© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Peran Bendungan Bagi Masyarakat
Peran Bendungan Bagi Masyarakat

Indonesia memiliki potensi sumber daya air sebesar 3,9 triliun m3/tahun dan dapat dimanfaatkan sebesar 691,3 milyar m3/tahun, yang sudah dimanfaatkan sebesar 175,1 milyar m3/tahun (25,3%) dan yang belum dimanfaatkan sebesar 516,2 milyar m3/tahun (74,7%) dan sebagian besar air dimanfaatkan untuk irigasi yaitu 141 milyar m3/tahun (80,5%) dan untuk rumah tangga dan industri sebesar 34,1 milyar m3/tahun (19,5%). Maka dapat diartikan bahwa masih banyak potensi sumber daya air yang terbuang ke laut, dan hal ini dikarenakan kurangnya tampungan-tampungan sumber daya air yang ada di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, dalam Dialog 8-11 Wide Shot Metro TV dengan tema Peran Pembangunan Bendungan Dalam Mendukung Ketahanan Air, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi, di studio Metro TV, Jakarta (121114).

 

Menurut Arie Setiadi tahun 2014 ada beberapa waduk-waduk baru yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih dalam status on going process berjumlah 16 waduk.  Dan pada awal tahun 2015 terdapat 6 bendungan yang siap untuk groundbreaking yaitu Bendungan Kreuto (Aceh), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Logung (Jawa Tengah), Bendungan Lolak (Sulawei Utara), Bendungan Raknamo (NTT) dan Bendungan Pidekso (Jawa Tengah). Bendungan-bendungan tersebut selain bermanfaat untuk mengairi irigasi juga untuk air baku, PLTA dan pengendalian banjir.

 

“Pada tahun 2016 Kementerian PU dan PERA juga akan membangun 7 waduk, tahun 2017 berjumlah  Kita berharap dengan dibangunnya waduk-waduk yang baru akan menambah kapasitas tampung dari 15 milyar m3 menjadi 17 milyar m3 atau peningkatan penyediaan air irigasi dari waduk dari 11% menjadi 15% dan peningkatan penyediaan tenaga listrik (PLTA) sebesar 226.88 MW,” lanjut Arie Setiadi.

 

Kementerian PU dan PERA dalam mendukung ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi selain membangun infrastruktur sumber daya air seperti bendungan juga dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha dan rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha.

Pembangunan infrastruktur yang baik harus didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan swasta. Untuk peran swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui prinsip PPP (public private partnership) atau kerjasama pemerintah swasta dengan mekanisme melalui VGF (Viability Gap Funding), tanpa mekanisme VGF dengan mekanisme izin penggunaan Sda dan izin pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air dan memanfaatkan prasarana SDA yang telah dibangun dengan mekanismebusiness to business dan  sewa BMN.

 

Namun menurut Arie Setiadi pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air dan energi membutuhkan dukungan dari masyarakat, selain itu masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari infrastruktur tersebut lebih lama lagi. 

12 November 2014 Selengkapnya

Sudetan Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan
Sudetan Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, T. Iskandar mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pekerjaan Sudetan Ciliwung rampung diakhir tahun 2015.

“Semula ditargetkan selesai di bulan Maret 2015, namun karena kendala pembebasan lahan yang berada di lokasi outlet sudetan di daerah Kebon Nanas maka target pun mundur menjadi akhir 2015. Untuk lahan di Kebon Nanas, untuk pengerjaan outlet Sudetan, masih terbentur masalah lahan. Saat ini sedang dilakukan penanganan untuk pembebasan lahan dan sudah masuk dalam tahapan kesepakatan harga dengan warga. Sudetan ini secara keseluruhan hanya membutuhkan lahan 2 hektar, yang satu hektar berada di Bidara Cina, sisanya di sekitar jalan Otista 3. Akhir September lalu sudah selesai ,” lanjut T. Iskandar pada acara Obrolan PU-dialog RRI (101114).

 

Saat ini pemerintah kota Jakarta Timur belum dapat melakukan inventarisasi dan pengukuran serta pemetaan lahan karena masih ada hal-hal yang harus disepakati oleh warga. Apabila permasalahan lahan selesai, pekerjaan dapat diselesaikan di akhir tahun 2015.
Untuk penanganan banjir DKI Jakarta lainnya, di tahun 2015 akan dilakukan penambahan pintu air Manggarai dari kondisi 300 m3 per detik dari 2 pintu air yang sudah ada, akan ditambahkan kembali 1 pintu menjadi 507 m3 per detik.

 

“Jadi ruang pintu itu cukup besar untuk memberikan aliran itu cepat dia mengarah ke laut. Satu lagi kegiatan penambahan di pintu air karet, itu dulu hanya 4 daun pintu, itu 500m3/detik, kita jadikan 5 pintu air, menjadi 724 m3/ detik, “ tambah Iskandar.

11 November 2014 Selengkapnya

Progres Fisik Waduk Jatigede 99,420 Persen
Progres Fisik Waduk Jatigede 99,420 Persen

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat menggelar Pameran Konstruksi Indonesia , 5-7 November 2014, di JHCC, Jakarta. Pada pameran tersebut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menampilkan Bendungan Jatigede dan Bendungan Jatibarang. Pameran ini diadakan agar para stakeholder, shareholder dan public untuk berbagi informasi dan teknologi serta dapat membuka kesempatan bisnis baru.

Dalam acara pameran ini diadakan juga diskusi dengan narasumber Kepala SNVT Pembangunan Waduk Jatigede, Airlangga Mardjono dengan para mahasiswa/i dari perguruan tinggi di Jakarta. Dalam penjelasannya, Airlangga mengatakan waduk dan bendungan itu berbeda, bendungan itu adalah tubuh atau konstruksinya sedangkan waduk adalah tampungan air.

 

“Masterplan pengembangan wilayah sungai Cimanuk telah mngidentifikasi 13 lokasi potensi waduk, diantaranya 3 waduk serbaguna (multipurpose dam) dengan prioritas utama yaitu Waduk Jatigede, Waduk Cipasang dan Waduk Kadumalik,” jelas Airlangga.

 

Waduk Jatigede, terletak di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan termasuk dalam wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Manfaat Waduk Jatigede untuk irigasi seluas 90.000 ha, untuk PLTA 110 MV, pengendalian banjir 14.000 ha, air baku 3.500 lt/dt dengan target layanan kabupaten Cirebon dan Indramayu. Dan sampai dengan September 2014 progres fisik Waduk Jatigede mencapai 99.420%. Untuk penanggulangan longsor telah dilakukan beberapa pekerjaan seperti konstruksi bored pile dengan bronjong berekor dan bored pile dengan geogrid serta drainase permukaan berupa saluran terbuka. Untuk tahapan pengisian air dilakukan 5 tahap, yang pertama pada el. ± 204 m, ± 221 m, ± 230 m, ± 247 m dan ± 260 m.

07 November 2014 Selengkapnya

Irigasi Dukung Ketahanan Pangan
Irigasi Dukung Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dalam hal tersebut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berperan dalam penyediaan fasilitas irigasi untuk memproduksi salah satu tanaman pangan yaitu padi.

“Dalam PP No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi pasal 2 ketahanan pangan diwujudkan dengan melakukan pengembangan melalui pembangunan dan peningkatan irigasi dan pengelolaan melalui operasi , pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi. Pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan pendekatan sistem terdiri dari prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI) dan SDM irigasi,” jelas Direktur Irigasi dan Rawa, Eko Subekti dalam Dialog Interaktif Indonesia Siang di Studio RRI Pro 3 fm, Jakarta (041114). Narasumber lainnya yaitu Direktur Bina Kemitraan Penataan Ruang, Firman M. Hutapea.

 

Lanjut Eko Subekti untuk program penanganan irigasi kedepannya akan dilakukan pembangunan baru 1 juta ha (bangunan utama, saluran primer dan saluran sekunder) untuk irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak dan irigasi air tanah di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Bali dan Papua.

 

Menurut Eko pembangunan irigasi juga harus disesuaikan dengan tata ruang yang ada di wilayah tersebut dan selama ini banyak sekali wilayah yang seharusnya dijadikan irigasi tetapi berubah fungsi menjadi permukiman. “Agar daerah irigasi bebas dari alih fungsi lahan maka harus ada keterpaduan antara pola pengelolaan sumber daya air, tata ruang wilayah dan rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi. Hal ini membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kabupaten/kota,” jelas Direktur Irigasi dan Rawa.

 

Firman Hutapea juga mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah dan kabupaten/kota berhak untuk menentukan penyelenggaraan tata ruang namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Rencana tata ruang menyangkut kepentingan semua pihak jadi harus dipahami dan diperlukan keterlibatan daerah dalam penyelenggaraan tata ruang.

 

Eko berharap agar kedepannya di setiap daerah mempunyai lahan irigasi yang sesuai dengan RTRW daerah terkait sehingga dapat mengurangi alih fungsi lahan dan meningkatkan produktivitas padi dalam mendorong program ketahanan pangan nasional.

04 November 2014 Selengkapnya

Atasi Banjir Jakarta Dengan Semua Pihak
Atasi Banjir Jakarta Dengan Semua Pihak

Indonesia mempunyai potensi sumber daya air yang sangat banyak, 3,906 milyar m3/tahun, terbanyak ke-5 didunia . Namun setiap tahunnya juga dilanda banjir dan kekeringan. Ketika banjir air sangatlah melimpah dan ketika kekeringan air sangatlah sedikit. Dalam mengatasi banjir, terutama di Jakarta diperlukan koordinasi dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk itu organisasi di bidang sumber daya air, Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane mengadakan seminar sehari dengan tema Solusi Mengatasi Banjir Jakarta, di Hotel Century Jakarta (301014). Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Ketua Umum MHI, Moh. Hasan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmaja, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Iskandar, BPPT, LIPI, BMKG, Dinas PU DKI Jakarta, BNPB dan PT Indra Karya.

 

Ketua Umum MHI, Moh. Hasan mengatakan banjir di Jakarta merupakan banjir yang paling strategis mengingat Jakarta merupakan ibukota negara yang padat penduduknya sehingga rawan terjadi banjir dan beragamnya kegiatan industri perekonomian di Indonesia. Banjir di Jakarta merupakan masalah lama yang sudah puluhan tahun terjadi. “Saat ini banyak sekali pemikiran dan konsep yang terus berkembang dalam penanganan banjir Jakarta. Untuk itu MHI sebagai organisasi yang berkecimpung di dalam bidang sumber daya air sangat peduli dalam penanganan bencana banjir yang melanda Jakarta dan hasil dari seminar ini yang berupa rumusan ilmiah akan disampaikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemegang kepentingan lainnya,” kata Moh. Hasan.

 

Dalam sambutan Menteri Pekerjaan Umum yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air,Mudjiadi menyatakan bahwa kejadian banjir di Jakarta merupakan permasalahan yang sangatkompleks, bukan hanya terganggunya siklus hidrologi dan perubahan iklim tetapi juga karena faktor lain seperti pemanfaatan tata ruang dan urbanisasi pemanfaatan tata ruang dipengaruhi oleh pertambahan penduduk danpertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

 

“Tentunya permasalahan ini diluar kemampuan teknologi hidrologi dan teknik hidrolika serta sumber daya air, diharapakan dalam diskusi seminar sehari ini semua pihak yang terkait dapat bertukar pikiran antar sektor dan memperoleh teknologi tepat guna untuk mengatasi permasalahan banjir Jakarta,” lanjut Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

 

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, ada sejumlah langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait upaya penanganan ancaman banjir. Salahsatunya, melakukan normalisasi sungai. Namun, hingga saat ini program tersebut belum bias berjalan secara maksimal, karena masih banyak warga yang nekad tinggal di bantaran sungai.

 

“Warga yang menolak direlokasi dari bantaran sungai masih menjadi kendala utama dalam melakukan normalisasi sungai. Padahal, normalisasi sungai merupakan salah satu prasyarat guna mewujudkan Jakarta bebasbanjir. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan segera mempercepat pembangunan rumah susun (rusun) untuk menampung warga yang masih tinggal di bantaran kali tersebut,” ungkap Basuki Tjahaja Purnama.

 

Beliau mengakui bahwa dalam mengatasi banjir di Jakarta harus melibatkan kota mitra sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bogor. Kendati demikian, pihaknya pun bersedia ikut memikul beban kota mitra tersebut.

31 Oktober 2014 Selengkapnya

Revolusi Mental Wujudkan Kemajuan Bangsa
Revolusi Mental Wujudkan Kemajuan Bangsa

Hari Sumpah Pemuda merupakan heroisme tanpa kenal lelah dari para pemuda dan pemudi Indonesia untuk mewujudkan gagasan perjuangan dan ide cemerlang tentang Indonesia, tekad bulat untuk mewujudkan satu bangsa, satu tanah air dan menjunjung bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda para pemuda dan pemudi Indonesia membulatkan tekad dan semangat seluruh anak bangsa untuk tetap berjuang dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai upaya rongrongan terhadap disintegrasi bangsa.

Demikian sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-86 Tahun 2014, dengan tema Bangun Solidaritas Pemuda Maju dan Berkelanjutan. Tema tersebut mengandung pesan bahwa kita berupaya agar para pemuda dapat memainkan perannya secara optimal sebagai perekat persatuan bangsa dalam pembangunan nasional. Upacara tersebut dihadiri oleh segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (281014).

 

“Solidaritas pemuda sangat penting artinya untuk mencapai kemajuan bangsa. Jika pemuda solid maka bangsa kita akan semakin maju, kuat dan bersatu sehingga pembangunan dapat kita laksanakan dengan lancar dan berkelanjutan. Untuk itu mentalitas bangsa, khususnya para pemuda harus terus dibangun agar menjadi pemuda pemudi yang unggul, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing sehingga dapat berkompetisi dalam persaingan global yang semakin hari semakin kompetitif,” lanjuta Mudjiadi.

 

Revolusi mental yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo, amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Oleh karena itu revolusi mental harus dapat kita jadikan pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju.

 

Pada tahun 2015 mendatang Indonesia akan memasuki era Komunitas Asean. Untuk itu para pemuda pemudi harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan bangsa-bangs lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki sumber daya berlimpah, memiliki sejarah eluhur bangsa yang hebat, kebudayaan yang unggul, masyarakat yang toleran dan sumber daya manusia yang semakin lama semakin baik.

 

Untuk itu semangat para pemuda 86 tahun lalu harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia untuk bangsa dan tanah air tercinta. Keberhasilan generasi terdahulu menyatukan hati dan pikiran bangsa Indonesia harus diteruskan oleh para pemuda dengan meyakinkan harapan akan masa dpan bangsa yang cemerlang.

31 Oktober 2014 Selengkapnya

Efisiensi Penggunaan Air Solusi Kekeringan
Efisiensi Penggunaan Air Solusi Kekeringan

Kondisi ketersediaan air di 16 Waduk utama di Indonesia, tercatat 11 diantaranya dalam kondisi normal, 4 dalam kondisi defisit dan 1 waduk dalam kondisi kering. Waduk yang dalam kondisi normal adalah Djuanda/Jatiluhur (Jawa Barat), Kedungombo, Sempor dan Wadaslintang (Jawa Tengah), Sermo (D.I. Yogyakarta), Sutami, Lahor, Selorejo, Bening dan Wonorejo (Jawa Timur) dan Bili-Bili (Sulawesi Selatan). Waduk yang dalam kondisi defisit adalah Keuliling (NAD), Batutegi (Lampung) serta Saguling dan Cirata (Jawa Barat). Sedangkan yang kering adalah Waduk Wonogiri (Jawa Tengah), kondisi tersebut berdasarkan status 13 Oktober 2014.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Hari Suprayogi dalam temu wartawa, di Media Center Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (241014).

 

“Normal artinya elevasi pantau diatas elevasi rencana, defisit artinya elevasi pantau di bawah elevasi rencana, kering artinya elevasi pantau dibawah elevasi rencana dan juga dibawah elevasi, dan kekeringan artinya defisit 3 meter dari elevasi. Yang kering di Wonogiri seharusnya 130,86 meter tapi saat ini menjadi 127,48 meter sedangkan dilihat dari volume seharusnya 145 juta meter kubik dan saat ini 68,46 juta meter kubik,” lanjut Hari.

 

Hari melanjutkan, dari 162 waduk kecil/embung, sebanyak 132 waduk/embung diantaranya masih dalam kondisi normal, 11 waduk/embung dalam kondisi defisit sedangkan 19 waduk/embung dalam kondisi kering. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Hari menjelaskan diantaranya dengan melakukan efisiensi dan melakukan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan air. Dan di setiap Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang tersebar di seluruh Indonesia sudah disiagakan 641 pompa kekeringan di 10 BBWS/BWS.

 

Sementara itu, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PU M.Natsir mengungkapkan, kekeringan yang menyebabkan kekurangan air bersih atau air minum terdapat di daerah yang belum memiliki jaringan air minum. Beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami kekeringan di tahun 2014 diantaranya Provinsi Banten di beberapa desa di 5 Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Tengah di 19 Kabupaten, Provinsi Jawa Barat di 9 Kabupaten, Provinsi Jawa Timur di 26 Kabupaten, Provinsi D.I. Yogyakarta di 4 Kabupaten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur di 22 Kabupaten/Kota.

 

“Saat ini Kementerian PU telah melakukan upaya penanganan tanggap darurat kekeringan dengan menempatkan sebaran barang atau peralatan di setiap provinsi, yang sewaktu-waktu dapat dimobilisasi ke lokasi kekeringan apabila diperlukan,” ungkap Natsir.

 

Peralatan tersebut diantaranya di DKI Jakarta (25 MTA dan 1.237 HU), Banten (13 MTA dan 82 HU), Jawa Barat (64 MTA dan 298 HU), Jawa Tengah (79 MTA dan 344 HU), DIY (12 MTA dan 266 HU), Jawa Timur (43 MTA dan 450 HU) dan NTT (5 MTA dan 36 HU), total tersebar 202 MTA dan 2.713 HU.

28 Oktober 2014 Selengkapnya

Hibah Peralatan Berat Pemerintah Jepang Kepada Pemerintah Indonesia
Hibah Peralatan Berat Pemerintah Jepang Kepada Pemerintah Indonesia

Pemerintah Jepang melalui perusahaan manufaktur Sumitomo melakukan serah terima barang peralatan berat kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Bendung Pamarayan baru, Pandeglang (211014). Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Dinas PSDA Banten, PT. Sumitomo Construction Machinery Southeast Asia, Japan International Cooperation System (JICS), Sirius Corporation dan PT. Tat Hong Heavy Equipment Indonesia.

Menurut Hari Suprayogi, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan kegiatan ini terkait dengan Program Improvement Capabilities to Cope with Natural Disasters Caused by Climate Change for The Republic of Indonesia yang telah dituangkan dalam perjanjian pemberian hibah dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia dan telah dilakukan penandatanganan pada tanggal 18 Maret 2010. Nilai keseluruhan hibah program ini sebesar 1 milyar yen Jepang.

 

Peralatan yang dihibahkan pada program ini berupa peralatan backhoebackhoe long armbackhoe for bargetug boattraffic boatbackhoe barge/soil barge, trailer truck,rough terrain craneamphibious excavatormultifunction dredger dan maintenance tools yang akan diberikan kepada 7 balai wilayah sungai sesuai dengan kebutuhannya.

 

Adapun 7 balai yang menerima bantuan peralatan terdiri dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian sebanyak 1 unit, BBWS Serayu Opak 1 unit, BWS Sumatera I 1 unit, BWS Sumatera II sebanyak 1 unit, BWS Sumatera III sebanyak 1 unit, BWS Kalimantan III sebanyak 1 unit dan BWS Papua Barat sebanyak 1 unit.

 

Dalam perjanjian pemberian hibah tersebut disepakati bahwa bantuan akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan penanggulangan bencana akibat dari dampak perubahan iklim dan membantu untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengurangi dampak kerusakan akibat bencana alam banir. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan semua peralatan/barang sudah diterima pada akhir bulan November 2014.

 

Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengatakan pemberian hibah peralatan ini ditujukan untuk menunjang kesiapsiagaan balai wilayah sungai dalam mengantisipasi bencana. Peralatan yang memadai merupakan bagian dari langkah quick response balai wilayah sungai untuk segera melakukan upaya tanggap darurat bencana hingga pasca bencana.

 

“Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Dan mengantisipasi bencana juga merupakan bagian dari upaya kita dalam mengelola sumber daya air karena pembanguan infrastruktur sumber daya air selain bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air dan ketahanan pangan, juga harus mampu mengendalikan daya rusak air yang ditimbulkan. Untuk itu dengan total nilai hibah sebesar 1 milyar yen Jepang diharapkan agar setiap balai yang mendapatkan bantuan peralatan selalu waspada dan siap siaga untuk mengantisipasi bencana,” jelas Mudjiadi.

 

Mudjiadi mengingatkan agar kepada balai wilayah sungai yang mendapatkan hibah peralatan berat ini dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaannya dengan baik serta tidak lupa untuk selalu tertib administrasi, tertib dalam pengelolaan barang dengan memperhatikan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

22 Oktober 2014 Selengkapnya

Peran Serta Profesional Muda Sumber Daya Air Solusi Pelayanan Prima
Peran Serta Profesional Muda Sumber Daya Air Solusi Pelayanan Prima

Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang sumber daya air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kegiatan Young Water Professionals Development Programmeyang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Direktorat Jenderal Penataan Ruang – dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Belanda Konsorsium Proyek yang terdiri dari MDF Training and Consultancy, Deltares, dan Water Opleidingen.

“Kegiatan Young Water Professionals Development Programme dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas staf atau pejabat di bidang sumber daya air terutama yang masih berusia muda,” ujar Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto, mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi dalam acara Young Water Professionals Development Programme, (20/10), Jakarta.

 

Young Water Professionals Development Programme merupakan rangkaian dari dua Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan beberapa periode magang pada tahun 2014 dan 2015. Kegiatan Diklat dirancang dengan peserta yang diseleksi, kurikulum yang disusun berdasarkan masukan dari para profesional muda dan praktisi bidang sumber daya air yang telah berpengalaman, serta metode pengajaran dan pengajar/mentor yang profesional.

 

“Kegiatan magang akan dilaksanakan pada proyek-proyek bidang sumber daya air yang strategis, kompleks, multi-sektor, dan multi stakeholder,” jelas Arie Setiadi

 

Peserta kegiatan Young Water Professionals Development Programme terdiri dari staf atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, dan Pusat Penelitian Pengembangan Sumber Daya Air, yang berjumlah 20 orang.

 

Kombinasi antara kegiatan diklat dan magang tersebut, diharapkan dapat membentuk profesional muda sumber daya air yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga mampu menerjemahkan konsep atau permasalahan yang kompleks menjadi praktis dan sederhana.

 

Arie Setiadi berharap agar keberlanjutan program ini dapat terus berlanjut kedepannya sehingga profesional muda sumber daya air, mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Turut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto dan perwakilan Pemerintah Belanda.

21 Oktober 2014 Selengkapnya

Menteri PU Resmikan Infrastruktur Sumber Daya Air
Menteri PU Resmikan Infrastruktur Sumber Daya Air

Menteri Pekerjaan Umum meresmikan infrastruktur ke-PU-an yang berada di Provinsi Jawa Timur (131014). Turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Ditjen Sumber Daya Air, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Ditjen Bina Marga, Bupati Jombang dan seluruh jajaran PT. Marga Harjaya Infrastruktur.

“Masalah lahan menjadi masalah yang serius dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dalam memberikan penjelasana kepada masyarakat mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur ke-PU-an,” jelas Djoko Kirmanto.

 

Khusus proyek Sumber Daya Air yang diresmikan adalah Rehabilitasi Bangunan Utama dan Sistem Irigasi Sampean, Embung batu Putih, Embung Krikilan (Kab. Pasuruan), Pengendalian Banjir Kali Kemuning, Pelestarian Sumberaung, Dua Rumah pompa, JIAT Perpipaan dan Pencucian Sumur (Mojokerto/Pamekasan) dan Perkuatan Tebing Boezem Morokrembangan di Kota Surabaya.

 

Menteri Pekerjaan Umum berharap agar pembangunan infrastruktur Ke-PU-an dapat terus dilakukan karena infrastruktur tersebut sangat berguna untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun beliau juga berpesan agar pembangunan tersebut tetap memperhatikan lingkungan dan menjaga keberadaan infrastruktur tersebut agar bertahan lama sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih lama.

17 Oktober 2014 Selengkapnya

Tahun 2015 Tahun OP Ideal
Tahun 2015 Tahun OP Ideal

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air. Pertemuan konsultasi regional yang dilaksanakan tanggal 14-17 Oktober 2014 dengan tema Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Air dan Ketahanan Pangan Nasional, dihadiri oleh 18 provinsi dan 34 kabupaten di wilayah barat.


Operasi dan Pemeliharaan sumber daya air merupakan bagian penting dari kegiatan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Operasi mencakup kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. Pemeliharaan mencakup kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. Tujuan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air adalah untuk menjaga kondisi dan fungsi prasarana sumber daya air agar sesuai umur layanan. 
“Tugas operasi dan pemeliharaan adalah bagaimana menjaga sarana dan prasarana sumber daya air agar sesuai umur layanan. Untuk itulah keempat pilar utama yaitu memperhatikan semua aset prasarana SDA yang akan masuk dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan; menyelesaikan seluruh regulasi yang mendasari pelaksanaan legal Operasi dan Pemeliharaan; pemenuhan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana Operasi dan Pemeliharaan, dan pemenuhan AKNOP seluruh sarana dan prasarana Operasi dan Pemeliharaan SDA. Aspek-aspek tersebut hendaknya menjadi perhatian kita bersama” jelas Hari Suprayogi, Direktur Bina Operasi Dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air (15/10).
Dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan bidang sumber daya air, telah disusun kerangka stratejiknya, yaitu pada tahun 2010 – 2014, tahun OP bangkit, difokuskan kepada meningkatkan perhatian terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pada tahun 2015 – 2019 merupakan tahun OP ideal, serta tahun 2020 – 2025 merupakan tahun OP prima.


“Tahun 2015 merupakan tahun OP ideal, tahun dimana kita harus fokus kepada pemenuhan kebutuhan terhadap pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan. Hal ini bisa berjalan apabila pilar-pilar utama tersebut dapat kita capai, dan juga didukung oleh pondasi pelaksanaan OP, yaitu pondasi kelembagaan dan pondasi sistem informasi sumber daya air yang memadai. Pemenuhan database menjadi hal penting dalam menentukan AKNOP ke depannya,” lanjut Hari Suprayogi.
Untuk menyongsong dan mendukung tahun OP ideal, upaya terobosan yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana OP, melaksanakan penilaian kinerja dan pengelolaan aset irigasi (PAI) untuk seluruh daerah irigasi, mengembangkan sistem informasi OP, serta mendorong dan memperkuat kelembagaan seperti P3A, Komisi Irigasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan audit teknis untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sumber daya air di seluruh Indonesia.
Pertemuan ini diselenggarakan untuk memberi masukan kepada pemerintah Provinsi, pemerintah daerah dalam penyusunan pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana SDA, kelembagaan serta pengelolaan DAK bidang sumber daya air. 
Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Kementerian Pertanian, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Kementerian Kehutanan, Direktur Fasilitasi dan Penataan Ruang, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.(Ard-datin SDA)

17 Oktober 2014 Selengkapnya

Menteri PU Lakukan Pengisian Awal Bendungan Pandanduri
Menteri PU Lakukan Pengisian Awal Bendungan Pandanduri

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melakukan pengisian awal (impounding) Bendungan Pandanduri, Mataram, (14/10). Pembangunan Bendungan Pandanduri merupakan implementasi dari kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air.

“Pembangunan Bendungan Pandanduri ini merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) karena Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara yang nantinya diharapkan dapat mendukung program swasembada pangan secara nasional, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat,“ ujar Djoko Kirmanto.

 

Pelaksanaan pembangunan Bendungan Pandanduri dilaksanakan pada tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan dana sebesar 509,10 miliar. Kapasitas daya tampung dari Bendungan Pandanduri adalah 27,20 juta m3 dan bermanfaat untuk penyediaan air irigasi seluas 10.417 ha secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan intensitas tanam. Selain itu dapat mengurangi debit banjir di sungai bagian hilir bendungan dari debit puncak 1.517,94 m3/det untuk debit banjir PMF menjadi 1.170 m3/det debit yang keluar dari spillway.

 

Djoko Kirmanto berharap dengan meningkatnya tampungan air di Wilayah Sungai Lomnok, dapat berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian sehingga dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur bagian selatan.

 

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi berharap Bendungan Pandanduri ini nantinya akan bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar.

 

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Jederal Sumber Daya Air Mudjiadi, Direktur Jenderal Tata Ruang Basuki Hadimoeljono, dan Anggota Komisi V DPR Iwan Nursyirwan, dan Direktur Sungai dan Pantai Imam Santoso.

17 Oktober 2014 Selengkapnya