksanakan sebaik-baiknya

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Pejabat yang dilantik adalah tumpuan pembangunan saat ini, di mana saat ini Kabinet yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan masyarakat meletakkan harapan besar pada Kementerian PUPR”, demikian pesan Menteri PUPR.

Basuki mengungkapkan, saat ini total anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2015 dari Rp 118 triliun sudah terserap sekitar Rp 18 triliun, masih ada sekitar Rp 100 triliun yang harus diserap.

“Artinya setiap bulan harus kita serap minimal Rp 15 triliun per bulan, dan kita semua yang di dalam ruangan ini menjadi ujung tombaknya.Khususnya para Kepala Balai Besar dan UPTD, itulah ujung tombak kami ujung tombak kita,”tegas Basuki.

Menteri Basuki mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi yang unik, saat pertumbuhan ekonomi ingin mencapai di atas 5 persen dan terdapat tiga hal yang bisa menopang pertumbuhan tersebut.

Pertama, adalah konsumsi yang biasa dilakukan sehari-hari, kedua adalah ekspor dan impor yang saat ini sangat dipengaruhi oleh turunnya kegiatan ekonomi di Tiongkok.

“Satu-satunya yang bisa menopang petumbuhan adalah investasi, sedangkan investasi swatsa kita sedang melambat, yang diharapkan sekarang adalah investasi pemerintah, dan anggaran terbesar adalah Kementerian PUPR, itulah sebabnya PUPR menjadi tumpuan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya harapkan agar kita semua berhati-hati, jangan takut dan maju terus ,” tutup Menteri PUPR.

 (nan/dewDatinSDA)

 

25 Juli 2015 Selengkapnya

Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air
Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air

Potensi sumber daya air di Indonesia saat ini ±3.900 miliar meter kubik setiap tahunnya dan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia dalam hal potensi cadangan air, namun hanya 25% yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan industri.

Tingginya potensi sumber daya air merupakan suatu anugerah, pembangunan dan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan air yang akan mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Dalam 5 tahun ke depan pemerintah merencanakan membangun 49 bendungan,” Jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Mudjiadi pada saat membuka acara Seminar Nasional Bendungan Besar tahun 2015 di Kupang NTT (28/05).

Proses pembangunan dan pengelolaan bendungan harus selalu berprinsip pada konsepsi keamanan bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu keamanan struktur; operasi dan pemeliharaan pemantauan; dan kesiapsiagaan tindak darurat.

Melalui seminar ini diharapkan semua pihak lebih memahami tentang arti dan manfaat bendungan/waduk untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi segala bentuk tantangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan bendungan yang baik untuk bendungan air maupun bendungan limbah tambang.

Aspek sosial dan lingkungan, isu teknis yang sedang berkembang, proyek bendungan limbah tambang, pengelolaan kualitas dan kuantitas air pada bendungan merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan global untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bendungan bagi ketahanan pangan dan energi.

01 Juni 2015 Selengkapnya

MENGELOLA KORIDOR SUNGAI
MENGELOLA KORIDOR SUNGAI

Sungai menjadi saksi sejarah panjang perkembangan peradaban manusia. Dahulu sungai menjadi koridor depan, gerbang awal perkembangan sejarah manusia, hal ini dikarenakan sungai menjadi transportasi utama mobilitas social. Namun kini wajah sungai pun berubah, sungai menjadi tempat pembuangan akhir, nuansa kotor, jorok, dan tidak terawat Nampak di setiap sungai. Adalah sekelompok masyarakat yang berkumpul dan peduli terhadap lingkungan sungainya tergabung dalam Komunitas Sungai Code, Komunitas sungai Sungai Gadjah Wong, Komunitas Sungai Winongo, serta Komunitas Sungai Tambakbayan yang seluruhnya melintas di kawasan perkotaan di Yogyakarta mengadakan dialog dengan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema restorasi sungai Indonesia, mengelola koridor sungai berbasis masyarakat. Acara dialog tersebut berlokasi di area pinggir sungai Gadjah Wong dihadiri oleh Gubernur DIY, Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, akademisi dari UGM, UIN Sunan Kalijaga, serta anggota 4 (empat) komunitas Sungai di Yogyakarta.(28/5)

Dialog tersebut membahas mengenai bagaimana mengelola koridor sungai berbasis masyarakat menuju kawasan yang bersih, sehat, dan produktif. Masing-Masing Komunitas menceritakan kondisi terkini sungainya yaitu sungai Code, Sungai Gadjah Wong, Sungai Winongo, dan Sungai Tambakbayan. Masing-masing menceritakan tentang zona mana yang termasuk dalam zona merah (area palung sungai dan hulu sungai) yang merupakan zona terlarang untuk pemanfaatan selain bangunan sungai/pengairan, zona kuning (sempadan sungai) yang merupakan zona pemanfaatan sangat terkendali terkait dengan fungsi pelestarian air dan biodiversity. Kemudian zona hijau yang merupakan zona pemanfaatan terkendali dengan konsep infrastruktur hijau dan ecofriendly waterfront city, serta zona biru yang merupakan zona penataan terkait fasilitas umum, fasilitas ramah lingkungan dan penerapan konsep M3K (mundur, munggah, dan madhep kali). Seperti yang diungkapkan oleh Totok Prapoto, pemerhati kali code, diungkapkan bahwa komunitas kali code merupakan komunitas yang sudah lama berdiri, didukung sepenuhnya oleh Gubernur DIY, telah dilakukan penataan, namun demikian pada awal tahun 2015 sempat dilanda banjir dikarenakan luncuran banjir lahar dingin yang mengkibatkan genangan di sekitar bantaran sungainya, ke depannya diharapkan dapat dibangun kampung susun dan sekolah sungai.

“Komunitas Kali Code berkomitmen untuk terus mengelola koridor sungai agar bisa menjadi kawasan yang bersih, sehat dan produktif. Seperti diketahui awal 2015 kawasan kali code dilanda banjir, maka ke depannya kami mengusulkan agar dapat dibangun kampung susun yang sesuai dengan konsep M3K, serta untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat kami mengusulkan agar ada sekolah sungai. Untuk memperkuat wadah kelembagaan komunitas ini kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur agar kami diperkuat melalui wadah koordinasi pokja komunitas sungai dengan dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, pada akademisi hingga pihak swasta” lanjut totok pratopo.

Selain perkuatan kelembagaan, komunitas yang lain seperti komunitas sungai tambakbayan mengusulkan program mendesak pengelolaan sungai tambakbayan dengan penyusunan rencana induk koridor sungai tambakbayan, revitalisasi embung tambakboyo hingga pengembangan potensi tampungan air. Komunitas Sungai Gadjah Wong mengusulkan kegiatan mendesak berupa penyelamatan mata air di sekitar sungai gadjah wong. Sebagaimana diketahui bahwa dahulu sungai gadjah wong merupakan sungai heritage, mempunyai 44 mata air namun dikarenakan kerusakan lingkungan, saat ini hanya ada 26 mata air saja.

Dalam tanggapannya, Gubernur DIY menampung dan menerima semua usulan dari anggota komunitas tersebut, dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program konkrit, namun sebelum program ini berjalan, diharapkan agar para anggota komunitas segera memperkuat kelembagaan pokja komunitas sungai tersebut, agar pada saat pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya mendukung, menerima, dan menampung semua usulan dari para anggota komunitas ini, dengan konsep M3K diharapkan ke depan akan ada ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk beraktivitas, sempadan sungai menjadi teratur, masyarakat tinggal di kampung susun yang tertata rapi, sungai menjadi bersih, sungai menjadi sehat, perekonomian masyarakat bias meningkat, langkah awal yang perlu dilakukan anggota komunitas adalah memperkuat kelembagaan pokja komunitas sungai tersebut” jelas Sri Sultan Hamengku Bawono X

Untuk mendukung program pengelolaan koridor sungai tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mempersiapkan program untuk pelaksanaan pengelolaan sungai yang bersih, sehat dan produktif ini. Kepala BBWS Serayu Opak, Agus Suprapto menjelaskan, bahwa mengelola sungai itu harus terpadu, harus ada kegiatan multiaksi melalui konsep satu sungai, satu perencanaan, dan satu kesatuan pengelolaannnya.

“Untuk mendukung pengelolaan koridor sungai ini sebenarnya sangat sesuai dengan konsep satu sungai, satu perencanaan, dan satu kesatuan pengelolaan. Masalah sungai di perkotaan itu antara lain pengambilalihan sempadan sungai untuk hunian, pencemaran di sungai, hingga budaya sungai masih menjadi halaman belakang, serta kesadaran masyarakat perkotaan perlu ada terobosan terpadu dalam pengelolaan sungai di kawasan perkotaan ini. Balai Serayu Opak mempersiapkan program mulai kolam detensi untuk pengendalian banjir di kawasan UGM, pembangunan embung langensari, program penghijauan sempadan sungai, hingga operasi pemeliharaan embung tambakboyo “Jelas Agus Suprapto.

Dialog pokja komunitas ini merupakan pertemuan awal, dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan program pengelolaan koridor sungai tersebut.

29 Mei 2015 Selengkapnya

Kolokium Sumber Daya Air 2015: Inovasi Kaum Muda Dibutuhkan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Kolokium Sumber Daya Air 2015: Inovasi Kaum Muda Dibutuhkan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pusat Litbang Bidang Sumber Daya Air menggelar kegiatan Kolokium hasil Litbang Sumber Daya Air tahun 2015 yang bertema “Peran Litbang Sumber Daya Air dalam menunjang Pembangunan Berkelanjutan menuju Kedaulatan Pangan dan Energi” yang digelar pada tanggal 18-21 Mei 2015 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan kolokium ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-23 yang bertema “Air dan Pembangunan Berkelanjutan”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dalam menyebarluaskan hasil litbang kepada masyarakat luas, serta ajang bertukar pikiran antar para peneliti, pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Salah satu rangkaian yang terdapat dalam kegiatan Kolokium ini adalah adanya kegiatan sosialisasi dan konsultasi permasalahan bidang sumber daya air (home doctor). Home doctor merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelayanan advis teknis bidang sumber daya air dan didukung oleh tim tenaga ahli, laboratorium pengujian, serta teknologi hasil litbang. Home Doctor adalah konsep baru dalam pemberian layanan advis teknis, di mana pada pemberian layanan ini para stakeholder yang memiliki permasalahan di bidang sumber daya air diundang ke Puslitbang SDA untuk berkonsultasi langsung dengan ahli terkait. Keterkaitan antara air dan energi dalam rangka mengendalikan ketersediaan air dan energi sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam kolokium bidang sumber daya air di Puslitbang Air tahun 2015 ini sebanyak 727 makalah dari 576 sekolah yang berasal dari 2120 siswa dari 32 propinsi telah masuk ke meja penilai. Bahkan ada yang berasal dari Bangkok, Thailand.

Dalam sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, disampaikan bahwa inovasi dikembangkan karena perkembangan negara sangat bergantung pada generasi muda yang mengembangkan kompetensi dan inovasi. Tanpa inovasi terutama yang datang dari pikiran-pikiran kaum muda, pembangunan Indonesia ke depan hanyalah ilusi.

Menteri PUPR sangat mengharapkan langkah-langkah yang terintegrasi terutama dalam hal penghematan dan daur ulang air. “Ke depan diharapkan terus ada komitmen untuk mendorong hasil-hasil litbang yang telah diuji di lapangan jelas,” jelas Mudjiadi lagi.

Sementara itu di tempat yang sama, Ir.Hari Suprayogi, M.Eng, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, yang membacakan sambutan dari Kabalitbang Kemen PUPR, mengatakan bahwa ketahanan air sebagai backbone untuk pertumbuhan eneri dan kedaulatan pangan. Tantangan air saat ini adalah kerap terjadinya konflik kepentingan manusia dan air. Ego sektoral sangat kuat dengan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengesampingkan unsur-unsur yang kerap hubungannya dengan lingkungan hidup. “Begitupun tata kelola yang efektif diperlukan sebagai pemecah konflik kepentingan manusia dan air, yang dibarengi dengan ketegasan dalam penegakan hukum,” jelas Hari Suprayogi.

22 Mei 2015 Selengkapnya

Workshop eProcurement sebagai Wujud Penerapan Good Governance di Lingkungan Ditjen SDA
Workshop eProcurement sebagai Wujud Penerapan Good Governance di Lingkungan Ditjen SDA

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri PUPR serta peraturan perundangan terkait lainnya yang mengatur proses pengaturan barang/jasa.

“Sejak tahun 2002, Kementerian PUPR telah mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu sistem e-procurement yang dikembangkan dan diterapkan secara bertahap mulai dari proses CTI (Copy to Internet),” ujar Direktur Bina Program, Widiarto, dalam acara Pelatihan e-procurement Tahun Anggaran 2015, Yogyakarta, (18/5).

Adapun CTI yang dikembangkan adalah semi e-proc, semi e-proc plus, sampai dengan full e-proc, maksud dari sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang dan prasarana ke-PUPR-an, wujud penerapan good governance yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, dan upaya pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik atau masyarakat dalam program dan pelaksanaan pembangunan.

Widiarto mengatakan selama kurun waktu 10 tahun ini Kementerian PUPR telah berkomitmen untuk melakukan proses pengadaan secara transparan dalam pelaksanaan belanja negara guna mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 108 bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara eletronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka perlu dilakukan perubahan dari sistem e-procurement PUPR kedalam SPSE yang telah dikembangkan oleh LKPP.

“Untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri PUPR terkait dengan lelang dini yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada bulan Agustus 2015, khususnya kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah pasti dan sudah siap,” lanjut widiarto.

Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja atau Satuan Non Vertikal diwajibkan untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan SPSE yang dikembangkan oleh LKPP, sesuai dengan amanat Perpres RI No. 4 Tahun 2015, dan memberikan dukungan data yang benar dari para Satker/Kepala SNVT dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada petugas pelaksana untuk di inputkan kedalam aplikasi sistem e-procurement.

Widiarto mengatakan dengan diberlakukannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik maka perlu dilakukan kegiatan Workshop e-Procurement baik kepada Satkerm PPK, Pokja maupun pejabat pengadaan dilingkungan Ditjen SDA.

Dengan diberlakukannya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini, maka menjadi sangat perlu untuk diselenggarakannya kegiatan Workshop e-Procurement ini baik kepada Satker, PPK, Pokja maupun Pejabat Pengadaan dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, akan tetapi mengingat keterbatasan anggaran yang ada kegiatan workshop ini baru dapat dilaksanakan untuk para petugas e-procurement dari setiap Satker/SNVT. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan bagi petugas e-procurement dalam mengoperasikan SPSE yang dikembangkan LKPP yang saat ini sudah tersedia sistem SPSE versi 3.6 danversi 4.0,

Kegiatan ini diikuti oleh 184 peserta, yang terdiri dari 10 satker pusat dan 148 satker balai dan SNVT, serta 28 SKPD TP-OP. Hasil yang diharapkan dari kegiatan workshop ini adalah agar para petugas e-procurement Satker/SNVT/SKPD mampu menjalankan proses pengadaan barang/jasa tahun 2016 serta menginput data ke dalam sistem SPSE dengan baik dan benar.

22 Mei 2015 Selengkapnya

Perubahan Iklim Mempengaruhi Usia Layanan Bendungan
Perubahan Iklim Mempengaruhi Usia Layanan Bendungan

"Sesuai dengan tema Hari Air Dunia tahun 2015, Air dan Pembangunan Berkelanjutan, Bendungan Jatibarang adalah salah satu contoh infrastruktur sumber daya air yang ada di Jawa Tengah yang dijaga keberadaannya., Bendungan ini dapat menampung 20,4 juta meter kubik dan bermanfaat untuk mengurangi debit banjir sebesar 170 meter3/detik, menyediakan air baku sebesar 1.050 liter/detik serta pembangkit listrik tenaga mini hidro sebesar 1,5MW. Namun perubahan iklim global, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, kurang tepatnya rencana pengelolaan dan tingginya laju sedimentasi dapat mengakibatkan berkurangnya umur layanan bendungan. untuk itu salah satu faktor yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kualitas lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi, budaya dan keadilan sosial," jelas Dirjen Sumber Daya Air,Mudjiadi pada acara Sosialisasi Peringatan HAD XXIII Provinsi Jawa Tengah dan Operasionalisasi Waduk Jatibarang di Semarang, (11/5).

Mudjiadi berharap agar konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Bendungan Jatibarang dapat dipelihara dengan memperhatikan tiga indikator konservasi yang baik, yaitu rasio Debit Maksimum dan Debit Minimum di bawah 50, Laju sedimentasi maksimum 2 mm/ tahun dan rasio ruang terbuka hijau minimal 30 %. "Kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat sangat diperlukan agar semua pihak mengerti dan memahami pentingnya peran serta infrastruktur sumber daya air bagi pembangunan berkelanjutan dan kehidupan sehari-hari," lanjut Mudjiadi.

Turut hadir dalam acaratersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto beserta para pejabat di lingkungan Ditjen SDA, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmoko, perwakilan dari JICA.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan pengurus Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) cabang Jawa Tengah periode 2015-2018. HATHI merupakan wadah organisasi profesi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Sumber Daya Air guna  dapat memberi  manfaat  yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut The Annual Report on Global Risks pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss bahwa krisis air menempati ururan teratas dalam kategori 5 resiko global  yang berdampak terhadap kehidupan manusia. Terkait dengan hal tersebut Mudjiadi selaku pengurus pusat Ketua Umum HATHI mengatakan bahwa kita harus mewaspadai terjadinya perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa kegagalan melakukan adaptasi perubahan iklim termasuk dalam salah satu global risks.

"Diharapkan kepada seluruh anggota HATHI untuk mencari upaya-upaya pencapaian ketahanan air, dimana diperlukan konsep-konsep dan strategi-strategi implementasi dalam pengelolaan sumber daya air yang berkesinambungan. Tentunya konsep-konsep dan strategi-strategi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayah sungai setempat.  HATHI cabang Jawa Tengah juga harus dapat menyusun konsep-konsep dan strategi-strategi yang sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungainya", tambah Mudjiadi.  (Dew-datinsda)

Berikut beberapa nama-nama pengurus HATHI cabang Jawa Tengah:

Pelindung                                            : Ganjar Pranowo, SH

Penasehat                                           : Prasetyo Budi Yuwono, ME

            Ir.Prasetya Basuki, M.Sc

Pengurus                                            : Ir.Bobby Prabowo, CES

Ketua 1 Litbang dan Seminar                : Prof.Dr.Suripin, M.Eng

Ketua 2 Humas dan Organisasi             : Ir.Eko Yunianto, Sp.1

Ketua 3 SDM dan Sertifikasi                 :Dr. Ir. Sri Sangkawati, MS

Ketua 4 Pengabdian Masyarakat           : Dr.Ir.Pranoto SA, Dip.HE, MT

Sekretaris                                           : Ir.Iriandi Azwartika, Sp

Sekretaris 1                                        : Dr. Ir. Sriyana, MS

Sekretaris 2                                        : Ratih Ima Puspitasari, ST

Bendahara                                          : Ir.Mestika, Dip.HE

                                                            Maryadi Utama, ST, M.Si

                                                            F. Baskoro HSW, ST

Komisi 1 Litbang Ilmiah                        : Prof.Dr.Ir.Slamet Imam Wahyudi, DEA

                                                         : Dr.Ir.Suseno Darsono, M.Sc

           Ir.Agus Purwandini, M.Eng

           Dyah Pradani, ST, M.Sc

           Ir.Agung Suseno, Dipl.HE

                                                           Ir. Edi Susilo, MT

           Ali Huda, ST, MT

Komisi 2 Humas dan Organisasi           : Ir.Ketut Arsa, Sp.1

          Ir. Indah Sulistyowati,Sp.1

                                                          Ir. Budi Priyanto, Sp.1

          Agnes Yustikarini D.I, ST, MT

         Ir. Dwi Kurniani, MS

        Nur Hidayat, ST, MPBA

Komis 3 SDM dan Sertifikasi              : Priyo Nugroho, ST, M.Eng

                                                        Ir. Hary Budieny, MT

                                                        Sri Purwanto, ST, MT

                                                        Dr. Ir.Irawadi, CES

                                                        Ir. Novianto, Sp.1

                                                        Ir. Adjat Koesdijono, MM

Komisi IV Pengabdian Masyarakat    : Bambang Astoto, Sp.1

                                                       Ir. Hari Nugroho, MS

                                                       Ir. Prihanto, MT

                                                       Hernoni Septiani, SST

                                                       Agus Heri Sutopo, ST, MT

                                                       Ir. Frida Kistiani, MT

                                                       Eko Marsudi Utomo, ST

                                                       Iwan Roslianto, ST

                                                       Ir. Abdul Rohim

                                                       Imam Subchi, ST

12 Mei 2015 Selengkapnya

Silaturahmi DWP Unit Ditjen SDA
Silaturahmi DWP Unit Ditjen SDA

Air merupakan kebutuhan dasar umat manusia yang digunakan setiap hari untuk kelangsungan hidup, maka sebagai pengguna air harus menjaga kelestarian air sehingga mendapatkan kualitas dan kuantitas air yang baik untuk anak cucu kita kedepannya.

Dalam rangka Hari Air Dunia (HAD) ke XXIII oleh seluruh lapisan masyarakat, Dharma Wanita Persatuan Unit Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang turut serta dalam pameran HAD, yang dilaksanakan pada 9-10 Mei di Pluit, Jakarta. Selain ikut serta dalam pameran HAD, juga diadakan silaturahmi DWP Ditjen SDA Pusat dan Paguyuban Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang bertujuan menjaga komunikasi sehingga terjaga tali silaturahmi yang baik, di Jakarta, (10/5).

 

“Kegiatan positif ini harus tetap dijaga hingga kedepannya agar terjalin hubungan yang baik,”ujar Ike Mudjadi. Acara yang diisi oleh kesenian kulintang dan gamelan ini juga dilaksanakan seminar mengenai “Mengenal Lebih Jauh Tentang Kanker” yang diberikan oleh dr. Nunik Imam Santoso.

 

Disela-sela acara dilaksanakan pengumpulan dana, untuk korban keracunan yang terjadi di BBWS Mesuji Sekampung yang mengakibatkan puluhan karyawan keracunan dan mengakibatkan salah satu karyawan meninggal dunia.

 

Kartika Basuki selaku Pembina DWP Pusat Kementerian PUPR mengingatkan untuk tetap hidup sederhana dalam menjalani aktifitas sehari-hari dan tetap mendampingi para suami dalam menjalani aktivitas.

11 Mei 2015 Selengkapnya

Kembalinya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Kembalinya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang digugat salah satunya oleh PP Muhammadiyah beserta beberapa lembaga swadaya masyarat, akhirnya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut diangkat dalam program Economic Challenge di MetroTV yang menghadirkan narasumber mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, ahli tata air Firdaus Ali, Rahmat Hidayat dari Forum Komunikasi Lintas Asosiasi, serta Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi (10/03).

Fahmi Idris mengatakan saat ini dunia dihadapkan pada krisis pangan, energi dan air. Problem terbesar pertanian adalah pada sumber daya air dan pengelolaan air yang tidak tepat guna. Karena itu ia berpendapat bahwa air harus dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air secara merata. “Semangat pengelolaannya bukan antiswasta tapi bagaimana supaya air dapat dimanfaatkan masyakarat secara berkeadilan. Pada kenyataannya rumah tangga banyak yang belum mendapat akses air bersih. Oleh karena itu dilakukan permohonan untuk menggugat,” urai mantan Menteri Perindustrian ini.

 

Terkait dengan dianulirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh MK, Direktur Jenderal SDA Mudjiadi mengatakan pemerintah tidak mengalami kekosongan paying hokum dalam pengelolaan sumber daya air. “Saat ini pemerintah kembali menggunakan UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Namun perlu diketahui bahwa UU tersebut dibuat 40 tahun lalu, sehingga ada faktor kekinian yang harus menjadi pertimbangan. Jadi sekarang Kementerian PU-PR sedang mempersiapkan peraturan pelaksanaan untuk memperkuat pelaksanaan dari kegiatan sumber daya air,” tuturnya.

 

Lebih lanjut Mudjiadi menjelaskan saat ini Kementerian PU-PR tengah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengusahaan air oleh negara tanpa menghilangkan peran swasta. Rancangan peraturan ini diharapkan dapat selesai dalam satu bulan ke depan.

11 Maret 2015 Selengkapnya

Sosialisasi Rencana Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji
Sosialisasi Rencana Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi dan ketahanan air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan pembangunan tampungan air berupa bendungan dengan jumlah 65 buah. Dari 65 buah bendungan tersebut, 16 diantaranya dalam status on going, sementara 49 bendungan dalam status pembangunan baru. Salah satu dari 49 bendungan baru tersebut berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pembangunan Bendungan Komering II/Bendungan Tiga Dihaji.

Pembangunan Bendungan Komering II/Bendungan Tiga Dihaji ini direncanakan pembangunan konstruksinya pada tahun 2017, namun sebelumnya dilakukan sosialisasi rencana pembangunan bendungan tersebut kepada masyarakat setempat di Desa Sukabumi, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan (10/03). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh masyarakat Desa Sukabumi, Camat Tiga Dihaji, Wakil Bupati OKU Selatan, Muspida Kabupaten OKU Selatan, Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.

 

“Awalnya kami akan membangun bendungan dengan nama Komering II, namun karena usulan masyarakat setempat agar bendungan dapat mempunyai ciri khas daerahnya maka akan dinamakan bendungan Tiga Dihaji. Dengan adanya pembangunan bendungan ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah pusat dan daerah akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting ganti untung akan dibayar kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini sesuai dengan penilaian tim indepeden. Untuk itu kami berharap agar masyarakat dapat mendukung pembangunan bendungan ini,” jelas Bistok Simanjuntak, Kepala BBWS Sumatera VIII.

 

Bendungan Tiga Dihaji ini bermanfaat untuk mengurangi degradasi dasar sungai Selabung, pemenuhan kebutuhan air baku untuk Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Sendang Aji, dan Kecamatan Muara Dua, PLTM dengan daya 2,3 MW dan dapat di manfaatkan untuk PLTA dengan daya maksimal 74 MW, mengairi irigasi seluas 25000 ha dan pariwisata.

 

“Bendungan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, untuk itu marilah kita menjaga kekompakan untuk mendukung pembangunan bendungan ini, jangan terpancing orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat memperkeruh suasana,” ungkap Wakil Bupati OKU Selatan, Herawati Gatot.

 

Dalam dialog dengan masyarakat setempat, banyak yang menanyakan perihal proses ganti untung bagi lahan mereka yang terkena dampak. Dalam hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa salah satu pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan bendungan, bendung irigasi, dan bangunan pengairan lainnya.

 

“Bagi masyarakat yang terkena dampak, akan di bentuk tim penilai khusus yang berperan sebagai wasit dalam menetapkan nilai ganti untung bagi lahan yang akan dibebaskan, jadi mohon kesediaan masyarakat untuk bersedia lahannya diberikan untuk pembangunan bendungan ini,” imbuh Fauzi, dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.


Sosialisasi ini akan terus dilakukan, dengan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung pembangunan bendungan ini seperti dokumen amdal, sertifikasi bendungan dan dokumen pengadaan tanahnya.

11 Maret 2015 Selengkapnya

Presiden RI Resmikan Bendungan Keureuto
Presiden RI Resmikan Bendungan Keureuto

Pembangunan merupakan salah satu target untuk pemerintahan kita selama 5 tahun kedepan karena dengan adanya bendungan dapat meningkatkan produksi padi, mengingat air yang tersedia untuk mengairi irigasi berasal dari bendungan. Salah satunya adalah bendungan yang akan dibangun di Kabupaten Aceh Utara ini yaitu bendungan Keureuto. Bendungan ini dapat memberikan sumber air yang banyak bagi masyarakat, dan merupakan bukti nyata komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Presiden RI, Joko Widodo, dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Bendungan Keureuto, di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi NAD (090315). acara ini turut dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Gubernur NAD, Zaini Abdullah, Kepala BWS Sumatera I, Muradi, Pemerintah Daerah NAD, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan masyarakat setempat.

Joko Widodo menambahkan bahwa bendungan Keureuto merupakan salah satu bendungan terbesar di Aceh yang akan dibangun dalam 5 tahun ini. Beliau berharap agar uang negara sebesar 1,7 triliun yang sudah dibelanjakan untuk membangun bendungan Keureuto dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk produktivitas padi yang tadinya hanya 1 kali panen dalam 1 tahun mungkin dengan adanya bendungan ini nanti dapat 2 kali panen dalam setahun.

 

Bendungan ini secara geografis terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong dan rencana genangan terletak di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Desa Plu Pakam dan Desa Makarti, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Desa Rusip dan Desa Tembolon, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dengan adanya bendungan ini diharapkan dapat menjadi lumbung padi bagi Aceh dan nasional. bendungan dengan tipe urugan random ini mempunyai panjang puncak 368.00 m, lebar puncak 12.00 m dan tinggi bendungan 74.00 m.

 

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono mengatakan bendungan ini mempunyai manfaat untuk penyediaan air irigasi seluas 9.420 ha, penyediaan air baku sebesar 0,50 m3/det, PLTA sebesar 6,34 MW dan manfaat lainnya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah. "Kementerian PUPR juga tengah membangun Waduk Rajui dan menyelesaikan pembangunan Waduk Payaseunara. untuk itu pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR membutuhkan dukungan semua pihak terutama pemerintan daerah, pamarintah kabupaten/kota danmasyarakat setempat," lanjut Basuki.

 

Dalam kesempatan yang sama Gubernur NAD, Zaini Abdullah mengharapkan agar masyarakat setempat dapat memanfaatkan bendungan ini nantinya dalam jangka waktu yang sangat lama. untuk itu lahan-pertanian yang sudah ada janganberalih fungsi menjadi permukiman karena akan merusak lingkungan dan mengurangi lahan untuk irigasi. Beliau juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat karena begitu banyak infrastruktur sumber daya air yang dibangun di provinsi NAD untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

 

Menurut salah seorang warga Kabupaten Aceh Utara, Abdul Hadi, pembangunan bendungan ini sudah lama dinanti, dan diharapkan dapat meningkatkan produksi padi."Biasanya satu tahun hanya 1 kali panenpadi dan produksi padi 5 ton dalam setahun, mudah-mudahan dengan adanya bendungan ini bisa dua kali panen padi dan menghasilkan 10 ton padi dalam setahun. selain itu karena disini masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani, saya berharap pendapatannya juga bertambah dan ekonominya meningkat," imbuh Abdul Hadi.

10 Maret 2015 Selengkapnya

Masalah Sosial Masih Jadi Kendala Pembangunan Infrastruktur SDA
Masalah Sosial Masih Jadi Kendala Pembangunan Infrastruktur SDA

Perkembangan progress fisik dan keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PR) periode 2008 – 2014 untuk fisik mencapai 95,15 persen dan keuangan 93,68 persen.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) capaian Ditjen SDA untuk ketahanan pangan kegiatan irigasi dan rawa dapat memproduksi beras secara nasional sebanyak surplus 6,5 juta ton, untuk pengendalian daya rusak air seperti pelaksanaan pengendalian banjir Kualanamo, sabo dam merapi dan Bawakaraeng, Kanal Banjir Timur, dan pengamanan pulau terluar Kepulauan Riau.
“Sedangkan untuk peningkatan layanan air baku target pembangunan yang sesuai dengan RPJMN adalah 43,40 m3/det dan rehabilitasi RPJMN 12,30 m3/det (idle capacity 6,41 m3/det),” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam acara Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program 2014 dan Percepatan Pelaksanaan Program 2015, Jakarta, (6/3).

 

Dalam pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen SDA ada beberapa kendala dan permasalahan khususnya dalam beberapa hal, seperti proses izin kontrak tahun jamak, yaitu kesiapan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam penyiapan data dukung yang kurang lengkap sehingga menghambat proses di Kementerian Keuangan.

 

Mudjiadi menambahkan juga bahwa ada beberapa permasalahan seperti pembebasan lahan dan penyelesaian permasalahan sosial yang belum dapat di selesaikan, seperti masalah penggantian lahan kawasan hutan dalam pelaksanaan pembangunan Bendungan Jatigede dan penolakan pembangunan Bendung Batang Asai oleh masyarakat setempat.

 

Untuk program percepatan tahun 2015 adalah pelaksanaan pembangunan irigasi, rawa yang semula pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 120.548 ha karena ada APBN Perubahan (APBN P) menjadi 181.282 ha dan peningkatan layanan air baku, melaksanakan pembangunan 7,39 m3/det menjadi 8,65 m3/det.

 

“Progres pelaksanaan 2015 adalah rencana kontrak untuk program APBN yang sedang proses lelang sebanyak 2.545 paket dan diharapkan akan kontrak pada akhir Maret, dan yang belum terlaksana lelangnya adalah 1.707 paket yang direncanakan pada akhir April,” jelas Mudjiadi.

 

Dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, terdapat beberapa kendala dan permasalahan, seperti untuk tahun 2015, potensi kendala dan permasalahan tersebut diantaranya adanya perubahan atau revisi Nomenklatur Kementerian (menunggu struktur organisasi baru), revisi penambahan/perubahan Nomenklatur Satker.

 

Hal tersebut tentu saja menjadi kendala dalam bekerja di lapangan, karena pekerjaan menjadi terhambat dalam progress fisik maupun keuangan dan diharapkan mengenai Nomenklatur Kementerian dan Nomenklatur Satker dapat segera terselesaikan dengan cepat.

10 Maret 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto

“Dalam membangun bendungan ada dua hal yang harus diperhatikan, pertama, dana, membangun bendungan berarti kita membelanjakan uang negara, dan dalam membelanjakan uang negara semuanya harus efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, membangun bendungan berarti menginvestasi bencana, jadi apabila terjadi kesalahan akan mengakibatkan bencana bagi semua pihak dan masyaraat sekitar. Untuk itu kepada pihak satker dan kontraktor serta konsultan harus berhati-hati dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Satker harus bertanggung jawab penuh jangan hanya mengandalkan konsultan dan kontraktor saja,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto, di Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Jakarta (060314).

Bendungan Keureuto berlokasi di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong. Pembangunan bendungan ini untuk menyediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu meredam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun. Manfaat bendungan ini yaitu dapat mengairi irigasi seluas 13834 ha dengan rincian DI Alue Ubay 4800 ha dan DI Pase Kanan 9034 ha, PLTA sebesar 6340 MW, air baku sebesar 0,50 m3/det, konservasi SDA, pengendalian banjir dan pariwisata.

 

Tipe bendungan ini adalah urugan random, dengan luas genangan 896,39 ha dan panjang/tinggi 386,00m/74,00 m dan sumber dana berasal dari dana APBN sebesar 1,7 triliun.”Dengan bendungan sebesar ini, mungkin bendungan terbesar di Aceh, akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kedaulatan pangan Indonesia. Dan SDM yang ada diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu tentang bendungan sebaik-baiknya. Kedepannya diharapkan ada semacam field trip atau study tour bagi para ahli bendungan di Ditjen SDA untuk mengadakan kunjungan ke berbagai bendungan seperti bendungan Jatigede, bendungan Jatiluhur atau bendungan lain baik yang eksisting maupun yang on going,” ungkap Basuki.


Penandatanganan dilakukan oleh Dodi Setiawan dari PT Brantas Adipraya, Ketut Suwarbawa dari PT Wijaya Karya dan perwakilan dari PT Hutama Karya dengan PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air (PPK-PKSDA) Iskandar.  Paket I  oleh PT PT Brantas Adipraya JO PT Pelita Nusa Perkasa akan mengerjakan tubuh bendungan dan Saddle Dam. Paket II oleh PT Wijaya Karya akan mengerjakan terowongan pengelak dan waterway, dan Paket III oleh Hutama Karya JO PT Perapen akan mengerjakan bangunan pelimpah (spillway).

06 Maret 2015 Selengkapnya