© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Permasalahan Masih Seputar Pembebasan Lahan
Permasalahan Masih Seputar Pembebasan Lahan

Banjir kembali mengairi beberapa wilayah di ibukota Jakarta. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak genangan terjadi di beberapa wilayah Jakarta sejak Senin pagi (9/2). Malam harinya, Metro TV mengetengahkan isu ini yang dirilis melalui siaran langsung bertajuk Ibukota Kebanjiran, dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi, dan pengamat tata kota, Yayat Supriyatna.

Dalam dialog tersebut, Mudjiadi, Dirjen SDA, mengatakan bahwa kaitan dengan pengelolaan sungai dari hulu hingga hilir memang merupakan domain tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian PU Pera terus melakukan upaya struktur dan non struktur berkaitan dengan hal tersebut.

 

Yang menjadi Kendala saat ini dalam pembangunan struktur, sambung Mudjiadi, adalah kompleksitas masalah sosial, yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA, bisa mulai bekerja setelah masalah pembebasan lahan selesai.

 

Dijelaskan Mudjiadi kembali bahwa hingga saat ini kapasitas sungai yang melintas di Ibu kota masih belum dapat menampung secara masksimal, adalah karena masih adanya beberapa spot-spot pada aliran sungai yang belum dinormalisasi, karena masih terkendala pembebasan lahan.

 

Dirjen SDA menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi di dalam internal Kementerian PUPR berjalan baik, tidak ada tumpang tindih, sebagai contoh untuk pembangunan jalan inspeksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, pengerjaannya selalu satu paket koordinasi dengan kegiatan normalisasi sungai.

 

Yayat Supritana, pengamat tata kota, mengatakan bahwa saat ini banjir terpusat di beberapa titik ibukota, yakni di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Beberapa persoalan inti mengenai banjir di Jakarta, menurut Yayat, adalah persoalan drainase dan penurunan muka tanah.

 

Dikatakan Yayat, bahwa normalisasi sungai saja tidak cukup, perlu ada pembenahan sistem saluran air di Jakarta. Saat ini drainase-drainase di Jakarta masih berupa warisan sisa-sisa masa lalu.

 

Yayat Supriyatna kembali mengingatkan kepada masyarakat agar selalu belajar dan siaga dalam menghadapi bencana dan harus turut berpartisipasi aktif dalam upaya mengatasi bencana banjir.

 

10 Februari 2015 Selengkapnya

Optimis Indonesia Swasembada Pangan Kurang dari Tiga Tahun
Optimis Indonesia Swasembada Pangan Kurang dari Tiga Tahun

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, mengundang para petani pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Pemenang Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan tingkat Nasional 2014, untuk bersilaturahim bersama di Istana Negara (16/1). “Ini merupakan perwujudan janji saya waktu saya berpidato di Subang,” jelas Presiden RI yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir. Acara ini turut pula dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Di hadapan kurang lebih sebanyak 92 peserta yang hadir, Presiden yang kerap disapa Jokowi ini menyatakan bahwa pemerintah Jokowi-JK berkomitmen penuh pada kedaulatan pangan nasional. Diceritakannya, bahwa dirinya miris saat menghadiri pertemuan negara-negara ASEAN, dan salah satu pemimpin negara menyamapiakan kepada beliau, “kapan ingin membeli beras dari kami lagi?”. Hal ini tidak bisa lagi dilakukan, seluruh bangsa harus bahu membahu bekerja mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Semua komponen bangsa harus bersatu, bekerja di lapangan,” imbau Presiden, “bila bersatu dan bekerja, saya optimis kita bisa swasembada pangan kurang dari tiga tahun.” Dirinya membuka seluas-seluasnya masukan dan informasi dari seluruh masyarakat yang bekerja di bidang pertanian untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tercapainya surplus pangan nasional, melalui menteri-menteri di kabinetnya, antara lain Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 

Jokowi juga menyampaikan bahwa para petani tidak perlu lagi kuatir terjadi keterlambatan penyediaan pupuk dan benih. “Dulu sering terlambat karena pengadaannya melalui proses tender yang bisa memakan waktu 2-3 bulan. Saat ini tidak boleh lagi, dilakukan dengan penunjukan langsung. Yang penting pupuk dan benih cepat sampai langsung ke petani, supaya bisa cepat bekerja. Ini berkaitan dengan produktivitas,” jelas Jokowi. Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi –JK sangat mengapresiasi para peneliti di bidang pertanian untuk terus berinovasi menemukan temuan-temuan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas

 

Sementara itu, Menko Perekomian menyampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri PUPR terus berkeliling ke lapangan, ke daerah-daerah untuk melihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki, potensi apa yang dapat digali, serta inovasi-inovasi apa di dalam bidang teknologi yang dapat didukung Pemerintah demi percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari anak petani di Aceh, sehingga dia sangat dekat dengan dunia bertani. Pengalaman yang dimilikinya menjadi Komisaris di perusahaan bidang pertanian dan pengalamannya menimba ilmu di Amerika Serikat, mengajarkan dia bahwa dalam dunia pertanian, kunci untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik adalah bergantung pada seberapa seringnya pelaku pertanian menginjak langsung sawah, seberapa seringnya berada di lapangan. “Prdocutivity depends on feet,” jelas Sofyan Djalil.

 

Menteri PUPR dan Menko Perekonomian juga berpendapat sama, yakni bahwa dalam dunia pertanian, kita berhubungan dengan tanaman, yang adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. “Sehingga kepedulian dan rasa cinta juga menjadi faktor utama dalam proses pengelolaan pertanian.”
Basoeki Hadimoeljono menekankan bahwa ke depan tantangan dalam bidang petanian salah satunya adalah berbagai hal tentang irigasi. Ditekankan kembali oleh Menteri PUPR ini bahwa terwujudnya kedaulatan pangan bergantung pada beberapa aspek utama, yakni pupuk, benih, teknologi, air (irigasi), penyuluhan dan cinta.

19 Januari 2015 Selengkapnya

Diklat Bendungan Tingkatkan Kapasitas SDM
Diklat Bendungan Tingkatkan Kapasitas SDM

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan yang menyatakan bahwa seluruh komponen yang bekerja di proyek konstruksi, diwajibkan memiliki Sertfikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT).

“Pelaksanaan Bendungan bisa berhasil apabila dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan serta berintegritas,” ujar Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam acara pembukaan Diklat Bendungan, Bandung, (15/1).

 

Hal tersebut sesuai dengan salah satu agenda Nawacita yang mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik dan membangun kedaulatan pangan dan energi, merupakan tugas di Bidang Sumber Daya Air, yaitu membangun 49 bendungan (29 bendungan selesai).

 

Maksud pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis dan sikap yang dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan Inspeksi Bendungan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu membekali pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta OP dan inspeksi bendungan.

 

Diklat Bendungan ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Ditjen SDA, Inspektorat Jenderal, Ditjen Penataan Ruang dan Badan Usaha Milik Negara, dan dibagi menjadi 5 kelas. Tenaga pengajar Diklat Bendungan berasal dari Widyaiswara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan para pakar bendungan lainnya.

 

Mudjiadi mengatakan manfaatkan kesempatan mengikuti Diklat dengan baik, ikuti semua kegiatan Diklat dengan bobot praktek lebih besar dari teori, sehingga ketika Diklat selesai akan siap untuk mengimplementasikan semua pengetahuan di lapangan.

 

Beliau mengharapkan peningkatan kapasitas SDM Bendungan tidak hanya berhenti pada sisi kemampuan substansi saja, tetapi juga perlu adanya pengembangan kapasitas sikap sehingga hasil kerjanya akan berdampak baik pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

16 Januari 2015 Selengkapnya

Pengukuhan Pengurus Komite Eksekutif KNIBB Periode 2014 2016
Pengukuhan Pengurus Komite Eksekutif KNIBB Periode 2014 2016

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) merupakan organisasi profesi pertama yang mendapat lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Keanggotaan KNI-BB terdiri dari Anggota Kehormatan, Anggota Biasa / Perorangan, dan Anggota Badan.

Pada acara Pengukuhan Pengurus Komite Eksekutif KNI-BB di Jakarta, (13/1), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sebagai Ketua Pembina KNI-BB, Basoeki Hadimuljono mengatakan  bahwa program Kementerian PU-Pera sebagai bagian dari Kabinet Kerja 2014-2019 Jokowi-JK khususnya di bendungan besar yaitu membangun 49 bendungan 5 tahun ke depan. Untuk itu dibutuhkan para ahli bendungan besar, perencana, pelaksana dan pengawas baik dari segi teknik, bangunan permukaan, ataupun terowongan yang menjadi ciri khas bendungan besar.

“Pembangunan dan pengelolaan bendungan di Indonesia, perlu dilanjutkan terutama untuk tujuan penyediaan air irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan, penyediaan air baku untuk rumah tangga, perkotaan dan industri, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu saya berharap agar para pengurus yang baru dapat berperan aktif dalam memajukan pembangunan infrastruktur sumber daya air kedepannya,” lanjut Basoeki Hadimuljono.

Organisasi yang telah memiliki anggota sebanyak 1.478 orang akan mengemban tugas berat dalam mempersiapkan banyak tenaga ahli di bidang bendungan besar sejalan dengan besarnya target pembangunan pemerintah yang dipatok sebanyak 49 bendungan dalam 5 tahun. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan pin emas oleh Ketua Umum KNI-BB, Hari Suprayogi kepada Menteri PU-Pera dan juga kepada alm. Bambang Kuswidodo sebagai apresiasi tertinggi yang diterima oleh ibu Bambang Kuswidodo.

Dalam acara tersebut 37 orang dikukuhkan sebagai  pengurus yang baru untuk periode 2014-2016, diantaranya yaitu  Hari Suprayogi sebagai Ketua Umum HATHI, Airlangga Mardjono sebagai Sekretaris Umum dan Desi Arryani sebagai Bendahara Umum

14 Januari 2015 Selengkapnya

Kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir
Kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air , BNPB, Basarnas, BMKG, BPBD DKI dan instansi terkait menggelar rapat Penanggulangan Bencana Banjir di Jakarta, (18/12). Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Tri Budhiharto mengatakan bahwa ketika musim hujan tiba semua piha harus saling bekerjasama untuk mengatasi banjir karena masyarakat pasti memerlukan bantuan, pasti membutuhkan kerjasama. Untuk itu masing-masing pihak harus siap siaga dan memastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. “Saya berharap BPBD dapat merinci semua kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk membantu masyarakat,” lanjut Tri Budhiharto.

Terkait dengan hal tersebut pemerintah membuat program jangka pendek, menengah dan panjang. Program jangka pendek diantaranya yaitu membangun tanggul pengaman Rob di Kamal Muara, Muara Baru, Kali Baru, Martadinata dan Muara Angke, membangun sumur resapan dangkal, sedang dan dalam, melakukan relokasi penduduk yang bermukim di bantaran kali dan juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di kali dan saluran.

Untuk program jangka menengah sendiri antara lain normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Kali Sunter dan revitalisasi Kali Ciliwung, membangun sodetan Kali Ciliwung ke KBT, membangun Cengkareng Drain, membangun Waduk Ciawi dan Waduk Cimanggis, memperkuat tanggul rob di sepanjang pantura Jakarta, meningkatkan RTH dan penghutanan kembali di kawasan hulu. Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah pembuatan giant sea wall.

Berdasarkan prediksi dari BMKG, selama satu bulan intensitas hujan bisa mencapai 200-300 dan di beberapa wilayah bisa mencapai 500. Pada bulan Januari konsentrasi hujan akan meningkat di daerah utara dimana sebelumnya pada bulan Desember di daerah Bogor dan Puncak mempunyai curah hujan yang tinggi. Curah hujan tersebut masih tergolong biasa, tetapi karena infrastruktur lingkungan yang sudah berubah hal tersebut lah yang menyebabkan banjir di DKI Jakarta.

“Kita harus merubah asumsi kita tentang banjir bukan karena curah hujan tapi karena lingkungan dimana daya tampungan dan daya serap yang semakin kecil. Asumsi banjir tanggal 20 Januari 2015, maka mundur ke tanggal 10 harus sudah siap semua 100%, posko nasional, propinsi ataupun kementerian serta peralatan dan mundur lagi tanggal 5 harus sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan jangan saat banjir baru mulai,” tambah Tri.

22 Desember 2014 Selengkapnya

Bendungan Logung Diharapkan Mengatasi Masalah Banjir
Bendungan Logung Diharapkan Mengatasi Masalah Banjir

Alih fungsi lahan di Pegunungan muria menyebabkan terjadinya erosi pada bagian hulu sedimentasi pada sungai-sungai di daerah hilir sehingga pada waktu musim hujan terjadi banjir terutama di wilayah kabupaten Kudus karena berkurangnya luas penampang sungai sehingga air meluap dan menggenangi sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus. Bencana banjir menimbulkan kerugian materi yang besar tiap tahun karena lahan pertanian menjadi rusak dan gagal panen serta kegiatan industri menjadi terhambat proses produksinya akibat terkena dampak banjir.

“Untuk mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan akan dilaksanakan pembangunan Bendungan Logung yang akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2014. Dengan adanya Bendungan Logung diharapkan masalah banjir di Kabupaten Kudus akan berkurang dan secara tidak langsung akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ujar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, dalam acara penandatanganan kontrak Bendungan Logung, Jakarta, (18/12).

 

Pembangunan Bendungan Logung terletak di Dukuh Slalang, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dan daerah genanganan yang masuk wilayah Dukuh Sintru, Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe dan Dukuh Slalang, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang telah disesuaikan dengan fungsinya dan ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

 

Pelaksanaan pembangunan Bendungan Logung berasal dari APBN senilai Rp 641 miliar, dan akan selesai pada tahun 2018. Pelaksana konstruksi Bendungan Logung adalah KSO PT. Waskita Karya (Persero)-PT. Nindya Karya (persero) dan pelaksana konsultan supervisi adalah KSO PT. Virama Karya-PT. Caturbina Guna Persada dan PT. Global Parasindo Jaya.

 

Bendungan Logung selain untuk pengendalian banjir juga untuk penyediaan air baku sebanyak 200 ltr/det, penyediaan air irigasi untuk lahan potensial maksimal + 2180 ha yang terdiri dari luas irigasi Logung sekitar 1200 ha dan rencana pengembangan irigasi sekitar 982 ha sehingga meningkatkan produktivitas tanaman padi dengan intensitas tanam 250 persen dengan tanaman padi-padi-palawija, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebesar 0,50 MW. Tipe Bendungan Logung adalah urugan tanah random dengan inti miring, volume total 20.15 juta m3 dan luas areal genangan 144,06 ha.

 

Dalam arahannya, Menteri PU &PERA, Basuki Hadimoeljono mengatakan kerjasama tim dalam bekerja sangat diperlukan terutama dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu dan pengawasan dalam pekerjaan juga penting dilakukan agar konstruksi bangunan bendungan yang sesuai dengan usia guna bendungan.

 

“Dalam memenuhi target pemerintahaan saat ini semua jajaran Direktorat Jenderal SDA terutama balai-balai wilayah sungai harus bekerja keras, jangan hanya menjadi e-procurement specialist tapi harus menjadi engineer specialist dalam membangun infrastruktur sumber daya air karena itu adalah ilmu yang sudah kita pelajari sejak dulu dan sebagai desicion maker harus mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono.

18 Desember 2014 Selengkapnya

Optimalisasi Operasi dan Pemeliharaan Tingkatkan Kelestarian SDA
Optimalisasi Operasi dan Pemeliharaan Tingkatkan Kelestarian SDA

Sebenarnya kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air yang dibangun melalui proses yang panjang hanya dapat diperoleh jika operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan secara tepat dan benar. Kegiatan operasi dan pemeliharaan periode lima tahun berikutnya, 2015-2019, dihadapkan dengan tantangan yang lebih berat terkait dengan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi nasional.

“Kita akan segera mengakhiri tahun 2014 dan secara angka semua target OP telah terpenuhi. Tahun 2014 jaringan irigasi yang melayani 2.479.412 ha, rawa 1.288.139 ha, tambak 155.098 ha, air baku 47,47 m3/det, sungai termasuk prasarana sungai 2.091 km, bangunan pengendali lahar/sedimen 293 buah, bangunan pengaman pantai 142 km, waduk/embung/situ 1.207 buah. Khusus irigasi diketahui bahwa sekitar 77% irigasi kewenangan Pusat dalam kondisi baik, namun sebagai pembina terhadap kegiatan SDA di seluruh Indonesia, kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa irigasi dibawah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sebagian besar dalam kondisi rusak karena pasca pembangunan dan rehab serta tidak dilakukan OP dengan baik,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam acara Evaluasi Akhir tahun Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, di Jakarta (11/14).

 

Khusus dalam konteks ketahanan pangan, berdasarkan data irigasi pada Kepmen. PU No. 293 Tahun 2013 terdapat 9,1 juta ha daerah irigasi yang perlu dilayani, dimana 34% merupakan kewenangan pusat, 18% kewenangan provinsi dan 48% kewenangan kabupaten. “Sekitar 830 ribu hektar (9%) diantaranya mendapat pasokan air dari waduk, maka kita harus menyediakan air yang dibutuhkan petani pada waktu, tempat, jumlah dan mutu yang memadai. Untuk itu kondisi jaringan irigasi dan sumber air bukan hanya dituntut dalam keadaan terpelihara baik tapi juga diperlukan kegiatan operasi yang tepat sesuai kebutuhan lapangan. Kondisi terpelihara baik dapat dicapai jika kita melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi pada waktu yang tepat,” ungkap Mudjiadi.

 

Pada kegiatan operasi diharapkan untuk senantiasa memperhatikan jumlah dan kapabilitas petugas lapangan baik pengamat, juru, petugas pintu air, petugas operasi bendung agardapat melaksanakan tugas operasi yaitu pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuki kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

 

Mudjiadi mengingatkan bahwa ke depan tuntutan pelayanan masyarakat akan semakin tinggi. Oleh karena itu penyelenggaraan OP sebagai salah satu mata rantai penting dalam pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, mengingat pelaksanaan kegiatan OP serta manfaat yang diperoleh secara langsung bersentuhan dengan masyarakat selaku penerima manfaat.

 

“Peran dan tanggung jawab kita dalam mendukung program ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi tidak semata dilakukan dengan percepatan pembnagunan prasarana fisik semata, namun yang paling penting adalah upaya optimalisasi sumber air dan prasarana sumber daya air dengan mempertahankan dan meningkatkan fungsi dan manfaat sumber air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan,” imbuh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

12 Desember 2014 Selengkapnya

Pembekalan Peraturan Perundang Undangan Bidang SDA
Pembekalan Peraturan Perundang Undangan Bidang SDA

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, menyatakan bahwa infrastruktur bendungan yang berfungsi sebagai penampung air, semakin menjadi kebutuhan untuk meningkatkan keandalan ketersediaan air sepanjang waktu. Bendungan menjadi salah satu prasarana yang mampu mendukung tercapainya upaya peningkatan keandalan dan ketahanan air serta secara langsung mendukung ketahanan pangan dan ketahanaan energi.

“Untuk itu seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air harus mendukung program pemerintah yaitu membangun waduk dan bendungan sebanyak 13 buah selama kurun waktu 5 tahun, 2014-2019. Dalam implementasinya sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang bermottokan kerja, kerja, kerja  secara profesional dengan meninggalkan mental priyayi menjadi abdi,” jelas Mudjiadi dalam acara Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air, di Jakarta (08/14). Acara ini turut dihadiri oleh para eselon II, III dan kepala BBWS/BWS.

 

Mudjiadi berharap agar semua pegawai/karyawan Direktorat Jenderal SDA juga “melek” hukum khususnya perundang-undangan bidang sumber daya air sehingga dalam prakteknya di lapangan ketika mengerjakan pekerjaan dapat mengimplementasikan perundang-undangan bidang sumber daya air dan tetap berada di jalur yang benar.

 

Infrastruktur SDA Berikan Manfaat Bagi Masyarakat

 

Pemerintah mengupayakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, termasuk bendungan, dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sumber daya air berkelanjutan, sebagai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pengelolaan sumber daya air, diarahkan untuk tujuan peningkatan pemanfaatan fungsi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak, penjaminan keamanan, keselamatan lingkungan hidup dan pemenuhan kebutuhan pangan, tenaga dan air baku.

 

“Bendungan dan waduknya mempunyai berbagai fungsi dan manfaat untuk penyediaan air baku bagi berbagai kebutuhan, mendukung upaya konservasi sumber daya air dan lingkungan hidup, upaya pendayagunaan sumber daya air, kawasan dan lingkungannya serta upaya pengendalian banjir dan daya rusak air,” kata Widagdo dalam paparannya yang berjudul Pembangunan Bendungan 2014-2019 dalam Perspektif PP 37/2010 pada acara Pembekalan Perundang-Undangan Sumber Daya Air, di Jakarta (8/14).

 

Disamping manfaat dan fungsinya yang besar, bendungan juga mengandung potensi resiko kemungkinan terjadinya bencana apabila terjadi kegagalan bendungan. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan, jaminan terhadap faktor keberlanjutan  fungsi dan manfaat serta faktor keamanan bendungan menjadi sangat penting, dan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembangunan dan pengelolaan bendungan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan bendungan (amanat PP 37 Tahun 2010).

 

PP 37 ini bertujuan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya, mengurangi dampak negatif aspek lingkungan hidup, dan terjaganya keselamatan umum terkait kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan. Selain itu juga untuk menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup.

 

Namun implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembebasan lahan, rusaknya lingkungan dan berkurangnya lahan resapan air. “Dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terdapat jenis-jenis tindak pidana pada pasal 94 diantaranya kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran air dan kegiatan yang dapat mengakibatkan  terjadinya daya rusak air, “jelas Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

 

Lanjut beliau infrastruktur sumber daya air yang sudah ada hendaknya dijaga dan dengan amanat dari UU Sumber Daya Air yaitu konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air infrastruktur sumber daya air baik yang sudah terbangun dan sedang dibangun dapat memberikan manfaat untuk waktu yang lama.

 

Perundang-undangan bidang sumber daya air harus dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air karena dengan undang-undang tersebut ketersediaan sumber daya air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan kualitas dan kuantitas air dapat terjaga dan dapat menjadi solusi untuk ketahanan pangan, ketahanan air dan energi.

11 Desember 2014 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Batang Sinamar
Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Batang Sinamar

Dalam rencana kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah akan melaksanakan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta ha yang salah satunya adalah pembangunan Daerah Irigasi (DI) Batang Sinamar yang berlokasi di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

“Sumber air berasal DI Batang Sinamar berasal dari Sungai Batang Sinamar yang merupakan anak sungai dari Sungai Indragiri yang bermuara di Selat Malaka. Nantinya luas sawah beririgasi DI Batang Sinamar yang sebelumnya 1.327 ha menjadi 3.200 ha,” jelas Kepala Balai Sumatera V, Adek Rizaldi pada acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI. Batang Sinamar, Jakarta, (8/12).

 

Konstruksi awal pembangunan Bendung Batang Sinamar dilaksanakan pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Tipe Bendung Batang Sinamar adalah tipe bucket dengan peredam ganda, lebar efektif bendung 75 m, dan tinggi bendung 5 m. Sedangkan untuk saluran induk, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan total saluran induk 1.846 m.

 

Untuk meningkatkan hasil tanam di Provinsi Sumatera Barat maka dilaksanakan pembangunan DI. Batang Sinamar yang nantinya dapat meningkatkan intensitas tanam yang sebelumnya 1 kali tanam dalam setahun menjadi 2 kali tanam dalam setahun serta 5 kali tanam dua tahun.

 

“Diharapkan nantinya selain dapat meningkatkan intensitas tanam, juga akan menambah jumlah produksi padi yang mencapai 5 – 6 ton/ha,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 

Selain itu, Mudjiadi juga mengingatkan akan pentingnya pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan cermat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Selain itu, diharapkan permasalahan sosial yang ada selama pelaksanaan pembangunan DI Batang Sinamar dapat diselesaikan,” lanjut Mudjiadi.

 

Pelaksanaan pembangunan DI Batang Sinamar dilakukan oleh PT. Waskita Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp 270 miliar.

08 Desember 2014 Selengkapnya

Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 69
Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 69

“Dengan adanya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Korps Pegawai Republik Indonesia bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI) yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, dalam acara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-69 dan Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI yang ke-43, Jakarta, (3/12).

Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang bertemakan “Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Tingkatkan Kesetiakawanan dan Etos Kerja Insan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, diharapkan agar seluruh jajaran di Kementerian PU–PERA dapat mengingat 3 Desember sebagai momentum bersama untuk bersatu padu memacu semangat dan pengabdian dalam menghadapi beban tugas dan tanggung jawab serta tantangan yang semakin berat.

 

“Inilah saatnya kita bersama untuk membangun kesetiakawanan dan etos kerja sebagai insan PU-PERA yang berani bertanggung jawab, kuat, memiliki sifat jujur, dan bersih serta berjiwa seni yang selalu berinovasi guna memberikan nilai tambah dari setiap tugas dan tanggung jawab,” ujar Basuki Hadimoeljono.

 

Untuk itu mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air yang mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, serta pengendalian daya rusak air akan menjadi tugas utama kita selain pembangunan sistem konektivitas, dan aksesibilitas jalan antar wilayah dan pusat, pertumbuhan daerah terisolir serta penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar (basic infrastructure) perumahan dan permukiman seperti air minum dan sanitasi sehat.

 

Ada 10 pesan penting dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan Nawa Cita diantaranya adalah ASN merupakan teladan bagi perubahan yang diharapkan oleh masyarakat, memahami dan melanjutkan penataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang lebih berkompeten dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung produksi dalam negeri, serta peningkatan nilai tambah dalam pembinaan konstruksi dan investasi sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan konstruksi secara efisien.

 

Basuki berpesan kepada seluruh generasi muda PU – PERA agar terus meningkatkan kemampuan teknis generasi muda baik melalui jenjang pendidikan formal maupun dengan terus memupuk pengalaman di lapangan. Perkuat mental dan jiwa generasi muda untuk dapat menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya dan siap dengan tantangan yang akan dihadapi.

03 Desember 2014 Selengkapnya

Kerjasama Bilateral Kemen PUPR dengan MLIT Jepang
Kerjasama Bilateral Kemen PUPR dengan MLIT Jepang

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik, yang berarti potensi tinggi bencana alam seperti gempa bumi oleh letusan gunung berapi atau kegiatan tektonik. Pada saat yang sama, Indonesia, seperti lainnya

negara berkembang, harus berurusan dengan populasi pertumbuhan yang cepat. Ini memiliki konsekuensi pada meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang untuk permukiman dan kegiatan. Akibatnya, saat ini lebih banyak orang berani tinggal di daerah berisiko tinggi, seperti dataran banjir, lereng curam, sungai.

“Kita tidak bisa menghindari bencana, seperti kita tidak bisa menghindari banjir besar, kita tidak bisa menghindari kekeringan, tetapi dengan manajemen hati-hati, efek dari bencana dapat diminimalkan,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto pada acara The First Workshop for Disaster Management Collaboration Dialogues between Japan (MLIT), di Jakarta (27/11).

Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam penanggulangan bencana terpadu, melibatkan tindakan-tindakan struktural dan non-struktural.  Tindakan non-struktural seperti reboisasi, Spasial untuk Ruang Terbuka Hijau, Pengendalian Lahan di DAS Ciliwung, Penataan Sempadan. Sedangkan tindakan struktural yaitu pembangunan penyimpanan infiltrasi dan infiltrasi yang baik, revitalisasi situ-situ. Selain itu, kerja sama antar organisasi terkait yang merupakan prasyarat dalam manajemen bencana yang sukses.

“Harapan saya, penanggulangan bencana ini, kerjasama antara Jepang dan Indonesia bisa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan praktik terbaik bersama, jadi kami bisa menerima manfaat nyata dari pertemuan ini, dan bisa diperpanjang, tidak hanya untuk Mitigasi Banjir Jakarta, tapi juga untuk kota-kota penting lainnya di Indonesia yang mengalami banjir,” tambah Hartanto.

Turut hadir dalam acara Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi dan perwakilan dari MLIT Jepang

03 Desember 2014 Selengkapnya

Potensi Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Air
Potensi Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Air

“Total potensi sumber daya air di Indonesia sebesar 3,9 triliun m3, namun hanya + 15 milyar m3 atau 63,5 m3 per kapita yang dapat dikelola melalui reservoir. Untuk itu dengan selesainya waduk on going (2017) akan memberikan tambahan volume sebesar 2,3 milyar m3 sehingga total tampungan menjadi 17,4 milyar m3 (+ 73,42 m3/kapita) dan irigasi waduk menjadi 960.000 ha,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Zona Bisnis di TV Bloomberg Indonesia, Jakarta (1/12).

Dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan air, kegiatan yang dilakukan Kementerian PU dan PERA yaitu membangun waduk-waduk baru di beberapa wilayah di Indonesia dan melalui waduk-waduk tersebut terdapat potensi PLTA yang berlimpah dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Potensi PLTA di Indonesia sebesar 75 GW dan yang beroperasi di Indonesia hanya sekitar 3,94 GW atau sebesar 5,2% dari total potensi.

 

Mudjiadi melanjutkan bahwa saat ini sudah banyak pihak swasta yang ingin berinvestasi untuk membangun PLTA. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU & PERA yang akan membangun bendungannya dan pihak swasta yang akan membuat PLTA, namun sudah ada pihak investor dari Korea yang berminat untuk membangun waduk dan PLTA-nya di daerah Kalimantan Tengah dengan kapasitas 300 MW.

 

Khusus untuk Waduk Jatigede saat ini progres fisik (November 2014) yaitu 99%. Dari segi teknis tidak ada masalah, namun dari segi sosial masih terdapat masalah yang berkaitan dengan tempat tinggal penduduk setempat. Saat ini masih ada sekitar 11.000 kk yang bermukim di daerah genangan dan dari 11.000 penduduk tersebut ada dua perspektif yaitu 4500 KK yang belum mendapat penggantian dan 6500 kk adalah penduduk yang sudah mendapat penggantian namun masih kembali lagi ke daerah tersebut

 

Mudjiadi berharap permasalahan tempat tinggal penduduk tersebut dapat segera selesai dan penduduk yang belum mendapat penggantian akan segera menerimanya sehingga kami dapat dengan segera menyelesaikan waduk Jatigede tidak hanya dari segi teknis tapi juga dari segi sosial.

01 Desember 2014 Selengkapnya