Pengumuman ( 5):

Kategori PU-Net


Dana Tanah Tersedia, Penyelesaian 32 Ruas Jalan Tol dan 19 Bendungan Akan Tepat Waktu

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penggunaan skema dana talangan sebagai sebuah terobosan yang dapat mempercepat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti dalam pembangunan infrastruktur PUPR khususnya jalan tol dan bendungan. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian proyek dapat tepat waktu, bahkan lebih cepat dan manfaatnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

Tahun Anggaran 2018, Kementerian PUPR Fokus Pada Penyelesaian Infrastruktur Prioritas Nasional

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 akan difokuskan untuk melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 4 April 2017 lalu dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 untuk memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. “Salah satunya adalah program infrastruktur prioritas nasional, termasuk proyek strategis nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," kata Menteri Basuki saat menyampaikan pandangannya pada Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Ruang Rapat Komisi V Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (7/6).

Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR Bentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi PSN

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) pada tahun ini berdasarkan Permen. PUPR No. 316/KPTS/M/2017 yang diharapkan bisa menjadi salah satu mekanisme percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, TPE-PSN dibentuk untuk melanjutkan advisory team pada 2015 yang tugasnya memantau pelaksanaan program atau proyek pembangunan prioritas.

Komisi V DPR RI Tinjau Penanganan Sarana dan Prasarana Infrastruktur pasca banjir di Kota Kendari

Dalam rangka peninjauan penanganan sarana dan prasarana infrastruktur pasca bencana banjir bandang di Kota Kendari, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 28-30 Mei 2017. Rombongan kunker yang terdiri dari 13 anggota dan dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena tersebut didampingi oleh pejabat dari Kementerian PUPR diantaranya Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Agung Djuhartono dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Eka Nugraha. Selain itu turut bersama juga mitra komisi V dari Kementerian/lembaga yang lain, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional.

29 Bendungan Ditargetkan Rampung Tahun 2019

Jakarta – Untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan energi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 65 bendungan pada periode 2014-2019 yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan yang belum selesai tahun 2014 dan 49 bendungan baru, pembangunan 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi. Melalui pembangunan 65 bendungan yang membutuhkan dana sebesar Rp 66,8 triliun tersebut, akan meningkatkan ketersediaan tampungan air di Indonesia menjadi 19,1 miliar m3 dari sebelumnya sebesar 12,6 miliar m3 yang berasal dari 231 bendungan yang ada saat ini. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar yakni mencapai 3,9 triliun m3/tahun dan potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 75.000 MegaWatt (MW) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan 1 Juta Ha Irigasi Baru & Rehabilitasi 3 Juta Ha Irigasi Untuk Mencapai Ketahanan Pangan

Jakarta – Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintah melakukan pembangunan irigasi baru seluas 1 juta hektar dan melakukan rehabilitasi irigasi sebanyak 3 juta hektar. Pelaksanaannya dilakukan sesuai kewenangan dimana irigasi dengan luas diatas 3.000 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), luas irigasi 1.000-3.000 hektar kewenangan pemerintah provinsi dan dibawah 1.000 hektar ditangani pemerintah kabupaten/kota. Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso dalam Diskusi Media,Jumat (26/5) optimis pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Pembangunan Bendungan Dukung Katahanan Air dan Pangan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tanggal 16 September 2016 menyelenggarakan Diskusi Jumatan Bersama Media di Ruang Media Centre, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta. Tema dalam diskusi ini relevan dengan rencana strategis untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan dalam menjawab tantangan kebutuhan air dan pangan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Selain itu, pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air merupakan rangkaian kegiatan Kementerian PUPR dalam mendukung program Nawacita yang telah dicanangkan oleh Pemerintah yaitu membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk meningkatkan produktifitas rakyat.

  • Tentang Ditjen SDA

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Alamat Kami

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

    Gd. Ditjen Sumber Daya Air 
    Kementerian PUPR
    JL. Pattimura 20, Kebayoran Baru 
    Jakarta - Indonesia - 12110 
    Phone/Fax: (021)-7396616 (Hunting)
    Email: kompusda@pu.go.id atau kompu.sda@gmail.com

     

  • Publikasi

  • Media Sosial Kami