© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Kerjasama Kementerian PU dengan Pemprov DKI Jakarta
Kerjasama Kementerian PU dengan Pemprov DKI Jakarta

Dalam menangani masalah banjir di ibukota Jakarta, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi Kali Pesanggrahan. Salah satu hambatan dalam pekerjaan normalisasi Kali Pesanggrahan adalah pembebasan lahan.

Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan penandatanganan MOU antara Kementerian PU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Pendidikan POLRI. Penandatanganan MOU ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan normalisasi kali pesanggrahan yang melewati tanah POLRI di sekolah polisi wanita di pasar jumat. Sekolah polwan yang dibebaskan seluas 2.1 ha.

 

"Ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat positif terutama kebersamaan dalam penanganan pengendalian banjir, diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar fokus pada tempat-tempat yang rawan banjir sebelum musim hujan mendatang seperti Ulujami dan Cipulir," jelas Moch. Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air saat memberi sambutan pada penandatanganan MOU antara Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta dan POLRI di Balaikota Jakarta, (30/5).

 

Ditemui pada acara yang sama, Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta mengatakan normalisasi Kali Pesanggrahan, sudah dimulai tetapi untuk pembebasan lahan berkaitan dengan sekolah polwan, jadi diperlukan waktu untuk mengurus administrasi. Dalam koordinasi pekerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerjakan pembebasan lahan sedangkan Kementerian PU menangani masalah fisik, konstruksi, pelebaran dan pendalaman.

 

Saat ini pembebasan lahan masih sekitar 40 ha untuk Pesanggrahan. Semua akan diselesaikan sampai akhir tahun 2014, namun hal tersebut tergantung negosiasi dengan masyarakat berdasarkan undang-undang. Untuk tahun ini dana yang dialokasikan untuk fisik yaitu pesanggrahan, angke, sunter sebesar Rp. 250 miliar dan dari Pemprov DKI sebesar Rp. 250 miliar untuk pembebasan lahan tahun ini, dimana tahapannya diatur sesuai undang-undang.

 

"Saat ini secara fisik progres sudah mencapai 70% sedangkan untuk fungsi aliran sekitar 50% dikarenakan masih terhambat pembebasan lahan milik masyarakat," tambah Hasan.

 

Turut hadir dalam acara Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto, Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, T.Iskandar, perwakilan dari Kepala Lembaga pendidikan POLRI serta pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

30 Mei 2014 Selengkapnya

Kementerian PU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelola Tata Air Tambak
Kementerian PU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelola Tata Air Tambak

Dalam meningkatkan taraf hidup nelayan sesuai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan meningkatkan komoditas non migas maka dilaksanakan pengembangan budidaya tambak pada kawasan minapolitan serta koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan baik di tingkat kementerian, provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat mendukung tersedianya jaringan irigasi tambak yang handal bagi petambak.

"Kerjasama pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi antara Kemen PU dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah terjalin lama. Setiap tahun telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara Kemen PU dengan KKP terkait irigasi tambak,” jelas Staf Ahli Menteri PU bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional, Imam Agus Nugroho dalam acara Workshop Sinkronisasi Program Tambak di Semarang, Jawa Tengah, (19/5). Salah satu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program peningkatan dan rehabilitasi tata air tambak yang telah dilakukan oleh Kementerian PU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 di Cirebon dan kunjungan ke De Farm untuk melihat hasil pekerjaan rehabilitasi tambak.

 

Dalam hal ini Direktorat Jenderal SDA berperan dalam pengembangan dan rehabilitasi saluran primer dan sekunder sedangkan Ditjen Perikanan Budidaya berperan dalam pengembangan dan rehabilitasi saluran tersier dan petak tambak. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pelaksanaan pekerjaan tambak tersebut, diperlukan keterpaduan program dan kegiatan antara Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan Budidaya.

 

"Untuk itu dalam workshop ini hendaknya merupakan wadah bagi kedua pihak untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi dan sosialisasi yang komprehensif untuk mendukung kebijakan pengembangan prasarana dan sarana budidaya tambak yang bersinergi dengan program industrialisasi perikanan dan revitalisasi perikanan budidaya," tambah Imam.

 

Dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan penanaman pohon mangrove oleh Kasubdit wilayah 1 Direktorat Irigasi dan Rawa, Andi Sudirman beserta perwakilan dari KKP di Kecamatan Tayu, Pati (20/5). Terkait dengan peringatan Hari Air Dunia tahun 2014 yang diperingati setiap tanggal 22 Maret menjadi wadah untuk menyatukan fokus perhatian dunia terhadap pentingnya ketersediaan air dan mengupayakan tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan. Kegiatan sinkronisasi ini juga momentum yang baik untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara Kemen PU dengan KKP dalam merevitalisasi tambak.

21 Mei 2014 Selengkapnya

Rawa Menunjang Produksi Beras
Rawa Menunjang Produksi Beras

Luas rawa di Indonesia saat ini 33,4 juta Ha atau sekitar 17 persen dari luas daratan yang ada. Dari potensi luasan tersebut 1,8 juta ha sudah dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyediaan pangan, namun produktivitasnya masih relatif rendah.

“Hal tersebut terlihat dari kontribusi produksi beras yang dihasilkan oleh irigasi rawa yang baru mencapai 5 persen dari produksi beras di Indonesia. Kondisi tersebut menciptakan tantangan tersendiri untuk mencari upaya pengembangan lahan irigasi rawa dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Moh. Hasan, dalam acara Seminar dan Sarasehan Irigasi dan Rawa dengan tema Strategi Pengelolaan Irigasi dan Rawa Berkelanjutan Mendukung Ketahan Pangan Nasional Dalam Perspektif Perubahan Iklim Global, di Palembang, (16/5/14).

 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Sedangkan untuk pengelolaan rawa dan irigasi permukaan telah ditetapkan PP No. 73 Tahun 2013 tentang rawa.

 

Pada PP No. 73 Tahun 2013 tentang rawa mengatur rawa sebagai sumber daya air yang memiliki peran dalam konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak. Selain itu, PP No. 73 Tahun 2013 juga mengikutsertakan sektor lain, seperti kehutanan, lingkungan hidup, dan pertanian dalam pengelolaan rawa agar tercapai pengelolaan rawa secara terpadu dan berkelanjutan.

 

Moh. Hasan mengingatkan kelalaian dalam pengelolaan rawa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber daya hayati serta menganggu produksi pangan.

 

“Saya berharap nantinya dapat dirumuskan strategi pengelolaan irigasi rawa yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam perspektif perubahan iklim global dan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” lanjut Hasan.

 

Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Direktur Jenderal Penataan Ruang Basuki Hadimoeljono, Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air Hartanto, Direktur Sungai dan Pantai Imam Santoso, Direktur Irigasi dan Rawa Eko Subekti, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Hari Suprayogi, dan 33 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai.

16 Mei 2014 Selengkapnya

Peran TKPSDA Dukung Pengelolaan SDA Terpadu
Peran TKPSDA Dukung Pengelolaan SDA Terpadu

Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tiga tantangan besar yaitu ketahanan air, ketahanan pangan dan ketersediaan energi. Hal tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah populasi, dimana pada tahun 2011 jumlah penduduk bumi sudah mencapai 7 milyar jiwa dan akan terus meningkat menjadi 9 milyar jiwa pada tahun 2050 (united nation, 2011).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam acara Lokakarya Peranan tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan SDA Dalam Rangka Peringatan Hari Air Dunia XXII Tahun 2014, di Jakarta (14014).

 

Pertumbuhan penduduk juga mendorong terjadinya peningkatan konversi lahan sawah dan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi areal permukiman. Hal ini mengakibatkan menurunnya hasil pertanian. Di sisi lain buruknya kondisi hidrologis DAS menyebabkan terganggunya ketersediaan sumber daya air yang menyebabkan terjadinya banjir, kekeringan dan tanah longsor.

 

“Untuk itu diperlukan keterpaduan pengelolaan sumber daya air terpadu dan keberhasilannya harus dapat diukur dengan tiga kriteria yaitu efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, yang didukung oleh berbagai sektor, wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air,” jelas Djoko Kirmanto.

 

Dalam penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu, UU No. 7 tahun 2004 menyatakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wajib dibentuk di tingkat nasional (Dewan SDA Nasional), dan di tingkat provinsi (Dewan SDA Provinsi). Sedangkan di tingkat wilayah sungai dapat dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS.

 

“Sejak tahun 2008 telah dibentuk Dewan SDA Nasional dan 27 Dewan SDA Provinsi. Sementara itu sejak tahun 2009 telah terbentuk 47 TKPSDA WS (terdiri dari 39 TKPSDA WS Pusat dan 8 TKPSDA WS Provinsi). Kemudian perlu disusun Pola Pengelolaan SDA Wilayah sungai sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan SDA,” kata Djoko Kirmanto.

 

Adapun status penetapan pola pengelolaan SDA hingga April 2014 dari 63 WS yang menjadi kewenangan pusat 29 pola pengelolaan SDA WS telah ditetapkan, 6 pola pengelolaan SDA WS dalam proses penetapan, 9 pola dalam pembahasan di tingkat Kementerian PU, 18 pola dalam proses perbaikan oleh Balai Besar/Balai Wilayah Sungai, sedangkan 1 pola masih dalam proses penyusunan.

 

Rencana pengelolaan SDA mencakup 5 program yaitu program a. Konservasi SDA, b. Pendayagunaan SDA, c. Pengendalian daya rusak air, d. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah dan e. Keterbukaan dan ketersediaan data/informasi SDA.

 

Djoko Kirmanto menyatakan bahwa indonesia memiliki kekayaan sumber daya air terbesar kelima di dunia dengan cadangan sumber daya air sebesar + 3900 miliar m3/tahun. Namun penyebaran yang tidak merata membuat sebagian wilayah kekurangan air dan sebagian lagi kelebihan air. Untuk itu kita perlu me-manage sumber daya air dengan benar sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu (warung jamu) dan saling berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan peran TKPSDA pusat dan provinsi sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi bagi pengelolaan sumber daya air terpadu

14 Mei 2014 Selengkapnya

Pelantikan eselon I dan II Kementerian Pekerjaan Umum: Tahun 2014 Tantangan untuk Kerja Keras dan Optimalkan Anggaran
Pelantikan eselon I dan II Kementerian Pekerjaan Umum: Tahun 2014 Tantangan untuk Kerja Keras dan Optimalkan Anggaran

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melantik pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (9/5). Dalam pelantikan tersebut, pejabat-pejabat di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) yang dilantik antara lain, Ir. Imam Santoso, M.Sc yang sebelumnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana menjadi DIrektur Sungai dan Pantai, menggantikan Pitoyo Subandrio yang telah memasuki masa purna bakti. Selanjutnya, Ir. Bobby Prabowo, CES yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Irigasi, dilantik menjadi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana menggantikan Imam Santoso.

Menteri Pekerjaan Umum dalam sambutannya, mengatakan bahwa pelantikan jabatan dilakukan karena adanya mutasi jabatan dan masa purna bakti bagi tiap pejabat baru yang dilantik dan bagi pejabat yang digantikan. Beberapa catatan ditekankan oleh Djoko Kirmanto, yaitu dikatakan bahwa di tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar yakni Rp 84,2 triliun. Namun, hingga bulan Mei 2014, progres keuangan baru mencapai kurang dari 12%. “ Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua untuk bekerja keras dan mengoptimalkan anggaran”, jelasnya. Hal kedua adalah, tahun 2014 ini merupakan tahun politik, di mana terjadi dua event penting di negara kita, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Terkait dengan hal ini dikatakan Menteri PU agar tiap pegawai tetap menjaga kekompakan, kebersaman dan netralitas, dengan tidak mengikuti kancah percaturan politik, namun wajib berperan serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai kewajiban bagi tiap warga negara.

 

Yang ditekankan lainnya, mengenai tata birokrasi menuju disiplin dan keterukuran kinerja, mengatur sasaran kinerja jabatan dan disiplin jam kerja. Terkait target reformasi birokrasi pula, dikatakan Menteri PU bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangannya. Dan hingga kini, Kementerian PU berada di nilai B+ dalam hal pencapaian target reformasi birokrasi.

09 Mei 2014 Selengkapnya

Pameran Hari Air Dunia VII 2014
Pameran Hari Air Dunia VII 2014

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak membuka Pameran Hari Air Dunia XXII Tahun 2014 di Jakarta (080514). Pameran HAD dengan tema Air dan Energi akan dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 8 – 10 Mei 2014.


Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, mewakili Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan tema tersebut merupakan wujud ekspresi global dan bentuk keprihatinan bahwa kondisi ketersediaan air semakin menipis dan langka.

“Air dan Energi merupakan fungsi air dalam menghasilkan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air. Kita juga sudah melakukan pemanfaatan energi dari air. Saat ini pemanfaatan energi di seluruh Indonesia baru 4.000 Mw dari air dengan hydropower. Paling tidak sekitar 75.000 MW menjadi potensi energi terbarukan. Energi bersih akan menjadi target pemerintah selanjutnya agar masyarakat bisa merasakan tenaga listrik dari air ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Hermanto mengatakan bahwa energi terbarukan lain adalah energi biofood dari nabati dan biofuel. Konsekuensinya, energi tersebut akan meningkatkan kebutuhan akan air. Untuk itu diperlukan upaya yang integratif dan berkelanjutan diserta dengan koordinasi dengan semua pihak dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat perubahan gaya hidup dan pola konsumsi merupakan faktor dominan terciptanya krisis pemenuhan air dan energi di masa mendatang serta perubahan iklim.

Upaya alternatif untuk mengantisipasi kelangkaan air dalam kaitannya dengan upaya produksi tanaman penghasil bahan bakar nabati dengan merelokasi sebagian perkebunan/pertanian dari kawasan hulu ke hilir disertai dengan analisis kesesuaian lahan.

Di tahun 2014, PBB mendesak perusahaan penghasil energi berperan aktif dalam pengendalian pemanfaatan air dalam berbagai kegiatan. Mulai dari proses pendinginan pada pembangkit listrik menggunakan batu bara hingga pemanfaatan air irigasi untuk perkebunana yang dikembangkan sebagai penghasil bahan bakar nabati (BBN).

Indonesia mempunyai lahan sawit dengan luas mencapai 9 juta ha yang berpotensi memproduksi biodiesel 5,6 juta kilo liter per tahun. Luas lahan perkebunan kelapa mencapai 3,8 juta ha memiliki potensi biofuel sebanyak 450 ribu kilo liter. Lahan tebu seluas 430 ribu ha memiliki potensi 411 ribu kilo liter biofuel. Total lahan sagu 1,2 juta ha dengan potensi biofuel sebanyak 750.000 kilo liter.

“Sebetulnya dari hydropower saja bisa memenuhi kebutuhan 75.000 MW potensi energi terbarukan, dibandingkan dengan sekarang 4000 MW secara nasional. Ini tentunya tantangan bagaimana memanajemen penataan ruang mana yang boleh dibangun , mana yang tidak boleh dibangun, itu yang paling efisien dan tertib untuk dilaksanakan,” ungkap Hermanto.

09 Mei 2014 Selengkapnya

Kementerian PU Dukung Pembangunan Infrastruktur di Semua Wilayah
Kementerian PU Dukung Pembangunan Infrastruktur di Semua Wilayah

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara untuk mendorong perkembangan suatu wilayah, seperti pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air selain mampu meningkatkan ketahanan air dan ketahanan pangan tetapi juga dapat mengendalikan daya rusak sumber daya air yang ditimbulkan.

"Meningkatkan ketahanan air tidak hanya dengan membangun tampungan air semata, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar sumber daya air yang ada dapat terus lestari dan terjaga. Apabila lingkungan dirusak maka ketersediaan air secara kualitas dan kuantitas pun akan menjadi rusak dan berbahaya bagi kehidupan karena air merupakan bagian dari produk lingkungan," jelas Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat meresmikan Siphon Bekasi dan pencanangan pekerjaan pembangunan Bendung Gerak Jabung, di Bekasi (6/5).

 

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, Lampung serta Gorontalo.

 

Djoko menambahkan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mendukung pembangunan infrastruktur di semua wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya, salah satunya pembangunan Siphon Bekasi.

 

Pembangunan Siphon Bekasi salah satu upaya penyediaan air baku bagi wilayah Karawang, Bekasi dan Jakarta dimana air tersebut berasal dari sungai Citarum. Jalur saluran ini terbentang sepanjang saluran tarum barat dan memotong sungai-sungai antara lain sungai Bekasi dan berakhir di instalasi pengolahan air. Tercampurnya aliran air dari tarum barat dan sungai bekasi mengakibatkan air baku menjadi tercemar dikarenakan sungai bekasi sudah tercemar dengan konsentrasi sediment diatas normal. Oleh karena itu Kemen PU dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) membuat Siphon Bekasi agar aliran saluran tarum barat tidak tercampur dengan aliran sungai bekasi.

 

Selain itu Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Sulawesi II melakukan pembangunan Bendung Randangan yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato, 200 km di sebelah barat Kota Gorontalo. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memperbaiki taraf hidup masyarakaat pedesaan di Gorontalo.

 

Bendung Randangan ini dapat mengairi areal persawahan teknis seluas 8.963 Ha dimana sebelumnya sawah tadah hujan 750 Ha dan ladang 6.497 Ha. Dan juga akan meningkatkan produktivitas padi 5-6 ton/Ha. Bendung Randangan mempunyai tipe bendung tetap dengan lebar bentang 150m dan tinggi mercu 2,5m.

 

Bendung Jabung

 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membangun Bendung Gerak Jabung yang terletak di provinsi Lampung. Bendung Gerak Jabung berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi seluas 5.638 Ha, peningkatan produksi padi, pemenuhan air untuk perikanan seluas 950 Ha, meningkatkan standar hidup petani dan menciptakan kesempatan lapangan kerja.

 

Menteri PU berharap agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Bendung Gerak Jabung dan Bendung Randangan dapat berjalan dengan baik, untuk itu diharapkan dukungan pemerintah daerah setempat dan masyarakat.

 

"Pembangunan irigasi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur saja, namun penguatan kelembagaan petani, Dukungan petani menjadi prasyarat penting agar kita dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai tujuan kita bersama dalam meningkatkan ketahanan pangan," tambahnya.

07 Mei 2014 Selengkapnya

Gerakan Peduli Situ dan Sungai
Gerakan Peduli Situ dan Sungai

“Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang berkelanjutan merupakan upaya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. ketiga kegiatan tersebut harus didukung oleh Sistem Informasi SDA dan Pemberdayaan Masyarakat,” ujar Djoko Kirmanto dalam acara Gerakan Peduli Situ dan Sungai, Situ Cipicung, Bogor, Jawa Barat, (7/5).

Kegiatan Gerakan Peduli Situ dan Sungai merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang harmonis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri, dan masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu.

 

Adanya tantangan masa depan yang memerlukan perhatian khusus seperti pertambahan jumlah penduduk, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan perubahan iklim yang akan berdampak kepada keberlanjutan akan penyediaan, ketersediaan, dan pemanfaatan sumber daya air.

 

Permasalahan yang terjadi saat ini terkait dengan situ dan sungai adalah adanya alih fungsi lahan, permasalahan sampah, hingga pencemaran memerlukan kepedulian semua pihak. Namun, saat ini yang terjadi masih banyaknya sungai yang mengalami penurunan fungsi, penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran. Hal tersebut merubah fungsi sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan sampah sehingga membuat sungai menjadi kotor dan rawan terhadap banjir serta masalah lingkungan.

 

Djoko Kirmanto mengatakan bahwa permasalahan tersebut terkait langsung dengan persepsi masyarakat luas terhadap sumber daya air, sehingga Komunitas Peduli Air dibutuhkan dan memiliki peranan penting sebagai jembatan komunikasi antar stakeholder.

 

Dalam acara kegiatan Gerakan Peduli Sungai yang berlokasi di Situ Cipicung ini, dilaksanakan pula penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai kerjasama restrorasi sungai dengan Deputi Bidang Pengendalian Pendemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pelaksana dan pengelola Masjid Istiqlal.

 

Kerjasama restorasi sungai juga dilakukan dengan beberapa pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bekasi, Kota Payukumbuh, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Indramayu.

 

”MoU tersebut adalah satu dari rencana kepedulian situ-situ yang ada. Karena saat ini di Jabodetabek terdapat 180 situ yang tersebar, yaitu 126 di Provinsi Banten, 38 di Provinsi DKI Jakarta, dan 16 di Provinsi Jawa Barat,” jelas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Moh. Hasan, Pejabat Eselon II dilingkungan Ditjen SDA, dan Kepala Balai Besar dilingkungan Ditjen SDA serta beberapa komunitas pencinta lingkungan salah satunya adalah Komunitas Pencinta Ciliwung.

07 Mei 2014 Selengkapnya

Selamatkan Air dan Energi
Selamatkan Air dan Energi

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-22 tahun 2014 dengan tema Air dan Energi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan ikatan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia menyelenggarakan Festival Hari Air Dunia (World Water Festival) di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok (030514). Acara ini dihadiri oleh Widiarto, Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ikatan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan para peserta lomba.

Festival Hari Air Dunia tahun ini diisi dengan lomba mewarnai (tingkat TK), lomba menggambar (tingkat SD), lomba poster ilmiah dan paduan suara (tingkat SMP), lomba penelitian ilmiah dan jingle (tingkat SMA). Peserta yang merupakan para pelajar TK, SD SMP dan SMA berasal dari sekolah di berbagai wilayah seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor.

 

Menurut Adrian Satriaji, Ketua Ikatan Mahasiswa sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia mengatakan tujuan diadakannya acara ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sejak dini akan ketersediaan air dan energi dan masyarakat diharapkan agar dapat berkontribusi dalam memberikan solusi bagi permasalah pengelolaan air dan energi .

 

Sementara itu Widiarto mengatakan bahwa Air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup. Kegunaan air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadikan ketersediaannya semakin berharga dan sangat dipengatuhi oleh kuantitas dan kualitasnya. Sebenarnya jumlah air tetap tetapi jumlah populasi manusia semakin bertambah.

 

“Dengan tema air dan energi kita semua diingatkan untuk selalu menjaga ketersediaan air, mengingat air sangat erat kaitannya dengan energi. Apabila kuantitas air tidak dijaga maka ketersediaan energi juga akan punah. Dengan kata lain save water save energy,” lanjut Widiarto

 

(tin-datinSDA)

06 Mei 2014 Selengkapnya

Pengisian Awal Waduk Jatibarang
Pengisian Awal Waduk Jatibarang

"Pembangunan Waduk Jatibarang merupakan salah satu kegiatan pengembangan sarana dan prasarana dari Pekerjaan Umum, yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU)," ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam acara Impounding (pengisian awal waduk) Waduk Jatibarang, Semarang, (5/6).

Pelaksanaan pembangunan Waduk Jatibarang berawal dari terjadinya bencana banjir besar di Kota Semarang pada tahun 1973, 1988, 1990, dan 1993. Setelah musibah banjir di tahun 1990 yang menelan korban jiwa sebanyak 47 orang, Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Jepang dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Master Plan & feasibility study oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 1992-1993.

 

Djoko Kirmanto mengatakan selain untuk penyediaan air baku, pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir, Waduk Jatibarang secara terpadu merupakan upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan sunber daya air serta pengendalian sumber daya air.

 

Biaya pembangunan Waduk Jatibarang dan seluruh bangunan pelengkapnya sekitar Rp 655 miliar, dengan tipe bangunan Waduk Jatibarang menggunakan urugan batu berzona dengan tinggi diatas pondasi 74m, elevasi puncak mencapai +157 m. Total tampungan Waduk Jatibarang mencapai 20,4 jt m3/dt dan tampungan bersih 13,6 jt m3/dt.

 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana mengatakan manfaat dari Waduk Jatibarang adalah untuk mengendalikan banjir Kota Semarang dengan desain banjir 170 m3/dt, mengembangkan potensi air baku sebesar 1050 lt/dt, dan untuk potensi mikrohidro sebesar 15 MW. Kontrak Kementerian PU dengan Konsorium Badan Usaha Milik Negara, yaitu Brantas Abipraya, Wijaya Karya, dan Waskita Karya dimulai sejak Oktober 2009 dengan jangka waktu sampai 31 Juni 2014 untuk pembangunan Waduk Jatibarang. "Adapun untuk Waduk Jatibarang telah dilakukan inspeksi dan dinyatakan layak untuk beroperasi, oleh Komisi Keamanan Bendungan," jelas Imam Santoso.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan Waduk Jatibarang merupakan hasil dari sebuah pekerjaan untuk masyarakat. Beliau mengharapkan agar kedepannya selain memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Tengah tetapi juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata baik bagi wisatawan lokal maupun internasional. (nan-anj DatinSDA).

05 Mei 2014 Selengkapnya

Pengendalian Banjir Dan Konservasi Lingkungan Menjadi Tugas Utama BWS PAPUA
Pengendalian Banjir Dan Konservasi Lingkungan Menjadi Tugas Utama BWS PAPUA

Bendung Tami merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air yang berlokasi di Daerah Irigasi Koya, salah satu daerah pengembangan program transmigrasi. Dan daerah tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai lumbung padi untuk Kabupaten dan Kota Jayapura yang memiliki penduduk terpadat diantara kabupaten lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Moh. Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air didampingi oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Happy Mulya, ketika melakukan kunjungan lapangan ke Daerah Irigasi Koya, Kota Jayapura, Papua (300414).

Manfaat Bendung Tami dan Daerah Irigasi Koya adalah mendukung program transmigrasi, mendukung program pertanian dengan luas areal 5000 ha, mendukung swasempada pangan , dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan hasil-hasil pertanian. Pola tanam daerah Irigasi Koya adalah dengan pola tata tanam padi-palawija-padi .

 

Sungai Tami merupakan salah satu bagian dari WS Memberamo Tami Apaufar dengan luas DAS 900 km2. Bendung Tami merupakan type bendung pelimpah bentuk gergaji (labirinth) dengan 7 gigi, lebar pelimpah 85 m dan debit banjir 100 tahunan 1500 m3/det.

 

“Dengan adanya daerah irigasi Koya dan Bendung Tami diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Jayapura dan mendukung program ketahanan pangan. Dan diharapkan Balai Wilayah Sungai Papua juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten terkait dalam hal pengembangan irigasi sehingga dapat terus meningkatkan produksi padi untuk kebutuhan pangan masyarakat setempat,” jelas Moh. Hasan.

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air di sungai tami adalah adanya kerusakan lingkungan di daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi dan sampah kayu yang menggangu aliran air di bendung tami tersebut.

 

“Air sangat erat dengan produk lingkungannya, jikalau produk lingkungannya rusak, maka kondisi air nya pun akan rusak, untuk itulah perlu adanya pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir, tugas balai adalah bagaimana agar menjaga daerah hulu agar tidak rusak, melalui upaya konservasi lingkungan, sementara di hilir bagaimana agar banjir tidak menggangu aktivitas masyarakatnya” tambah Moh. Hasan ketika melihat langsung kondisi bendung tami tersebut.

 

Peletakan Batu Pertama Gedung Balai Wilayah Sungai Papua

 

Dalam rangkaian kegiatan kunjungan lapangan Direktur Jenderal Sumber Daya Air juga dilakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung BWS Papua. Dalam kegiatan tersebut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hary Dosinaen dan Wakil Walikota Jayapura, Robert Gjonsoe
“Pembangunan Gedung BWS Papua berdiri diatas tanah seluas 7633 m2 dan luas bangunan 5344 m3, merupakan bangunan dengan 3 lantai, memakai konsep perencanaan green architecture dan ramah lingkungan,” jelas Happy Mulya, Kepala BWS Papua dalam acara Peletakkan Batu Pertama Gedung Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua (300414).

 

Lanjut Happy, syarat arsitektur bangunan gedung pemerintah adalah formal, mengadopsi unsur kedaerahan, mempertimbangkan fungsi ruang, efisiensi dan efektivitas ruang, sistem konsepsi ramah lingkungan dan hemat energi dengan memaksimalkan cahaya alam. Maka seluruh material konstruksi tidak menggunakan kayu dan itu berarti menyelamatkan sekitar 500-an batang pohon. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya Papua sebagai salah satu paru-paru dunia. Gedung ini juga hemat air dimana air hujan dan air kotor tidak langsung dibuang tapi ditampung dahulu dalam sumur resapan agar limpasan air tersebut dapat diresap ke dalam tanah sehingga mengurangi limpasan ke arah jalan atau lingkungan. Dan dimaksimalkan dengan taman parkiran dan vegetasinya untuk meningkatkan nilai estetika serta menciptakan suhu yang nyaman.

 

Pembangunan gedung ini pada menghabiskan dana sekitar Rp. 49 milyar yang bersumber dari APBN TA 2013-2014. Dan pada tahun 201 masih dibutuhkan biaya sekitar Rp. 8,6 milyar.

 

Moh. Hasan mengatakan bahwa gedung-gedung Kementerian Pekerjaan Umum adalah gedung yang ramah lingkungan dengan green architecture. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan degradasi lingkungan, mengingat saat ini banjir sudah terjadi di berbagai kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Jawa Barat dan Manado.

 

“Mengenai banjir yang terjadi Jayapura disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu degradasi lingkungan seperti penggundulan hutan, pertambangan dan sedimentasi. Dan ini adalah tugas kita semua untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten, kita akan membantu untuk mengatasi permasalahan irigasi dan pelebaran sungai-sungai tapi kita membutuhkan pengendalian dari hulu karena tanpa kesadaran masyarakat permasalahan air tidak akan dapat diselesaikan. Apa yang sudah kita bangun disini merupakan bukti keseriusan kita untuk menyelesaikan permasalahan sumber daya air di tanah papua,” jelas Moh. Hasan

 

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua mengatakan permasalahan yang terjadi terkait masalah air agar menjadi perhatian kita semua. Beliau menghimbau agar BWS Papua untuk selalu berkoordinasi baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal dengan semua pihak untuk bersama-sama, terlebih lagi dengan seringnya banjir yang melanda di beberapa daerah di Indonesia.

 

 

(ard-datinSDA)

02 Mei 2014 Selengkapnya

Selamatkan Danau, Selamatkan Air
Selamatkan Danau, Selamatkan Air

Danau mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia antara lain untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari (rumah tangga), sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, perikanan dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu danau juga berfungsi sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pitoyo Subandrio, Direktur Sungai dan Pantai mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam acara Pembahasan Panitia Antar Kementerian RPP Tentang Danau, di Jakarta (280414). Turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kementerian PU, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Direktur Harmonisasi PUU, Kementerian Hukum dan HAM, Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Sungai dan Pantai, LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan peserta yang berasal dari berbagai instansi dan peneliti sumber daya air.

 

“Sebenarnya kondisi danau berkaitan erat dengan kondisi daerah tangkapan air, karena danau terletak di bagian paling rendah dari bentang alam, sehingga semua aliran di daerah tangkapan air akan menuju danau dan sebagian besar akan terkumpul dan mengendap di danau. Hal ini secara khusus perlu diperhatikan karena emngakibatkan erosi di di daerah tangkapan air dan sedmentasi di danau seperti yang terjadi di Danau Limboto ,” jelas Pitoyo Subandrio.

 

Danau Limboto berlokasi di Wilayah Sungai Bolango Bone. Air danau berasal dari 23 anak sungai yang mengalir ke danau dari daerah tangkapan sisi utara, barat dan selatan. Danau ini dari tahun ke tahun mengalami pendangkalan dan penyusutan. Danau yang semula luasnya kira-kira 8000 ha saat ini hanya tersisa sekitar 2000 ha. Dan hal ini disebabkan oleh diantaranya banjir, perusakan hutan dan lahan, penurunan volume air dan penurunan kualitas air.

 

Lanjut Pitoyo saat ini peraturan perundang-undangan tentang danau masih belum ada, meskipun sudah ada UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang juga membahas tentang pengelolaan danau. Untuk itu karena kurangnya berbagai aturan dan kurangnya pengawasan pengelolaan sumber daya air sehingga belum ada yang mengakomodir penyelesaian permasalahan danau. Maka agar pengelolaan danau dapat dilakukan dengan benar, diperlukan keterlibatan dan keterpaduan seluruh pemilik kepentingan. Pengelolaan danau perlu dilakukan di tiga lokasi utama yaitu di daerah tangkapan air, di sempadan danau dan di badan danau. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran seluruh masyarakat penghuni daerah tangkapan air.

 

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan adanau secara berkelanjutan. Dan kegiatan ini dilakukan melalui proses sosialisasi, konsultasi dan partisipasi. Dengan kegiatan tersebut masyarakat juga dapat turut serta memelihara danau dan menyelamatkan sumber daya air. (tin,anj-datinSDA)


29 April 2014 Selengkapnya