© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Target Kegiatan Ditjen SDA Tahun 2015
Target Kegiatan Ditjen SDA Tahun 2015

“Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan pembangunan 50 waduk, 1 juta ha jaringan irigasi baru, 3 juta ha rehabilitasi jaringan irigasi, 200 ribu ha pengamanan kawasan rawan banjir, 3 ribu km normalisasi sungai, dan 500 km pengamanan pantai serta 300 buah pengendali sedimen lahar gunung berapi,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dalam acara Media Gathering, di Megamendung, Bogor, (27/11).

Saat ini terdapat 16 waduk yang berstatus on going progress diantaranya adalah Waduk Jatigede di Jawa Barat, Waduk Gongseng di Jawa Timur, dan Waduk Teritip di Kalimantan Timur, sedangkan untuk waduk yang masih lelang di tahun 2014 ada 5 waduk, yaitu Waduk Krueng Kreuto di Aceh, Waduk Karian di Banten, Waduk Logung di Jawa Tengah, dan Waduk Raknamo di Nusa Tenggara Timur serta Waduk Lolak di Sulawesi Utara.
Mengenai irigasi, Kementerian PU dan PERA akan melakukan pembangunan irigasi baru berupa bangunan utama, saluran primer dan saluran sekunder seluas 1 juta ha, yang terdiri dari irigasi permukaan seluas 663.378 ha, irigasi rawa 264.177 ha, irigasi tambak 43.764 ha, dan irigasi air tanah 28.681 ha.

 

“Untuk penanganan irigasi seluas 9,13 juta ha akan dilakukan rehabilitasi irigasi dari 2015 – 2019 yang terdiri dari irigasi permukaan seluas 7,30 ha total irigasi yang direhabilitasi seluas 2.64 juta ha dengan kewenangan pusat 477.119 ha dan kewenangan daerah seluas 2.17 juta ha. Irigasi rawa seluas 1.83 juta ha yang akan di rehabilitasi seluas 621.709 ha dengan kewenangan pusat seluas 144.179 ha dan kewenangan daerah 477.529 ha,” ujar Basuki Hadimuljono.

 

Pada kesempatan yang sama Mudjiadi mengatakan bahwa untuk peningkatan layanan air baku meningkat yang sebelumnya 51,44 m3/det menjadi 109,63 m3/det. “Peningkatan air baku tersebut untuk mendukung program 100 persen akses layanan air bersih masyarakat di tahun 2019. Sedangkan untuk permasalahan banjir pemerintah akan menormalisasi sungai sepanjang 3 ribu kilometer yang dilakukan di beberapa sungai di seluruh Indonesia,” jelas Mudjiadi.

 

Turut hadir dalam acara media gathering Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jurnalis Media Nasional dan Media Lokal.

28 November 2014 Selengkapnya

Pelantikan Pengurus HATHI Provinsi Lampung
Pelantikan Pengurus HATHI Provinsi Lampung

HATHI Provinsi Lampung mengaktifkan kembali kepengurusannya dengan melaksanakan pelantikan Pengurus HATHI, Lampung (21/11) yang diketuai oleh Yudha Mediawan, yang merupakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung, serta melaksanakan Seminar HATHI bertema “Strategi pengelolaan Sumber Daya Air dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan”.

Pengaktifan kembali kepengurusan HATHI cabang provinsi Lampung diapresiasi positif oleh Ketua Umum HATHI. Hingga saat ini telah tercatat keanggotaan HATHI provinsi Lampung sebanyak 219 orang, dengan 128 anggota telah bersertifikasi.

 

Tahun 2014 organisasi profesi Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) berusia 33 tahun. Salah satu tujuan HATHI didirikan adalah untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam menyebarluaskan teknologi di bidang sumber daya air. “HATHI adalah salah satu organisasi profesi yang paling konsisten dalam mempertahankan perannya,” demikian disampaikan Ketua Umum, HATHI, Mudjiadi. Seluruh anggota HATHI dapat berkontribusi memberikan pemikiran dalam hal peningakatan infrastruktur air dan drainase, yang dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. HATHI merupakan organisasi besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan telah teruji mampu mengadakan seminar-seminar mulai tingkat regional hingga internasional dengan baik.

 

Peran aktif yang selalu ditunjukkan oleh segenap anggota dan pengurus HATHI cabang Lampung, mendapat perhatian khusus dari Mudjiadi, sehingga dirinya berharap HATHI provinsi Lampung dapat menularkan kemampuannya ke cabang-cabang lainnya, terutama agar HATHI berperan serta dalam jasa konstruksi nasional, baik di pusat maupun daerah.

 

Mudjiadi mengatakan bahwa HATHI provinsi Lampung selalu ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan HATHI. Salah satunya dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI yang berlangsung di kota Padang, di mana provinsi Lampung mengirimkan beberapa anggota perwakilan. Ketua Umum HATHI yakin bahwa tahun depan, pada PIT HATHI yang akan berlangsung di kota Malang, cabang Lampung juga akan turut mengirimkan wakilnya.

 

Berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keahlian bidang sumber daya air, Ketua Umum HATHI mengharapkan agar pengurusan sertifikat keahlian di bawah tingkat Utama dapat diurus langsung di cabang. Hal lainnya juga agar nantinya sertifikasi keahlian di bidang sumber daya air hanya memiliki satu sertifikat, yakni Sertifikat bidang Sumber Daya Air . “Hal (sertifikasi) ini telah disetujui oleh LPJK Pusat,” terang Mudjiadi. Untuk di tingkat cabang, anggota yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK) nantinya dapat diperpanjang di tingkat cabang saja.

 

Dalam kunjungan ke provinsi Lampung, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, juga menyempatkan untuk menanam pohon di workshop baru BBWS Mesuji-Sekampung yang terletak di daerah Natar, provinsi Lampung.

28 November 2014 Selengkapnya

Ketahanan Air, Pangan Dan Energi Memerlukan Dukungan Semua Pihak
Ketahanan Air, Pangan Dan Energi Memerlukan Dukungan Semua Pihak

Indonesia memiliki potensi sumber daya air terbesar kelima di dunia yaitu sebesar 3.900 milyar m3/tahun, dan dari jumlah tersebut yang sudah dimanfaatkan sebesar 175 milyar m3/tahun yaitu 80,5% untuk irigasi, 19,5% untuk rumah tangga dan industri dan sisanya mengalir ke laut.

“Dengan potensi sumber daya air tersebut, kita juga harus menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi dalam bidang sumber daya air adalah adanya konflik kepentingan ruang antara manusia dan air. Dalam banyak kasus ruang air terpaksa dikorbankan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali mengakibatkan kurangnya ruang untuk air. Kondisi ini diperparah dengan adanya pengelolaan sumber daya air yang belum terintegrasi secara baik akibat ego sektoral yang kuat, terfragmentasi dan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sesaat. Maka kita harus mengembangkan pengelolaan sumber daya air yang ada, sehingga tidak terbuang begitu saja,” ungkap Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, mewakili Menteri PU dan PERA, dalam acara Indonesia Water Learning Week dengan tema Nexus Ketahanan Air, Pangan dan Energi, di Jakarta (24/11).

 

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri PU Kabinet Indonesia Bersatu, Djoko Kirmanto, ADB Country Director, Adrian Ruthenberg dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM dan Bappenas.

 

Untuk menjawab tantangan Nexus : Ketahanan Air, Pangan dan Energi, pemerintah merencanakan pembangunan 50 bendungan. Dan pada tahun 2015 dapat diselesaikan 29 bendungan, pengembangan 1 juta areal irigasi baru dan melakukan rehabilitasi 3 juta areal irigasi dan percepatan pemanfaatan potensi yang ada pada waduk, bangunan air utama lain dan pada jaringan irigasi untuk pembangkit listrik tenaga air.

 

“Amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air meliputi berbagai aspek dan penerapannya sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan yang berada di beberapa kementerian dan institusi terkait yang tugas dan kewenangannya terakit dengan sumber daya air. Untuk itu Tata Kelola Sumber Daya Air yang baik merupakan persyaratan utama dalam mencapai tingkat ketahanan air, pangan dan energi yang baik dan berkesinambungan,” jelas Mudjiadi.

 

Lebih lanjut Mudjiadi mengatakan bahwa tata kelola sumber daya air yang efektif memerlukan adanya penataan ruang air dan pemecahan konflik kepentingan antara lain dengan pemanfaatan ruang antara manusia dan air, perlunya keseimbangan dalam hal pembangunan infrastruktur sumber daya air baik dari sisi lokasi maupun alokasi air, tata kelola sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai dan penegakkan hukum terkait banyaknya pelanggaran di bidang sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup serta mempertimbangkan aspek-aspek terkait secara terpadu dengan paradigma sosial.

 

Untuk mencapai ketahanan air, pangan dan energi diperlukan dukungan institusi, aturan dan peraturan, kemampuan untuk mengelola perubahan, struktur manajemen yang terus disesuaikan dan adanya kerjasama dengan semua pihak agar mampu mengintegrasikan kompleksitas sosial dan alam.


Irigasi

Menteri PU Kabinet Indonesia Bersatu,Djoko Kirmanto, mengatakan bahwa pemerintah sebelumnya telah membangun jaringan irigasi untuk 7,4 juta ha lahan sawah dan baru 10% saja yang bisa dijamin ketersediaan airnya karena dipasok dari waduk atau bendungan. hal tersebut dikarenakan mayoritas jaringan irigasi rusak sehingga waduk tersebut tidak bisa mengalirkan air ke semua jaringan irigasi yang ada.

 

“Rehabilitasi jaringan irigasi adalah langkah yang mutlak untuk dilakukan secepat mungkin oleh pemerintah saat ini karena air yang ada di sungai tidak dapat diandalkam secara maksimal untuk mengairi lahan irigasi yang ada. Selain itu diperlukan juga pembangunan bendungan agar ketika musim kemarau tiba dapat menyediakan cadangan air yang cukup besar untuk mengairi lahan irigasi dan tidak mengalami gagal panen,” lanjut Djoko Kirmanto

 

Acara Indonesia Water Learning Week diselenggarakan pada tanggal 24-26 November 2014 dengan menampilkan berbagai diskusi dengan tema yang berbeda-beda.

26 November 2014 Selengkapnya

Program Pengendalian Banjir Butuh Dukungan Semua Pihak
Program Pengendalian Banjir Butuh Dukungan Semua Pihak

Musim hujan terjadi setiap tahun, masyarakat harus tetap siaga dalam menghadapi banjir. Kondisi Jakarta yang daratannya sudah lebih rendah dari permukaan laut mengharuskan setiap wilayah penopang Jakarta seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi harus diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Hal tersebut terungkap dalam Dialog Interaktif Ada Apa Berita Jak TV (261114) dengan narasumber Imam Santoso, Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU dan PERA, dan Yayat Supriyatna, Pengamat Tata Kota.

 

“Saat ini berbagai isu dan permasalahan sumber daya air masih terus ada seperti laju pertumbuhan urbanisasi terhadap perubahan tata guna lahan, hunian di bantaran sungai yang semakin banyak, sampah pada drainase dan sungai, sebagai contoh di sungai Ciliwung yang dahulu mempunyai lebar sekitar 16 m namun saat ini menjadi 10-12 m, sehingga dibutuhkan perhatian semua pihak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan agar ketika musim hujan datang dapat meminimalisir kerugian akibat bencana banjir,” kata Imam Santoso, Direktur Sungai dan Pantai.

 

Lebih lanjut Imam Santoso mengatakan Kementerian PU dan PERA melalui Direktorat Jenderal SDA melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir terutama di Jakarta seperti di Sungai Ciliwung dimulai dari Ruas Pintu Air Manggarai-Jembatan Tol Jorr Tb. Simatupang dinormalisasi sungainya dan manfaatnya adalah meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/det menjadi 570 m3/det dan penataan kawasan di sekitar Ciliwung.

 

“Selain itu akan revitalisasi situ-situ seperti Situ Bojongsari yang berlokasi di Kelurahan Bojongsari, Sawangan, bermanfaat untuk konservasi, tampungan air, pengendali banjir, recharge air tanah dan wisata. Adapula normalisasi Kali Pesanggrahan untuk mengurangi resiko terjadinya banjir dan penataan kawasan. Semua kegiatan tersebut dari segi teknis siap dan sedang dilaksanakan, namun dari segi sosial tetap saja kta membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah terkait dan masyarakat. Dan kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jakarta,” jelas Imam Santoso.

Pada kesempatan yang sama, Yayat Supriyatna, menginginkan adanya evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pengendalian banjir yang bertujuan untuk memperbaiki program-program yang sudah dilaksanakan dan dapat menyiapkan semua perangkat yang dibutuhkan untuk meminimalisir kerugian yang ada sebagai akibat dari bencana banjir.

 

“Munculnya permukiman-permukiman baru mengakibatkan buruknya sistem drainase yang ada, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mengevaluasi kembali program-program yang akan dilakukan. Dan untuk kedepannya diharapkan agar kegiatan pengendalian banjir dapat memperhatikan lingkungan sehingga tidak memperparah rusaknya ekosistem setempat,”imbuh Yayat Supriyatna.

26 November 2014 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Bendungan Raknamo dan Bendungan Pidekso
Penandatanganan Kontrak Bendungan Raknamo dan Bendungan Pidekso

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Nusa Tenggara Timur (NTT) kebutuhan akan air bersih terus meningkat. Hal tersebut tidak seimbang dengan ketersediaan sumber air atau mata air alami atau buatan, sehingga bangunan tampungan air hujan dengan kapasitas tampung besar yaitu bendungan sangat dibutuhkan.

Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PERA) melaksanakan pembangunan Bendungan Raknamo yang direncanakan mempunyai kapasitas tampung sebanyak 14,09 juta m3 air.

 

“Pembangunan Bendungan Raknamo berlokasi di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefoto, Kabupaten Kupang. Selain untuk kebutuhan air baku 100 ltr/det untuk wilayah Kupang dan sekitarnya, memenuhi kebutuhan irigasi seluas 841 Ha, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM) 216,675 kW (1 unit) ≈ 0.216 MW (perunit) serta untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi di beberapa wilayah NTT. Diperkirakan pembangunan Bendungan Raknamo akan selesai dilaksanakan pada tahun 2019,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Charisal A. Manu, dalam acara penandatanganan kontrak pelaksanaan pembangunan Bendung Raknamo dan Pembangunan Bendungan Pidekso, Jakarta (26/11).

 

Usulan biaya pelaksanaan pembangunan Bendungan Raknamo Rp 782 miliar yang terdiri dari Rp 760 miliar untuk pekerjaan konstruksi (fisik) dan Rp 22 miliar untuk pekerjaan supervise (konsultansi). Pembangunan Bendungan Raknamo nantinya akan dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya.

 

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Penandatanganan Kontrak kerja pelaksanaan pembangunan Bendung Pidekso nantinya mampu mengairi area irigasi seluas 1.500 Ha dengan intensitas tanam 240 persen dan pengendali banjir, konservasi, dan air baku 200 liter/detik serta pariwisata.


“Daya tampung Bendungan Pidekso sebesar 25 juta m3 dengan tipe bendungan urugan random inti tegak, dan tinggi bendungan 44 m (dari dasar sungai),” jelas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Yudi Pratondo.

 

Pelaksanaan pembangunan Bendungan Pidekso dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Biaya pembangunan Bendungan Pidekso sebesar Rp 397 miliar. Bendungan Pidekso nantinya akan dibangun di Desa Pidekso – Tukulrejo Kecamatan Giriwoyo dan Desa Sendangsari, Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi mengingatkan dalam pelaksanaan pembangunan bendungan harus memperhatikan permasalahan sosial yang ada pada lingkungan sekitar seperti permasalahan lahan. “Saya berharap agar permasalahan lahan dapat diselesaikan dengan baik jangan sampai ada lagi tuntutan dari masyarakat. Untuk mencari solusi yang tepat tentang permasalahan tersebut diperlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Mudjiadi

 

Mudjiadi menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Raknamo dan Bendungan Pidekso dapat berjalan dengan baik dan tidak mundur dari jadwal yang sudah dilaksanakan sesuai dengan 3 T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Biaya dan Tepat Mutu. Dan hal ini juga berlaku bagi pembangunan bendungan lainnya sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan target Kabinet Kerja pemerintahan saat ini.

26 November 2014 Selengkapnya

Tingkatkan Kualitas Pelaporan Menuju Predikat WTP
Tingkatkan Kualitas Pelaporan Menuju Predikat WTP

Penyelenggaraan dana APBN telah diatur melalui peraturan perundangan yang berlaku antara lain UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benas dari KKN, UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU RI no. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, surat edaran Menteri PU No.06/SE/M/2013 tentang perubahan SE Menteri PU No.07/SE/M/2012 tentang pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement). Untuk itu diwajibkan bagi setiap Satker/SNVT untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan yang berisi seluruh informasi paket kegiatan Administrasi Umum,

Swakelola dan Kontraktual sesuai dengan lokasi DIPA pada sistem e-procurement Kemen PU setelah rencana kerja dan anggaran disetujui DPR.

"Penyusunan program, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dan monitoring harus menjadi satu kegiatan yang berkesinambungan karena hal tersebut tidak hanya fokus pada kegiatan tahun berjalan tetapi harus dapat dihubungkan dengan capaian output (keluaran), baik di Renstra maupun RKP. Pengukuran output harus terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi serta sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan harus mempunyai indikator dan ukuran yang jelas karena pada Renstra 2015-2019, masing-masing kinerja pegawai harus mendukung kegiatan tertentu sesuai yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai hingga mencapai sasaran strategis yang diharapkan," jelas Direktur Bina Program yang diwakili oleh Kasubdit Evaluasi dan Kinerja, Arief Budhiyo, Sp.1 saat membuka acara Workshop E-montoring dan E-procurement TA 2015 di Bandung, (18/11).

 

Lanjut Arief Budhiyo, ada tiga unsur dalam pelaksanaan good governance yaitu kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar sesama pegawai sehingga untuk kedepannya yaitu pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dapat berjalan dengan lancar.

 

Berkaitan dengan persiapan program tahun 2015 ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian semua pihak antara lain rencana pemaketan, rencana penyerapan dan rencana pengadaan barang/jasa tahun 2015 harus disiapkan dengan baik dan benar karena dijadikan dasar penilaian kinerja pegawai di tahun 2015 dan data e-monitoring yang dikerjakan akan dipantau oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan TEPPA (Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran) secara periodik sehingga kualitas laporan harus terus dijaga.

 

Kegiatan Workshop E-monitoring dan E-procurement Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan terhadap petugas e-monitoring dan e-procurement di lingkungan Satker, SNVT dan SKPD.

 

Kementerian PU dan PERA akan terus meningkatkan kualitas pelaporan untuk memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan memperhatikan keselarasan data antara e-procurement dan e-monitoring serta dukungan data output dan outcome yang baik dari para Kepala Satker/Kepala SNVT dan PPK kepada petugas e-monitoring.

24 November 2014 Selengkapnya

Menjaga Sungai Untuk Antisipasi Banjir
Menjaga Sungai Untuk Antisipasi Banjir

Musim hujan di Jakarta diperkirakan akan tinggi pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2015 dan Jakarta masih rawan banjir. Bencana banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor yaitu laju pertumbuhan urbanisasi yang semakin meningkat, adanya alih fungsi lahan, adanya tempat tinggal di bantaran sungai, penurunan muka tanah, dan sampah pada drainase dan sungai sehingga dapat mengancam keberadaan dan keberlanjutan sungai.

“Banjir disebabkan oleh volume air yang melebihi kapasitas badan sungai, sehingga meluber dan mengganggu aktivitas manusia. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan melakukan pencegahan maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama sungai. Untuk itulah mari kita jaga sungai kita,” jelas Hari Suprayogi, Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam dialog di I-radio, 89,60 fm, Jakarta (18/11)

 

Berbagai wilayah di DKI Jakarta masih berpotensi rawan genangan banjir dan terdapat 78 genangan banjir yang tersebar seperti di wilayah Kapuk Kamal Muara, Komplek IKPN Bintaro, Petogogan, Cempaka Putih, Kepala Gading, Cipulir dan Ciledug Raya.

 

“Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengantisipasi dengan melakukan penanganan makro pengendalian banjir. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan normalisasi sungai ciliwung, sungai pesanggrahan, sungai angke, dan sunter, peningkatan kapasitas kanal banjir barat, penambahan daun pintu pintu air manggarai, hingga melakukan pembangunan sudetan ciliwung ke kanal banjir timur,” lanjut Hari Suprayogi.

 

Penanganan makro pengendalian banjir ini juga didukung oleh upaya-upaya non fisik, seperti penghijauan di daerah hulu, penataan sempadan sungai, hingga membangun ruang terbuka hijau.

 

“Pembangunan infrastruktur pengendali banjir bertujuan untuk mengurangi dampak resiko banjir, namun masyarakat juga dapat melakukan upaya-upaya agar banjir tidak mengganggu aktivtas kita, seperti membangun sumur resapan di rumah-rumah dan jika tidak ada pekarangan luas dapat membuat lubang-lubang biopori, selain itu hal yang penting dan harus kita ubah mindsetnya adalah tidak membuang sampah ke sungai, buanglah sampah pada tempat sampah, dengan melakukan hal tersebut kita berkontribusi dalam mengurangi resiko banjir,” kata Hari Suprayogi.

19 November 2014 Selengkapnya

NCICD Dapat Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
NCICD Dapat Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan ketahanan lingkungan Ibukota Negara Republik Indonesia secara terintegrasi. “Saat ini kegiatan awal NCICD yaitu kegiatan phase A yang berupa kegiatan pembuatan tanggul laut sepanjang 32 km, revitalisasi waduk-waduk atau kolam retensi banjir dan pompa-pompa tampungan banjir serta peningkatan kapasitas sungai dan perbaikan muara-muara sungai,” jelas Arie Setiadi Moewanto, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, dalam wawancaranya dengan Metro TV, di Jakarta (131114).

Dan agar tanggul laut yang akan dibangun dapat berfungsi dengan baik maka pemerintah segera mengeluarkan kriteria desain yang menyangkut keamanan antara lain desain tinggi gelombang dengan kala ulang 1000 tahun, tinggi elevasi mercu tanggul harus sama dan mampu mengatasi problema kenaikan muka air laut dan penurunan tanah hingga 2030.

 

Lanjut Arie sepanjang 32 km hanya 8 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah sisanya merupakan tanggung jawab pihak swasta. Dana yg dibutuhkan untuk NCICD adalah 400 trilyun dan 60% untuk meningkatkan air baku DKI Jakarta yang diambil dari Saluran Tarum Barat, dan manfaat lain adalah adanya penambahan pasokan debit air minum ke DKI jakarta sebesar 5 m3/detik dan pemulihan air tanah dalam (aquifer storage recovery).

 

Untuk itu Kementerian PU dan PERA sedang melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengintegrasikan pengelolaan hulu hilir di Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane termasuk penanganan kualitas air. Arie mengapresiasi Pemerintah DKI Jakarta yang sudah melakukan restorasi ruang terbuka hijau dan blue water space seperti situ dan embung sehingga kualitas lingkungan DKI Jakarta akan menjadi lebih baik lagi.

 

Arie berharap dengan menerapkan prinsip building with nature pada kegiatan NCICD dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dengan diskusi yang sudah dilakukan dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan maka ada lahan yang diperuntukkan bagi kehidupan para nelayan tentunya tidak akan terganggu sehingga akan ada dua pilihan bagi nelayan menjadi nelayan air tawar atau nelayan air laut. (ard/tin datinSDA)

14 November 2014 Selengkapnya

Pro dan Kontra Pembangunan Bendung Batang Asai
Pro dan Kontra Pembangunan Bendung Batang Asai

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tentu saja terjadi kendala-kendala, seperti permasalahan sosial terkait pembebasan lahan dan lainnya. Pro dan Kontra juga merupakan hal yang biasa, contohnya proyek Bendung Batang Asai di sungai Batang Asai. Proyek pembangunan bendung tersebut mengalami penundaan pembangunan selama 2 tahun. Hal ini dikarenakan masih tidak ada kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam dialog bersama warga Dusun Benso, Kabupaten Sarolangun, (12/11), Jambi.

Rencananya Bendung yang akan dibangun memiliki potensi mengairi lahan seluas 5000 hektar, namun sejak tahun 2012 hingga saat ini belum dapat dilaksanakan karena masih mendapat penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan bendung tersebut.

 

Dalam dialog tersebut terungkap bahwa terjadi kesalahpahaman pengertian antara bendungan dan bendung, dimana masyarakat setempat beranggapan bahwa bendung yang akan dibangun merupakan bendung yang berskala besar dan genangannya akan merendam rumah dan lajan mereka.

 

Untuk itu Basuki menjelaskan bahwa bendung itu tidak memiliki penampungan. Hanya mengatur tinggi muka air, supaya alirannya bisa masuk ke slauran irigasi yang kita buat ke sawah-sawah. “Dari sisi konstruksi, fasilitas bendung tidak memakan lahan yang terlalu luas. Namun, perlu sedikit lahan di sisi sungai untuk membuat pondasi. Hal tersebut berbeda dengan Bendungan yang membutuhkan lahan berhekatar-hektar dan ada penampungnya” ujar Basuki

 

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kemen PU dan PERA Mudjiadi mengatakan Bendung Batang Asai apabila direalisasikan nantinya akan memiliki tinggi 3 meter dan lebar 70 meter sehingga tidak terlalu luas dan masyarakat tidak perlu khawatir akan banyak yang terkena dampaknya.

 

Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Bendung Batang Asai sebesar Rp 81,48 miliar yang dialokasikan dari pagu anggaran 2012 hingga 2014. Di tahun 2012 telah dianggarkan sebesar Rp 20 miliar, tahun 2013 senilai Rp 60 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp 1,48 miliar.
Bendung Batang Asai akan tersambung dengan proyek irigasi seluas 5.707 hektar dan ini akan mengalirkan air dengan debit 11,51 meter kubik per detik ke dua saluran irigasi primer dan sekitar 11 saluran irigasi skunder.

 

Basuki berharap warga Dusun Benso dapat memberikan jawaban atas kesepakatan dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Batang Asai dan diharapkan juga agar warga jangan sampai yang sedikit (minoritas) mengalahkan yang banyak (mayoritas). Untuk itu diharapkan akan terus dilakukan dialog dan berembuk sehingga mudah-mudahan akhir November atau paling lambat akhir 2015 ini sudah ada kesepakatan bersama.

13 November 2014 Selengkapnya

Peran Bendungan Bagi Masyarakat
Peran Bendungan Bagi Masyarakat

Indonesia memiliki potensi sumber daya air sebesar 3,9 triliun m3/tahun dan dapat dimanfaatkan sebesar 691,3 milyar m3/tahun, yang sudah dimanfaatkan sebesar 175,1 milyar m3/tahun (25,3%) dan yang belum dimanfaatkan sebesar 516,2 milyar m3/tahun (74,7%) dan sebagian besar air dimanfaatkan untuk irigasi yaitu 141 milyar m3/tahun (80,5%) dan untuk rumah tangga dan industri sebesar 34,1 milyar m3/tahun (19,5%). Maka dapat diartikan bahwa masih banyak potensi sumber daya air yang terbuang ke laut, dan hal ini dikarenakan kurangnya tampungan-tampungan sumber daya air yang ada di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, dalam Dialog 8-11 Wide Shot Metro TV dengan tema Peran Pembangunan Bendungan Dalam Mendukung Ketahanan Air, Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi, di studio Metro TV, Jakarta (121114).

 

Menurut Arie Setiadi tahun 2014 ada beberapa waduk-waduk baru yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih dalam status on going process berjumlah 16 waduk.  Dan pada awal tahun 2015 terdapat 6 bendungan yang siap untuk groundbreaking yaitu Bendungan Kreuto (Aceh), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Logung (Jawa Tengah), Bendungan Lolak (Sulawei Utara), Bendungan Raknamo (NTT) dan Bendungan Pidekso (Jawa Tengah). Bendungan-bendungan tersebut selain bermanfaat untuk mengairi irigasi juga untuk air baku, PLTA dan pengendalian banjir.

 

“Pada tahun 2016 Kementerian PU dan PERA juga akan membangun 7 waduk, tahun 2017 berjumlah  Kita berharap dengan dibangunnya waduk-waduk yang baru akan menambah kapasitas tampung dari 15 milyar m3 menjadi 17 milyar m3 atau peningkatan penyediaan air irigasi dari waduk dari 11% menjadi 15% dan peningkatan penyediaan tenaga listrik (PLTA) sebesar 226.88 MW,” lanjut Arie Setiadi.

 

Kementerian PU dan PERA dalam mendukung ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi selain membangun infrastruktur sumber daya air seperti bendungan juga dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha dan rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha.

Pembangunan infrastruktur yang baik harus didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan swasta. Untuk peran swasta dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui prinsip PPP (public private partnership) atau kerjasama pemerintah swasta dengan mekanisme melalui VGF (Viability Gap Funding), tanpa mekanisme VGF dengan mekanisme izin penggunaan Sda dan izin pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air dan memanfaatkan prasarana SDA yang telah dibangun dengan mekanismebusiness to business dan  sewa BMN.

 

Namun menurut Arie Setiadi pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan air dan energi membutuhkan dukungan dari masyarakat, selain itu masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari infrastruktur tersebut lebih lama lagi. 

12 November 2014 Selengkapnya

Sudetan Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan
Sudetan Ciliwung Terkendala Pembebasan Lahan

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, T. Iskandar mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan pekerjaan Sudetan Ciliwung rampung diakhir tahun 2015.

“Semula ditargetkan selesai di bulan Maret 2015, namun karena kendala pembebasan lahan yang berada di lokasi outlet sudetan di daerah Kebon Nanas maka target pun mundur menjadi akhir 2015. Untuk lahan di Kebon Nanas, untuk pengerjaan outlet Sudetan, masih terbentur masalah lahan. Saat ini sedang dilakukan penanganan untuk pembebasan lahan dan sudah masuk dalam tahapan kesepakatan harga dengan warga. Sudetan ini secara keseluruhan hanya membutuhkan lahan 2 hektar, yang satu hektar berada di Bidara Cina, sisanya di sekitar jalan Otista 3. Akhir September lalu sudah selesai ,” lanjut T. Iskandar pada acara Obrolan PU-dialog RRI (101114).

 

Saat ini pemerintah kota Jakarta Timur belum dapat melakukan inventarisasi dan pengukuran serta pemetaan lahan karena masih ada hal-hal yang harus disepakati oleh warga. Apabila permasalahan lahan selesai, pekerjaan dapat diselesaikan di akhir tahun 2015.
Untuk penanganan banjir DKI Jakarta lainnya, di tahun 2015 akan dilakukan penambahan pintu air Manggarai dari kondisi 300 m3 per detik dari 2 pintu air yang sudah ada, akan ditambahkan kembali 1 pintu menjadi 507 m3 per detik.

 

“Jadi ruang pintu itu cukup besar untuk memberikan aliran itu cepat dia mengarah ke laut. Satu lagi kegiatan penambahan di pintu air karet, itu dulu hanya 4 daun pintu, itu 500m3/detik, kita jadikan 5 pintu air, menjadi 724 m3/ detik, “ tambah Iskandar.

11 November 2014 Selengkapnya

Progres Fisik Waduk Jatigede 99,420 Persen
Progres Fisik Waduk Jatigede 99,420 Persen

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat menggelar Pameran Konstruksi Indonesia , 5-7 November 2014, di JHCC, Jakarta. Pada pameran tersebut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menampilkan Bendungan Jatigede dan Bendungan Jatibarang. Pameran ini diadakan agar para stakeholder, shareholder dan public untuk berbagi informasi dan teknologi serta dapat membuka kesempatan bisnis baru.

Dalam acara pameran ini diadakan juga diskusi dengan narasumber Kepala SNVT Pembangunan Waduk Jatigede, Airlangga Mardjono dengan para mahasiswa/i dari perguruan tinggi di Jakarta. Dalam penjelasannya, Airlangga mengatakan waduk dan bendungan itu berbeda, bendungan itu adalah tubuh atau konstruksinya sedangkan waduk adalah tampungan air.

 

“Masterplan pengembangan wilayah sungai Cimanuk telah mngidentifikasi 13 lokasi potensi waduk, diantaranya 3 waduk serbaguna (multipurpose dam) dengan prioritas utama yaitu Waduk Jatigede, Waduk Cipasang dan Waduk Kadumalik,” jelas Airlangga.

 

Waduk Jatigede, terletak di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan termasuk dalam wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Manfaat Waduk Jatigede untuk irigasi seluas 90.000 ha, untuk PLTA 110 MV, pengendalian banjir 14.000 ha, air baku 3.500 lt/dt dengan target layanan kabupaten Cirebon dan Indramayu. Dan sampai dengan September 2014 progres fisik Waduk Jatigede mencapai 99.420%. Untuk penanggulangan longsor telah dilakukan beberapa pekerjaan seperti konstruksi bored pile dengan bronjong berekor dan bored pile dengan geogrid serta drainase permukaan berupa saluran terbuka. Untuk tahapan pengisian air dilakukan 5 tahap, yang pertama pada el. ± 204 m, ± 221 m, ± 230 m, ± 247 m dan ± 260 m.

07 November 2014 Selengkapnya