© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Pembangunan Bendungan Karian dan Sindangheula
Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Pembangunan Bendungan Karian dan Sindangheula

 

Bendungan Karian yang terletak di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah salah satu bendungan besar yang masuk dalam program Nawacita. Bendungan ini nantinya akan memiliki kapasitas tampungan sebesar 14,7 juta meter kubik yang akan menyuplai air baku ke wilayah Rangkasbitung, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan tiga titik di Jakarta.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi yang melakukan kunjungan kerja ke bendungan tersebut pada 24 November 2018, menjelaskan bahwa saat ini progres fisik pembangunan bendungan Karian sudah mencapai 52%, yang ditargetkan akan selesai pada Desember 2019. “Saat ini BBWS Cidanau Ciujung Cidurian (C3) yang bertugas menangani pembangunan bendungan tersebut sedang mengalami kendala untuk pengambilan bahan material timbunan dari beberapa lokasi, namun semuanya sedang ditangani dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat,” tuturnya.

 

Selain itu, bendungan Karian juga berfungsi sebagai pengendali banjir daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur seperti Jalan Tol Jakarta-Merak, dan juga Kawasan Industri Terpadu. Manfaat lainnya dari Bendungan Karian adalah untuk kegiatan pariwisata yang bisa menambah pendapatan domestik di daerah tersebut, juga lokasi perikanan tangkap yang bisa digunakan oleh warga setempat.

 

Di samping Bendungan Karian, BBWS C3 juga mengerjakan Bendungan Sindangheula yang per November 2018, progres fisiknya sudah mencapai 97%. Bendungan ini adalah salah satu bendungan yang lokasinya dekat dengan pusat kota, yaitu kurang lebih 12 kilometer dari Kota Serang, Banten. Manfaat bendungan Sindangheula diantaranya sebagai penyuplai air baku sebanyak 800 liter per detik, dan juga kebutuhan air irigasi dengan besaran yang sama yaitu 800 liter per detik, pengendali banjir, dan juga memiliki potensi untuk mikrohidro kurang lebih 0,4 megawatt.

 

Tantangan yang dihadapi oleh BBWS C3 terkait pembangunan bendungan Sindangheula adalah adanya beberapa kendala pada pembebasan lahan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, BBWS C3 tetap memantau progres pembebasan lahan tersebut agar tidak mempengaruhi keterlambatan pembangunan fisik bendungan kedepannya.

 

Mengingat program pembangunan 49 bendungan baru dalam kurun waktu 2014-2019 merupakan salah satu tanggung jawab besar Ditjen SDA untuk mendukung ketahanan pangan dan air, maka Ditjen SDA pun terus menggenjot BBWS/BWS untuk bisa melaksanakan program tersebut sesuai target yang telah ditetapkan. (KompuSDA)

 

25 November 2018 Selengkapnya

Bendungan Sadawarna di Jawa Barat Siap Dibangun
Bendungan Sadawarna di Jawa Barat Siap Dibangun

Proses konstruksi pembangunan Bendungan Sadawarna, yang diusung sebagai penyedia air dan pengurang dampak banjir di wilayah Jawa Barat pada umumnya dan daerah Pamanukan pada khususnya, diawali dengan penandatanganan kontrak Paket I dan Paket II yang berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR)Rakyat, Jakarta (22/11).

Total anggaran konstruksi bendungan yang terletak di dua kabupaten, yakni Subang dan Sumedang ini, sebesar 1,8 triliun rupiah, “Dengan waktu pelaksanaan selama 1.444 hari dan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender,” jelas Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA.

Paket Pertama dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Daya Mulia Turangga dan PT Barata Indonesia KSO dengan nilai kontrak sebesar 970 milyar rupiah. Sedangkan Paket Kedua konstruksinya akan dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT Adhi Karya Tbk. KSO dengan nilai kontrak sebesar 898 milyar rupiah.

Bendungan Sadawarna bila terbangun nanti akan memiliki beberapa manfaat strategis, seperti penyediaan air irigasi dengan area layanan seluas 4.500 hektar untuk daerah Subang dan Indramayu, sebagai pengendali banjir, penyedia air baku sebesar 4,48 meter kubik per detik, dan sumber air untuk tenaga listrik sebesar ± 3 MW.

Walaupun ditargetkan selesai di akhir tahun 2022, proses pembangunan bendungan diharapkan dapat dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat pula.

Namun percepatan proses pembangunan bendungan harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada, seperti pembebasan lahan, revisi desain dan penyediaan dana. “Hambatan akan ada. Terlebih untuk bendungan tipe earth fill dam seperti ini yang perlu material cukup banyak, jangan sampai pembangunan terhambat karena ketersediaan material,” pesan Direktur Jenderal SDA. “Selain itu percepatan pembangunan juga harus memperhatikan K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ditambah satu K lagi, Keamanan,’’ tambahnya.

Penandatanganan kontrak dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Kepala Pusat Bendungan, Para Direktur di lingkungan Ditjen SDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai pengelola pembangunan Bendungan Sadawarna, para Kasatker dan PPK pekerjaan pembangunan Bendungan Sadawarna dan Direktur Utama para penyedia jasa pembangunan. (KompuSDA)

22 November 2018 Selengkapnya

Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2018
Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2018

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap penjaga pos hidrologi yang peduli terhadap data hidrologi dan mendorong peningkatan kompetensi para penjaga pos hidrologi dalam upaya peningkataan pengelolaan hidrologi sehingga dapat mewujudkan data hidrologi yang akurat, tepat waktu, berkesinambungan dan mudah diakses untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air telah menyelenggarakan Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional.

Serangkaian tahapan penilaian Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional telah dilakukan semenjak bulan April 2018, yakni

  • tahapan pertama : penilaian profil pos hidrologi dan data,
  • tahapan kedua : penilaian presentasi dan praktek
  • tahapan ketiga : penilaian kunjungan lapangan.

Dari seluruh rangkaian penilaian Lomba Penjaga Pos  Hidrologi telah diperoleh pemenang Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tahun Anggaran 2018

 

Kategori Pos Curah Hujan

Pemenang I : Subagyo, BBWS Ciliwung Cisadane

Pemenang II : Sundoyo, BBWS Bengawan Solo

Pemenang IIII : Tahyan, BBWS Citanduy

 

Kategori Pos Duga Air

Pemenang I : Andi Asri, BBWS Pompengan Jeneberang

Pemenang II : Andi Sudirman. BBWS Ciliwung Cisadane

Pemenang III : Edi Cahyadi, BBWS Citanduy

 

Kategori Pos Klimatologi

Pemenang I : Priyono, BBWS Citanduy

Pemanang II : Yotam,  BWS Sulawesi III

Pemenang III : Ririn Setyorini, BBWS Serayu Opak

Lomba Penjaga Pos Hidrologi diharapkan dapat memberikan semangat kepada para penjaga pos hidrologi dan pengelola unit hidrologi di balai besar wilayah sungai dan balai wilayah sungai di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pengelolaan hidrologi lebih baik lagi sehingga dapat menyediakan data hidrologi untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

22 November 2018 Selengkapnya

FGD Penanganan Perkara di Lingkungan Ditjen SDA
FGD Penanganan Perkara di Lingkungan Ditjen SDA

Dalam pelaksanaan tugas pembangunan infrastruktur sumber daya air, para pejabat dan pelaksana teknis di lapangan seringkali menghadapi berbagai permasalahan hukum yang timbul karena kurangnya pemahaman atas hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak.

Permasalahan sosial yang terkait dengan pengadaan tanah khususnya bagi proyek strategis nasional di bidang sumber daya air juga seringkali menjadi masalah utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Muhammad Arsyadi, dalam pembukaan Focus Group Discussion Penangangan Perkara di Lingkungan Ditjen SDA di Bandung (12/11). Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Endah Herawaty dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Bob Arthur Lambogia.

"Permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Ditjen SDA berpotensi terhadap keterlambatan penyelesaian pembangunan atau ketidaksempurnaan pelaksanaan pembangunan," ujar Arsyadi. Lebih lanjut Arsyadi mengungkapkan potensi kerugian keuangan negara yang dapat mengakibatkan beraluhnya sumber daya air sebagai barang milik negara dan kekayaan negara menjadi milik pribadi.

Pada tahun 2018, junlah perkara pada pengadilan tingkat pertama yang dihadapi Ditjen SDA sebanyak 9 perkara perdata gugatan biasa, 650 gugatan perdata sederhana penyelesaian dampak sosial pembangunan Bendungan Jatigede, dan 1 perkara tata usaha negara.

"Untuk itu, para pejabat khususnya pejabat yang terkait dengan pengelolaan SDA sebagai barang milik negara dan kekayaan negara, serta pejabat yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu diberikan tambahan bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi mitigasi penanganan permasalahan hukum baik yang telah menjadi perkara di pengadilan maupun yang belum," ungkap Arsyadi.

Arsyadi juga mengharapkan partisipasi aktif dari para peserta yang terdiri dari para pejabat terkait di seluruh Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di Indonesia dalam acara ini, sehingga memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya air pada unit pelaksana teknis masing-masing.

FGD ini menghadirkan berbagai ahli dalam bidang penanganan perkara sebagai narasumber, seperti Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jawa Barat, Immanuel Zebua; Kepala Seksi Penanganan Perkara ATR BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat, Cecep Ismail; Analis Permasalahan Pertanahan, Iwan Yoestiawan; dan Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum Kementerian PUPR, Hikmad Batara Reza. (ech-KompuSDA)

 

13 November 2018 Selengkapnya

PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA OP TINGKAT NASIONAL
PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA OP TINGKAT NASIONAL

Rangkaian Lomba Operasi dan Pemeliharaan (OP) Tingkat Nasional telah sampai pada tahap penilaian nominator. Beberapa wilayah dan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terpilih menjadi pemenang mengungguli lainnya.

Lomba yang dimulai sejak bulan Mei 2018 dan diselenggarakan Direktorat Operasi dan Pemeliharaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap insan pengelola sumber daya air dalam melaksanakan kegiatan OP, mendorong peningkatan pelayanan, meningkatkan pemahaman, perhatian dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan OP.

“Bukan hanya sebagai ajang kompetisi dalam skala yang kecil atau sekedar kalah dan menang, melainkan dalam makna yang lebih luas. Sebagai ajang bertukar pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan yang utama adalah memberikan motivasi kepada sesama petugas OP SDA yang dalam hal ini adalah pengelola daerah irigasi di balai ataupun di skpd, para petugas OP Irigasi dan Rawa setingkat UPTD dan Juru/Mantri, serta insan sumber daya air pada umumnya,” sebut Direktur OP Agung Djuhartono dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat OP Irigasi dan Rawa Arief Rachman.

Selain itu, lomba ini juga bertujuan memberikan apresiasi dan motivasi kepada masyarakat, khususnya komunitas peduli sungai untuk terus bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga lingkungan sungai dan sekitarnya.

“Kami berharap melalui kegiatan ini akan semakin tumbuh kecintaan dan kepedulian dan peningkatan kinerja pada kegiatan OP infrastruktur sumber daya air,” lanjut Direktur OP.

Lomba yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu (1) Lomba/Pemilihan OP Daerah Irigasi (Permukaan); (2) OP Jaringan Irigasi Permukaan & Irigasi Rawa Teladan; (3) OP Irigasi Partisipatif P3A; (4) Komunitas Peduli Sungai. Juga kategori (5) Pemilihan Unit Pengelola Bendungan, dan (6) Petugas OP Bendungan Teladan.

Berikut beberapa pemenang Lomba/Pemilihan OP Tingkat Nasional tahun 2018:

  • Kategori Lomba/Pemilihan OP Daerah Irigasi (Permukaan) Wilayah Barat : DI Cihea, Jawa Barat
  • Kategori Lomba/Pemilihan OP Daerah Irigasi (Permukaan) Wilayah Timur : DI Bena, NTT
  • Kategori Pemilihan Pengamat/UPTD Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Barat : Imam Pamungkas, Jawa Tengah
  • Kategori Pemilihan Pengamat/UPTD Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Timur : Darmaji, Sulawesi Tengah
  • Kategori Pemilihan Pengamat/UPTD Jaringan Irigasi Rawa : Joni, Kalimantan Tengah
  • Kategori Pemilihan Juru/Mantri Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Barat : Wahyudi, Jawa Timur
  • Kategori Pemilihan Juru/Mantri Jaringan Irigasi Permukaan Wilayah Timur : Rojiun, Sulawesi Tengah
  • Kategori Pemilihan Juru/Mantri Jaringan Irigasi Rawa : Dwi Santoso, Kalimantan Selatan
  • Kategori Lomba OP Irigasi Partisipatif P3A Wilayah Barat : Jati Mulya, Jawa Tengah
  • Kategori Lomba OP Irigasi Partisipatif P3A Wilayah Timur : Oetaman, NTT
  • Kelompok I Komunitas Peduli Sungai Terbaik : KPS Ibra, NTB
  • Kelompok II Komunitas Peduli Sungai Terbaik : KPS Ujung Hilir Wedi, Klaten, Jawa Tengah
  • Kelompok III Komunitas Peduli Sungai Terbaik : KPS Ecovilage Xali Citanduy, Jawa Barat
  • Kategori Lomba Unit Pengelola Bendungan I.A : Antonius Suryono, BBWS Bengawan Solo
  • Kategori Lomba Unit Pengelola Bendungan I.B : Silvya Norma Yolanda, BWS Sumatera I
  • Kategori Petugas OP Bendungan dengan Volume > 20 Juta m³

1.       Sub Kategori Petugas Operasi : Suparman, BBWS Bengawan Solo

2.       Sub Kategori Petugas Pemeliharaan : Pujiono, BBWS Bengawan Solo

3.       Sub Kategori Petugas Pemantauan : Agus Purbo Prasetyo, BBWS Bengawan Solo

  • Kategori Petugas OP Bendungan dengan Volume 2 – 20 Juta m³

1.       Sub Kategori Petugas Operasi : Manige Budidarma, BBWS Bengawan Solo

2.       Sub Kategori Petugas Pemeliharaan : Agung Wirasat, BBWS Bengawan Solo

3.       Sub Kategori Petugas Pemantauan : Anis Hidayat, BBWS Bengawan Solo

  • Kategori Petugas OP Bendungan dengan Volume < 2 Juta m³

1.    Sub Kategori Petugas Operasi : Budi Utomo, BBWS Bengawan Solo

2.    Sub Kategori Petugas Pemeliharaan : Rondi Apriyadi, BBWS Bengawan Solo

3.    Sub Kategori Petugas Pemantauan : Angga Prasetyo, BBWS Bengawan Solo

Di akhir acara, Direktur OP berpesan kepada para pemenang untuk tidak langsung merasa puas dan berbangga diri, kepada yang belum menang jangan putus asa, terus termotivasi untuk menjadi lebih baik. “Menjadi terbaik tidak berhenti pada gelar juara, tetapi tugas utama yang menjadi kewajiban kita adalah memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya. (KompuSDA)

08 November 2018 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Randugunting dan Bendungan Jlantah
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Randugunting dan Bendungan Jlantah

Untuk memenuhi target pembangunan bendungan Kabinet Kerja, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan penandatanganan kontrak Pembangunan dan Supervisi Pembangunan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora, serta Pembagunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, keduanya terletak di Provinsi Jawa Tengah.

Bila sudah terbangun nanti, Bendungan Randugunting yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, memiliki beberapa manfaat, yaitu mereduksi banjir sebesar 81,42 m³ per detik, menyediakan air irigasi untuk area selua 630 Ha, menyediakan air baku sebesar 150 liter per detik, dan sebagai destinasi wisata di kawasan Blora.

Bendungan Randugunting akan dibangun oleh PT Wijaya Karya dan PT Andesmont Sakti KSO dengan nilai kontrak sebesar 858,8 milyar rupiah. Kontrak akan berakhir sampai dengan empat tahun ke depan.

Kemudian untuk supervisi pembangunan Bendungan Randugunting akan dilakukan oleh PT Virama Karya dan PT Tuah Agung Anugrah KSO dengan nilai kontrak Rp. 37.5 milyar rupiah. Pelaksanaan kontrak selama empat tahun ke depan.

Sedangkan Bendungan Jlantah, yang berada di bawah kewenangan BBWS Bengawan Solo, rencananya memiliki beberapa manfaat, di antaranya sebagai penyuplai air irigasi untuk area seluas 1.493 Ha, penyedia air baku sebesar 0,15 m³ per detik dan sumber air untuk PLTA sebesar 0,25 MW.

Bendungan Jlantah akan dibangun oleh PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar 965,5 milyar rupiah. Kontrak akan berakhir sampai dengan empat tahun ke depan.

Sekretaris Ditjen SDA yang hadir mewakili Direktur Jenderal SDA meminta para penyedia jasa untuk bekerja full speed dari awal pembangunan. “Kami juga sebagai owner dari pekerjaan pembangunan ini meminta komitmen para penyedia jasa dalam hal zero accident, kualitas sesuai dengan spek yang kita harapkan, kemudian lingkungannya juga tetap terjaga. Ketiga hal tersebut kami minta dipenuhi dan dilakukan dengan full speed, bukan alon-alon asal kelakon,” sebut Sekretaris Ditjen SDA.

“Semakin cepat kita bisa menyelesaikan pekerjaan, maka nilai ekonomi pada proyek tersebut akan makin baik. Karena nilai ekonomi dengan waktu itu sangat berhubungan. Kalau kita semakin lambat maka itu akan memperbesar nilai dari pada investasi kita,” tambah Sekretaris Ditjen SDA menyoal full speed dalam pembangunan bendungan.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Jakarta (8/11), dihadiri oleh Sekretaris Ditjen SDA, Kepala Pusat Bendungan, para Direktur di lingkungan Ditjen SDA, Kepala BBWS Pemali Juana, Kepala BBWS Bengawan Solo, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan dari dua BBWS tersebut, para Direktur penyedia jasa seperti PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Virama Karya, PT Waskita Karya, PT Andesmont dan PT Tuah Agung Anugrah. (KompuSDA)

08 November 2018 Selengkapnya

Ditjen SDA Siap Siaga Hadapi Musim Hujan 2018
Ditjen SDA Siap Siaga Hadapi Musim Hujan 2018

Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi (>300mm) pada bulan November 2018 akan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan bagian utara dan barat, serta sebagian besar wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sifat hujan pada beberapa wilayah ini berada pada tingkat diatas normal.

 

Puncak musim hujan pada bulan November - Desember akan melanda sebagian besar Pulau Sumatera dan Kalimantan serta sebagian kecil Pulau Jawa dan Sulawesi. Sementara pada bulan Januari - Februari 2019, puncak musim hujan akan melanda sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

 

Akibat dari puncak musim hujan tersebut, beberapa daerah di Indonesia berpotensi alami banjir. Potensi banjir ini diperkirakan akan terjadi di 31 kota/kabupaten dan 73 kecamatan di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada bulan November. Sedangkan pada bulan Januari 2019, banjir diperkirakan akan terjadi di 13 kota/kabupaten dan 35 kecamatan di Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua.

 

Sebagai bentuk pencegahan banjir pada tahun 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan berbagai pekerjaan seperti membangun pengendali banjir sepanjang 195 kilometer, merehabilitasi pengendali banjir sepanjang 7 kilometer, pemeliharaan tanggul dan tebing sungai sepanjang 3.725 kilometer dan pemeliharaan kanal banjir sepanjang 164 kilometer.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Jakarta (1/11). “Ditjen SDA juga melakukan penelusuran (walkthrough) terhadap sungai-sungai utama di seluruh BWS/BBWS sepanjang 54 kilometer. Dari hasil updating tahun 2018, diketahui saat ini terdapat 42 kilometer sungai yang berada dalam kondisi kritis dan sampai dengan saat ini kurang lebih sepanjang 30 kilometer yang telahditangani,” lanjutnya.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dalam menanggulangi terjadinya banjir, Ditjen SDA telah menyiapkan total 657 unit peralatan yang terdiri dari excavator, amphibious excavator, mobile pump, dump truck, trailer truck, pick up, mesin outboard dan perahu karet untuk menanggulangi banjir. Untuk bahan banjiran, Ditjen SDA juga menyiapkan 242.633 buah sandbag, 5.968 buah geobag dan 41.798 buah kawat bronjong. Sedangkan untuk tahap pemulihan Ditjen SDA siap melakukan pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan air.

 

Surat Keputusan Dirjen SDA No.52/KPTS/D/2018 tentang Piket Pusat Komando Penanggulangan Bencana Ditjen SDA Kementerian PUPR telah menetapkan personil yang bertugas untuk melaporkan kejadian bencana secara cepat, memantau, mencatat dan mengevaluasi kejadian bencana serta dampak yang ditimbulkan. Ditjen SDA juga menyiapkan Pos Komando (Posko) Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat di setiap Balai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di 34 provinsi di Indonesia. Alamat dan contact person Pos Siaga Bencana selengkapnya dapat dilihat di website http://sda.pu.go.id.  

 

Selain itu, juga telah diterbitkan Surat Perintah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 110/SPRIN/D/2018 tentang Penanggulangan Bencana Banjir. SPRIN ini memerintahkan kepada seluruh Kepala BBWS dan BWS untuk melaksanakan tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. (KompuSDA)

01 November 2018 Selengkapnya

Menteri PUPR Akan Berikan Penghargaan Untuk Inovasi Pembangunan Bendungan
Menteri PUPR Akan Berikan Penghargaan Untuk Inovasi Pembangunan Bendungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono berjanji akan memberikan penghargaan kepada Komisi Keamanan Bendungan dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air jika dapat memberikan inovasi di dalam pengelolaan dan pembangunan bendungan yang bisa diterapkan di tahun 2019.

 

"Karena tahun itu masih ada program 9 bendungan lagi. Kalau ada satu inovasi saya akan berikan hadiah 100 juta, namun harus dipastikan oleh Komisi Keamanan Bendungan bahwa hal itu benar-benar inovasi," ujar Basuki saat membuka acara Seminar Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Batam (24/10).

 

Basuki menegaskan kembali pentingnya Intelectual Exercises di dalam membangun bendungan. "Kita bangun bendungan banyak harus ada knowledge accumulation yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman pembangunan itu, empat puluh sembilan (49) bendungan itu kan tidak sedikit. Pasti banyak temuan-temuan yang bisa dijadikan pengalaman dan inovasi," ujarnya.

 

Adapun Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA menargetkan terselesainya 8 bendungan di tahun 2018 ini.  Sehingga total hingga tahun 2018, telah terbangun sebanyak 40 bendungan. Sementara itu, di tahun 2019 akan dilaksanakan tender sebanyak 9 bendungan lagi, "65 bendungan di Indonesia akan siap di tahun 2023,"

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi menyambut baik dukungan Menteri PUPR dalam mendorong inovasi pembangunan bendungan. "Mulai dari seminar nasional KNI-BB di Lombok Pak Menteri mengharapkan ada inovasi-inovasi baru. Sebenarnya waktu itu kita minta dari Amerika memberikan inovasi, di Batam inovasi dari Jepang. Tadi Pak Menteri juga mengharapkan dalam seminar kali ini teman-teman di Indonesia juga mengadakan inovasi, nanti akan diajukan dan dinilai oleh komisi keamanan bendungan,"

 

Senada dengan Basuki, Hari mengatakan untuk tahun 2018 akan ada 8 bendungan yang siap. "Namun yang paling siap ada beberapa antara lain Bendungan Sei Gong di Batam sini. Sei gong tahun ini selesai tinggal lokasi genangan yang diselesaikan Pak Gubernur, sekarang progress sudah 92 persen," lanjut Hari.

Selain Bendungan Sei Gong, bendungan lain yang akan selesai di tahun 2018 ini yaitu Bendungan Rotiklot di NTT, Logung di Jawa Tengah, Bendungan Sindang Heula di Banten, Bendungan Kuningan di Jawa Barat, Bendungan Mila di NTB, Bendungan Gondang di Jawa Tengah dan Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan.

 

Pemilihan Kota Batam sebagai pemantik inovasi melalui kegiatan Seminar Nasional di tahun 2018 ini bukan tanpa alasan. Kota Batam yang saat ini tercatat memiliki 8 bendungan eksisting selain bendungan Sei Gong yang sedang dibangun, di dalam hal bendungan dapat dikatakan salah satu center of innovation. Setidaknya ada 4 (empat) hal bernilai inovasi yang dapat menjadi referensi. Pertama, sebagai pulau yang sumber airnya mengandalkan air hujan, dan dihadapkan pada kebutuhan air untuk pusat-pusat industri dan permukiman   yang      mulai   berkembang, pembangunan bendungan Sei Baloi di Batam pada tahun 1974 merupakan inovasi pemenuhan kebutuhan air baku di jaman itu. Kedua, pembangunan bendungan Duriangkang pada akhir tahun 1990 di Batam merupakan pembangunan bendungan muara (estuary dam) pertama di Indonesia. Ketiga, bendungan Duriangkang memiliki panjang 952 meter, tinggi 10 meter, dan lebar 11 meter dengan luas daerah tangkapan air mencapai 7.259 hektar, luas permukaan 1.284 hektar, luas genangan 874 hektar, dengan suplai air baku mencapai 3.000 liter/detik, merupakan bendungan muara terbesar di Asia Tenggara.

Keempat, konstruksi bendungan Duriangkang menggunakan struktur "Cut off Walls", dimana struktur ini juga terbesar di Asia Tenggara.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Batam yang kondisinya saat ini defisit 490 liter/detik, maka pembangunan bendungan masih merupakan inovasi yang paling andal. Tanpa pembangunan bendungan, dan tanpa adanya inovasi penyediaan air baku lainnya, maka pada tahun 2023 diperkirakan defisit meningkat menjadi 1.980 liter/detik.

Di era teknologi informasi ini, KNI-BB berusaha mendorong inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang membantu kita antara lain dalam hal Kalkulasi aliran masuk/keluar     waduk, sehingga meningkatkan kinerja waduk dan mengontrol pelepasan air yang lebih baik. Analisa kondisi bendungan, sehingga mengoptimalkan Operasi dan Pemeliharaan (O & P), Quick Assessment berbasis risiko terhadap keamanan bendungan, sehingga informasi untuk tanggap darurat dan pengurangan risiko menjadi lebih baik.

Terkait resiko keamanan bendungan, baru-baru ini marak didiskusikan tentang Likuifaksi, yaitu fenomena ketika tanah kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan (gempa), sehingga berubah wujud menjadi cair.

 

25 Oktober 2018 Selengkapnya

Ditjen SDA Perkuat Kerjasama Dengan Pemerintah China
Ditjen SDA Perkuat Kerjasama Dengan Pemerintah China

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders agar program pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air bisa semakin baik, satu diantara kerjasama tersebut adalah kerjasama dengan Pemerintah China dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat, yaitu Bendungan Jatigede.

 

Dalam rangka meningkatkan kerjasama yang sudah terjalin tersebut, Vice Minister of Water Resources and Vice Minister of Ministry of Emergency Management Republik Rakyat China Mr. YE Jianchun melakukan kunjungan ke Kementerian PUPR pada Rabu, 17 Oktober 2019 yang diterima langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pengelolaan sumber daya air dan penanganan bencana yang dilakukan oleh Ditjen SDA, Kementerian PUPR.

 

"Saya berharap melalui kerjasama yang semakin erat, kedua negara bisa bertukar pengetahuan dan pengalaman dan menggali peluang dan kerja sama dimasa depan," kata Menteri Basuki. Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dan para pejabat tinggi pratama lainnya.

 

Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan pada pertemuan tersebut, Kementerian PUPR menawarkan kerja sama dalam pembangunan empat bendungan yakni Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, Jenelata di Sulawesi Selatan, Lambakan di Kalimantan Timur dan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

 

Usai diterima Menteri Basuki, rombongan delegasi dari Pemerintah China melakukan peninjauan lapangan ke Tanggul Laut Muara Baru (Pluit) dan Waduk Pluit yang berlokasi di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Ditjen SDA, Kementerian PUPR tengah membangun tanggul laut sepanjang 4,5 kilometer yang berada di dua titik yakni, Muara Baru sepanjang 2,3 km dan Kali Baru sepanjang 2,2 km. 

 

Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Hari Suprayogi yang mendampingi peninjauan lapangan menjelaskan kunjungan dilakukan untuk mengetahui upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan banjir di Jakarta. "Jakarta ini masalahnya banjir yang tidak hanya akibat air dari hulu, melainkan juga air dari hilirnya. Saat ini, progres tanggul laut telah mencapai 80% dan menjadi titik percontohan karena dilengkapi taman dan jalan inspeksi sehinga menambah ruang terbuka hijau di Jakarta,” kata Hari Suprayogi.

 

Proyek Tanggul Laut yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) sebagai bagian dari rencana induk penanganan banjir dan penurunan muka air tanah di Jakarta. Kehadiran tanggul ini akan mengurangi potensi abrasi di pesisir Jakarta, mencegah banjir rob yang terjadi hampir setiap bulannya ketika air laut pasang di titik Jakarta Utara, dan upaya penataan kawasan pesisir utara Jakarta.

 

Selain tanggul laut, rombongan pun melanjutkan kunjungan kerja ke Bendungan Jatigede dan Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Sumedang pada Kamis, 18 Oktober yang kemudian dilanjutkan ke Bendungan Kering (Dry Dam) Sukamahi dan Ciawi (Cipayung) di Kabupaten Bogor pada Jumat ,19 Oktober 2018.

 

Bendungan Jatigede yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai pasokan air untuk daerah irigasi Rentang seluas 90.000 Ha. Selain itu, bendungan ini juga dapat mereduksi banjir di sekitar sungai Cimanuk bagian hilir seluas 14.000 Ha, sehingga ketika musim penghujan tiba diharapkan tidak terjadi back water pada anak-anak sungai yang bermuara ke sungai Cimanuk. Bendungan Jatigede juga berpotensi sebagai penyuplai air baku sebesar 1500 liter per detik (Tahap I) dan PLTA juga pendukung kegiatan pariwisata.

 

Sementara, pembangunan Bendungan Ciawi yang terletak di Desa Cipayung, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung dan Desa Kopo Kecamatan Cisaruan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mengurangi dan mengontrol debit banjir ke hilir karena itu mencegah atau mengurangi kerusakan akibat banjir, dan menunda waktu kedatangan banjir sehingga dapat menahan air untuk waktu tertentu dan memperpanjang waktu untuk evakuasi. (dro/ams KompuSDA)

 

20 Oktober 2018 Selengkapnya

Dirjen SDA Dan Rombongan Kementerian Sumber Daya Air RRT Tinjau PTPIN Jakarta
Dirjen SDA Dan Rombongan Kementerian Sumber Daya Air RRT Tinjau PTPIN Jakarta

“Saat ini dalam rangka kerjasama bilateral, kami sedang bersama dengan rombongan Kementerian Sumber Daya Air RRT melakukan peninjauan lapangan ke PengembanganTerpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) di Pluit-Muara Baru dan Pompa Pluit. Jadi kami ingin menunjukkan beberapa proyek infrastruktur yang dilakukan di DKI Jakarta, seperti proyek pengendalian banjir ini,” kata Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi, dalam kunjungan lapangan ke PTPIN Muara Baru dan Pluit, 17 Oktober 018, di Jakarta. Direktur Jenderal SDA didampingi oleh Direktur Sungai dan Pantai, Jarot Widyoko, BBWS Cilicis, Biro KLN Kementerian PUPR dan rombongan delegasi Kementerian Sumber Daya Air RRT.

Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) sebagai upaya perlindungan terhadap ancaman banjir rob yang meningkat akibat penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan kenaikan muka air laut melalui perkuatan dan peninggian tanggul laut dan tanggul muara sungai serta penataan kawasan pesisir pantai utara Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan Pergub 1685/2015 dan 2185/2016, BBWS Ciliwung Cisadane pada TA 2015-2018 melaksanakan pembangunan pengaman pantai sepanjang 4500 m di lokasi Pluit-Muara Baru, Kec. Penjaringan dan Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. (tin, ams kompuSDA)

17 Oktober 2018 Selengkapnya