© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Gerakan Irigasi Bersih Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta
Gerakan Irigasi Bersih Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta

Pengelolaam air tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi masyarakat juga punya peran yang penting. Hal ini terutama dalam aspek kebersihan, dengan cara tidak mengotori air, menjaga kebersihan saluran irigasi agar tidak tersumbat oleh sampah kotoran, rumput liar dan lainnya. Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, merupakan salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan 'Bersih-bersih Saluran Irigasi' dalam rangka memperingati setahun usia Gerakan Irigasi Bersih yang diikuti para petani dari berbagai kelompok Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A). Dikatakan lebih lanjut oleh Camat setempat, bahwa saluran irigasi yang terdapat di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini telah terbangun sejak tahun 2008. Sejauh ini, hasil pertanian di desa setempat memiliki manfaat yang sangat potensial untuk ketahanan pangan. Saluran irigasi yang ada di desa ini adalah untuk mengairi tanaman padi seluas 155 ha. Pasokan air untuk irigasi, disalurkan melalui Bendung Tegal. Menurut para petani di desa Sriharjo, setelah Bendung Tegal terbangun, hasil pertanian dalam satu tahun dapat menghasilkan tiga kali panen, yakni padi-padi-palawija. Sebelumnya, dari tahun ke tahun hanya menghasilkan dua kali panen, yakni padi-palawija saja.

Prof. Sigit Supadmo, peneliti dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), adalah salah seorang penggagas pencanangan Gerakan Irigasi Bersih yang awalnya dimulai dari Kabupaten Bantul. Ia mengatakan bahwa Gerakan Irigasi Bersih yang dicanangkan tanggal 29 Maret 2013, merupakan inisiatif para petani melalui kelompok tani yang difasilitasi oleh akademisi dari UGM dengan para alumni Fakultas Teknologi Pertanian UGM, serta pemerintah, agar para pihak kembali bergerak dan menjadikannya besar dan tersebar luas ke seluruh Indonesia, dengan membawa semangat berjargon “Dari Yogyakarta untuk Indonesia”. Diterangkan Prof.Sigit kepada media massa nasional, “Peran kami di sini adalah membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri”. Dalam kesempatan ini, dirinya juga menceritakan awal pencanangan Gerakan Irigasi Bersih, yang dimulai dari inisiatif lima GP3A, hingga saat ini aktif diikuti oleh 40 GP3A, yang membersihkan seluruh saluran irigasi se-kabupaten Bantul. “Kami sangat mengapresiasi para petani , walaupun kegiatan membersihkan saluran irigasi merupakan kewajiban dari pemerintah, namun kesadaran dan inisiatif para petani muncul dengan pemikiran bahwa kebersihan adalah upaya bersama yang hasilnya dinikmati bersama,” lanjut Sigit.

 

Para petani yang turut gotong royong dalam Gerakan irigasi Bersih ini mengatakan bahwa mereka puas dan bangga dengan adanya Bendung Tegal yang dibangun pemerintah, dan berharap agar di masa mendatang, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, terus membantu dan memperhatikan para petani melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), yang akan tetap bersemangat melakukan kegiatan bersih-bersih saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

 

Sementara itu, di lokasi yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, DR. Agus Suprapto Kusmulyono, mengatakan bahwa Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum sangat mendukung Gerakan Irigasi Bersih. Support yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa memfasilitasi pencanangan event-event Gerakan Irigasi Bersih, menyebarluaskan informasi Gerakan Irigasi Bersih hingga ke seluruh Indonesia melalui kegiatan publikasi media massa lokal dan nasional yang nantinya dilakukan secara intensif.

 

Dikatakan Agus Suprapto, bahwa kegiatan ini mulai menyebar ke berbagai daerah, seperti kabupaten Sleman yang telah mencanangkan Gerakan Irigasi Bersih pada 15 Maret lalu, serta juga menyebar ke kabupaten Kulonprogo dan kabupaten Kebumen. Untuk mengatasi agar Pemerintah Pusat dapat berperan langsung dalam kegiatan bersih-bersih irigasi ini, dikatakan Agus bahwa dilaksanakan juga melalui kegiatan P4-ISDA, yang kegiatannya berupa pemberian langsung bantuan Pemerintah Pusat untuk Kelompok Tani. Untuk tahun ini, “ telah dialokasikan anggaran kegiatan P4-ISDA untuk 60 lokasi, khusus di provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah,” jelas Kepala BBWS Serayu-Opak ini.

 

“Mengelola air bukan hanya tugas Pemerintah,masyarakat harus berperan serta, terutama dalam hal menjaga kebersihan, agar air tidak dikotori”, himbau Agus Suprapto. Kegiatan positif yang dilakukan melalui Gerakan Irigasi Bersih ini, merupakan bukti kesadaran masyarakat untuk berperan serta langsung bersama dengan Pemerintah menjaga kebersihan saluran irigasi. “Jika saluran irigasi tidak bersih, lama kelamaan akan berpengaruh pada ketahanan pangan,” jelasnya.

03 April 2014 Selengkapnya

Program SDA Manfaatkan Potensi Sumber Daya Air Indonesia
Program SDA Manfaatkan Potensi Sumber Daya Air Indonesia

"Saat ini dunia dihadapkan pada tantangan besar yaitu ketahanan pangan, air dan energi. Inti permasalahannya adalah akibat beban populasi yang terus meningkat yang menyebabkan peningkatan kebutuhan (demand) yang memberikan tekanan terhadap aspek ketersediaan (availability) dari sumber daya air dan pola pemanfaatan ruang," tutur Mudjiadi, Staf Ahli Menteri PU bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, yang mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam acara Konsultasi Nasional untuk Penyusunan agenda Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 di Jakarta, (27/3).

Dengan beban populasi yang telah mencapai 7 milyar pada tahun 2011 dan akan terus meningkat menjadi 9 milyar jiwa pada tahun 2050 (UN, 2011), kebutuhan terhadap air, pangan dan energi akan akan menjadi krusial terlebih lagi jika dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air dunia untuk menopang kehidupan 7 milyar penduduk bumi dan makhluk hidup lainnya.

 

Terkait tiga tantangan tersebut serta untuk memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada dan penyelesaian masalah-masalah, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mempunyai program untuk RPJMN 2015-2019 berupa peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan air, pengendalian daya rusak, operasi dan pemeliharaan serta dukungan untuk ketahanan energy yang didasarkan pada tiga aspek utama yaitu konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, didukung olehpartisipasi masyarakat dan tersedianya data dan informasi yang akurat.

 

"Program tersebut tidak akan tercapai jika tidak didasari tata kelola yang baik. Untuk itu diperlukan kegiatan capacity building dan knowledge development bagi seluruh level individu kelembagaan ataupun masyarakat," lanjut Mudjiadi.

 

Kelembagaan pengelolaan sumber daya air baik di pusat dan di daerah termasuk di tingkat wilayah sungai perlu ditata dan diperkuat dengan mengedepankan prindip desentralisasi dan otonomi daerah. Dan sesuai dengan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air wadah koordinasi pengelolaan SDA wajib dibentuk di tingkat nasional (Dewan SDA Nasional) dan di tingkat provinsi (Dewan SDA Provinsi). Sedangkan di tingkat wilayah sungai dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan sumber Daya Air (TKPSDA) WS.

 

Acara ini turut dihadiri oleh Hasanudin, Direktur Bina Program Ditjen SDA, Moch. Amron, Ketua Badan Eksekutif KAI dan perwakilan dari Bappenas. (dew-datinsda)

28 Maret 2014 Selengkapnya

Dirjen SDA Mengimbau Masyarakat Untuk Senantiasa Menghemat Penggunaan Air
Dirjen SDA Mengimbau Masyarakat Untuk Senantiasa Menghemat Penggunaan Air

Dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Air Dunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2014, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kembali menggelar aksi pawai simpatik di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta (23/03). Aksi pawai simpatik yang melibatkan perwakilan dari perguruan tinggi, komunitas sungai, dan sekolah ini ditandai dengan aksi bagi-bagi bunga dan stiker kepada pengguna jalan.


Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohamad Hasan selaku ketua penyelenggara kegiatan Hari Air Dunia 2014 mengatakan Indonesia merupakan negara dengan potensi cadangan air terbesar ke-5 di dunia. “Kita memiliki potensi 3.9 triliun meter kubik hujan yang jatuh di bumi pertiwi per tahun, tetapi pemanfaatannya baru 20 persen. Karena itu pengelolaan air harus ditingkatkan dari hulu ke hilir, sampai dengan pemanfaatannya oleh masyarakat. Pengelolaan air tidak bisa hanya oleh satu pihak, tapi harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat,” jelasnya.


Mohamad Hasan dalam kesempatan itu mengimbau masyarakat untuk senantiasa menghemat penggunaan air, baik dalam segi pemanfaatan kuantitas maupun dalam segi pemeliharaan kualitasnya. “Selain tidak boros dalam menggunakan air, saya mengajak masyarakat untuk ikut memelihara kebersihan lingkungan terutama di wadah-wadah air seperti sungai-sungai di perkotaan.


Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan menyelenggarakan puncak perayaan Hari Air Dunia tahun ini bulan Mei 2014 di Sungai Citarum. “Pemilihan lokasi Sungai Citarum yang kerap disebut sebagai sungai terkotor di dunia ini terkait dengan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas Sungai Citarum menjadi sungai yang bersih dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Mohamad Hasan.


Terkait dengan tema Hari Air Dunia 2014 ‘Air dan Energi,’ Mohamad Hasan menuturkan bahwa Indonesia memiliki sumber energi yang murah dan renewable yaitu air. “Potensi sumber air kita dapat menghasilkan tenaga listrik hydropower  sebesar 75 ribu megawatt. Sementara yang sudah dimanfaatkan baru sebesar 6 persen saja. Jadi saat ini kita sedang berkoordinasi dengan Bappneas untuk melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan hydropower baik dalam skala besar berupa PLTA maupun microhydro supaya potensi air tersebut memberi dukungan pada ketahanan energi di Indonesia,” pungkasnya.

25 Maret 2014 Selengkapnya

Pompa Pluit Timur Diresmikan
Pompa Pluit Timur Diresmikan

Untuk meningkatkan kapasitas Pompa Pluit secara keseluruhan sehingga kembali memenuhi design capacity, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane meresmikan proyek Pompa Pluit Timur di Jakarta, (27/3).


"Pompa Pluit Timur merupakan salah satu infrastruktur penting untuk drainase kota Jakarta. Pompa Pluit memiliki coverage area seluas 34,2 km2, dan merupakan sistem pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Ciliwung yang mampu menampung debit sebesar 34 m3 per detik," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak.

Hermanto Dardak mengatakan tujuan pembangunan Pompa Pluit Timur ini adalah untuk merekonstruksi stasiun Pompa Timur dan memasang pompa-pompa baru yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya, sehingga pompa Timur dapat kembali berfungsi.

Lebih lanjut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Ditjen SDA T. Iskandar, menambahkan lingkup pekerjaan utama dari proyek ini adalah merekonstruksi pompa Pluit Timur dengan tiga lantai seluas 400 m3, pemasangan 3 pompa baru dengan kapasitas masing-masing 5 m3 per detik, serta pembangunan tanggul laut di depan stasiun Pompa Pluit sepanjang 145 m.

Hingga saat ini proyek Pompa Pluit telah berlangsung selama 23 bulan dengan progress pekerjaan sebesar 92,2% dan sudah dapat dioperasikan pada tanggal 17 Maret 2014. Proyek ini dibiayai oleh hibah (Grant Aid) dari pemerintah Jepang dengan nilai kontrak JPY 1.646.655.000.

Hadir pula dalam acara tersebut diantaranya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang serta perwakilan dari negara Jepang.

Selain proyek Pompa Pluit Timur, saat ini Ditjen SDA sedang melaksanakan sejumlah pekerjaan untuk menangani banjir di Jakarta, antara lain Normalisasi PAS (Pesanggrahan, Angke, Sunter) sepanjang 60 km, penambahan Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet, optimalisasi Kanal Banjir Barat, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Ciliwung Lama, serta proyek terkait penanganan banjir lainnya.  

24 Maret 2014 Selengkapnya

Tantangan Implementasi Undang Undang Sumber Daya Air
Tantangan Implementasi Undang Undang Sumber Daya Air

Pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan perekonomian nasional berpengaruh pada peningkatan kebutuhan air dan akibat aktivitas manusia jumlah ketersediaan air justru dari hari ke hari cenderung semakin menurun. Namun di sisi lain pengelolaan sumber daya air juga harus diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan harmonisasi antar wilayah, antar sektor dan antar generasi.

“Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, merupakan pengganti UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan dan sudah berumur 10 tahun dan harus disadari bahwa undang-undang ini bukan hanya milik Kementerian PU dan Perumahan Rakyat saja melainkan milik seluruh rakyat Indonesia, yang harus kita laksanakan dan patuhi bersama,” kata Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam acara Sarasehan Refleksi Satu Dasawarsa Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, di Jakarta (081214).

 

Lanjut Mudjiadi pengelolaan sumber daya air juga harus diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi. Dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA telah diamanankan 3 pilar utama dalam pengelolaan SDA.

 

“Pilar yang pertama adalah Konservasi Sumber Daya Air, yang merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberjlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Kedua, Pendayagunaan SDA, yang merupakan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan SDA secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Ketiga, Pengendalian Daya Rusak Air, merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air,”jelas Mudjiadi.

 

Ketiga pilar tersebut harus dihayati, pahami dan dilaksanakan dengan benar. Semua pihak harus bekerja sama dalam mengimplementasikan makna dari pilar-pilar tersebut dalam pengelolaan SDA kedepan untuk mendukung tercapainya kedaulatan air, pangan dan energi.

 

Dengan adanya acara ini Mudjiadi berharap agar dapat dijadikan penyegaran kembali tentang bagaimana pengelolaan sumber daya air yang dicita-citakan pada saat penyusunan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sehingga akan diketahui sejauhmana implementasi undang-undang ini dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tuntutan dan tantangan serta perubahan lingkungan strategis dalam pengelolaan SDA yang berkembang saat ini.

10 Desember 2011 Selengkapnya

Dak Infrastruktur Irigasi Bantu Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional
Dak Infrastruktur Irigasi Bantu Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

"DAK merupakan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Arah kebijakan DAK bidang Infrastruktur Irigasi pada tahun 2016 membuat paradigma baru, terbagi dalam 3 jenis yaitu DAK regular untuk provinsi dan kabupaten/kota; DAK affirmasi untuk kabupaten/kota daerah tertinggal, perbatasan, terluar, wilayah Indonesia dan DAK infrastruktur publik daerah untuk kabupaten/kota," jelas Kasubdit Fasilitasi Daerah Direktorat Bina OP Direktorat Jenderal SDA mewakili Direktur Jenderal SDA, dalam Acara Pra Konsultasi Program Penggunaan DAK Bidang Irigasi Wilayah Barat TA 2017, 21 November 2016, di Batam, Kepulauan Riau. Acara Konsultasi Program DAK ini dihadiri oleh BWS Sumatera IV dan Dinas PU dan Dinas PSDA di provinsi Wilayah Barat di antaranya Sumatera Utara, Jambi.

 

Lanjut Marsono, berdasarkan inventarisasi kondisi jaringan irigasi pada tahun 2014, dari 7,145 juta ha luas areal irigasi permukaan di seluruh Indonesia adalah a. 77,23% daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat dalam kondisi baik (naik 23,23% dari tahun 2010), 4% dalam kondisi rusak ringan, 13,87% dalam kondisi rusak sedang, dan 4,9% dalam kondisi rusak berat; b. daerah irigasi kewenangan provinsi 46,59% dalam kondisi baik (naik 7,59% dari tahun 2010), 16,45% dalam kondisi rusak sedang dan 20,44% dalam kondisi rusak berat; 3. daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya 40,95% dalam kondisi baik (turun 7,04% dari tahun 2010), sedangkan sisanya 18,87% dalam kondisi rusak sedang dan 21,80% dalam kondisi rusak berat. "Kondisi tersebut juga diperparah oleh alih fungsi lahan dan penyediaan air yang belum sesuai dengan waktu, ruang, jumlah dan mutu. Untuk itu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus mulai membangun tampungan air seperti waduk, embung dan situ dan untuk daerah irigasi yang mengalami kerusakan harus dilakukan upaya pemeliharaan secara rutin dan berkala. Selain itu tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR melakukan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi," kata Marsono.

 

Hal tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari semua pihak terkait termasuk pendanaannya. Marsono berharap agar DAK Infrastruktur bidang irigasi dapat meningkat guna mempercepat capaian program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

 

Untuk DAK bidang Infrastruktur irigasi tahun 2017 membuat paradigma baru yaitu DAK Penugasan dimana arah kebijakan adalah mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menù yang terbatas dan subjek yang ditentukan meliputi Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar. Pendidikan, Kesehatan dan Irigasi.

 

Acara Pra Konsultasi Program DAK Bidang Irigasi ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinergi penyelenggaraan kegiatan DAK bidang Infrastruktur irigasi antara pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten/kota dalam kemitraan pengelolaan SDA untuk mendukung program kedaulatan pangan nasional dengan mewujudkan penyediaan surplus beras di tahun mendatang. (tin kompuSDA)

00 0000 Selengkapnya

BWS Maluku Utara Kibarkan Semangat Kerja Nyata di Bawah Laut
BWS Maluku Utara Kibarkan Semangat Kerja Nyata di Bawah Laut

Berlokasi di perairan Tidore-Maitara dengan kedalaman rata-rata 40 meter di bawah permukaan laut, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara (BWS Malut) mengibarkan spanduk ucapan Hari Bakti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ke-71.  

Dipandu oleh 3 orang penyelam, ucapan selamat hari bakti PUPR ke-71 ini sebagai simbol gelora semangat kerja nyata BWS Maluku Utara dalam membangun infrastruktur di Indonesia khususnya di Maluku Utara.

“Pengibaran semangat kerja nyata tersebut dilakukan dalam rangkaian acara peringatan Hari Bakti PU ke-71 yang telah berlangsung sejak tanggal 30 November 2016 dengan menggelorakan kembali revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) yang telah disepakati oleh delapan kementerian.” Ujar Noho Ali selaku Kepala Tata Usaha BWS Malut.

Pada perairan Tidore dan Maitara terdapat salah satu pekerjaan infrastruktur SDA. “Lokasi bawah laut bertempat di pipa transmisi Air Baku Rum dan Pulau Maitara, merupakan salah satu Proyek Perintis Air Baku Lintas Pulau di Maluku Utara,” ujar Kepala Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, Rizhali Triutomi Sahan.

Pekerjaan Unit Air Baku tersebut mulai dilakukan pada tahun 2014, dan dilanjutkan pada tahun 2015 sebagai solusi kesulitan air bersih di beberapa desa di Pulau Tidore dan Maitara. Air bersih yang kini dinikmati oleh masyarakat Pulau Maitara bersumber dari air permukaan dan 2 sumur bor yang memanfaatkan air tanah di Pulau Tidore.

Dalam kesempatan yang sama, Erlangga Perwira, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan dasar sehari-hari, oleh karena itu BWS Malut berkomitmen untuk memenuhi amanat tersebut di wilayah yang menjadi kewenangannya”.

“Selesainya proyek ini merupakan salah satu wujud kerja nyata BWS Malut untuk memberikan penyediaan air bersih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya. (humasBWSmalut/argkompuSDA)

00 0000 Selengkapnya

Rakor 2016 Kementerian PUPR
Rakor 2016 Kementerian PUPR

Dalam Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tertuang beberapa program prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik dan mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan diantaranya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa program kegiatan Kementerian PUPR yang sejalan dengan Nawacita diantaranya membangun 65 waduk, membangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha, merehabiltasi jaringan irigasi seluas 3 juta ha dan 500 km pengamanan pantai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, dalam acara Rapat Koordinasi 2016 dengan tema Modernisasi manajemen Administrasi Menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2017, 27 Desember 2016, di Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat Eselon I, II, III dan IV di lingkungan Kementerian PUPR.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (23 maret 2016) untuk Kementerian/Lembaga Negara  di era globalisasi harus bersifat terbuka (anggaran dan kebijakan) dan mampu berkompetisi dan fokus terhadap deregulasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal birokrasi, kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat membenahi sistem dan melakukan perubahan serta bersinergi dengan semua pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota,” lanjut Anita Firmanti.

Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, menyatakan bahwa dengan anggaran Kementerian PUPR yang terus meningkat untuk infrastruktur maka program kegiatan harus in-line dengan kebutuhan masyarakat namun tetap dalam kerangka Renstra Kementerian PUPR dan didukung oleh peraturan yang diperketat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

“Mengenai SDM Kementerian PUPR, kedepannya jumlah akan diefisienkan sesuai dengan tuntutan profesionalisme yang tertuang dalam UU No. 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diantaranya berisi tentang kompetensi, kinerja yang harus baik dan upaya peningkatan imbalan. Sesuai Dengan adanya Sasaran Pembangunan ASN 2015-2019 yang disusun oleh Kementerian PAN-RB bahwa tahun 2019 setiap kementerian/ lembaga Negara Mampu mewujudkan Smart ASN yaitu berwawasan global, menguasai IT/digital dan bahasa asing dan mempunyai daya networking tinggi,” jelas Anita.

Anita Firmanti berharap agar semua jajaran Kementerian PUPR dapat menjadikan organisasi  ke arah birokrasi disiplin dan terukur kinerjanya, kompeten dan berintegritas serta professional dan berintegritas tinggi. “Hal tersebut dilakukan agar Kementerian PUPR dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat terutama yang berkaitan dengan tugas utama kementerian yaitu membangun infrastruktur bidang PUPR,” imbuh Anita Firmanti. (tin/KompuSDA) 

00 0000 Selengkapnya

Wirakarya Nasional OP SDA 2018
Wirakarya Nasional OP SDA 2018

Silahkan unduh file di tautan berikut untuk informasi lebih lanjut mengenai Wirakarya Nasional OP SDA 2018

http://sda.pu.go.id/pages/pengumuman/25

00 0000 Selengkapnya