© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Peran Serta Profesional Muda Sumber Daya Air Solusi Pelayanan Prima
Peran Serta Profesional Muda Sumber Daya Air Solusi Pelayanan Prima

Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang sumber daya air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan Young Water Professionals Development Programmeyang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Jenderal Penataan Ruang – dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Belanda Konsorsium Proyek yang terdiri dari MDF Training and Consultancy, Deltares, dan Water Opleidingen.

“Kegiatan Young Water Professionals Development Programme dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas staf atau pejabat di bidang sumber daya air terutama yang masih berusia muda,” ujar Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto, mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi dalam acara Young Water Professionals Development Programme, (20/10), Jakarta.

 

Young Water Professionals Development Programme merupakan rangkaian dari dua Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan beberapa periode magang pada tahun 2014 dan 2015. Kegiatan Diklat dirancang dengan peserta yang diseleksi, kurikulum yang disusun berdasarkan masukan dari para profesional muda dan praktisi bidang sumber daya air yang telah berpengalaman, serta metode pengajaran dan pengajar/mentor yang profesional.

 

“Kegiatan magang akan dilaksanakan pada proyek-proyek bidang sumber daya air yang strategis, kompleks, multi-sektor, dan multi stakeholder,” jelas Arie Setiadi

 

Peserta kegiatan Young Water Professionals Development Programme terdiri dari staf atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, dan Pusat Penelitian Pengembangan Sumber Daya Air, yang berjumlah 20 orang.

 

Kombinasi antara kegiatan diklat dan magang tersebut, diharapkan dapat membentuk profesional muda sumber daya air yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga mampu menerjemahkan konsep atau permasalahan yang kompleks menjadi praktis dan sederhana.

 

Arie Setiadi berharap agar keberlanjutan program ini dapat terus berlanjut kedepannya sehingga profesional muda sumber daya air, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto dan perwakilan Pemerintah Belanda.

21 Oktober 2014 Selengkapnya

Menteri PU Resmikan Infrastruktur Sumber Daya Air
Menteri PU Resmikan Infrastruktur Sumber Daya Air

Menteri Pekerjaan Umum meresmikan infrastruktur ke-PU-an yang berada di Provinsi Jawa Timur (131014). Turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Ditjen Sumber Daya Air, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Ditjen Bina Marga, Bupati Jombang dan seluruh jajaran PT. Marga Harjaya Infrastruktur.

“Masalah lahan menjadi masalah yang serius dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dalam memberikan penjelasana kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur ke-PU-an,” jelas Djoko Kirmanto.

 

Khusus proyek Sumber Daya Air yang diresmikan adalah Rehabilitasi Bangunan Utama dan Sistem Irigasi Sampean, Embung batu Putih, Embung Krikilan (Kab. Pasuruan), Pengendalian Banjir Kali Kemuning, Pelestarian Sumberaung, Dua Rumah pompa, JIAT Perpipaan dan Pencucian Sumur (Mojokerto/Pamekasan) dan Perkuatan Tebing Boezem Morokrembangan di Kota Surabaya.

 

Menteri Pekerjaan Umum berharap agar pembangunan infrastruktur Ke-PU-an dapat terus dilakukan karena infrastruktur tersebut sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun beliau juga berpesan agar pembangunan tersebut tetap memperhatikan lingkungan dan menjaga keberadaan infrastruktur tersebut agar bertahan lama sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih lama.

17 Oktober 2014 Selengkapnya

Tahun 2015 Tahun OP Ideal
Tahun 2015 Tahun OP Ideal

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air. Pertemuan konsultasi regional yang dilaksanakan tanggal 14-17 Oktober 2014 dengan tema Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Air dan Ketahanan Pangan Nasional, dihadiri oleh 18 provinsi dan 34 kabupaten di wilayah barat.


Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air merupakan bagian penting dari kegiatan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Operasi mencakup kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Pemeliharaan mencakup kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. Tujuan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air adalah untuk menjaga kondisi dan fungsi prasarana sumber daya air agar sesuai umur layanan. 
“Tugas operasi dan pemeliharaan adalah bagaimana menjaga sarana dan prasarana sumber daya air agar sesuai umur layanan. Untuk itulah keempat pilar utama yaitu memperhatikan semua aset prasarana SDA yang akan masuk dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan; menyelesaikan seluruh regulasi yang mendasari pelaksanaan legal Operasi dan Pemeliharaan; pemenuhan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana Operasi dan Pemeliharaan, dan pemenuhan AKNOP seluruh sarana dan prasarana Operasi dan Pemeliharaan SDA. Aspek-aspek tersebut hendaknya menjadi perhatian kita bersama” jelas Hari Suprayogi, Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air (15/10).
Dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air, telah disusun kerangka stratejiknya, yaitu pada tahun 2010 – 2014, tahun OP bangkit, difokuskan kepada meningkatkan perhatian terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pada tahun 2015 – 2019 merupakan tahun OP ideal, serta tahun 2020 – 2025 merupakan tahun OP prima.


“Tahun 2015 merupakan tahun OP ideal, tahun dimana kita harus fokus kepada pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan. Hal ini bisa berjalan apabila pilar-pilar utama tersebut dapat kita capai, dan juga didukung oleh pondasi pelaksanaan OP, yaitu pondasi kelembagaan dan pondasi sistem informasi sumber daya air yang memadai. Pemenuhan database menjadi hal penting dalam menentukan AKNOP ke depannya,” lanjut Hari Suprayogi.
Untuk menyongsong dan mendukung tahun OP ideal, upaya terobosan yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana OP, melaksanakan penilaian kinerja dan pengelolaan aset irigasi (PAI) untuk seluruh daerah irigasi, mengembangkan sistem informasi OP, serta mendorong dan memperkuat kelembagaan seperti P3A, Komisi Irigasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan audit teknis untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sumber daya air di seluruh Indonesia.
Pertemuan ini diselenggarakan untuk memberi masukan kepada pemerintah Provinsi, pemerintah daerah dalam penyusunan pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana SDA, kelembagaan serta pengelolaan DAK bidang sumber daya air. 
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Kementerian Pertanian, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Kementerian Kehutanan, Direktur Fasilitasi dan Penataan Ruang, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.(Ard-datin SDA)

17 Oktober 2014 Selengkapnya

Menteri PU Lakukan Pengisian Awal Bendungan Pandanduri
Menteri PU Lakukan Pengisian Awal Bendungan Pandanduri

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan pengisian awal (impounding) Bendungan Pandanduri, Mataram, (14/10). Pembangunan Bendungan Pandanduri merupakan implementasi dari kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air.

“Pembangunan Bendungan Pandanduri ini merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) karena Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara yang nantinya diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan secara nasional, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,“ ujar Djoko Kirmanto.

 

Pelaksanaan pembangunan Bendungan Pandanduri dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan dana sebesar 509,10 miliar. Kapasitas daya tampung dari Bendungan Pandanduri adalah 27,20 juta m3 dan bermanfaat untuk penyediaan air irigasi seluas 10.417 ha secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan intensitas tanam. Selain itu dapat mengurangi debit banjir di sungai bagian hilir bendungan dari debit puncak 1.517,94 m3/det untuk debit banjir PMF menjadi 1.170 m3/det debit yang keluar dari spillway.

 

Djoko Kirmanto berharap dengan meningkatnya tampungan air di Wilayah Sungai Lomnok, dapat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian sehingga dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur bagian selatan.

 

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi berharap Bendungan Pandanduri ini nantinya akan bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar.

 

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jederal Sumber Daya Air Mudjiadi, Direktur Jenderal Tata Ruang Basuki Hadimoeljono, dan Anggota Komisi V DPR Iwan Nursyirwan, dan Direktur Sungai dan Pantai Imam Santoso.

17 Oktober 2014 Selengkapnya

Program NCICD Solusi Ketahanan Lingkungan Jakarta
Program NCICD Solusi Ketahanan Lingkungan Jakarta

Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan kelanjutan kegiatan Jakarta Coastal Development Strategy(JCDS) yang telah dimulai sejak tahun 2007 melalui kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan, Belanda. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam acara Pencanangan Implementasi Program NCICD Pemulihan Ketahanan Lingkungan Ibukota Negara RI yang Berkelanjutan di Pluit, Jakarta (9/10).

“Sebenarnya kegiatan awal perkuatan tanggul laut saat ini merupakan langkah awal dari phase A program NCICD yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan ketahanan lingkungan ibukota negara Republik Indonesia secara terintegrasi. Program phase A berupa pembuatan tanggul laut sepanjang 32 km, revitalisasi waduk-waduk atau kolam retensi banjir dan pompa-pompa tampungan banjir serta peningkatan kapasitas sungai dan perbaikan muara-muara sungai,” jelas Hermanto Dardak.

Lanjut Hermanto Dardak, sepertiga dari panjang laut yang harus dibangun merupakan tanggung jawab langsung pemerintah dan sisanya akan dibangun oleh Badan Usaha Swasta. Agar tanggul yang dibangun secara terpadu dapat berfungsi dengan baik, maka pemerintah segera mengeluarkan kriteria desain yang menyangkut keamanan, antara lain tentang desain tinggi gelombang dengan kala ulang 1000 tahun, tinggi elevasi mercu tanggul yang harus sama dan mampu mengatasi problema kenaikan muka air laut dan penurunan tanah hingga 2030.

 

Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mulai melaksanakan upaya pengendalian penurunan muka tanah di DKI Jakarta akibat pengambilan air tanah dalam yang berlebih. Kegiatan ini merupakan inisiasi penambahan pasokan debit air minum ke DKI Jakarta sebesar 5m3/det dan pemulihan air tanah dalam (aquifer storage recovery). Pasokan air minum ini akan segera ditingkatkan menjadi 10 detik m3/det dengan air baku yang diambil dari Saluran Tarum Barat.

 

Kegiatan lain yang juga mulai dilaksanakan adalah investigasi karakteristik geologi teknik dan pemodelan land subsidence serta melaksanakan pengukuran bathimetri perairan Teluk Jakarta dan pemodelan respon morfologi pantai dengan melakukan kajian penataan ruang dengan prinsip Building with Nature by Integrating Land in The Sea and Water in The Old and New Lands yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

 

Dalam kesempatan yang sama Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, mengatakan bahwa dalam menjalankan program NCICD diperlukan koordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Badan Usaha Swasta sehingga program ini dapat selesai tepat waktu yaitu tahun 2017.

 

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Bappenas RI, para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Tata Ruang DKI Jakarta dan Delegasi Kedutaan Belanda untuk Indonesia.

15 Oktober 2014 Selengkapnya

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tetap Perhatikan Kualitas
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tetap Perhatikan Kualitas

Penyusunan program dan kegiatan tahun 2015 merupakan tugas pemerintah yang harus berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi gas rumah kaca karena adanya perubahan iklim. Untuk itu harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, efisien, efektif, transparan akuntabel dan partisipatif,” jelas Sekretarian Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko dalam Acara Raker Kementerian Pekerjaan Umum di Bali (131014).


Kesalahan dalam penetapan langkah-langkah saat menuntaskan Rencana Strategis 2014 dipastikan akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran program Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) secara keseluruhan. Meskipun program yang baru disusun masih bersifat baseline dan teknokratik, persiapan 2015 setelah adanya pemerintah yang baru, harus segera ditambahkan dengan program misi dan visi yang disesuaikan pada renstra 2014-2019.


"Dengan adanya forum ini, hendaknya kita pergunakan untuk melakukan evaluasi dan koreksi. Sebab, tahun ini merupakan tahun terakhir dari periode RPJMN 2010-2014 maupun renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, sehingga hal-hal yang telah diamanatkan dalam kedua dokumen perencanaan itu, perlu dievaluasi untuk memastikan tercapai sasaran-sasarannya," kata Agoes Widjanarko.

 

Realisasi pelaksanaan anggaran TA 2014 sampai dengan akhir September 2014 masih berada jauh di bawah rencana fisik dan keuangan, dimana progres keuangan mencapai 59,10% dan progres fisik 67,13%. Hal ini mengindikasikan perlu adanya percepatan pelaksanaan pekerjaan yang diikuti penyerapan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga pada akhir tahun 2014 semua sasaran diharapkan dapat tercapai.

Sasaran strategis pencapaian kinerja Ditjen Sumber Daya Air pada renstra 2010-2013 diantaranya adalah meningkatkan layanan jaringan irigasi dan rawa dan luas cakupan layanan pencapaiannya dengan target 4.050.000 hektar menjadi 8.922.830 hektar. Untuk kapasitas tampung sumber air yang dibangun atau ditingkatkan dari 1,11 juta m3, pencapaiannya telah mencapai 15,17 juta m3.

Luas kawasan yang terkena dampak banjir telah mengalami pengurangan. Dengan indikator kinerja luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir, melalui sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibangun atau ditingkatkan dan dioperasikan dari target 86,250 hektar dengan pencapaian 47,845,52 hektar. (Ard/Dan,datinSDA)

Percepatan Pelaksanaan Program Tahun 2014 Dan Persiapan Tahun 2015 Ditjen SDA

Progres rata-rata Kementerian PU saat ini keuangan 59,13% dan fisik 67,35%. Khusus untuk Progres keuangan Ditjen SDA saat ini mencapai 59,98 %, dan fisik 67,07 %. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan progres fisik dan keuangan bila dibandingkan dengan progres tahun 2013.

 

”Namun demikian masih banyak hal yang harus diperhatikan dan diselesaikan sampai dengan akhir tahun ini , antara lain masih terdapat paket-paket yang belum kontrak atau bahkan belum lelang. Kemudian banyak terdapat dana yang masih diblokir oleh Ditjen Anggaran. Prognosis penyerapan sampai dengan akhir Desember sebesar 92.03 % artinya terdapat potensi siap 7,97 % agar nantinya dapat diinvetarisir dan diusulkan penggunaannya. Untuk itu diharapkan agar semua jajaran Ditjen SDA untuk segara menjalankan tindak lanjut dari semua permasalahan yang ada,” kata Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA.

 

Lanjut Hartanto kegiatan raker ini dapat menjadi forum evaluasi pelaksaan program tahun 2014 dan persiapan pelaksanaan program tahun 2015 di lingkungan Ditjen SDA,berupa rencana pemaketan, rencana pengadaaan dan rencana penyerapan serta mengetahui progres pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen SDA yang sedang berjalan dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2014.

15 Oktober 2014 Selengkapnya

Pemanfaatan Potensi Tenaga Air Indonesia
Pemanfaatan Potensi Tenaga Air Indonesia

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan Workshop Percepatan Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, para pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, WAPCOS (Water and Power Consultancy Services India Ltd), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Jakarta, (30/9).

Kebutuhan akan air, pangan dan energi di negara-negara di Asia menunjukkan peningkatan yang tajam akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hubungan antara air, pangan dan energi sangat terkait erat, yang dikenal dengan istilah water-food-energy nexus. Untuk itu pendekatan multi disiplin dan kebijakan lintas sektoral sangat diperlukan untuk mengatasi masalah air tersebut.

 

Pemerintah saat ini memiliki program terkait “Percepatan Pemanfaatan Potensi Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik” yang dipantau langsung oleh UKP4. Hal ini dilandasi oleh permasalahan biaya produksi listrik yang lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata mengakibatkan adanya subsidi listrik; peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik; kapasitas PLTA dibanding pembangkit listrik lainnya sangat rendah, padahal potensi PLTA sangat melimpah dan terdapat potensi PLTA yang belum termanfaatkan pada infrastruktur sumber daya air yang sudah terbangunkan.

 

“Laju pertumbuhan PLTA di Indonesia sangat lamban, padahal potensi tenaga air Indonesia cukup besar yaitu mencapai 75000 MW. Namun pemanfaatannya melalui penyediaa listrik nasional baru mencapai 10,1% atau sebesar 7,572 MW. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ESDM, potensi sumber energi tenaga air tersebar sebesar 15600 MW si Sumatera, 4200 MW di Jawa, 21600 di Kalimantan, 10200 MW di Sulawesi, 620 MW di Bali-NTT-NTB, 430 MW di Maluku dan 22350 MW di Papua,” jelas Mudjiadi

 

Mudjiadi melanjutkan bahwa pemerintah mentargetkan dalam waktu 5 hingga 7 tahun ke depan akan terealisasikan {embangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) sebesar 1,2 GW (240 unit PLTMH @ 5 MW) sehingga akan terdapat potensi penghematan solar impor sebesar 2,21 juta kilo liter/tahun setara dengan 1,92 milyar US$/tahun.

 

Tim Percepatan Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik telah menetapkan 4 program yaitu pertama, terobosan percepatan pembangunan Turbin Pembangkit Karangkates IV dan V, pembangunan Bendungan Pengatur Kesamben dan Pembangkit Listrik Mikrohidro Bendung Gerak Lodoyo; Kedua, Pengembalian kapasitas mampu PLTA yang mengalami penurunan kapasitas pembangkitan (derating) melalui pengerukan sedimen di waduk dan/atau perbaikan komponen PLTA; ketiga, “Rapid Assesment” terhadap kemungkinan potensi PLTA di waduk-waduk yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum; keempat, pengelolaan dan percepatan pengurusan perizinan pembangunan bendungan dan PLTA yang sedang berjalan.

 

Pada kesempatan yang sama Duta Besar India untuk indonesia mengatakan bahwa workshop ini merupakan ajang untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, serta dapat melakukan kerjasama dalam bidang infrastruktur sumber daya air kedepannya.

30 September 2014 Selengkapnya

Tingkatkan Kompetensi ASN Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Tingkatkan Kompetensi ASN Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Direktur Jenderal Sumber Daya Air melantik 18 orang pejabat eselon 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta (180914). Acara ini turut dihadiri oleh para eselon II, III dan Kepala BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.

“Pelantikan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh suatu organisasi untuk kebutuhan organisasi, peningkatan karir dan kaderisasi. Pergantian pejabat saat ini ada yang berupa rotasi, mutasi dan promosi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kedepannya akan menghadapi tantangan yang berat, dan para pejabat eselon IV yang dilantik saat ini harus lebih meningkatkan kinerjanya dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Khusus untuk para pejabat yang ditempatkan di balai, dapat beradaptasi dengan pemerintah daerah setempat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik serta bersinergi dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 

Lanjut Mudjiadi, untuk kedepannya pengukuran tingkat kinerja pelayanan akan diukur dengan cara mengukur prestasi kerja berdasarkan SKP dan perilaku kinerja. Jadi tidak dinilai berdasarkan DP3 , dimulai dari renstra, target institusi kenegaraan, diturunkan ke tingkat eselon 2 kemudian eselon 4, dan akhirnya sampai ke individu yang bersangkutan. Maka semua bertanggung jawab terhadap unit terkecil yang dipimpin. Apabila SKP nilainya kurang dari 40 maka tunjangan kineranya akan diberhentikan dan penghasilan (take home pay) sangat bergantung pada SKP dan perilaku kinerja.

 

Mengenai kompetensi pegawai, saat ini telah hadir Assessment Center yang berguna untuk mengukur karakteristik dan kompetensi pegawai dan akhir tahun ini akan diikuti oleh eselon II, III dan IV sehingga akan lebih jelas lagi indikator-indikator dalam mengukur kompetensi pegawai. Beliau berharap agar ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti kursus dan berbagai pelatihan sehingga dapat menjadi ASN yang profesional dengan kompetensi yang memadai.

 

Dalam rangka penyusunan renstra, tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air terpadu. Untuk itu ditangan para eselon 4 kinerja Ditjen SDA akan dibebankan terutama dalam melaksanakan capaian-capaian dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

 

Pejabat Eselon IV yang dilantik diantaranya adalah, Arlinsyah, ST, MT sebagai Kepala Seksi Bina OP Irigasi Direktorat Bina OP, dan Thomas Henk Bunarwan, ST, MT sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku Direktorat Irigasi dan Rawa.

 

“Berkaitan dengan sumber daya air, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita seperti irigasi, kedepannya irigasi tersier dan pencetakan sawah akan dikembalikan ke Ditjen SDA, kemudian kualitas air, yang biasanya ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dalam membuat regulasi standar baku mutu, kedepannya akan kita ambil alih terutama dalam hal menaikkan kualitas air sungai. Hal tersebut merupakan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dengan keadaan yang sangat kompleks,” ungkap Mudjiadi.

19 September 2014 Selengkapnya

Enam Proyek Sumber Daya Air Siap Difungsikan
Enam Proyek Sumber Daya Air Siap Difungsikan

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melaksanakan peletakan batu pertama dimulainya pekerjaan pembangunan Jembatan Sigandul, sekaligus meresmikan proyek-proyek strategis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk negeri dan pencapaian kinerja bidang pekerjaan umum, di Temanggung (8/9).

Peletakan batu pertama dan peresmian proyek tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Anggota Komisi V DPR RI, Kepala Badan Koordinator Wilayah Kedu Provinsi Jawa Tengah, Bupati Temanggung, Wakil Bupati Magelang, Forum Kordinator Pimpinan Daerah, serta masyarakat setempat. 

 

Bupati Temanggung, Mulyadi Bambang Sukarno, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah banyak membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi Temanggung, seperti jalur distribusi tembakau menjadi lebih lancar, pariwisata Temanggung meningkat, dan kebutuhan akan air semakin terpenuhi.

 

Sebenarnya untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan anggaran yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan alokasi dana Rp. 677, 34 milyar dan pada tahun 2014 menjadi Rp. 4,98 triliun. Hal ini mengisyaratkan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah.

 

“Kami terus mengupayakan untuk menambah alokasi anggaran bidang pekerjaan umum di provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya. Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk membantu dalam upaya pembebasan lahan, dan juga memelihara aset infrastruktur ini dengan baik,” jelas Djoko Kirmanto

 

Dalam peresmian tersebut terdapat enam proyek bidang sumber daya air yang diresmikan dan siap difungsikan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi SABO Dam Merapi pasca erupsi gunung merapi tahun 2010, yang dibiayai dari dana APBN dan APBNP 2013 dengan total biaya Rp. 300 milyar.

 

Kemudian Embung Soropadan dan Embung Jetis telah siap difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Temanggung. Proyek lainnya berupa normalisasi alur sungai dan perkuatan tebing sungai Progo dan anak sungai Galeh, serta pembangunan air baku pedesaan di lima lokasi.

09 September 2014 Selengkapnya

Bendungan Gondang Siap Dibangun
Bendungan Gondang Siap Dibangun

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melaksanakan peletakan batu pertama/groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (9/9). Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Bupati Karanganyar, para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan masyarakat sekitar Bendungan Gondang.

Adanya anomali cuaca, naik turunnya harga minyak mentah dunia, hingga pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi pemicu semakin beratnya beban untuk memenuhi kebutuhan akan air, energi dan pangan. Dan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan tampungan-tampungan air guna meningkatkan ketahanan air, seperti pembangunan bendungan.

 

Pembangunan Bendungan Gondang ini dilatarbelakangi oleh daerah irigasi yang sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari sungai Bengawan Solo, yang apabila pada musim kemarau mengalami kekurangan pasokan air sehingga mengakibatkan gagal panen dan berkurangnya pasokan beras.

 

“Dari hasil penyusunan Master Plan dan Feasibility Study pada tahun 2010 diperoleh rekomendasi perlunya dibangun bendungan untuk mengatasi kurangnya pasokan air bagi sebagian besar daerah irigasi di wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Untuk itu Bendungan Gondang dengan volume tampungan total 10 juta meter kubik, dapat bermanfaat mengairi daerah irigasi seluas 4680 hektar, mensuplai air baku sebesar 200 liter per detik, dan pengembangan pariwisata,” tutur Djoko Kirmanto

 

Pembangunan bendungan Gondang ini berada di sungai Garuda, Dusun Gondang, Desa Ganten, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi bendungan berada di sekitar 35 km sebelah timur kota Karanganyar, merupakan salah satu kegiatan prioritas pemerintah dan masuk dalam RPJM 2010-2014 sebagai kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pekerjaan umum.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan, bahwa tolak ukur keberhasilan tugas seorang gubernur adalah apabila jalan dan jembatannya bagus, sawah terairi air dengan lancar, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan air, khususnya di musim kemarau yang sudah berdampak pada kekeringan di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

 

“Saya sangat berbangga hati kepada bapak Menteri Pekerjaan Umum beserta jajarannya yang dalam sisa rentang waktu pemerintahan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kami mengapresiasi langkah beliau. Setelah melakukan peresmian kemarin di Kabupaten Temanggung, hari ini kita berkumpul untuk memulai pekerjaan pembangunan Bendungan Gondang. Dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih banyak kepada masyarakat yang dengan ikhlas memberikan lahannya untuk pembangunan bendungan ini,” jelas Ganjar Pranowo.

09 September 2014 Selengkapnya

Penandatanganan Kerjasama Pembangunan Sitem Penyediaan Air Minum
Penandatanganan Kerjasama Pembangunan Sitem Penyediaan Air Minum

“Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur membutuhkan komitmen dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu diwujudkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan SPAM Jatiluhur,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang di Jakarta, (4/9).

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum berperan untuk memberikan dukungan seperti menyalurkan air yang ada dalam Bendungan Jatiluhur ke 3 wilayah, yaitu Jakarta, Karawang, dan Bekasi, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air minum.

 

Dengan penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan landasan pembagian peran pihak SPAM Jatiluhur yang bertujuan untuk melaksanakan pengembangan SPAM Jatiluhur secara terpadu, mewujudkan efektifitas, dan efisiensi, peningkatan produktivitas penyediaan air minum dan mewujudkan percepatan pengembangan SPAM Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah DKI Jakarta, Karawang, dan Bekasi.

 

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan dalam rangka Pembangunan SPAM Jatiluhur Tahap I sebesar 5.000 liter/detik. Hal ini dikarenakan Kota Jakarta, Bekasi dan Karawang merupakan kawasan strategis nasional bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

 

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan perwakilan dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi serta Pemerintah Kabupaten Karawang.

04 September 2014 Selengkapnya

Jaga dan Kelola Infrastruktur SDA Dengan Baik
Jaga dan Kelola Infrastruktur SDA Dengan Baik

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, meresmikan sejumlah infrastruktur pekerjaan umum yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, peresmian dipusatkan di Padang, Sumatera Barat (290814). Turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Djoko Murjanto.

“Dukungan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Riau dan Jambi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan anggaran bidang ke-PU-an yaitu di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya yang semula 2,3 trilyun tahun 2010 menjadi 4,7 trilyun tahun 2014. Pulau Sumatera secara geostrategis diharapkan menjadi koridor ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia,” jelas Djoko Kirmanto.

 

Khusus infrastruktur bidang sumber daya air yang diresmikan adalah Sarana/Prasarana Pengaman Pantai Pariaman, Kota Pariaman; Sarana/Prasarana Pengaman Pantai Tiku, Kabupaten Agam dan intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tanah Taban, Kota Padang. Pembangunan Pengaman Pantai Pariaman dilakukan pada TA 2013 dengan biaya sebesar Rp. 40 milyar dan bertujuan untuk menanggulangi abrasi Pantai Pariaman dan mengamankan pesisir pantai yang mengalami pengikisan ratarata 2,2 m/tahun.

 

Sementara pembangunan Pengaman Pantai Tiku dilakukan pada TA 2013 dengan biaya sebesar Rp. 41 milyar yang dilakukan sepanjang 2,5 km. Pengaman Pantai Tiku bertujuan untuk menanggulabgi abrasi yang telah menghancurkan rumah masyarakat dan fasilitas umum lainnya serta mengamankan pesisir pantai akibat erosi pantai yang telah terjadi selama 8 tahun.

 

Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tanah Taban bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum yang lebih merata dan menjangkau seluruh penduduk Kota Padang, khususnya daerah Padang Utara dan emngantisipasi pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah kota dengan tambahan sebesar 3000 SR. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2010 dan 2010 dengan total biaya Rp. 11,2 milyar.

 

Menteri Pekerjaan Umum berharap agar aset pemerintah ini dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta dipelihara sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dinikmati lebih lama.

03 September 2014 Selengkapnya