© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI Diharapkan Dapat Membentuk Tenaga Profesional di Bidang Sumber Daya Air Yang Berkualitas
Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI Diharapkan Dapat Membentuk Tenaga Profesional di Bidang Sumber Daya Air Yang Berkualitas

Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) kembali menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-31 di Padang (22/8). Kegiatan ini diadakan sebagai forum bagi anggota HATHI untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuannya dalam bidang sumber daya air serta menghimpun dan mempererat hubungan antara para ahli teknik sumber daya air Indonesia.

 Selain itu PIT ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pemikiran dari anggota HATHI guna mengatasi dan menjawab tantangan berbagai persoalan sumber daya air yang terjadi di tanah air.

Kegiatan PIT HATHI ke-31 di Kota Padang yang mengusung tema “Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana” ini berlangsung selama tiga hari. Kegiatan yang dijadwalkan antara lain kunjungan ke proyek-proyek pengendalian banjir Kota Padang yaitu Kanal Banjir Kota Padang dan Pengendalian Banjir Batang Anai, seminar, Ladies Program berupa kunjungan ke Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, serta Wisata Budaya Alam Minangkabau.

 

Kegiatan seminar dalam rangkaian kegiatan PIT diikuti oleh 64 pemakalah, yang dibagi menjadi empat subtema, yaitu inovasi teknologi sumber daya air berkelanjutan, peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana, antisipasi dan penanganan pascabencana, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya air.

 

Dalam pidato sambutannya di pembukaan PIT HATHI tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang diwakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi mengatakan pertemuan ini sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air dewasa ini. “Peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga-tenaga ahli profesional di bidang sumber daya air merupakan tantangan yang dapat dijawab melalui pembinaan oleh organisasi profesi seperti HATHI ini,” tutur Mudjiadi. “Melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar maupun pertemuan ilmiah tahunan ini, diharapkan dapat terbentuk tenaga profesional di bidang sumber daya air yang berkualitas di masa depan. Dengan semakin kompleksnya permasalahan di bidang sumber daya air, diperlukan penanganan yang bersifat multisektoral,” lanjutnya.

 

Mudjiadi juga menyampaikan pesan Menteri Pekerjaan Umum bahwa setiap tenaga profesional bidang sumber daya air harus dapat melihat permasalahan tidak hanya dari kacamata teknis, tetapi juga harus dapat mengkaji permasalahan dari segi sosial dan ekonomi supaya hasil pemikiraannya dapat bersifat implementatif.

 

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono, jajaran pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, para rektor dan rektor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat, para senior HATHI dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta para pengurus HATHI tingkat pusat dan cabang se-Indonesia.

24 Agustus 2014 Selengkapnya

Pemilihan Petugas OP Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Diharapkan Menjadi Agenda Rutin Tahunan
Pemilihan Petugas OP Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Diharapkan Menjadi Agenda Rutin Tahunan

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi membuka secara resmi acara Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional di Hotel Pangeran Beach, Padang (22/8). Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Hartanto, Direktur Bina OP Hari Suprayogi, Direktur Bina Penatagunaan SDA Arie Setiadi Irwanto, Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional Adang Saf Ahmad, Kepala Dinas PSDA Sumatera Barat Ali Musri, Kepala BWS Sumatera V M. Adek Rizaldi, para Kepala BBWS dan BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, para kepala dinas dari provinsi peserta pemilihan, serta para juri peserta lomba.

Dalam pidatonya Mudjiadi menyambut baik dan mengapresiasi gagasan penyelenggaraan pemilihan petugas OP irigasi dan rawa teladan tersebut sebagai upaya memberikan penghargaan terhadap para pengamat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), juru dan mantri pengairan. “Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air terutama dalam aspek OP, antara lain adalah menurunnya kuantitas dan kualitas petugas OP irigasi, belum maksimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana OP irigasi dan rawa, serta masih kurangnya pelatihan bagi petugas OP irigasi dan rawa,” ujar Mudjiadi. “Oleh karena itu pemilihan tingkat nasional ini dimaksudkan sebagai forum berbagi pengalaman dan kemajuan masing-masing daerah dan mendorong kompetensi para petugas OP irigasi dan rawa melalui suatu pembelajaran serta untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan OP irigasi dan rawa tersebut. Semua hal ini akhirnya akan bermuara pada peningkatan pelayanan OP iirigasi dan rawa untuk masyarakat,” lanjutnya.

 

Mudjiadi berpesan agar pemerintah provinsi dan kota wajib melakukan pengelolaan irigasi di wilayah yang menjadi kewenangannya melalui penyelanggaraan OP irigasi dan rawa secara baik dan benar, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan air khususnya kepada petani dalam upaya peningkatan produksi padi untuk mendukung ketahanan pangan.

 

“Kalau kita menoleh ke belakang, kita dapat melihat pasang surutnya penyelenggaraan OP jaringan irigasi dan rawa dengan segala permasalahannya, baik masalah kebijakan, masalah teknis, masalah sumber daya manusia, masalah peralatan, maupun pembiayaan. Oleh karena itu kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Direktur Bina OP beserta jajarannya yang telah berupaya menanggulangi permasalahan tersebut. Mengingat pentingnya upaya tersebut, maka kami harapkan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan menjadi agenda rutin tahunan,” tutup Mudjiadi.

24 Agustus 2014 Selengkapnya

Direktur Jenderal SDA Resmikan Gedung Baru BWS Sumatera V dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Padang
Direktur Jenderal SDA Resmikan Gedung Baru BWS Sumatera V dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku di Padang

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi meresmikan dua proyek infrastruktur di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Padang (22/8). Kedua proyek yang diresmikan adalah Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Lubuk Paraku Kota Padang.

Dibangun sebagai ganti gedung lama Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang roboh akibat gempa bumi pada 2009, gedung baru yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman ini menghabiskan total anggaran senilai Rp 23 miliar, dengan rincian anggaran pembangunan fisik senilai Rp 18 miliar, anggaran pengadaan mobiler senilai Rp 3 miliar, dan anggaran pengadaan sarana dan prasarana senilai Rp 2,4 miliar. Sementara untuk Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Lubuk Paraku dengan kapasitas sebesar 200 liter per detik ini, Balai Wilayah Sungai Sumatera V menganggarkan biaya senilai Rp 17 miliar rupiah.

 

Dalam sambutannya Mudjiadi menyampaikan harapannya atas selesainya pembangunan dua proyek tersebut. "Gedung Balai Balai Wilayah Sungai Sumatera V diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja para pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera V serta meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelayanan Balai Wilayah Sungai Sumatera V kepada masyarakat, terutama dalam bidang sumber daya air," tuturnya.

 

Sementara itu Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Lubuk Paraku diharapkan meningkatkan cakupan pelayanan penyediaan air minum di Kota Padang terhadap sebanyak 15 ribu sambungan rumah. “Pembangunan jaringan air baku ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan Millenium Development Goals (MDGs). Saya mengharapkan agar pembangunan yang dilakukan ini dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Mudjiadi.

 

Dalam kesempatan yang sama Mudjiadi juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai Pemenang III Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaaan Umum (PKPD-PU) Sub Bidang Sumber Daya Air Kategori Kota Tahun 2013. “Sebagai bagian dari apresiasi dan penghargaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atas prestasi tersebut, kami akan menyerahkan kepada satu unit mobil pick-up kepada Pemerintah Kota Payakumbuh guna membantu kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.

 

Peresmian kedua proyek tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU Hasanuddin, Wakil Walikota Padang Emzalmi, Walikota Payakumbuh Riza Falepi, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Ali Musri, jajaran pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Dinas PU Kota Padang Hermen Peri, Direktur Utama PDAM Kota Padang Suloko, serta perwakilan penyedia jasa pembangunan gedung BWS Sumatera V dan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Lubuk Paraku.

24 Agustus 2014 Selengkapnya

Menteri PU Resmikan Beberapa Proyek Infrastruktur Strategis di Kalimantan Timur
Menteri PU Resmikan Beberapa Proyek Infrastruktur Strategis di Kalimantan Timur

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, meresmikan beberapa infrastruktur strategis di bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, yang terdapat di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (20/8). Nilai total keseluruhan proyek infrastruktur yang diresmikan sejumlah Rp 370,632 M. Peresmian yang berlokasi di Kebun Raya Balikpapan ini turut juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang farouk, Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lukman Hakim, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, serta Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air, Imam Santoso dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Djoko Mursito.

Infrastruktur yang diresmikan di bidang sumber daya air berupa; prasarana konservasi sumber daya air embung Wain kota Balikpapan, Bendali III Gunung Bahagia kota Balikpapan, prasarana penyediaan air baku embung Binalatung kota Tarakan, prasarana penyediaan air baku embung Bilal kabupaten Nunukan, dan prasarana penyediaan air baku embung Bolong kabupaten Nunukan. Di bidang Cipta Karya berupa; pengembangan SPAM IKK Nunukan di kabupaten Nunukan, pengembangan SPAM IKK Telen di kabupaten Kutai Timur, serta pengembangan SPAM IKK Bongan kabupaten Kutai Barat. Sementara di bidang Bina Marga berupa pembangunan jalan ring road 1 dan 2 Samarinda dan peningkatan jalan Batu Ampar- Wahau-Kelay-Labanan.

 

Berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Kebun Raya Balikpapan, mencakup pada tiga elemen, yakni konservasi, pengelolaan penelitian, monitoring dan informasi, serta pendidikan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian tanaman dan tumbuh-tumbuhan.
Penunjukan kawasan hutan lindung sungai Wain (HLSW) sebagai lokasi Kebun Raya berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK no.105/MENHUT II tahun 2006) tentang penetapan Lokasi Kebun Raya Sungai Wain seluas 291 Ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tapak Kebu Raya ini terletak di Buffer Zone Lokasi Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan merupakan bagian Integral dan Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW).

 

Menteri PU mengatakan bahwa Kementerian PU membuat roadmap yang merupakan hasil kolaborasi dengan LIPI dan dua belas pengelola Kebun Raya baik pusat maupun daerah yang akan dijadikan panduan dalam perencanaan dan pemrograman ke depan. Dikatakan lebih lanjut bahwa Kementerian PU dalam anggaran untuk tahun 2015 telah memasukkan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di Kebun Raya Balikpapan.

 

Berikut beberapa keterangan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air yang diresmikan: 
1. Embung Wain di Kebun Raya Balikpapan dengan volume tampungan 90.231 m3,dilaksanakan dengan anggaran APBN Tahun 2011-2013 sebesar Rp 30,585 Miliar;
2. Bendung Pengendali Banjir III Gunung Bahagia Kota Balikpapan dengan volume tampungan 245.000 m3, dilaksanakan dengan anggaran APBN Tahun 2007-2009 sebesar Rp 29,102 Miliar;
3. Prasarana Air Baku, yaitu Embung Binalatung di Kota Tarakan, dengan volume tampungan 666.667 m3 dilaksanakan dengan APBN TA 2005-2011 sebesar Rp 48,022 Miliar, Embung Sungai Bilal, dengan volume tampungan 139.000 m3dilaksanakan dengan APBN TA 2004-2010 sebesar Rp 18,265 Miliar, dan Embung Sungai Bolong, dengan volume tampungan 450.000 m3 dilaksanakan dengan APBN TA 2006-2011 sebesar Rp 34,426 Miliar di Kabupaten Nunukan;

 

Menteri PU menyampaikan bahwa proses perubahan iklim dapat diatasi melalui upaya mitigasi, salah satunya dengan pembangunan Kebun Raya Balikpapan. “Kami terus mendorong komitmen Pemerintah Daerah untuk tetap melakukan upaya perlindungan lingkungan yang sejalan dengan pembangunan ekonomi. Selain itu, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi agenda penting untuk dilaksanakan guna menjamin peningkatan kualitas tata ruang kota dan hidup manusia,” jelas Djoko Kirmanto.

21 Agustus 2014 Selengkapnya

Capaian Fisik dan Keuangan Tengah Tahun Ditjen SDA Berada di Atas Rerata Capaian Kementerian PU
Capaian Fisik dan Keuangan Tengah Tahun Ditjen SDA Berada di Atas Rerata Capaian Kementerian PU

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Hartanto secara resmi membuka acara Mid-Term Review Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2014 di Padang (20/8). Mid-Term Review ini dimaksudkan sebagai forum presentasi, diskusi dan konsultasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2014.

Lebih jauh Hartanto memaparkan bahwa kegiatan evaluasi tengah tahun ini dilaksanakan untuk mengetahui progress pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang sedang berjalan, kendala, permasalahan serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satuan kerja guna mendapatkan masukan dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2014. "Selain itu hasil evaluasi ini juga digunakan sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan program kegiatan pada semester ke-2 tahun 2014," tutur Hartanto.

 

Dalam kesempatan itu Hartanto juga menyampaikan progress penyerapan fisik dan keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. "Sampai dengan 19 Agustus 2014, progress penyerapan keuangan di Ditjen SDA mencapai 44,83% dari total Pagu 2014 senilai Rp 18,4 triliun. Sementara progress fisik mencapai 48,64%. Kedua progress tersebut berada di atas rata-rata capaian Kementerian Pekerjaan Umum, dimana progress fisik Kemenpu adalah 47,98% dan progress keuangan 47,7%," ujar Hartanto.

 

Meski demikian Hartanto mengingatkan bahwa pencapaian Ditjen SDA tersebut masih di bawah rencana fisik yang digariskan. Untuk itu ia meminta masing-masing direktorat pembina dan satuan kerja terkait agar melakukan penajaman dalam beberapa hal, antara lain terkait data progress fisik dan keuangan terakhir; inventarisasi kegiatan yang diblokir dan rencana buka blokirnya; inventarisasi kegiatan/proyek yang belum lelang, belum kontrak dan tindak lanjut penyelesaiannya; inventarisasi tindak lanjut kegiatan multiyears contract; inventarisasi proyek-proyek kritis dan terlambat; masalah pembebasan lahan; inventarisasi dana sisa kegiatan kontraktual dan swakelola; serta inventariasi proyek-proyek siap groundbreaking, impounding dan diresmikan.

 

Hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, para Kepala BBWS/BWS seluruh Indonesia, Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air dan para Kepala SKPD TP OP Dinas Provinsi.

20 Agustus 2014 Selengkapnya

Serah Terima Jabatan DWP Unit Ditjen SDA
Serah Terima Jabatan DWP Unit Ditjen SDA

Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pergantian Ketua Antar Waktu Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal SDA di Jakarta (140814). “Pergantian ketua unsur pelaksana dharma wanita Kementerian PU merupakan peristiwa yang biasa dan rutin. Saya berharap agar para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pekerjaan Umum dapat memberikan bantuan moril dan materil demi kemajuan kita bersama,” jelas Lies Djoko Kirmanto, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Pekerjaan Umum.

Lies Djoko Kirmanto menambahkan Dharma Wanita Persatuan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mensejahterakan anggota dan keluarganya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini sudah bermanfaat bagi semua. Serah terima Ketua Antar Waktu Dharma Wanita Persatuan Ditjen SDA dilakukan dari Neni Gina Hasan kepada Ike Mustika Mudjiadi, dengan periode tahun 2009 -2014

Pada kesempatan yang sama, dalam rangka melaksanakan program kerja bidang pendidikan, DWP Kemen PU memberikan bantuan pendidikan tingkat perguruan tinggi bagi putra putri karyawan Kemen PU dengan IPK min 2.75 yang berasal dari 8 unsur pelaksana DWP di Kemen PU yaitu DWP Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan Balitbang, sedangkan dari DWP Tata Ruang dan BP Konstruksi akan diserahkan saat upacara Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2014. Dana yang diberikan sebesar Rp. 2.400.000/tahun untuk setiap mahasiswa.

Selain perguruan tinggi, DWP Kemen PU juga memberikan bantuan pendidikan secara rutin setiap tahun untuk putra-putri karyawan-karyawati Gol. I, II dan honorer tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK. Pada tahun 2014 ini bantuan pendidikan diberikan kepada 798 anak-anak perwakilan dari 8 DWP unsur pelaksana dengan bantuan sebesar Rp. 350.000/anak dimana Rp. 300.000 berasal dari dinas terkait dan Rp. 50.000 dari Bapak Menteri Pekerjaan Umum.

Turut dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemen PU, Meutia Widjanarko, serta para pengurus DWP dari 8 unsur pelaksana di Kemen PU. (dew, krd –datinsda)

18 Agustus 2014 Selengkapnya

Menteri PU Resmikan Gedung Balai Bendungan dan Assessment Center
Menteri PU Resmikan Gedung Balai Bendungan dan Assessment Center

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, meresmikan Gedung Balai Bendungan dan Assessment Center di Komplek PU, Pasar Jumat (140814). Turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Agoes Wijanarko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, dan para pejabat eselon I dan II lainnya di lingkungan Kementerian PU. 

Gedung ini terletak di atas tanah seluas 1800m2, terdiri dari 4 lantai dan 1 lantai parkir basement. Lantai pertama digunakan untuk penyimpanan arsip bendungan seluruh Indonesia, lantai 2 untuk ruang kerja Balai Bendungan dan ruang rapat Komisi Keamanan Bendungan, lantai 3 digunakan sebagai ruang kerja pegawai Balai Bendungan dan lantai 4 sebagai ruang Assessment Center. Pembangunan gedung yang dimulai sejak bulan April 2013, sangat besar manfaatnya, mengingat pentingnya peran Balai Bendungan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air di negeri ini.

 

Balai Bendungan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk database yang berfungsi sebagai penunjang registrasi dan inventarisasi bendungan. Hal ini menjadi penting karena terkait dengan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Untuk mempermudah kegiatan tersebut, diperlukan suatu tempat (gedung) yang representatif guna pengumpulan dan pemutakhiran data, informasi dan arsip-arsip dokumen bendungan yang bisa dimanfaatkan.

 

“Salah satu tugas Balai Bendungan adalah memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Bendungan (KKB) yang bertugas salah satunya yakni mengeluarkan sertifikat kelayakan serta keamanan bendungan, sebelum dan sesudah bendungan dibangun hingga siap untuk dioperasikan. Selain itu, Balai Bendungan memberikan dukungan teknis pengkajian dan penyiapan sarana teknis bendungan serta pemantauan perilaku bendungan di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini Balai Bendungan telah menginventarisasi sebanyak 203 bendungan besar, dengan tinggi di atas 15m, dan daya tamping di atas 500.000m3,” jelasnya Kepala Balai Bendungan, Tri Bayu Adji.

 

Menteri PU, Djoko Kirmanto mennyampaikan bahwa Bendungan berfungsi untuk mengatasi krisis pangan, energi dan air baku. Oleh karena itu pembangunan bendungan perlu terus dilakukan, selagi ada lokasi dan potensi sumber daya air untuk dioptimalkan sehingga cadangan air yang tertampung di waduk dapat digunakan juga untuk me-recharge air tanah.

 

“Pembangunan Gedung Balai Bendungan berkaitan dengan misi yang diemban Kementerian PU yaitu menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air,” tambah Menteri PU.

 

Menteri PU berharap agar Gedung Balai Bendungan dapat dijadikan tempat belajar, bertukar pengalaman, berkumpulnya ahli-ahli bendungan, dan sebagai centre of knowledge di bidang Bendungan, karena balai bendungan tempat berkumpulnya para ahli bendungan.

 

Ruang Assessment Center

 

Dalam mendukung perkembangan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemetaan potensi yang hasilnya berupa potret atau profil aparatur negara dalam bekerja. Ruang Assessment Center dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan potensi terbaik dari tiap-tiap sumber daya manusia yang tersedia, agar nantinya bila ditempatkan di mana pun, dapat menjadi aparatur negara yang “the right man on the right job".

 

“Ruang Assessment Center digunakan untuk mengukur simulasi dan tanggung jawab seseorang untuk keperluan jabatan, rotasi, promosi, keperluan pelatihan, dan lainnya. Nantinya akan ada penilaian kompetensi aparatur yang dilaksanakan secara netral, transparan, dan valid untuk menata sumber daya manusia dengan basis kompetensi,” tutur Djoko Kirmanto.

15 Agustus 2014 Selengkapnya

Halal Bihalal 4 Organisasi Profesi SDA
Halal Bihalal 4 Organisasi Profesi SDA

Asosiasi organisasi profesi di bidang sumber daya air seperti Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia (HATHI), Masyarakat Hidrolik Indonesia (MHI), Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB), dan Komite Nasional Indonesia- International Commission on Irrigation and Drainage (KNI ICID) menyelenggarakan halal bihalal di Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta (11/8/14).

“Saya merasa gembira bahwa acara halal bihalal ini dapat diselenggarakan oleh asosiasi profesi sumber daya air secara bersama-sama yaitu HATHI, MHI, KNIBB dan KNI ICID. Organisasi-organisasi profesi ini dengan kekhususan terkait dengan bidang sumber daya air mempunyai peran yang sangat besar untuk membantu pemerintah dalam mencari solusi permasalahan sumber daya air,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang juga selaku Ketua Umum HATHI, Mudjiadi, mewakili Menteri Pekerjaan Umum.

 

Sebagai informasi, HATHI merupakan organisasi ahli teknik hidrolik yang melakukan pembinaan profesi bagi anggotanya dan bekerjasama dengan organisasi profesi internasional yang terkait yaitu international association for hydrolic and environmental engineering research yang berkantor pusat di Madrid.

 

Masyarakat Hidrolik Indonesia atau MHI merupakan organisasi yang relatif lebih muda. Walaupun relatif muda namun tantangan yang harus dihadapi sangatlah berat, salah satunya masalah perubahan iklim. Untuk itu peran SDM dari organisasi ini sangat dibutuhkan karena harus dapat mengimplementasikan kemajuan teknologi dalam pengumpulan data hidrologi yang merupakan dasar bagi perencanaan desain operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

 

Organisasi KNIBB merupakan induk organisasi internasional dari ICOLD yang berkantor pusat di Paris dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi pembangunan dalam mengelola bendungan. bendungan bermanfaat untuk penyediaan air irigasi, penyediaan air baku untuk rumah tangga, perkotaan maupun industri, pengendalian banjir dan pembangkit tenaga listrik. KNI-ICID yaitu suatu organisasi ilmiah teknis dan nirlaba yang berkantor pusat di New Delhi, India yang didirikan tanggal 24 Juni 1950 oleh 11 negara, dimana Indonesia adalah salah satu pendiri negara tersebut.

 

Pertemuan bersama semacam ini akan sangat bermanfaat untuk memajukan suatu komunikasi yang pada akhirnya menghasilkan sinergi yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi masing-masing.

 

“Harapan kami agar keempat organisasi profesi ini dapat menjadi sarana untuk menyalurkan temuan ilmiah di bidang sumber daya air dan terus meningkatkan kontribusinya dalam perumusan kebijakan pemerintah ke depan untuk mencapai manfaat yang optimal bagi negara dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Mudjiadi.

 

Untuk menghadapi AFTA 2015, dimana persaingan tenaga kerja akan semakin ketat dengan masuknya tenaga-tenaga dari luar, diharapkan agar tenaga-tenaga profesional di bidang sumber daya air dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi yang diterapkan adalah meningkatkan daya saing ahli teknik melalui peningkatan kapasitas dan ilmu pengetahuan di bidang sumber daya air, seperti peningkatan kompetensi dan profesionalisme para ahli teknik, peningkatan kapasitas lembaga pengelola sumber daya air, peningkatan pemahaman masyarakat luas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sumber daya air dan permasalahan sumber daya air dan tantangannya.

 

Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh para mantan Direktur Jenderal SDA terdahulu, Ketua Umum KNI ICID, MHI, HATHI, KNIBB dan para pengurus serta anggota dari keempat organisasi profesi.

11 Agustus 2014 Selengkapnya

HALAL BIHALAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
HALAL BIHALAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mengadakan Halal Bihalal dan Pelepasan Pejabat Eselon 1, 2, 3 dan 4 di lingkungan Ditjen SDA yang sudah memasuki masa purnatugas, di Jakarta, (6/8). Tradisi halal bihalal pasca lebaran merupakan tradisi yang dilakukan setiap tahun guna mempererat tali silaturahmi.

"Acara ini selain untuk halal bihalal tetapi juga pelepasan para pejabat di lingkungan Ditjen SDA. Halal bihalal ini diadakan agar kita dapat saling memaafkan tetapi juga untuk mempererat tali silahturahmi,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 

Para pejabat yang memasuki masa purnatugas diantaranya dari eselon 1 yaitu Moch. Hasan, eselon 2 Pitoyo Subandrio, 5 orang dari eselon 3 dan 7 orang dari eselon 4. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, para pimpinan serta jajaran di lingkungan sumber daya air dan juga para pegawai yang telah membantu saya selama ini dan bersama-sama kita tetap mendukung kejayaan sumber daya air," tutur Moch. Hasan.

 

Turut hadir Sekretaris Jenderal Kemen PU, Agoes Wijanarko, Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basoeki Hadimuljono dan para mantan Direktur Jenderal SDA serta BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.

07 Agustus 2014 Selengkapnya

Aparature Negara Jaga Netralitas Pemilu 2014
Aparature Negara Jaga Netralitas Pemilu 2014

Presiden telah menginstruksikan  penghematan anggaran dan pendapatan belanja negara. Untuk Kementerian PU dari total anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 84,1 triliun dihemat sebesar Rp. 9 triliun. Presiden meminta kepada semua pimpinan kementerian/lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan masing-masing berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam acara Pelantikan Pejabat eselon I, II dan III di  lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, di Jakarta (040714).

Djoko Kirmanto mengingatkan bahwa pelantikan adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik agar semua pihak dapat bersinergi dan bekerjasama dalam mengemban tanggung jawab moral yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik.

“Dengan adanya pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, masing-masing unit kerja diharapkan dapat bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka melayani masyarakat melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur di bidang pekerjaan umum sesuai dengan motto Kementerian Pekerjaan Umum yaitu bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat,” jelas Menteri Pekerjaan Umum.

 

Terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia ke depan, sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, Djoko Kirmanto berharap agar manajemen ASN atau PNS harus berdasarkan kualifikasi, potensi dan kinerja secara adil dan wajar.  â€œKita harus melengkapi sistem sumber daya manusia seperti manajemen karir, asessment center, standar kompetensi, manajemen kinerja dan sistem informasi sumber daya manusia,” tambah Menteri PU.

 

Djoko juga menghimbau agar aparatur Kementerian PU menjaga netralitasnya sebagai ASN atau PNS  dan tidak terlibat dalam kampanye pemilu serta dilarang menggunakan fasilitas negara, namun tetap harus menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya

 

Untuk pejabat eselon I yang dilantik adalah Ir. Mudjiadi, M.Sc yang semula sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pekerjaan Umum menggantikan DR. Ir. Mohamad Hasan, Dipl. HE.

Pejabat eselon II yang dilantik adalah Ir. Widiarto, Sp.1 yang semula sebagai Sekretaris Dewan Sumber Daya Air menjadi Direktur Bina Program Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum menggantikan DR. A. Hasanudin, ME yang menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Pejabat eselon III yang dilantik adalah Ir. Ruhban Ruzziyatno, MT yang semula sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I menjadi Kepala Subdit. Perencanaan Teknis, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.


Sertijab Eselon II dan III di Lingkungan Ditjen. SDA

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, mengatakan bahwa team work dan koordinasi di dalam lingkungan SDA harus terus ditingkatkan.  Beliau mengingatkan bahwa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)2014 berkaitan dengan  Reformasi Birokrasi. “SKP tetap dilakukan agar dapat menjadi tolak ukur bagi kinerja semua pihak, dan yang menjadi masalah adalah tentang bagaimana kita mengevaluasinya. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak”,  lanjut Mudjiadi.

Mengenai Pemerintahan Baru yang akan dimulai tahun ini, penting bagi setiap pimpinan di lingkungan SDA untuk berpikir strategis, tentang format sumber daya air yang lebih baik di masa mendatang.

06 Juli 2014 Selengkapnya

Pembahasan MoU Pemkot Tangsel dan Ditjen SDA Diharapkan Dapat Menanggulangi Permasalahan Situ di Tangerang Selatan
Pembahasan MoU Pemkot Tangsel dan Ditjen SDA Diharapkan Dapat Menanggulangi Permasalahan Situ di Tangerang Selatan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bekerjasama untuk mengatasi permasalahan situ yang ada di Tangerang Selatan. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Pasal 30 Ayat 8 mengatakan situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis yang merupakan salah satu bentuk kawasan lindung.

“Beberapa situ di Tangerang Selatan masih berada di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang merupakan kewenangan pusat. Belum ditetapkannya peraturan pemerintah tentang situ/rawa/danau menyebabkan pembagian kewenangan pengelolaan situ belum tersedia,” ujar Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dalam kunjungan kerja ke Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jakarta, (27/6).

 

Pengelolaan situ disusun berdasarkan klasifikasi tingkat kerusakannya, yaitu kondisi baik, kondisi terganggu, dan kondisi rusak. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan beberapa strategi untuk mengatasinya, antara lain dengan meningkatkan keamanan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan situ, revitalisasi dan rehabilitasi situ, dan penyediaan data dan informasi.

 

Ada beberapa permasalahan situ di Tangerang Selatan. Contohnya Situ Parigi yang memiliki masalah pada terhambatnya laju air ke outlet yang disebabkan oleh timbunan sampah di areal situ dan kondisi situ yang tidak terawat karena tertutupi oleh gulma. Lain halnya dengan Situ Rompong yang lahannya digunakan untuk kepentingan warga seperti pemancingan dan adanya permukiman baru di kawasan situ tersebut.

 

Airin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi permasalah situ di wilayahnya. Upaya yang ditempuh antara lain dengan menempatkan petugas penjaga pintu air pada masing-masing situ dan melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar situ sebagai upaya untuk mengenalkan perlindungan situ di Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat. Selain itu Airin juga menempuh upaya penanggulangan permasalah situ dengan bekerjasama dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Moh. Hasan mengapresiasi upaya Pemkot Tangerang Selatan untuk mengatasi permasalah infrastruktur sumber daya air di wilayahnya. “Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota dengan melakukan penandatanganan Memorandom of Understanding (MoU),” ujar Moh. Hasan.

 

Moh. Hasan menambahkan jika penandatanganan MoU sudah terlaksana dan pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan maka langkah selanjutnya adalah memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat menjaga dan merawat situ yang sudah direstorasi.

30 Juni 2014 Selengkapnya

Normalisasi Sungai Upayakan Kurangi Resiko Banjir
Normalisasi Sungai Upayakan Kurangi Resiko Banjir

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi di Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan normalisasi sungai ini dilakukan untuk menanggulangi banjir yang terjadi hampir tiap tahunnya di Jakarta. Yang menjadi penyebab banjir di Jakarta adalah kurangnya ruang terbuka hijau, dan ±50 persen daerah di Jakarta merupakan dataran rendah seperti di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

 

“Lokasi pelaksanaan normalisasi Sungai Ciliwung dimulai dari Gunung Salak, Bogor, Depok, dan akan bermuara di Jakarta,” ujar Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar dalam acara Public Corner Metro TV, Jakarta, (23/6).

 

Pelaksanaan normalisasi sungai dilakukan untuk meningkatkan daya tampung air pada sungai dan untuk menata bantaran sungai. Saat ini kondisi Sungai Ciliwung hanya dapat menampung 200 m3/detik. Dengan dilakukannya normalisasi Sungai Ciliwung nantinya akan menampung air hingga 500 m3/detik

 

Selain normalisasi Sungai Ciliwung, kegiatan pembangunan sudetan Sungai Ciliwung juga dilaksanakan, Pembangunan Sudetan Ciliwung dilaksanakan mulai dari Kanal Banjir Timur (KBT) sepanjang 1,72 km dengan memotong puncak debit banjir yang terjadi di Sungai Ciliwung sebanyak 60 m3 sehingga airnya akan langsung mengalir ke KBT.

 

T. Iskandar mengatakan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentu saja harus didukung oleh masyarakat. Dengan dukungan dari masyarakat pekerjaan normalisasi sungai dan sudetan akan bisa selesai dengan baik. Selain itu masyarakat juga diingatkan akan kepedulian terhadap kebersihan sungai agar tidak membuang sampah ke dalam sungai, karena hal tersebut akan menghambat aliran air.

23 Juni 2014 Selengkapnya