© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

DPR RI Tinjau Bendungan Teritip
DPR RI Tinjau Bendungan Teritip

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur sumber daya air di Bendungan Teritip pada tanggal 30 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Ketua Komisi V Fary Djemy Francis beserta jajarannya, dan didampingi Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Ni Made Sumiarsih dan Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ni Made Sumiarsih menyatakan bahwa Bendungan Teritip sudah dibangun sejak tahun 2014 dan telah dilakukan impounding pada akhir tahun 2016. Manfaat dari bendungan tersebut yaitu untuk pengendalian banjir, air baku dan air minum Kota Balikpapan. Bendungan Teritip juga merupakan salah satu proyek strategis nasional.

 

Kebutuhan air bersih untuk Kota Balikpapan saat ini sebesar 2.100 liter/detik, sementara pasokan air yang ada sekarang hanya 1.228 liter/detik yang diambil dari Bendungan Manggar dan Sumur Dalam. Bendungan Teritip yang memiliki tinggi bendungan 10,50 m, lebar pelimpah 20 m, dan total kapasitas tampungan 2.431.000 meter kubik akan memberikan tambahan pasokan air bersih sebesar 250 liter/detik untuk kota Balikpapan.

 

Kepala BWS Kalimantan III Anang Muchlis menambahkan, bahwa Balikpapan tidak mempunyai sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air, sehingga untuk pemenuhan air baku hanya bisa dilakukan dengan membangun bendungan, embung dan tampungan-tampungan kecil. Saat ini, Bendungan Teritip sudah terisi penuh namun pemanfaatan airnya masih menunggu selesainya pembangunan Instalasi Penjernihan Air (IPA) yang sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, agar nantinya air bersih tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat Balikpapan. (KompuSDA)

 

01 September 2018 Selengkapnya

Embung Jakabaring Sebagai Venue Triathlon di Asian Games 2018
Embung Jakabaring Sebagai Venue Triathlon di Asian Games 2018

Embung Jakabaring (Jakabaring Rowing Lake) di Kota Palembang menjadi venue untuk penyelenggaraan lomba Triathlon pada gelaran Asian Games 2018

Jumat, 31 Agustus 2018 - Minggu, 2 September 2018 dilakukan perlombaan Asian Games cabang olahraga Triathlon di area Jakabaring Sport City (JSC), Palembang. Triathlon merupakan cabang olahraga yang mengukur ketahanan fisik. Lomba ini terdiri dari Berenang, Bersepeda, dan Berlari. Triathlon sendiri merupakan cabang olahraga yang baru mulai dikompetisikan pada Asian Games ke-XV tahun 2006 di Doha, Qatar.

Pada individual Triathlon di JSC, seluruh peserta diharuskan untuk berenang di embung Jakabaring (Jakabaring Rowing Lake) sejauh 750 meter bolak-balik, dengan total jarak keseluruhan adalah 1,5 kilometer. Lalu dilanjutkan dengan bersepeda selama 6 putaran (atau 40 kilometer) dan berlari sejauh 10 Km.

Dalam mensukseskan penyelenggraaan lomba Triathlon ini, Ditjen SDA melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII telah melakukan banyak hal, diantaranya termasuk pembangunan, pembersihan, operasi, dan pemeliharaan Embung Jakabaring.

 

31 Agustus 2018 Selengkapnya

Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air
Laporan Kinerja Ditjen Sumber Daya Air

Laporan Kinerja dapat dilihat pada link:

http://sda.pu.go.id/pages/pengumuman/30

29 Agustus 2018 Selengkapnya

Bendung Rentang Sambut Canoe Slalom Untuk Asian Games 2018
Bendung Rentang Sambut Canoe Slalom Untuk Asian Games 2018

Bendung Rentang menjadi venue untuk cabang olahraga Canoe Slalom untuk perhelatan Asian Games 2018 di Majalengka (23/8). Canoe Slalom  sendiri merupakan salah satu olahraga dayung perorangan yang menggunakan perahu panjang dan sempit dengan halang rintang yang beragam. Bendung Rentang terpilih menjadi tempat perlombaan Canoe Slalom yang merupakan usulan dari Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia yang disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Gubernur Jawa Barat karena kondisi Bendung Rentang dianggap lebih siap untuk mengadakan perlombaan tersebut

Perlombaan Canoe Slalom digelar di saluran induk Cipelang yang berada pada intake kiri bendung rentang. Intake kiri ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian kanan intake kiri akan digunakan menjadi tempat perlombaan sedangkan bagian kanan tetap berfungsi sebagai saluran irigasi. Panjang lintasan yang disiapkan mencapai 450 meter. Panjang dibagi menjadi beberapa bagian lintasan seperti lintasan warming up sepanjang 150 meter lintasan perlombaan sepanjang 200 meter dan sisanya digunakan untuk persiapan peserta.

Bendung Rentang merupakan infrastruktur Sumber Daya Air yang bermanfaat untuk mengairi irigasi di kab. Majalengka dengan total layanan irigasi seluas 87.803 ha dan melayani kebutuhan air irigasi untuk kab. Cirebon, Majalengka dan Indramayu. Dari ketiga kabupaten di atas indramayu menjadi kabupaten dengan areal irigasi terluas dengan total 66.612 ha.

Pada pertandingan hari ini, Kamis, 23 Agustus 2018, Canoe Slalom kategori Canoe Single (women) yang menjadi mendapatkan medali emas adalah Chen Shi (China), medali perak adalah Chen Weihan (Taipei) dan medali perunggu adalah Duanglawa Atcharapor (Thailand). Sedangkan untuk kategori Kayak (Men) yang mendapatkan medali emas adalah Quan Xin (China), medali perak oleh Adachi Kazuya (Jepang) dan medali perunggu Husslein Hermann Ludwig (Thailand).

Atlet Canoe Slalom untuk kategori Canoe Single (C1) Women, Reski Wahyuni (Indonesia) berharap agar kedepannya dapat lebih meningkatkan prestasi untuk olahraga Canoe Slalom dan berusaha lebih keras lagi untuk pencapaian waktu yang lebih cepat. “Untuk selanjutnya saya akan fokus pada pertandingan Canoe di Thailand pada bulan Oktober nanti, semoga saya bisa menjadi juara,” imbuh Resti Wahyuni. (tin, ams kompuSDA)

23 Agustus 2018 Selengkapnya

Ditjen SDA Kelola Lumpur Sidoarjo Jadi Destinasi Geowisata
Ditjen SDA Kelola Lumpur Sidoarjo Jadi Destinasi Geowisata

Semburan Lumpur Sidoarjo yang sudah berlangsung sejak tahun 2006 diperkirakan akan masih berlangsung lama dan kemungkinan untuk menutup lubang pusat semburan tingkat keberhasilannya sangat kecil. Semburan lumpur yang berlokasi di area pengeboran Lapindo Brantas Inc yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terus mengeluarkan lumpur yang harus terus dipantau dan diatasi dampaknya.

 

Upaya untuk menghentikan semburan lumpur tersebut telah dilakukan, namun lumpur yang keluar dari perut bumi Sidoarjo ini terus menyembur dan memperluas area timbunan lumpur di sekitarnya. Dengan semakin banyaknya lumpur dan luasnya area terdampak, Pemerintah telah membentuk badan khusus yang menangani permasalahan tersebut sejak tahun 2007, yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tugas dari BPLS antara lain, melaksanakan upaya penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, masalah sosial dan infrastruktur dengan melihat resiko lingkungan yang paling terkecil.

 

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, ditetapkanlah Perpres No.21 tahun 2017 tentang pembubaran BPLS pada tanggal 2 Maret 2017. Kemudian untuk selanjutnya, tugas dan fungsi BPLS dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dengan nama Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).

 

Penanganan bencana semburan lumpur sidoarjo hingga saat ini terus dilaksanakan pemerintah yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Upaya penanganan yang dilanjutkan dengan upaya pengendalian, juga dilakukan pula penataan, guna mempercantik menuju pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Saat ini, lokasi semburan lumpur sidoarjo tersebut dikelola menjadi tujuan geowisata, yang beberapa sisi areanya bisa dikunjungi oleh masyarakat umum.

 

Ditjen SDA melalui PPLS yang melakukan kegiatan operasi pemeliharaan tanggul dan waduk/bendungan akibat luapan lumpur tersebut berupaya untuk menjaga keamanan tanggul dan waduk secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian sehingga tidak membahayakan lingkungan lokal, regional, dan nasional. (dro/ket KompuSDA)

 

08 Agustus 2018 Selengkapnya

Penyerahan 12 Paket Pekerjaan P3TGAI di Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi NTT
Penyerahan 12 Paket Pekerjaan P3TGAI di Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi NTT

Sebanyak 12 pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) diserahterimakan dari Satker OP SDA BWS NT II kepada kelompok tani masing-masing yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2018. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dilakukan setelah masing-masing kelompok P3A menyelesaikan pekerjaan fisik 100% dan selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan. Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing kelompok tani, para Kepala Desa (Kades) dan PPK OP SDA BWS NT II serta disaksikan oleh hadirin yang memenuhi halaman depan Kantor Desa Oinlasi Kec. Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (Bai)

08 Agustus 2018 Selengkapnya

Sosialisasi Amdal Rencana Pembangunan Bendungan Tefmo
Sosialisasi Amdal Rencana Pembangunan Bendungan Tefmo

Bendungan Tefno/Manikin bakal dibangun di wilayah Kabupaten Kupang-NTT, setelah bendungan Tilong yang selesai dibangun tahun 2001. Keberadaan bendungan dengan kapasitas tampungan bersih 14,63 juta m3 air ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kupang dan sekitarnya, baik untuk air bersih maupun irigasi. Selain untuk menunjang kebutuhan air bersih dan irigasi bendungan Manikin ini juga bertujuan sebagai tempat pariwisata dan kawasan hijau. Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) menyiapkan Bendungan Tefmo/Manikin di Kabupaten Kupang ini yang saat ini dalam tahap perencanaan. Dalam perencanaannya Bendungan Manikin akan meliputi Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala yang berada di wilayah  Kecamatan Taebenu serta Desa Seba di Kecamatan Amarasi Barat. Kupang dan sekitarnya tercatat mempunyai curah hujan efektif 3 bulan setahun tentu sangat memerlukan bendungan sebagai tempat penampungan air dalam jumlah yang besar.

Pada tanggal 24-25 Mei 2018 bertempat di Aula Desa Seba dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa akan dibangun Bendungan Manikin yang dalam tahap perencanaan. Pada tatap muka tersebut hadir PPK Perencanaan, Welem Sudiarto, Kades Seba, Jemi Suwandi Kapitan, Sekcam Amarasi Barat, Konsultan Studi Amdal (PT. Mitra Hijau Indonesia) tokoh masyarakat dan staf BWS NT II. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tahapan perencanaan yang akan dikerjakan diantaranya survey dengan mendatangi lokasi terdampak, serta penjelasan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari keberadaan bendungan. Selain itu juga dilakukan dialog dengan mendengarkan langsung tanggapan serta masukan dari masyarakat baik berupa pertanyaan maupun usul pendapat.

Dalam penjelasannya PPK Perencanaan BWS NT II, Welem Sudiarto mengatakan pada tahap awal akan dilakukan pengukuran pada lahan terdampak yang bertujuan untuk memetakan lahan terdampak terhadap masing-masing pemilik lahan. Bagi masyarakat yaitu pemilik lahan akan disertakan pada pengukuran agar mendapatkan hasil yang riil. Selain itu dilakukan juga perencanaan Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) yaitu untuk mengetahui dampak atau akibat dari pembangunan bendungan ini baik dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan. Dampak tersebut ditinjau dari berbagai segi seperti dampak perekonomian, kesempatan kerja, sosial budaya, dampak kesehatan masyarakat, pariwisata dan sebagainya. Dari hasil amdal tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah layak dibangun atau tidak bendungan tersebut. Untuk pengukuran, dilakukan bukan pada satu arah tetapi pada beberapa arah sebab ini penting dilakukan untuk mengetahui luas lahan sesungguhnya dan kepemilikan lahannya. Guna mendapatkan hasil yang akurat, maka masyarakat juga diikutsertakan yaitu sebanyak 2 orang yang merupakan perwakilan masyarakat setempat. Demikian pula pada tahap selanjutnya perwakilan masyarakat ini akan terus dilibatkan hingga selesai kegiatan.

08 Agustus 2018 Selengkapnya

Penyerahan Pekerjaan P3TGAI di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT
Penyerahan Pekerjaan P3TGAI di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT

Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal SDA, melakukan penyerahan Pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) kepada Kelompok Tani terkait, 10 Juli 2018, di Kantor Desa Tuanatuk Kecamatan Lobalain – Rote Ndao, NTT.

Penyerahan kepada 10 kelompok tani yang telah menyelesaikan pekerjaannya  100% masing-masing di Desa Oehandi, Lentera, Lekona, Edaledo, Tunganamo, Lidamanu, Tuanatuk, Busalangga, Oetefu dan Desa Oebatu. Hadir pada kesempatan itu PPK SDA OP II, Melkior A. Lukas, Staf BWS NT II, Kasie SDA Rote Ndao, Ajal A. Soeki,A.Md, Kades Tuanatuk, Nicodemus Hilli, tokoh masyarakat, ketua P3A dan anggota. Tamu yang hadir disambut dengan pengalungan selendang serta pemakaian Topi Tiilangga (topi khas Rote Ndao). Penyambutan adat ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih masyarakat dimana mereka sudah mendapat bantuan melalui program P3TGAI. Rangkaian acara pada serah terima tersebut berlangsung sederhana dan puncaknya dilakukan penandatanganan Berita Acara serah terima pekerjaan masing-masing oleh PPK OP SDA II, Melkior A. Lukas, Satker SDA NT II yang diwakili oleh Marten Haning, para Kades, Ketua P3A dan KMB (Konsultan Manajeman Balai). 

Dalam sambutannya PPK SDA OP II, Melkior Lukas mengatakan melalui penyerahan pekerjaan ini menandakan bahwa kegiatan P3TGAI ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik. P3TGAI merupakan program pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan sumber dana APBN. Setiap kelompok tani mendapatkan dana sebesar Rp. 190 juta yang digunakan untuk meningkatkan jaringan irigasi dari saluran tanah menjadi saluran pasangan. Penentuan lokasi dilakukan dengan prioritas kriteria lahan yang mempunyai sumber air dan bukan lahan tadah hujan. Selanjutnya PPK OP SDA II, Melkior mengharapkan agar kelompk tani maupun masyarakat dapat menjaga saluran yang telah dibangun ini sehingga berumur panjang dan dapat menjadi warisan bagi anak cucu kita sekalian. <Bai>

06 Agustus 2018 Selengkapnya

Dirjen SDA Raih Gelar Doktor Dengan Predikat Cumlaude
Dirjen SDA Raih Gelar Doktor Dengan Predikat Cumlaude

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hari Suprayogi, resmi meraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya dengan Predikat Cumlaude. Hal tersebut diputuskan Tim Penguji usai Dirjen SDA mengikuti Ujian Terbuka Disertasi dengan judul "Model Indeks Layanan Jaringan Drainase Perkotaan", kemarin (2/8) di Malang. Hadir sebagai Penguji Tamu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi terobosan inovasi yang disajikan. "Ini adalah pencapaian yang tidak kecil, belajar memang suatu yang never ending process. Keistimewaan ini karena untuk drainase, bagaimana kita menilai kinerja drainase banjir.

 

Dengan adanya ini, kita punya salah satu cara untuk menilai performance dari drainase pengendalian banjir," ujar Basuki. Atas terobosan tersebut, pihak penguji mengusulkan agar metode ini dapat menjadi Peraturan Menteri (Permen) PUPR sebagai standarisasi. Menanggapi hal itu, Basuki menjawab bahwa nanti dirinya akan meminta rekomendasi dari Universitas Brawijaya. "Saya minta rekomendasi dulu dari Universitas Brawijaya, nanti saya akan bahas di Balitbang, baru di Permen-kan supaya jadi standar cara menghitung kinerja drainase untuk pengendalian banjir," lanjut Menteri PUPR.

 

Sementara itu, harapan yang sama juga diutarakan Hari Suprayogi, dirinya berharap metode ini dapat menjadi acuan bersama di kemudian hari. Dirinya pun menceritakan awal mengambil tema untuk disertasinya itu. "Berawal dari saya saat menjadi Direktur OP (Operasi dan Pemeliharaan), saya terinspirasi karena selama ini pemeliharaan kita kurang tepat. Kita amati lapangan, diusulkan menjadi RAB, namun hasilnya kurang memuaskan, mungkin pendanaan angka kebutuhan untuk OP yang kurang. Maka saya buat suatu rumusan dan model lalu sata kalibrasi lagi dengan lapangan. Ternyata hasilnya kok bagus. Harapannya bisa dipakai dan diaplikasi lalu bisa jadi Permen, menjadi acuan kajian secara ilmiah. Itu yang bisa dipakai, jadi dua hasil meninjau lapangan dan ini," tutur Yogi.

 

Menteri PUPR mengakui sampai saat ini belum ada penelitian dan cara hitung seperti metode yang diusulkan dalam disertasi tersebut, "Kalau banjir dilihatnya hanya kapasitas tampung saja ternyata kan tidak, ada tiga variabel teknis dan 5 variabel non teknis ternyata tidak hanya kapasitas saluran saja ternyata banyak variabelnya," ujarnya. Selain itu juga metode ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sehingga penanganan drainase perkotaan menjadi tepat waktu, mutu, dan sasaran yang bisa dipakai sebagai acuan bagi penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah. Dari hasil penelitian didapat bahwa aspek teknis seperti kapasitas sistem dan pola pengaliran berkontribusi sebesar 73 persen terhadap tingkat layanan jaringan drainase perkotaan. Sementara aspek non-teknis mencakup manajemen kelembagaan, peran masyarakat dan swasta, aspek hukum, sosial budaya dan ekonomi berkontribusi sebesar 27 persen.

 

Dirjen SDA Hari Suprayogi menyelesaikan program doktoral dalam waktu 3 tahun, yang dimulai sejak tahun 2015, dengan predikat cumlaude. Adapun susunan tim penguji antara lain Ketua Sidang adalah Dr. Eng Ir. Yulvi Zaika, MT (Ketua Program Studi Teknik Sipil selaku Ketua Tim Penguji Internal), Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS (Promotor), Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih L, M.Sc (Ko-Promotor I), Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS (Ko-Promotor II), Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Penguji Tamu), Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT (Penguji Internal selaku Dekan Fakultas Teknik Unbraw), dan Prof. Ir. Iwan Kridasantausa, M.Sc, Ph.D (Penguji Eksternal). Turut hadir Inspektur Jenderal Widiarto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lolly Martina Martief, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga dan para senior keluarga besar Ditjen Sumber Daya Air. (din/ket/kompuSDA)

 

02 Agustus 2018 Selengkapnya

Keterlibatan Perguruan Tinggi Penting Untuk Aksi Nyata Lestarikan Air
Keterlibatan Perguruan Tinggi Penting Untuk Aksi Nyata Lestarikan Air

Dalam upaya perlindungan dan optimalisasi fungsi sungai, danau, embung, situ dan waduk serta sumber air permukaan lainnya,dibutuhkan sinergitas dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan (pemerintah,swasta,perguruan tinggi dan komunitas). Diharapkan sinergitas tersebut dapat menjadi bagian utama dalam mempertahankan keberlanjutan sumber air untuk masyarakat.

 

Oleh karena itu Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebagai inisiator, mengajak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta rektor universitas/insitut di Indonesia yang memiliki bidang studi keteknikan, melaksanakan workshop bertema "Peran Nyata Perguruan Tinggi dalam Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Sungai, Danau, Waduk, Embung, Situ dan Sumber Air Permukaan Lainnya" di Aula Timur ITB, Kota Bandung, Jawa Barat (310718).

 

Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Lukman Hakim, menyampaikan bahwa kementerian dan perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas, badan usaha dan sekretariat tim kerja berupaya mengimplementasikan peran perguruan Ttinggi dalam optimalisasi penyelamatan kualitas serta kuantitas sungai, danau, embung, situ, waduk dan sumber air permukaan lainnya untuk keberlangsungan air di masa depan.

 

Workshop ini merupakan salah satu persiapan menuju aksi lapangan dan revitalisasi sumber air dengan mengedepankan peran perguruan tinggi dan komunitas masyarakat untuk penyelamatan air. Hal ini sangat diperlukan mengingat tahun ke tahun terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah dan luas serta kualitas air pada sungai, danau, embung, situ dan waduk,akibat penguasaan lahan, alih fungsi dan okupasi masyarakat, yang dikarenakan oleh lemahnya pengendalian serta kurangnya kesadaran masyarakat.

 

Di tempat yang sama, Rektor ITB, Kadarsyah Suryadi,mengatakan bahwa air adalah masalah sosial. Oleh karena itu perguruan tinggi akan berperan menangani masalah air dari sisi teknis dan sosial, dengan segmen pelaku adalah dosen dan mahasiswa, melalui kegiatan KKN tematik, penerapan teknologi tepat guna, mikrohidro, penyuluhan masyarakat hingga di pedesaan.  ITB sendiri ke depan akan mengambil peran lebih untuk melakukan penjagaan kualitas air, pencegahan semakin tercemarnya air di sungai, misalnya dengan bioflog yang berfungsi untuk meningkatkan baku mutu air.

 

Sementara itu, Bob Arthur Lombogia, Kepala BBWS Citarum, sekaligus salah satu penggerak GN KPA mengatakan bahwa nantinya masukan dari perguruan tinggi akan sangat diperlukan dalam hal action di lapangan dan sertifikasi. “Sertifikasi akan dikeluarkan berdasarkan masukan dari perguruan tinggi, karena dalam mengeluarkan suatu sertifikasi diperlukan pengertian yang sama antara pusat dan daerah. Itu menjadi satu harapan pemerintah pusat,sehingga nantinya pihak-pihak badan usaha atau masyarakat yang akan mengokupasi wilayah sungai, situ, danau, embung dan waduk,dapat dipidanakan,” lanjut Kepala BBWS Citarum. (nan, ket kompuSDA)

01 Agustus 2018 Selengkapnya

Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional 2018
Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional 2018

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi penjaga pos hidrologi, Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (SDA) Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR menyelenggarakan Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2018 yang berlangsung pada tanggal 23 - 29 Juli 2018 di Jakarta.

Lomba tersebut diikuti sebanyak 29 BBWS/BWS yang berasal dari lingkup Dirten Sumber Daya Air yang sebelumnya telah lulus seleksi terdiri masing-masing 29 Penjaga Pos Curah Hujan, 20 Penjaga Pos Klimatologi dan 25 Penjaga Pos Duga Air. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pembinaan sumber daya manusia yang merupakan salah satu pilar penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hidrologi, sehingga dapat mewujudkan ketersediaan data dan informasi hidrologi yang akurat, tepat waktu, berkesinambungan dan mudah di akses," ujar Kepala Sub Direktorat Hidrologi dan Lingkungan SDA, Dasniari Pohan saat membuka kegiatan tersebut.

Adapun tahap penilaian kepada penjaga pos hidrologi dilakukan dengan melihat profil peserta, paparan/presentasi peserta dan penilaian lapangan dan yang terbesar yaitu paparan dengan bobot 50%. Untuk presentasi, masing-masing penjaga pos diberi kesempatan selama 7 menit untuk mengenalkan diri serta memaparkan fungsi alat dan cara kerja alat tersebut, termasuk alat mencatat curah Hujan, alat-alat pada stasiun klimatologi dan alat duga air. Usai melakukan presentasi, penjaga pos menuju meja yang berada di hadapan tim penilai yang memuat peralatan hirologi. Dihadapan tim juri penjaga pos akan dinilai dan diuji kemampuan dalam pengenalan alat dan bagaimana mempraktekan penggunaan alat tersebut, serta mancatat hasilnya secara tepat dan benar. Pada kesempatan itu pendamping hanya hadir diharuskan diam dan tidak boleh memberikan arahan maupun instruksi apapun kepada penjaga pos. Penilaian lapangan dihadapan tim juri ini berlangsung rata-rata selama 36 menit.

Nantinya panitia membagi penilaian dalam 3 kategori yaitu kategori Penjaga Pos Curah Hujan, Penjaga Pos Klimatologi dan Penjaga Pos Duga Air. Pada akhir lomba para tim juri akan memberikan penilaian dan bagi penjaga pos terbaik akan diberikan penghargaan serta bingkisan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.

Hadir pada kesempatan itu Tim juri yaitu Rosadi Affandi dan Petrus Syariman yang merupakan praktisi hidrologi dan Idham Riyando Moe dari Subdit Hidrologi dan Lingkungan SDA, nara sumber dari Balai HITA, Puslitbang SDA, yaitu Ibu Sri Mulat dan Bapak Mirwan Rofiq G. <Bai NT2/KompuSDA>

26 Juli 2018 Selengkapnya