© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Optimalisasi Operasi dan Pemeliharaan Tingkatkan Kelestarian SDA
Optimalisasi Operasi dan Pemeliharaan Tingkatkan Kelestarian SDA

Sebenarnya kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air yang dibangun melalui proses yang panjang hanya dapat diperoleh jika operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan secara tepat dan benar. Kegiatan operasi dan pemeliharaan periode lima tahun berikutnya, 2015-2019, dihadapkan dengan tantangan yang lebih berat terkait dengan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi nasional.

“Kita akan segera mengakhiri tahun 2014 dan secara angka semua target OP telah terpenuhi. Tahun 2014 jaringan irigasi yang melayani 2.479.412 ha, rawa 1.288.139 ha, tambak 155.098 ha, air baku 47,47 m3/det, sungai termasuk prasarana sungai 2.091 km, bangunan pengendali lahar/sedimen 293 buah, bangunan pengaman pantai 142 km, waduk/embung/situ 1.207 buah. Khusus irigasi diketahui bahwa sekitar 77% irigasi kewenangan Pusat dalam kondisi baik, namun sebagai pembina terhadap kegiatan SDA di seluruh Indonesia, kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa irigasi dibawah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sebagian besar dalam kondisi rusak karena pasca pembangunan dan rehab serta tidak dilakukan OP dengan baik,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam acara Evaluasi Akhir tahun Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, di Jakarta (11/14).

 

Khusus dalam konteks ketahanan pangan, berdasarkan data irigasi pada Kepmen. PU No. 293 Tahun 2013 terdapat 9,1 juta ha daerah irigasi yang perlu dilayani, dimana 34% merupakan kewenangan pusat, 18% kewenangan provinsi dan 48% kewenangan kabupaten. “Sekitar 830 ribu hektar (9%) diantaranya mendapat pasokan air dari waduk, maka kita harus menyediakan air yang dibutuhkan petani pada waktu, tempat, jumlah dan mutu yang memadai. Untuk itu kondisi jaringan irigasi dan sumber air bukan hanya dituntut dalam keadaan terpelihara baik tapi juga diperlukan kegiatan operasi yang tepat sesuai kebutuhan lapangan. Kondisi terpelihara baik dapat dicapai jika kita melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi pada waktu yang tepat,” ungkap Mudjiadi.

 

Pada kegiatan operasi diharapkan untuk senantiasa memperhatikan jumlah dan kapabilitas petugas lapangan baik pengamat, juru, petugas pintu air, petugas operasi bendung agardapat melaksanakan tugas operasi yaitu pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuki kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

 

Mudjiadi mengingatkan bahwa ke depan tuntutan pelayanan masyarakat akan semakin tinggi. Oleh karena itu penyelenggaraan OP sebagai salah satu mata rantai penting dalam pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, mengingat pelaksanaan kegiatan OP serta manfaat yang diperoleh secara langsung bersentuhan dengan masyarakat selaku penerima manfaat.

 

“Peran dan tanggung jawab kita dalam mendukung program ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi tidak semata dilakukan dengan percepatan pembnagunan prasarana fisik semata, namun yang paling penting adalah upaya optimalisasi sumber air dan prasarana sumber daya air dengan mempertahankan dan meningkatkan fungsi dan manfaat sumber air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan,” imbuh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

12 Desember 2014 Selengkapnya

Pembekalan Peraturan Perundang Undangan Bidang SDA
Pembekalan Peraturan Perundang Undangan Bidang SDA

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, menyatakan bahwa infrastruktur bendungan yang berfungsi sebagai penampung air, semakin menjadi kebutuhan untuk meningkatkan keandalan ketersediaan air sepanjang waktu. Bendungan menjadi salah satu prasarana yang mampu mendukung tercapainya upaya peningkatan keandalan dan ketahanan air serta secara langsung mendukung ketahanan pangan dan ketahanaan energi.

“Untuk itu seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air harus mendukung program pemerintah yaitu membangun waduk dan bendungan sebanyak 13 buah selama kurun waktu 5 tahun, 2014-2019. Dalam implementasinya sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang bermottokan kerja, kerja, kerja  secara profesional dengan meninggalkan mental priyayi menjadi abdi,” jelas Mudjiadi dalam acara Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumber Daya Air, di Jakarta (08/14). Acara ini turut dihadiri oleh para eselon II, III dan kepala BBWS/BWS.

 

Mudjiadi berharap agar semua pegawai/karyawan Direktorat Jenderal SDA juga “melek” hukum khususnya perundang-undangan bidang sumber daya air sehingga dalam prakteknya di lapangan ketika mengerjakan pekerjaan dapat mengimplementasikan perundang-undangan bidang sumber daya air dan tetap berada di jalur yang benar.

 

Infrastruktur SDA Berikan Manfaat Bagi Masyarakat

 

Pemerintah mengupayakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air, termasuk bendungan, dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan sumber daya air berkelanjutan, sebagai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya pengelolaan sumber daya air, diarahkan untuk tujuan peningkatan pemanfaatan fungsi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak, penjaminan keamanan, keselamatan lingkungan hidup dan pemenuhan kebutuhan pangan, tenaga dan air baku.

 

“Bendungan dan waduknya mempunyai berbagai fungsi dan manfaat untuk penyediaan air baku bagi berbagai kebutuhan, mendukung upaya konservasi sumber daya air dan lingkungan hidup, upaya pendayagunaan sumber daya air, kawasan dan lingkungannya serta upaya pengendalian banjir dan daya rusak air,” kata Widagdo dalam paparannya yang berjudul Pembangunan Bendungan 2014-2019 dalam Perspektif PP 37/2010 pada acara Pembekalan Perundang-Undangan Sumber Daya Air, di Jakarta (8/14).

 

Disamping manfaat dan fungsinya yang besar, bendungan juga mengandung potensi resiko kemungkinan terjadinya bencana apabila terjadi kegagalan bendungan. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan, jaminan terhadap faktor keberlanjutan  fungsi dan manfaat serta faktor keamanan bendungan menjadi sangat penting, dan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pembangunan dan pengelolaan bendungan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan bendungan (amanat PP 37 Tahun 2010).

 

PP 37 ini bertujuan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya, mengurangi dampak negatif aspek lingkungan hidup, dan terjaganya keselamatan umum terkait kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan. Selain itu juga untuk menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup.

 

Namun implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembebasan lahan, rusaknya lingkungan dan berkurangnya lahan resapan air. “Dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terdapat jenis-jenis tindak pidana pada pasal 94 diantaranya kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran air dan kegiatan yang dapat mengakibatkan  terjadinya daya rusak air, “jelas Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

 

Lanjut beliau infrastruktur sumber daya air yang sudah ada hendaknya dijaga dan dengan amanat dari UU Sumber Daya Air yaitu konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air infrastruktur sumber daya air baik yang sudah terbangun dan sedang dibangun dapat memberikan manfaat untuk waktu yang lama.

 

Perundang-undangan bidang sumber daya air harus dapat diketahui dan dimengerti oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air karena dengan undang-undang tersebut ketersediaan sumber daya air dengan memperhatikan kelestarian lingkungan kualitas dan kuantitas air dapat terjaga dan dapat menjadi solusi untuk ketahanan pangan, ketahanan air dan energi.

11 Desember 2014 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Batang Sinamar
Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Batang Sinamar

Dalam rencana kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah akan melaksanakan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta ha yang salah satunya adalah pembangunan Daerah Irigasi (DI) Batang Sinamar yang berlokasi di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

“Sumber air berasal DI Batang Sinamar berasal dari Sungai Batang Sinamar yang merupakan anak sungai dari Sungai Indragiri yang bermuara di Selat Malaka. Nantinya luas sawah beririgasi DI Batang Sinamar yang sebelumnya 1.327 ha menjadi 3.200 ha,” jelas Kepala Balai Sumatera V, Adek Rizaldi pada acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI. Batang Sinamar, Jakarta, (8/12).

 

Konstruksi awal pembangunan Bendung Batang Sinamar dilaksanakan pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Tipe Bendung Batang Sinamar adalah tipe bucket dengan peredam ganda, lebar efektif bendung 75 m, dan tinggi bendung 5 m. Sedangkan untuk saluran induk, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan total saluran induk 1.846 m.

 

Untuk meningkatkan hasil tanam di Provinsi Sumatera Barat maka dilaksanakan pembangunan DI. Batang Sinamar yang nantinya dapat meningkatkan intensitas tanam yang sebelumnya 1 kali tanam dalam setahun menjadi 2 kali tanam dalam setahun serta 5 kali tanam dua tahun.

 

“Diharapkan nantinya selain dapat meningkatkan intensitas tanam, juga akan menambah jumlah produksi padi yang mencapai 5 – 6 ton/ha,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 

Selain itu, Mudjiadi juga mengingatkan akan pentingnya pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan cermat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Selain itu, diharapkan permasalahan sosial yang ada selama pelaksanaan pembangunan DI Batang Sinamar dapat diselesaikan,” lanjut Mudjiadi.

 

Pelaksanaan pembangunan DI Batang Sinamar dilakukan oleh PT. Waskita Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp 270 miliar.

08 Desember 2014 Selengkapnya

Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 69
Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 69

“Dengan adanya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Korps Pegawai Republik Indonesia bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI) yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, dalam acara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-69 dan Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI yang ke-43, Jakarta, (3/12).

Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang bertemakan “Dengan Semangat Sapta Taruna Kita Tingkatkan Kesetiakawanan dan Etos Kerja Insan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”, diharapkan agar seluruh jajaran di Kementerian PU–PERA dapat mengingat 3 Desember sebagai momentum bersama untuk bersatu padu memacu semangat dan pengabdian dalam menghadapi beban tugas dan tanggung jawab serta tantangan yang semakin berat.

 

“Inilah saatnya kita bersama untuk membangun kesetiakawanan dan etos kerja sebagai insan PU-PERA yang berani bertanggung jawab, kuat, memiliki sifat jujur, dan bersih serta berjiwa seni yang selalu berinovasi guna memberikan nilai tambah dari setiap tugas dan tanggung jawab,” ujar Basuki Hadimoeljono.

 

Untuk itu mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air yang mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, serta pengendalian daya rusak air akan menjadi tugas utama kita selain pembangunan sistem konektivitas, dan aksesibilitas jalan antar wilayah dan pusat, pertumbuhan daerah terisolir serta penyelenggaraan sarana dan prasarana dasar (basic infrastructure) perumahan dan permukiman seperti air minum dan sanitasi sehat.

 

Ada 10 pesan penting dari Presiden Republik Indonesia terkait dengan Nawa Cita diantaranya adalah ASN merupakan teladan bagi perubahan yang diharapkan oleh masyarakat, memahami dan melanjutkan penataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang lebih berkompeten dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung produksi dalam negeri, serta peningkatan nilai tambah dalam pembinaan konstruksi dan investasi sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan konstruksi secara efisien.

 

Basuki berpesan kepada seluruh generasi muda PU – PERA agar terus meningkatkan kemampuan teknis generasi muda baik melalui jenjang pendidikan formal maupun dengan terus memupuk pengalaman di lapangan. Perkuat mental dan jiwa generasi muda untuk dapat menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya dan siap dengan tantangan yang akan dihadapi.

03 Desember 2014 Selengkapnya

Kerjasama Bilateral Kemen PUPR dengan MLIT Jepang
Kerjasama Bilateral Kemen PUPR dengan MLIT Jepang

Indonesia terletak di Cincin Api Pasifik, yang berarti potensi tinggi bencana alam seperti gempa bumi oleh letusan gunung berapi atau kegiatan tektonik. Pada saat yang sama, Indonesia, seperti lainnya

negara berkembang, harus berurusan dengan populasi pertumbuhan yang cepat. Ini memiliki konsekuensi pada meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang untuk permukiman dan kegiatan. Akibatnya, saat ini lebih banyak orang berani tinggal di daerah berisiko tinggi, seperti dataran banjir, lereng curam, sungai.

“Kita tidak bisa menghindari bencana, seperti kita tidak bisa menghindari banjir besar, kita tidak bisa menghindari kekeringan, tetapi dengan manajemen hati-hati, efek dari bencana dapat diminimalkan,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang diwakili oleh Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto pada acara The First Workshop for Disaster Management Collaboration Dialogues between Japan (MLIT), di Jakarta (27/11).

Terkait dengan hal tersebut diatas, dalam penanggulangan bencana terpadu, melibatkan tindakan-tindakan struktural dan non-struktural.  Tindakan non-struktural seperti reboisasi, Spasial untuk Ruang Terbuka Hijau, Pengendalian Lahan di DAS Ciliwung, Penataan Sempadan. Sedangkan tindakan struktural yaitu pembangunan penyimpanan infiltrasi dan infiltrasi yang baik, revitalisasi situ-situ. Selain itu, kerja sama antar organisasi terkait yang merupakan prasyarat dalam manajemen bencana yang sukses.

“Harapan saya, penanggulangan bencana ini, kerjasama antara Jepang dan Indonesia bisa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan praktik terbaik bersama, jadi kami bisa menerima manfaat nyata dari pertemuan ini, dan bisa diperpanjang, tidak hanya untuk Mitigasi Banjir Jakarta, tapi juga untuk kota-kota penting lainnya di Indonesia yang mengalami banjir,” tambah Hartanto.

Turut hadir dalam acara Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi dan perwakilan dari MLIT Jepang

03 Desember 2014 Selengkapnya

Potensi Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Air
Potensi Sumber Daya Air dalam Mendukung Ketahanan Air

“Total potensi sumber daya air di Indonesia sebesar 3,9 triliun m3, namun hanya + 15 milyar m3 atau 63,5 m3 per kapita yang dapat dikelola melalui reservoir. Untuk itu dengan selesainya waduk on going (2017) akan memberikan tambahan volume sebesar 2,3 milyar m3 sehingga total tampungan menjadi 17,4 milyar m3 (+ 73,42 m3/kapita) dan irigasi waduk menjadi 960.000 ha,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Zona Bisnis di TV Bloomberg Indonesia, Jakarta (1/12).

Dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan air, kegiatan yang dilakukan Kementerian PU dan PERA yaitu membangun waduk-waduk baru di beberapa wilayah di Indonesia dan melalui waduk-waduk tersebut terdapat potensi PLTA yang berlimpah dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Potensi PLTA di Indonesia sebesar 75 GW dan yang beroperasi di Indonesia hanya sekitar 3,94 GW atau sebesar 5,2% dari total potensi.

 

Mudjiadi melanjutkan bahwa saat ini sudah banyak pihak swasta yang ingin berinvestasi untuk membangun PLTA. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU & PERA yang akan membangun bendungannya dan pihak swasta yang akan membuat PLTA, namun sudah ada pihak investor dari Korea yang berminat untuk membangun waduk dan PLTA-nya di daerah Kalimantan Tengah dengan kapasitas 300 MW.

 

Khusus untuk Waduk Jatigede saat ini progres fisik (November 2014) yaitu 99%. Dari segi teknis tidak ada masalah, namun dari segi sosial masih terdapat masalah yang berkaitan dengan tempat tinggal penduduk setempat. Saat ini masih ada sekitar 11.000 kk yang bermukim di daerah genangan dan dari 11.000 penduduk tersebut ada dua perspektif yaitu 4500 KK yang belum mendapat penggantian dan 6500 kk adalah penduduk yang sudah mendapat penggantian namun masih kembali lagi ke daerah tersebut

 

Mudjiadi berharap permasalahan tempat tinggal penduduk tersebut dapat segera selesai dan penduduk yang belum mendapat penggantian akan segera menerimanya sehingga kami dapat dengan segera menyelesaikan waduk Jatigede tidak hanya dari segi teknis tapi juga dari segi sosial.

01 Desember 2014 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jaringan Air Baku kawasan Bregas Tahap III Tuk Sunarsih
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jaringan Air Baku kawasan Bregas Tahap III Tuk Sunarsih

Penandatangan kontrak antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai besar Wilayah (BBWS) Sungai Pemali-Juana dengan penyedia jasa PT. Wijaya Karya(Persero), Tbk. Dengan konsultan supervisi konstruksi PT. Vitraha Consindotama dilaksanakan dengan dihadiri Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) dan para Direktur di lingkungan Ditjen SDA (01/12). Yang menandatangani mewakili Ditjen SDA adalah Agnes Yustikarini, dan mewakili Wijaya Kaya adalah Tariman Prasetyo.

“Pembangunan Jaringan Air Baku kawasan Bregas adalah bagian dari target kerja Ditjen SDA untuk tahun 2015-2019, sehingga diingatkannya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujar Mudjiadi

 

Kepala BBWS Pemali Juana Bobby Prabowo mengatakan bahwa Bregas merupakan prioritas utama untuk kawasan Pantura Jawa (untuk wilayah Brebes, Tegal dan Slawi) yang hingga kini masih sering kekurangan air bersih terutama di musim kemarau.

 

Anggaran pelaksanaan untuk Jaringan air baku Bregas tahap III (Tuk Suniarsih) ini bernilai kontrak sejumlah Rp 103,56 M dengan nilai supervisi sejumlah Rp 25,5 M untuk pelaksanaan tahun anggaran 2014-2016.

 

Pembangunan Jaringan air baku kawasan Bregas berkaitan dengan target Millenium Development Goals (MDGs), di mana Pemerintah telah mencanangkan program penyediaan air bersih melalui penambahan 10 juta sambungan rumah hingga tahun 2015. Pembangunannya merupkan program terpadu Ditjen SDA dengan Ditjen Cipta Karya, dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat. Bersdasarakan hasil kkoordinasi dan keterpaduan program, maka pembangunan jaringan air baku Bregas secara garis besar telah dibagi menjadi tiga tahap, berupa pembangunan jaringan air baku Bregas tahap I (Banyuudal-Serang-Yamansari), yang berkapasitas debit 250 lt/det, dan sudah dimanfaatkan di tahun 2012 sesuai debit rencana. Selanjutnya adalah tahap II (Tuk Suci), yang berkapasitas sama, yakni dengan debit 250 lt/det, saat ini sudah dalam kondisi dimanfaatkan sejak pertengahan tahun 2014. Untuk selanjutnya adalah tahap III (Tuk Suniarsih)yang memiliki kapasitas debit 150 lt/det.

01 Desember 2014 Selengkapnya

Peran Young Engineer Bagi Pembangunan Bendungan
Peran Young Engineer Bagi Pembangunan Bendungan

Komisi Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) kembali melaksanakan Rapat Anggota Tahunan KNI-BB sekaligus Lokakarya Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan 2014 dan Rapat Anggota Tahunan KNI-BB (27/11), untuk menyampaikan hasil-hasil capaian kepengurusan sebelumnya dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pertemuan Tahunan ICOLD ke-82 yang berlangsung di Bali bulan Juni silam.

Nasri Sebayang, Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan Perusahaan Listrik Negara (PLN), mengatakan bahwa bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air ini perlu didukung karena selain dapat membantu PLN untuk menyediakan pasokan listrik bagi masyarakat, juga dapat membantu diversifikasi energi, mengurangi ketergantungan penggunaan energi dari bahan fosil, serta mampu mengurangi biaya energi listrik pada masyarakat. Hal lainnya adalah karena biaya operasional rata-rata untuk pembangkit listrik tenaga air lebih rendah daripada pembangkit listrik lainnya.

 

“KNI-BB dan investor swasta berkontribusi penting dalam pengembangan energi terbarukan dan energi fosil. Hal lainnya adalah pentingnya sinergitas antar lembaga dalam perencanaan yang terintegrasi,” lanjut Nasri.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa nantinya dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang baru, akan terdapat Direktorat Bendungan. Dan nanti akan diusulkan agar Balai Keamanan Bendungan Menjadi Balai Besar Keamanan Bendungan, dengan harapan agar dapat bekerja lebih baik lagi di bawah koordinasi unit kerja eselon II.

 

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memerlukan dukungan dari seluruh anggota KNI-BB terutama para young engineer untuk berinovasi dalam pembangunan bendungan. Saya juga ingin menginstruksikan agar para young engineer untuk terjun langsung ke lapangan dan tidak berdiam diri di kampus Pattimura. Hal itu dilakukan untuk membantu balai-balai sehingga dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pembangunan bendungan di Indonesia serta dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan di bangku kuliah. Untuk itu kepada para direktur jenderal diharapkan dapat mengatur pembangian kerja dan wilayah bagi mereka karena lebih sedikit di kampus, jauh lebih baik,” jelas Basuki Hadimoeljono.

 

Menteri PU dan PERA menegaskan agar semua pihak dapat mendukung semua program pemerintah. Koordinasi merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, maka target semua kegiatan akan terlaksana dengan baik, terutama program pembangunan waduk dan irigasi, yang semuanya mengarah ke kerakyatan.

 

Pada kesempatan yang sama Donny Azdan, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, mengatakan untuk saat ini investor akan lebih tertarik pada pembangunan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), karena memiliki jaminan yang jelas dibandingkan investasi pada pembangunan bendungan untuk irigasi.

28 November 2014 Selengkapnya

Persiapan Kementerian PUPR Dalam Menghadapi Banjir
Persiapan Kementerian PUPR Dalam Menghadapi Banjir

Memasuki musim hujan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi datangnya banjir di Indonesia khususnya di Ibu Kota Jakarta.

“Saya mengingatkan kepada semua petugas PU di balai-balai wilayah sungai seluruh Indonesia untuk menyiapkan alat-alat berat di daerah rawan banjir seperti pompa-pompa, perahu karet dan membuat posko-posko banjir di seluruh wilayah sungai serta melakukan walkthrough untuk prasarana banjir,” jelas Menteri PU-PERA, Basoeki Hadimoeljono pada acara penutupan Indonesia Water Learning Week (IWLW) 2014 di Jakarta, (26/11).

 

Khusus di DKI Jakarta, Kementerian PU-PERA bekerjasama dengan Pemda DKI untuk mengecek kesiapan dalam menghadapi banjir. “Sore ini saya akan ke pasar ikan karena minggu lalu terdapat 5 pompa besar yang belum beroperasi, kemarin janjinya Selasa sudah selesai. Dan di Setiabudi ada 5 pompa yang di perbaiki, saya juga akan cek kesiapannya. Semua peralatan banjir akan dicek agar saat banjir dapat dipergunakan,” tambah Basoeki.

 

Selain hal tersebut diatas, Kemen PU-Pera pada tahun 2014 ini akan mempercepat pelelangan 5 bendungan salah satunya adalah Bendung Karian di Banten, Logung di Jawa Tengah, Lolak di Jawa Timur dan Raknamo di NTT untuk dapat dimulai pekerjaan konstruksi di awal tahun 2015. Untuk tahun 2015 akan dibangun 6 bendungan dan setiap tahunnya akan dibangun minimal 5 bendungan. (dew/nan DatinSDA)

28 November 2014 Selengkapnya

Target Kegiatan Ditjen SDA Tahun 2015
Target Kegiatan Ditjen SDA Tahun 2015

“Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan pembangunan 50 waduk, 1 juta ha jaringan irigasi baru, 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi, 200 ribu ha pengamanan kawasan rawan banjir, 3 ribu km normalisasi sungai, dan 500 km pengamanan pantai serta 300 buah pengendali sedimen lahar gunung berapi,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam acara Media Gathering, di Megamendung, Bogor, (27/11).

Saat ini terdapat 16 waduk yang berstatus on going progress diantaranya adalah Waduk Jatigede di Jawa Barat, Waduk Gongseng di Jawa Timur, dan Waduk Teritip di Kalimantan Timur, sedangkan untuk waduk yang masih lelang di tahun 2014 ada 5 waduk, yaitu Waduk Krueng Kreuto di Aceh, Waduk Karian di Banten, Waduk Logung di Jawa Tengah, dan Waduk Raknamo di Nusa Tenggara Timur serta Waduk Lolak di Sulawesi Utara.
Mengenai irigasi, Kementerian PU dan PERA akan melakukan pembangunan irigasi baru berupa bangunan utama, saluran primer dan saluran sekunder seluas 1 juta ha, yang terdiri dari irigasi permukaan seluas 663.378 ha, irigasi rawa 264.177 ha, irigasi tambak 43.764 ha, dan irigasi air tanah 28.681 ha.

 

“Untuk penanganan irigasi seluas 9,13 juta ha akan dilakukan rehabilitasi irigasi dari 2015 – 2019 yang terdiri dari irigasi permukaan seluas 7,30 ha total irigasi yang direhabilitasi seluas 2.64 juta ha dengan kewenangan pusat 477.119 ha dan kewenangan daerah seluas 2.17 juta ha. Irigasi rawa seluas 1.83 juta ha yang akan di rehabilitasi seluas 621.709 ha dengan kewenangan pusat seluas 144.179 ha dan kewenangan daerah 477.529 ha,” ujar Basuki Hadimuljono.

 

Pada kesempatan yang sama Mudjiadi mengatakan bahwa untuk peningkatan layanan air baku meningkat yang sebelumnya 51,44 m3/det menjadi 109,63 m3/det. “Peningkatan air baku tersebut untuk mendukung program 100 persen akses layanan air bersih masyarakat di tahun 2019. Sedangkan untuk permasalahan banjir pemerintah akan menormalisasi sungai sepanjang 3 ribu kilometer yang dilakukan di beberapa sungai di seluruh Indonesia,” jelas Mudjiadi.

 

Turut hadir dalam acara media gathering Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jurnalis Media Nasional dan Media Lokal.

28 November 2014 Selengkapnya

Pelantikan Pengurus HATHI Provinsi Lampung
Pelantikan Pengurus HATHI Provinsi Lampung

HATHI Provinsi Lampung mengaktifkan kembali kepengurusannya dengan melaksanakan pelantikan Pengurus HATHI, Lampung (21/11) yang diketuai oleh Yudha Mediawan, yang merupakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung, serta melaksanakan Seminar HATHI bertema “Strategi pengelolaan Sumber Daya Air dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan”.

Pengaktifan kembali kepengurusan HATHI cabang provinsi Lampung diapresiasi positif oleh Ketua Umum HATHI. Hingga saat ini telah tercatat keanggotaan HATHI provinsi Lampung sebanyak 219 orang, dengan 128 anggota telah bersertifikasi.

 

Tahun 2014 organisasi profesi Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) berusia 33 tahun. Salah satu tujuan HATHI didirikan adalah untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam menyebarluaskan teknologi di bidang sumber daya air. “HATHI adalah salah satu organisasi profesi yang paling konsisten dalam mempertahankan perannya,” demikian disampaikan Ketua Umum, HATHI, Mudjiadi. Seluruh anggota HATHI dapat berkontribusi memberikan pemikiran dalam hal peningakatan infrastruktur air dan drainase, yang dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. HATHI merupakan organisasi besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan telah teruji mampu mengadakan seminar-seminar mulai tingkat regional hingga internasional dengan baik.

 

Peran aktif yang selalu ditunjukkan oleh segenap anggota dan pengurus HATHI cabang Lampung, mendapat perhatian khusus dari Mudjiadi, sehingga dirinya berharap HATHI provinsi Lampung dapat menularkan kemampuannya ke cabang-cabang lainnya, terutama agar HATHI berperan serta dalam jasa konstruksi nasional, baik di pusat maupun daerah.

 

Mudjiadi mengatakan bahwa HATHI provinsi Lampung selalu ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan HATHI. Salah satunya dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI yang berlangsung di kota Padang, di mana provinsi Lampung mengirimkan beberapa anggota perwakilan. Ketua Umum HATHI yakin bahwa tahun depan, pada PIT HATHI yang akan berlangsung di kota Malang, cabang Lampung juga akan turut mengirimkan wakilnya.

 

Berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keahlian bidang sumber daya air, Ketua Umum HATHI mengharapkan agar pengurusan sertifikat keahlian di bawah tingkat Utama dapat diurus langsung di cabang. Hal lainnya juga agar nantinya sertifikasi keahlian di bidang sumber daya air hanya memiliki satu sertifikat, yakni Sertifikat bidang Sumber Daya Air . “Hal (sertifikasi) ini telah disetujui oleh LPJK Pusat,” terang Mudjiadi. Untuk di tingkat cabang, anggota yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) nantinya dapat diperpanjang di tingkat cabang saja.

 

Dalam kunjungan ke provinsi Lampung, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, juga menyempatkan untuk menanam pohon di workshop baru BBWS Mesuji-Sekampung yang terletak di daerah Natar, provinsi Lampung.

28 November 2014 Selengkapnya

Ketahanan Air, Pangan Dan Energi Memerlukan Dukungan Semua Pihak
Ketahanan Air, Pangan Dan Energi Memerlukan Dukungan Semua Pihak

Indonesia memiliki potensi sumber daya air terbesar kelima di dunia yaitu sebesar 3.900 milyar m3/tahun, dan dari jumlah tersebut yang sudah dimanfaatkan sebesar 175 milyar m3/tahun yaitu 80,5% untuk irigasi, 19,5% untuk rumah tangga dan industri dan sisanya mengalir ke laut.

“Dengan potensi sumber daya air tersebut, kita juga harus menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi dalam bidang sumber daya air adalah adanya konflik kepentingan ruang antara manusia dan air. Dalam banyak kasus ruang air terpaksa dikorbankan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali mengakibatkan kurangnya ruang untuk air. Kondisi ini diperparah dengan adanya pengelolaan sumber daya air yang belum terintegrasi secara baik akibat ego sektoral yang kuat, terfragmentasi dan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sesaat. Maka kita harus mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang ada, sehingga tidak terbuang begitu saja,” ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, mewakili Menteri PU dan PERA, dalam acara Indonesia Water Learning Week dengan tema Nexus Ketahanan Air, Pangan dan Energi, di Jakarta (24/11).

 

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PU Kabinet Indonesia Bersatu, Djoko Kirmanto, ADB Country Director, Adrian Ruthenberg dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan Bappenas.

 

Untuk menjawab tantangan Nexus : Ketahanan Air, Pangan dan Energi, pemerintah merencanakan pembangunan 50 bendungan. Dan pada tahun 2015 dapat diselesaikan 29 bendungan, pengembangan 1 juta areal irigasi baru dan melakukan rehabilitasi 3 juta areal irigasi dan percepatan pemanfaatan potensi yang ada pada waduk, bangunan air utama lain dan pada jaringan irigasi untuk pembangkit listrik tenaga air.

 

“Amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air meliputi berbagai aspek dan penerapannya sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan yang berada di beberapa kementerian dan institusi terkait yang tugas dan kewenangannya terakit dengan sumber daya air. Untuk itu Tata Kelola Sumber Daya Air yang baik merupakan persyaratan utama dalam mencapai tingkat ketahanan air, pangan dan energi yang baik dan berkesinambungan,” jelas Mudjiadi.

 

Lebih lanjut Mudjiadi mengatakan bahwa tata kelola sumber daya air yang efektif memerlukan adanya penataan ruang air dan pemecahan konflik kepentingan antara lain dengan pemanfaatan ruang antara manusia dan air, perlunya keseimbangan dalam hal pembangunan infrastruktur sumber daya air baik dari sisi lokasi maupun alokasi air, tata kelola sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai dan penegakkan hukum terkait banyaknya pelanggaran di bidang sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup serta mempertimbangkan aspek-aspek terkait secara terpadu dengan paradigma sosial.

 

Untuk mencapai ketahanan air, pangan dan energi diperlukan dukungan institusi, aturan dan peraturan, kemampuan untuk mengelola perubahan, struktur manajemen yang terus disesuaikan dan adanya kerjasama dengan semua pihak agar mampu mengintegrasikan kompleksitas sosial dan alam.


Irigasi

Menteri PU Kabinet Indonesia Bersatu,Djoko Kirmanto, mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya telah membangun jaringan irigasi untuk 7,4 juta ha lahan sawah dan baru 10% saja yang bisa dijamin ketersediaan airnya karena dipasok dari waduk atau bendungan. hal tersebut dikarenakan mayoritas jaringan irigasi rusak sehingga waduk tersebut tidak bisa mengalirkan air ke semua jaringan irigasi yang ada.

 

“Rehabilitasi jaringan irigasi adalah langkah yang mutlak untuk dilakukan secepat mungkin oleh pemerintah saat ini karena air yang ada di sungai tidak dapat diandalkam secara maksimal untuk mengairi lahan irigasi yang ada. Selain itu diperlukan juga pembangunan bendungan agar ketika musim kemarau tiba dapat menyediakan cadangan air yang cukup besar untuk mengairi lahan irigasi dan tidak mengalami gagal panen,” lanjut Djoko Kirmanto

 

Acara Indonesia Water Learning Week diselenggarakan pada tanggal 24-26 November 2014 dengan menampilkan berbagai diskusi dengan tema yang berbeda-beda.

26 November 2014 Selengkapnya