© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Program NCICD Solusi Ketahanan Lingkungan Jakarta
Program NCICD Solusi Ketahanan Lingkungan Jakarta

Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan kelanjutan kegiatan Jakarta Coastal Development Strategy(JCDS) yang telah dimulai sejak tahun 2007 melalui kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan, Belanda. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam acara Pencanangan Implementasi Program NCICD Pemulihan Ketahanan Lingkungan Ibukota Negara RI yang Berkelanjutan di Pluit, Jakarta (9/10).

“Sebenarnya kegiatan awal perkuatan tanggul laut saat ini merupakan langkah awal dari phase A program NCICD yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan ketahanan lingkungan ibukota negara Republik Indonesia secara terintegrasi. Program phase A berupa pembuatan tanggul laut sepanjang 32 km, revitalisasi waduk-waduk atau kolam retensi banjir dan pompa-pompa tampungan banjir serta peningkatan kapasitas sungai dan perbaikan muara-muara sungai,” jelas Hermanto Dardak.

Lanjut Hermanto Dardak, sepertiga dari panjang laut yang harus dibangun merupakan tanggung jawab langsung pemerintah dan sisanya akan dibangun oleh Badan Usaha Swasta. Agar tanggul yang dibangun secara terpadu dapat berfungsi dengan baik, maka pemerintah segera mengeluarkan kriteria desain yang menyangkut keamanan, antara lain tentang desain tinggi gelombang dengan kala ulang 1000 tahun, tinggi elevasi mercu tanggul yang harus sama dan mampu mengatasi problema kenaikan muka air laut dan penurunan tanah hingga 2030.

 

Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mulai melaksanakan upaya pengendalian penurunan muka tanah di DKI Jakarta akibat pengambilan air tanah dalam yang berlebih. Kegiatan ini merupakan inisiasi penambahan pasokan debit air minum ke DKI Jakarta sebesar 5m3/det dan pemulihan air tanah dalam (aquifer storage recovery). Pasokan air minum ini akan segera ditingkatkan menjadi 10 detik m3/det dengan air baku yang diambil dari Saluran Tarum Barat.

 

Kegiatan lain yang juga mulai dilaksanakan adalah investigasi karakteristik geologi teknik dan pemodelan land subsidence serta melaksanakan pengukuran bathimetri perairan Teluk Jakarta dan pemodelan respon morfologi pantai dengan melakukan kajian penataan ruang dengan prinsip Building with Nature by Integrating Land in The Sea and Water in The Old and New Lands yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

 

Dalam kesempatan yang sama Chairul Tanjung, Menko Perekonomian, mengatakan bahwa dalam menjalankan program NCICD diperlukan koordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun Badan Usaha Swasta sehingga program ini dapat selesai tepat waktu yaitu tahun 2017.

 

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Bappenas RI, para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Deputi Bidang Tata Ruang DKI Jakarta dan Delegasi Kedutaan Belanda untuk Indonesia.

15 Oktober 2014 Selengkapnya

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tetap Perhatikan Kualitas
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Tetap Perhatikan Kualitas

Penyusunan program dan kegiatan tahun 2015 merupakan tugas pemerintah yang harus berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi gas rumah kaca karena adanya perubahan iklim. Untuk itu harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, efisien, efektif, transparan akuntabel dan partisipatif,” jelas Sekretarian Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Agoes Widjanarko dalam Acara Raker Kementerian Pekerjaan Umum di Bali (131014).


Kesalahan dalam penetapan langkah-langkah saat menuntaskan Rencana Strategis 2014 dipastikan akan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran program Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) secara keseluruhan. Meskipun program yang baru disusun masih bersifat baseline dan teknokratik, persiapan 2015 setelah adanya pemerintah yang baru, harus segera ditambahkan dengan program misi dan visi yang disesuaikan pada renstra 2014-2019.


"Dengan adanya forum ini, hendaknya kita pergunakan untuk melakukan evaluasi dan koreksi. Sebab, tahun ini merupakan tahun terakhir dari periode RPJMN 2010-2014 maupun renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, sehingga hal-hal yang telah diamanatkan dalam kedua dokumen perencanaan itu, perlu dievaluasi untuk memastikan tercapai sasaran-sasarannya," kata Agoes Widjanarko.

 

Realisasi pelaksanaan anggaran TA 2014 sampai dengan akhir September 2014 masih berada jauh di bawah rencana fisik dan keuangan, dimana progres keuangan mencapai 59,10% dan progres fisik 67,13%. Hal ini mengindikasikan perlu adanya percepatan pelaksanaan pekerjaan yang diikuti penyerapan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan sehingga pada akhir tahun 2014 semua sasaran diharapkan dapat tercapai.

Sasaran strategis pencapaian kinerja Ditjen Sumber Daya Air pada renstra 2010-2013 diantaranya adalah meningkatkan layanan jaringan irigasi dan rawa dan luas cakupan layanan pencapaiannya dengan target 4.050.000 hektar menjadi 8.922.830 hektar. Untuk kapasitas tampung sumber air yang dibangun atau ditingkatkan dari 1,11 juta m3, pencapaiannya telah mencapai 15,17 juta m3.

Luas kawasan yang terkena dampak banjir telah mengalami pengurangan. Dengan indikator kinerja luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir, melalui sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibangun atau ditingkatkan dan dioperasikan dari target 86,250 hektar dengan pencapaian 47,845,52 hektar. (Ard/Dan,datinSDA)

Percepatan Pelaksanaan Program Tahun 2014 Dan Persiapan Tahun 2015 Ditjen SDA

Progres rata-rata Kementerian PU saat ini keuangan 59,13% dan fisik 67,35%. Khusus untuk Progres keuangan Ditjen SDA saat ini mencapai 59,98 %, dan fisik 67,07 %. Hal tersebut menandakan adanya peningkatan progres fisik dan keuangan bila dibandingkan dengan progres tahun 2013.

 

”Namun demikian masih banyak hal yang harus diperhatikan dan diselesaikan sampai dengan akhir tahun ini , antara lain masih terdapat paket-paket yang belum kontrak atau bahkan belum lelang. Kemudian banyak terdapat dana yang masih diblokir oleh Ditjen Anggaran. Prognosis penyerapan sampai dengan akhir Desember sebesar 92.03 % artinya terdapat potensi siap 7,97 % agar nantinya dapat diinvetarisir dan diusulkan penggunaannya. Untuk itu diharapkan agar semua jajaran Ditjen SDA untuk segara menjalankan tindak lanjut dari semua permasalahan yang ada,” kata Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA.

 

Lanjut Hartanto kegiatan raker ini dapat menjadi forum evaluasi pelaksaan program tahun 2014 dan persiapan pelaksanaan program tahun 2015 di lingkungan Ditjen SDA,berupa rencana pemaketan, rencana pengadaaan dan rencana penyerapan serta mengetahui progres pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen SDA yang sedang berjalan dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2014.

15 Oktober 2014 Selengkapnya

Pemanfaatan Potensi Tenaga Air Indonesia
Pemanfaatan Potensi Tenaga Air Indonesia

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum mengadakan Workshop Percepatan Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh, para pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, WAPCOS (Water and Power Consultancy Services India Ltd), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Jakarta, (30/9).

Kebutuhan akan air, pangan dan energi di negara-negara di Asia menunjukkan peningkatan yang tajam akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hubungan antara air, pangan dan energi sangat terkait erat, yang dikenal dengan istilah water-food-energy nexus. Untuk itu pendekatan multi disiplin dan kebijakan lintas sektoral sangat diperlukan untuk mengatasi masalah air tersebut.

 

Pemerintah saat ini memiliki program terkait “Percepatan Pemanfaatan Potensi Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik” yang dipantau langsung oleh UKP4. Hal ini dilandasi oleh permasalahan biaya produksi listrik yang lebih tinggi daripada harga jual listrik rata-rata mengakibatkan adanya subsidi listrik; peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik; kapasitas PLTA dibanding pembangkit listrik lainnya sangat rendah, padahal potensi PLTA sangat melimpah dan terdapat potensi PLTA yang belum termanfaatkan pada infrastruktur sumber daya air yang sudah terbangunkan.

 

“Laju pertumbuhan PLTA di Indonesia sangat lamban, padahal potensi tenaga air Indonesia cukup besar yaitu mencapai 75000 MW. Namun pemanfaatannya melalui penyediaa listrik nasional baru mencapai 10,1% atau sebesar 7,572 MW. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ESDM, potensi sumber energi tenaga air tersebar sebesar 15600 MW si Sumatera, 4200 MW di Jawa, 21600 di Kalimantan, 10200 MW di Sulawesi, 620 MW di Bali-NTT-NTB, 430 MW di Maluku dan 22350 MW di Papua,” jelas Mudjiadi

 

Mudjiadi melanjutkan bahwa pemerintah mentargetkan dalam waktu 5 hingga 7 tahun ke depan akan terealisasikan {embangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) sebesar 1,2 GW (240 unit PLTMH @ 5 MW) sehingga akan terdapat potensi penghematan solar impor sebesar 2,21 juta kilo liter/tahun setara dengan 1,92 milyar US$/tahun.

 

Tim Percepatan Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk Pembangkit Listrik telah menetapkan 4 program yaitu pertama, terobosan percepatan pembangunan Turbin Pembangkit Karangkates IV dan V, pembangunan Bendungan Pengatur Kesamben dan Pembangkit Listrik Mikrohidro Bendung Gerak Lodoyo; Kedua, Pengembalian kapasitas mampu PLTA yang mengalami penurunan kapasitas pembangkitan (derating) melalui pengerukan sedimen di waduk dan/atau perbaikan komponen PLTA; ketiga, “Rapid Assesment” terhadap kemungkinan potensi PLTA di waduk-waduk yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum; keempat, pengelolaan dan percepatan pengurusan perizinan pembangunan bendungan dan PLTA yang sedang berjalan.

 

Pada kesempatan yang sama Duta Besar India untuk indonesia mengatakan bahwa workshop ini merupakan ajang untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman, serta dapat melakukan kerjasama dalam bidang infrastruktur sumber daya air kedepannya.

30 September 2014 Selengkapnya

Tingkatkan Kompetensi ASN Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Tingkatkan Kompetensi ASN Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Direktur Jenderal Sumber Daya Air melantik 18 orang pejabat eselon 4 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta (180914). Acara ini turut dihadiri oleh para eselon II, III dan Kepala BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.

“Pelantikan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh suatu organisasi untuk kebutuhan organisasi, peningkatan karir dan kaderisasi. Pergantian pejabat saat ini ada yang berupa rotasi, mutasi dan promosi. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kedepannya akan menghadapi tantangan yang berat, dan para pejabat eselon IV yang dilantik saat ini harus lebih meningkatkan kinerjanya dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Khusus untuk para pejabat yang ditempatkan di balai, dapat beradaptasi dengan pemerintah daerah setempat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik serta bersinergi dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 

Lanjut Mudjiadi, untuk kedepannya pengukuran tingkat kinerja pelayanan akan diukur dengan cara mengukur prestasi kerja berdasarkan SKP dan perilaku kinerja. Jadi tidak dinilai berdasarkan DP3 , dimulai dari renstra, target institusi kenegaraan, diturunkan ke tingkat eselon 2 kemudian eselon 4, dan akhirnya sampai ke individu yang bersangkutan. Maka semua bertanggung jawab terhadap unit terkecil yang dipimpin. Apabila SKP nilainya kurang dari 40 maka tunjangan kineranya akan diberhentikan dan penghasilan (take home pay) sangat bergantung pada SKP dan perilaku kinerja.

 

Mengenai kompetensi pegawai, saat ini telah hadir Assessment Center yang berguna untuk mengukur karakteristik dan kompetensi pegawai dan akhir tahun ini akan diikuti oleh eselon II, III dan IV sehingga akan lebih jelas lagi indikator-indikator dalam mengukur kompetensi pegawai. Beliau berharap agar ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti kursus dan berbagai pelatihan sehingga dapat menjadi ASN yang profesional dengan kompetensi yang memadai.

 

Dalam rangka penyusunan renstra, tugas pokok Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air terpadu. Untuk itu ditangan para eselon 4 kinerja Ditjen SDA akan dibebankan terutama dalam melaksanakan capaian-capaian dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

 

Pejabat Eselon IV yang dilantik diantaranya adalah, Arlinsyah, ST, MT sebagai Kepala Seksi Bina OP Irigasi Direktorat Bina OP, dan Thomas Henk Bunarwan, ST, MT sebagai Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku Direktorat Irigasi dan Rawa.

 

“Berkaitan dengan sumber daya air, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita seperti irigasi, kedepannya irigasi tersier dan pencetakan sawah akan dikembalikan ke Ditjen SDA, kemudian kualitas air, yang biasanya ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dalam membuat regulasi standar baku mutu, kedepannya akan kita ambil alih terutama dalam hal menaikkan kualitas air sungai. Hal tersebut merupakan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dengan keadaan yang sangat kompleks,” ungkap Mudjiadi.

19 September 2014 Selengkapnya

Enam Proyek Sumber Daya Air Siap Difungsikan
Enam Proyek Sumber Daya Air Siap Difungsikan

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melaksanakan peletakan batu pertama dimulainya pekerjaan pembangunan Jembatan Sigandul, sekaligus meresmikan proyek-proyek strategis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk negeri dan pencapaian kinerja bidang pekerjaan umum, di Temanggung (8/9).

Peletakan batu pertama dan peresmian proyek tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Anggota Komisi V DPR RI, Kepala Badan Koordinator Wilayah Kedu Provinsi Jawa Tengah, Bupati Temanggung, Wakil Bupati Magelang, Forum Kordinator Pimpinan Daerah, serta masyarakat setempat. 

 

Bupati Temanggung, Mulyadi Bambang Sukarno, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah banyak membantu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Temanggung. Hal ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi Temanggung, seperti jalur distribusi tembakau menjadi lebih lancar, pariwisata Temanggung meningkat, dan kebutuhan akan air semakin terpenuhi.

 

Sebenarnya untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan anggaran yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti pada tahun 2010, Kementerian Pekerjaan Umum mengucurkan alokasi dana Rp. 677, 34 milyar dan pada tahun 2014 menjadi Rp. 4,98 triliun. Hal ini mengisyaratkan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah.

 

“Kami terus mengupayakan untuk menambah alokasi anggaran bidang pekerjaan umum di provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, tata ruang, dan cipta karya. Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk membantu dalam upaya pembebasan lahan, dan juga memelihara aset infrastruktur ini dengan baik,” jelas Djoko Kirmanto

 

Dalam peresmian tersebut terdapat enam proyek bidang sumber daya air yang diresmikan dan siap difungsikan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi SABO Dam Merapi pasca erupsi gunung merapi tahun 2010, yang dibiayai dari dana APBN dan APBNP 2013 dengan total biaya Rp. 300 milyar.

 

Kemudian Embung Soropadan dan Embung Jetis telah siap difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Temanggung. Proyek lainnya berupa normalisasi alur sungai dan perkuatan tebing sungai Progo dan anak sungai Galeh, serta pembangunan air baku pedesaan di lima lokasi.

09 September 2014 Selengkapnya

Bendungan Gondang Siap Dibangun
Bendungan Gondang Siap Dibangun

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melaksanakan peletakan batu pertama/groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (9/9). Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Bupati Karanganyar, para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dan masyarakat sekitar Bendungan Gondang.

Adanya anomali cuaca, naik turunnya harga minyak mentah dunia, hingga pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi pemicu semakin beratnya beban untuk memenuhi kebutuhan akan air, energi dan pangan. Dan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pembangunan tampungan-tampungan air guna meningkatkan ketahanan air, seperti pembangunan bendungan.

 

Pembangunan Bendungan Gondang ini dilatarbelakangi oleh daerah irigasi yang sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari sungai Bengawan Solo, yang apabila pada musim kemarau mengalami kekurangan pasokan air sehingga mengakibatkan gagal panen dan berkurangnya pasokan beras.

 

“Dari hasil penyusunan Master Plan dan Feasibility Study pada tahun 2010 diperoleh rekomendasi perlunya dibangun bendungan untuk mengatasi kurangnya pasokan air bagi sebagian besar daerah irigasi di wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Untuk itu Bendungan Gondang dengan volume tampungan total 10 juta meter kubik, dapat bermanfaat mengairi daerah irigasi seluas 4680 hektar, mensuplai air baku sebesar 200 liter per detik, dan pengembangan pariwisata,” tutur Djoko Kirmanto

 

Pembangunan bendungan Gondang ini berada di sungai Garuda, Dusun Gondang, Desa Ganten, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi bendungan berada di sekitar 35 km sebelah timur kota Karanganyar, merupakan salah satu kegiatan prioritas pemerintah dan masuk dalam RPJM 2010-2014 sebagai kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pekerjaan umum.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjelaskan, bahwa tolak ukur keberhasilan tugas seorang gubernur adalah apabila jalan dan jembatannya bagus, sawah terairi air dengan lancar, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan air, khususnya di musim kemarau yang sudah berdampak pada kekeringan di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

 

“Saya sangat berbangga hati kepada bapak Menteri Pekerjaan Umum beserta jajarannya yang dalam sisa rentang waktu pemerintahan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Kami mengapresiasi langkah beliau. Setelah melakukan peresmian kemarin di Kabupaten Temanggung, hari ini kita berkumpul untuk memulai pekerjaan pembangunan Bendungan Gondang. Dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih banyak kepada masyarakat yang dengan ikhlas memberikan lahannya untuk pembangunan bendungan ini,” jelas Ganjar Pranowo.

09 September 2014 Selengkapnya

Penandatanganan Kerjasama Pembangunan Sitem Penyediaan Air Minum
Penandatanganan Kerjasama Pembangunan Sitem Penyediaan Air Minum

“Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur membutuhkan komitmen dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu diwujudkan dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan SPAM Jatiluhur,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur untuk Wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang di Jakarta, (4/9).

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum berperan untuk memberikan dukungan seperti menyalurkan air yang ada dalam Bendungan Jatiluhur ke 3 wilayah, yaitu Jakarta, Karawang, dan Bekasi, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan air minum.

 

Dengan penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan landasan pembagian peran pihak SPAM Jatiluhur yang bertujuan untuk melaksanakan pengembangan SPAM Jatiluhur secara terpadu, mewujudkan efektifitas, dan efisiensi, peningkatan produktivitas penyediaan air minum dan mewujudkan percepatan pengembangan SPAM Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah DKI Jakarta, Karawang, dan Bekasi.

 

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan dalam rangka Pembangunan SPAM Jatiluhur Tahap I sebesar 5.000 liter/detik. Hal ini dikarenakan Kota Jakarta, Bekasi dan Karawang merupakan kawasan strategis nasional bagi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

 

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan perwakilan dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi serta Pemerintah Kabupaten Karawang.

04 September 2014 Selengkapnya

Jaga dan Kelola Infrastruktur SDA Dengan Baik
Jaga dan Kelola Infrastruktur SDA Dengan Baik

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, meresmikan sejumlah infrastruktur pekerjaan umum yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, peresmian dipusatkan di Padang, Sumatera Barat (290814). Turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dan Direktur Jenderal Bina Marga, Djoko Murjanto.

“Dukungan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Barat, Riau dan Jambi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan anggaran bidang ke-PU-an yaitu di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya yang semula 2,3 trilyun tahun 2010 menjadi 4,7 trilyun tahun 2014. Pulau Sumatera secara geostrategis diharapkan menjadi koridor ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia,” jelas Djoko Kirmanto.

 

Khusus infrastruktur bidang sumber daya air yang diresmikan adalah Sarana/Prasarana Pengaman Pantai Pariaman, Kota Pariaman; Sarana/Prasarana Pengaman Pantai Tiku, Kabupaten Agam dan intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tanah Taban, Kota Padang. Pembangunan Pengaman Pantai Pariaman dilakukan pada TA 2013 dengan biaya sebesar Rp. 40 milyar dan bertujuan untuk menanggulangi abrasi Pantai Pariaman dan mengamankan pesisir pantai yang mengalami pengikisan ratarata 2,2 m/tahun.

 

Sementara pembangunan Pengaman Pantai Tiku dilakukan pada TA 2013 dengan biaya sebesar Rp. 41 milyar yang dilakukan sepanjang 2,5 km. Pengaman Pantai Tiku bertujuan untuk menanggulabgi abrasi yang telah menghancurkan rumah masyarakat dan fasilitas umum lainnya serta mengamankan pesisir pantai akibat erosi pantai yang telah terjadi selama 8 tahun.

 

Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tanah Taban bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum yang lebih merata dan menjangkau seluruh penduduk Kota Padang, khususnya daerah Padang Utara dan emngantisipasi pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah kota dengan tambahan sebesar 3000 SR. Pembangunan dilaksanakan secara bertahap dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2010 dan 2010 dengan total biaya Rp. 11,2 milyar.

 

Menteri Pekerjaan Umum berharap agar aset pemerintah ini dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta dipelihara sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dinikmati lebih lama.

03 September 2014 Selengkapnya

Infrastruktur SDA Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Riau
Infrastruktur SDA Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Riau

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto meresmikan beberapa infrastruktur sumber daya air yaitu Tampungan Air Baku Kolong Enam, Kabupaten Bintan; Embung Pulau Nipa, Kota Batam dan Pengaman Pantai Pulau Laut, Kabupaten Natuna, di Batam, Kepulauan Riau (280914).

Proyeksi kebutuhan air baku Pulau Bintan pada tahun 2015 adalah sekitar 120 lt/det berbanding dengan air baku tersedia sebesar 97 lt/det sehingga terdapat defisit sebesar 231 lt/det, sehingga dilakukan peningkatan tampungan air baku Kolong Enam. Pekerjaan fisik konstruksi dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran dengan biaya sebesar Rp. 7.976.087.000 pada tahun 2012 dan Rp. 8.128.304.000 pada tahun 2013.

 

Pembangunan Embung Pulau Nipa dilaksanakan dalam dua tahun anggaran yaitu 2012 dan 2013 dengan total biaya sebesar Rp. 8.328.503.000 dan memberikan manfaat untuk melayani kebutuhan air baku bagi seluruh personil penjaga perbatasan NKRI di Pulau Nipa sampai dengan maksimal sekitar 1000 orang (asumsi kebutuhan harian 100 lt/org. Pekerjaan Pengaman Pantai Pulau Laut merupakan bentuk komitmen dan perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan dan telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2010 hingga 2014 dengan biaya Rp. 1,9 milyar yang berasal dari dana APBN.

 

“Saya mengharapkan agar proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangun dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, melancarkan konektivitas dari satu daerah ke daerah lain, mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” kata Djoko Kirmanto

 

Peresmian ini turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan, Walikota Batam, Ahmad Dahlan, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Direktur Jenderal Bina Marga, Djoko Murjanto, Direktur Jenderal Penataan Ruang, Basoeki Hadimoeljono dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU, Djoko Mursito.

01 September 2014 Selengkapnya

Kunjungan Kerja Bupati Lombok Barat
Kunjungan Kerja Bupati Lombok Barat

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Barat.


“Dibutuhkan banyak infrastruktur khususnya prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan multi sektor di Kabupaten Lombok Barat, baik sektor pangan, pariwisata, dan ketahanan air,” ujar Bupati Lombok Barat Zaini Arony dalam kunjungan kerja ke Kantor Ditjen SDA, Jakarta, (29/8).


Zaini mengatakan bahwa pemerintah kabupaten kota memiliki keterbatasan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga mengajukan beberapa program ke Ditjen SDA. Diantaranya adalah pembangunan delapan buah embung di kecamatan Batulayar, 10 embung di Kecamatan Sekotong, peningkatan atau perbaikan sungai dodokan dan babak, penanganan abrasi pantai di Kecamatan Sekotong dan Gerung, rehabilitasi Bendung Pelangan, dan penataan Bendung Keru.


“Tantangan pembangunan kedepannya juga akan bergeser tidak hanya ketahanan pangan, melainkan ketahanan energi dan ketahanan air. Hal-hal yang disampaikan Bupati Lombok Barat sudah sejalan dengan rencana Ditjen SDA, dan yang belum bisa terfasilitasi dapat dibicarakan terlebih dahulu secara teknis dengan teman-teman di BWS Nusa Tenggara 1 agar dapat dimasukkan kedalam program,” ujar Direktur Bina Program Widiarto.


Direktur Irigasi dan Rawa Eko Subekti mengapresiasi upaya Pemkab Lombok Barat untuk datang dan menyampaikan usulan program yang perlu dilaksanakan disana. “Yang perlu diingat, pembuatan program kegiatan tidak hanya tebatas dimasalah fisik pembangunan. Sebelum fisik pembangunan dilaksanakan perlu adanya kajian, baik sisi teknis maupun sosial dan proses ini tidak sebentar. Pemerintah Daerah disini berperan sangat besar pada pembebasan lahan dan masalah sosial yang akan timbul,” ujar Eko Subekti.


Dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Para Kepala Dinas di Lingkungan Kabupaten Lombok Barat, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Kasubdit Data dan Informasi SDA Abdul Muis, Kasubdit Program dan Anggaran Edy Juharsyah, dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Sungai dan Pantai Agung DJ.

29 Agustus 2014 Selengkapnya

Presiden SBY Resmikan Infrastruktur SDA di Papua Barat
Presiden SBY Resmikan Infrastruktur SDA di Papua Barat

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beberapa infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk didalamnya infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Manokwari, (25/8). Infrastruktur sumber daya air yang diresmikan diantaranya adalah pengaman Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Bangunan pengendali Sedimen dan Bendung Waroser daerah lrigasi (DI) Oransbari.  

Pengaman Pantai Waisai Torang Cinta (WTC) di Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat bertujuan untuk pengamanan pesisir pantai yang mengalami erosi dan mengakibatkan abrasi pantai. Bangunan Pengendali Sedimen (chek dam) 4 buah di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama yang bertujuan untuk pencegahan sedimentasi dengan jumlah yang sangat besar d timbul akibat tanah longsor pada 4 sungai, yaitu Sungai Rado, Sungai Sanduay, Sungai Angris, dan Sungai Manggurai. Dan Pembangunan Bendung Waroser Daerah Ieigasi (DI) Oransbari, di Kabupaten Manokwari yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan mengoptimalisasi lahan potensial pertanian sawah.

 

“Peresmian infrastruktur ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua Barat agar kehidupan kedepannya lebih sejahtera dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya dalam hal infrastruktur dan pertumbuhan elonomi,” ujar Susilo Bambang Yudhoyono.


Mengenai anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan bahwa pemerintah sudah meningkatkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur setiap tahunnya bagi Papua Barat dan saat ini menjadi 2,5 triliun. “Saya mengharapkan dengan bertambahnya anggaran, Papua Barat menjadi semakin berkembang dan menjadi lebih baik seperti dalam hal pendidikan, ekonomi dan pariwisatanya. Selain itu, Papua Barat juga memiliki potensi untuk maju dalam bidang ekonomi, hal ini terbukti dengan dibangunnya Pabrik Semen pertama di Tanah Papua,” jelas Presiden Republik Indonesia


Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum 100% sudah bisa digunakan oleh masyarakat dan diharapkan masyarakat juga menggunakannya  dengan bijak dan memelihara sarana dan prasarana dengan baik agar dapat terus merasakan manfaatnya lebih lama.


Selain meresmikan proyek infrastruktur ke Pu-an Presiden juga meresmikan Situs Pekabaran Injil Patung Yesus Kristus. Turut hadir dalam acara peresmian Menteri Perekonomian Chairul Tanjung,  Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pariwisata dan Ekonpmi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Perhubungan EE Mangipdaan, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

25 Agustus 2014 Selengkapnya

Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI Diharapkan Dapat Membentuk Tenaga Profesional di Bidang Sumber Daya Air Yang Berkualitas
Pertemuan Ilmiah Tahunan HATHI Diharapkan Dapat Membentuk Tenaga Profesional di Bidang Sumber Daya Air Yang Berkualitas

Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) kembali menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-31 di Padang (22/8). Kegiatan ini diadakan sebagai forum bagi anggota HATHI untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuannya dalam bidang sumber daya air serta menghimpun dan mempererat hubungan antara para ahli teknik sumber daya air Indonesia.

 Selain itu PIT ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pemikiran dari anggota HATHI guna mengatasi dan menjawab tantangan berbagai persoalan sumber daya air yang terjadi di tanah air.

Kegiatan PIT HATHI ke-31 di Kota Padang yang mengusung tema “Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana” ini berlangsung selama tiga hari. Kegiatan yang dijadwalkan antara lain kunjungan ke proyek-proyek pengendalian banjir Kota Padang yaitu Kanal Banjir Kota Padang dan Pengendalian Banjir Batang Anai, seminar, Ladies Program berupa kunjungan ke Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, serta Wisata Budaya Alam Minangkabau.

 

Kegiatan seminar dalam rangkaian kegiatan PIT diikuti oleh 64 pemakalah, yang dibagi menjadi empat subtema, yaitu inovasi teknologi sumber daya air berkelanjutan, peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana, antisipasi dan penanganan pascabencana, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya air.

 

Dalam pidato sambutannya di pembukaan PIT HATHI tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang diwakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi mengatakan pertemuan ini sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan sumber daya air dewasa ini. “Peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga-tenaga ahli profesional di bidang sumber daya air merupakan tantangan yang dapat dijawab melalui pembinaan oleh organisasi profesi seperti HATHI ini,” tutur Mudjiadi. “Melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar maupun pertemuan ilmiah tahunan ini, diharapkan dapat terbentuk tenaga profesional di bidang sumber daya air yang berkualitas di masa depan. Dengan semakin kompleksnya permasalahan di bidang sumber daya air, diperlukan penanganan yang bersifat multisektoral,” lanjutnya.

 

Mudjiadi juga menyampaikan pesan Menteri Pekerjaan Umum bahwa setiap tenaga profesional bidang sumber daya air harus dapat melihat permasalahan tidak hanya dari kacamata teknis, tetapi juga harus dapat mengkaji permasalahan dari segi sosial dan ekonomi supaya hasil pemikiraannya dapat bersifat implementatif.

 

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimuljono, jajaran pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, para rektor dan rektor dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat, para senior HATHI dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta para pengurus HATHI tingkat pusat dan cabang se-Indonesia.

24 Agustus 2014 Selengkapnya