© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita Balai

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

BBWS Bengawan Solo
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dampingi Pelaksanaan Pekerjaan BBWS Bengawan Solo
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dampingi Pelaksanaan Pekerjaan BBWS Bengawan Solo

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menerima Kunjungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Rabu, (08/07/2020). Kunjungan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dimaksudkan dalam rangka silaturahmi, perkenalan, pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan melakukan peninjauan lapangan beberapa perkerjaan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Melalui pertemuan hari ini diharapkan dapat terus melanjutkan proyek pekerjaan di tengah situasi pandemic covid-19, agar segala proyek pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat (bbwsbs/sita).

09 Juli 2020 Selengkapnya

BBWS Citanduy
Intake Air Baku Sindangkasih Dikunjungi Kepala BBWS Citanduy
Intake Air Baku Sindangkasih Dikunjungi Kepala BBWS Citanduy

Intake Air Baku Sindangkasih Dikunjungi Kepala BBWS Citanduy

09 Juli 2020 Selengkapnya

BWS Sumatera VII
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Semester I TA. 2020
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Semester I TA. 2020

Kamis (9/7) diselenggarakan acara Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Semester I Tahun Anggaran 2020 Pada Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui video conference. Acara ini diikuti oleh Petugas Pelaporan Keuangan (SAI) BWS Sumatera VII dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si.

Adapun hal-hal yang disampaikan dan perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Petugas pelaporan keuangan (SAI) wajib melakukan rekonsiliasi internal dan upload e-rekon.
2. Memastikan Saldo Awal 1 Januari 2020 sama dengan 31 Desember 2019 Audited.
3. Melakukan Jurnal Balik atas Jurnal Umum Per 31 Desember 2019 Sesuai dengan Dokumen SSBP.
4. Meminimalisir bahkan tidak ada selisih Tranksaksi Dalam Konfirmasi (TDK).
5. Wajib Memastikan ketepatan Rekonsiliasi Internal antara data SAIBA dan SIMAK BMN.
6. Melakukan telaah, monitoring dan evaluasi ketepatan penggunaan akun belanja atas realisasi belanja.
7. Mengidentifikasi dan menjelaskan substansi penyebab penggunaan jurnal umum/penyesuaian pada aplikasi SAIBA.

09 Juli 2020 Selengkapnya

BWS Sumatera VII
Rapat Internalisasi Unit Kepatuhan Internal
Rapat Internalisasi Unit Kepatuhan Internal

Kamis, 9 Juli 2020 diselenggarakan kegiatan rapat internalisasi oleh Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui video conference. Sehubungan dengan tugas Direktorat Kepatuhan Intern melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan menejemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Rapat dibuka oleh Direktur Kepatuhan Internal Mochamad Mazid, ST, Sp-1, kemudian dilanjutkan penyampaian materi Kebijakan Umum Pengawasan Itjen Bidang Sumber Daya Air oleh Inspektur I Ir. Fauzi Idris, ME. Dalam materinya Ir. Fauzi Idris, ME. menjelaskan alasan perubahan struktur organisasi yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta manfaat dari pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Balai.

Setelah itu Direktur Kepatuhan Internal Mochamad Mazid, ST, Sp-1 menyampaikan beberapa materi tentang isu strategis pengawasan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta Mindset Tim Kepatuhan Intern yaitu hadir untuk membantu memberi solusi, namun tetap dapat memberikan catatan perbaikan ke pimpinan, melakukan pengendalian kepatuhan intern untuk memperlancar proses bisnis dan bukan untuk menghambat proses bisnis, sebagai Advisor dan bukan sebagai Watchdog, bersikap Proaktif dan tidak Reaktif, menjaga Integritas dalam setiap Penugasan maupun pada saat berinteraksi, meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam penugasan. Sebelum menutup rapat Direktur Kepatuhan Internal Mochamad Mazid, ST, Sp-1 meminta dukungan dan kerja sama Balai Besar/Balai Wilayah Sungai terhadap Pelaksanaan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko.

09 Juli 2020 Selengkapnya

BWS Sumatera VII
Pelatihan Aplikasi e-Monitoring Kegiatan P3-TGAI
Pelatihan Aplikasi e-Monitoring Kegiatan P3-TGAI

Rabu (8/7) diselenggarakan Pelatihan Aplikasi e-Monitoring Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Aula Teramang Muar – Nasal Padang Guci BWS Sumatera VII. 

Dalam rangka menunjang pelaporan kegiatan P3-TGAI di tahun anggaran 2020 ini laporan kegiatan telah berbasis elektronik. Pelaporan yang dulunya dibuat secara manual, sekarang telah beralih ke aplikasi yang dikenal dengan e-Monitoring P3TGAI.

Pelatihan diikuti oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebagai peserta, dengan dipandu oleh Konsultan Manajemen Balai (KMB). Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat memahami pengoperasian aplikasi e-Monitoring P3TGAI dan memudahkan TPM dalam melakukan pelaporan.

 

08 Juli 2020 Selengkapnya

BWS Sulawesi II
Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo Tinjau Bendung Alale Bone Bolango Pasca Banjir
Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo Tinjau Bendung Alale Bone Bolango Pasca Banjir

BWS Sulawesi II Gorontalo - Sabtu, 4 juli 2020 Kepala BWS Sulawesi II Gorontalo, Ir. Naswardi, M.T, Melakukan monitoring dan evaluasi di Bendung Alale Bone Bolango pasca banjir yang terjadi pada Jumat, 3 juli 2020. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi infrastruktur SDA PUPR yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

[caption id="attachment_3894" align="aligncenter" width="1024"] kepala BWS Sulawesi II Gorontalo, Ir. Naswardi, M.T dan tim saat meninjau langsung di lokasi Bendung Alale Kab. Bone Bolango[/caption] [caption id="attachment_3895" align="aligncenter" width="1024"] Ka.satker Operasi & pemeliharaan BWS Sulawesi II Gorontalo Isnain Muhidin, S.T, M.T saat menunjukkan kondisi kerusakan Bendung kepada kepala BWS Sulawesi II Gorontalo.[/caption]

Diketahui curah hujan tinggi pada hari kamis malam sampai Jumat 3 juli 2020 meyebabkan meluapnya sungai Bone, akibatnya beberapa wilayah di Kab. Bone Bolango dan Kota Gorontalo terendam banjir. Dalam kunjungannya, Ka. Balai menyampaikan akan langsung melakukan penanganan darurat seperti menutup sayap kanan Bendung yang jebol dengan sand bag.

[caption id="attachment_3897" align="aligncenter" width="1024"] kepala BWS Sulawesi II ir. Naswardi, M.T saat memberikan arahan kepada jajarannya[/caption]

Bendung Alale untuk mengsuplesi Daerah Irigasi Lomaya - Alale Seluas 3.148 ha.

08 Juli 2020 Selengkapnya

BBWS Serayu Opak
Dunia Butuh Air, Rencana Penanganan Resiko Corona Virus Dengan Sanitasi
Dunia Butuh Air, Rencana Penanganan Resiko Corona Virus Dengan Sanitasi

Pandemi covid-19 menyadarkan kita betapa pentingnya air dalam kesehatan masyarakat. Anjuran mejaga kebersihan dan Kesehatan, Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) membuktikan bahwa setiap aktivitas kehidupan membutuhkan air. Masa pandemi ini juga memperlihatkan masih banyak yang harus kita lakukan untuk bisa menyediakan akses air bersih dan sanitasi untuk semuanya, sebagai hak asasi manusia maupun sebagai unsur penting dalam melindungi manusia selama krisis kesehatan.

Akses air bersih dan sanitasi bukanlah hal yang mudah di akses bagi milyaran orang di berbagai penjuru dunia. Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 2.2 milyar orang di seluruh dunia tidak mendapatkan layanan air minum yang aman dikonsumsi, sementara 4.2 milyar orang tidak mendapatkan layanan sanitasi dan 3 milyar orang kekurangan fasilitas cuci tangan.

Kemungkinan adanya virus dalam air limbah ditunjukan dari penyelidikan awal oleh KWE Water Reseacrch Institute dan beberapa organisasi lainnya. Penelitian ini juga menunjukan tidak mungkin ada keberadaan virus di dalam air minum setelah diberi klorin dengan dosis yang cukup dan iradiasi ultra violet.

Wabah penyakit ini menunjukan bahwa air bersih dan sanitasi sangat berperan efektif menjadi penghalang melawan virus. Maka sudah semestinya air harus tersedia, dapat diakses, dan terjangkau oleh semua orang.

Kebutuhan yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem manajemen air dan sanitasi ketimbang hanya berfokus pada infrastruktur seperti yang biasa dilakukan di negara-negara berkembang. Dengan demikian, inilah saatnya untuk meninjau kembali dan memikirkan penerapan Water Safety Plan (WSP) dan Sanitation Safety Plan (SSP), untuk memastikan pengelolaan yang aman dan efisien dalam penyediaan air bersih dan layanan sanitasi. WHO merekomendasikan WSP sebagai cara paling efektif dan secara konsisten memastikan air yang aman dan dapat dikonsumsi.

WSP ini dapat diadaptasi untuk semua jenis persediaan air dan dapat diterapkan secara efektif di semua lingkungan sosial ekonomi. Penerapan WSP ini sudah diadopsi secara global sebagai praktek terbaik untuk penyediaan air minum yang aman.

Manajemen dan investasi dalam perbaikan sistem sanitasi harus dibuat berdasarkan pemahaman yang memadai tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan dan bagaimana risiko ini dapat dikelola dengan lebih baik. Di sinilah SSP memainkan peran penting. Pendekatan ini merupakan cara untuk mengurangi risiko tertular patogen dan vektor mikroba yang terkait di seluruh rantai sanitasi.

Pendekatan ini memastikan langkah-langkah pengendalian risiko kesehatan yang besar dan menekan peningkatan resiko bertahap dari waktu ke waktu. Ini berlaku di lingkungan sumber daya tinggi dan rendah, dapat digunakan baik pada tahap perencanaan untuk skema baru dan dapat digunakan untuk meninkatkan kinerja sistem yang ada.

Mempertimbangkan kesamaan dalam pendekatan sistematis WSP dan SSP yang tumpang tindih dalam maksud dan tujuannya, mungkin akan timbul pertanyaan sejauh mana mereka dapat diintegrasikan dan dalam situasi mana mereka akan bermanfaat. Ada hubunganya, karena keduanya berhubungan dengan aspek lingkungan dari sumber daya air dan kebersihkan: SSP berfokus pada pengurangan paparan kotoran dan air limbah ke populasi manusai dan WSP bertujuan untuk mengurangi kontaminasi dalam sumber air ke tingkat yang aman sehingga layak untuk dikonsumsi.

Sumber: https://www.downtoearth.org.in/blog/water/world-needs-water-sanitation-plans-to-mitigate-coronavirus-risk-70552

08 Juli 2020 Selengkapnya

BBWS Cimanuk Cisanggarung
Antisipasi Kekeringan di Indramayu, BBWS Cimanuk-Cisanggarung Normalisasi Saluran Induk Cipelang
Antisipasi Kekeringan di Indramayu, BBWS Cimanuk-Cisanggarung Normalisasi Saluran Induk Cipelang

Indramayu - Dalam rangka mengantisipasi datangnya musim kemarau di Kabupaten Indramayu terutama di Kecamatan Kandanghaur, Losarang dan Gabuswetan yang merupakan daerah terjauh yang terlayani jaringan irigasi Rentang yang pasokan airnya berasal dari waduk Jatigede, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Selasa 7 Juli 2020 melakukan normalilasi dengan menerjunkan alat berat yang di pimpin langsung oleh Direktorat Irigasi dan Rawa Suparji, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Lilik Retno Cahyadiningsih dan didampingi kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung Ismail Widadi.

Direktur Irigasi dan Rawa menyampaikan normalisasi dengan melakukan pengerukan sedimen dilakukan di Cp78 Saluran Induk Cipelang dan di BBT 21 Saluran Induk Barat dalam rangka meningkatkan pengaliran debit atau mengembalikan kapasitas saluran. Dengan didukung debit yang stabil dari Waduk Jatigede sebagai pemasok air diharapkan air bisa sampai ke hilir sehingga areal persawahan bisa terairi.

Ditempat yang sama, Direktur Operasi dan Pemeliharaan menyampaikan, pendistribusian air dari jaringan irigasi Rentang berdasarkan Rencana Tata Tanam dan Tata Gilir masing-masing daerah, selebihnya untuk distribusi ke sawah-sawah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. "Kami sudah memberikan air semaksimal sesuai kemampuan bendungan induk, tinggal sekarang kemampuan pemimpin daerah bisa mengatur pembagian dan tata guna gilirnya" tambah Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung (PPID - Cimancis)

08 Juli 2020 Selengkapnya

BBWS Sumatera VIII
Pelatihan Jurnalistik Dasar untuk Humas BBWS Sumatera VIII
Pelatihan Jurnalistik Dasar untuk Humas BBWS Sumatera VIII

Palembang - Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWS Sumatera VIII) melalui unit Sistem Informasi Sumberdaya Air (SISDA) melaksanakan Workshop Jurnalistik Dasar bagi para pegawai yang dilaksanakan pada hari selasa, 7 Juli 2020 di Aula Lt. 3 Kantor BBWS Sumatera VIII.

Kepala BBWS Sumatera VIII, Ir. Birendrajana, MT dalam sambutannya mengatakan bahwa BBWS Sumatera VIII sebagai badan publik harus menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. "Dengan adanya publikasi kegiatan kita masyarakat akan menjadi tahu apa yang kita kerjakan," tegas Biren.

Acara yang diikuti oleh 25 peserta ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan informasi dan publikasi kegiatan baik di Balai maupun di Satker tempat mereka bekerja. Setelah kegiatan ini, diharapkan pegawai mampu menulis rilis berita (press release) informasi kegiatan kepada masyarakat. Hadir sebagai narasumber dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sumatera Selatan Bpk. Imron Supriyadi, M.Hum.

[gallery ids="4304,4303,4302,4301,4306,4307"]

07 Juli 2020 Selengkapnya

BBWS Pompengan Jeneberang
Segera Rampung, Komisi V DPR RI Tinjau Pelaksanaan Proyek Pengaman Abrasi Pantai Takalar.
Segera Rampung, Komisi V DPR RI Tinjau Pelaksanaan Proyek Pengaman Abrasi Pantai Takalar.

Setiap tahun daratan dipesisir pantai sepanjang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar terkikis akibat abrasi pantai. Salah satu titik abrasi yang cukup parah setiap musim hujan, yakni di sepanjang pesisir pantai Desa Sampulungan dan Desa Aeng Batu-Batu. Pada awal tahun 2020, belasan rumah rusak serta pemakaman yang terbongkar akibat abrasi dan hantaman ombak. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

BBWS Pompengan Jeneberang tengah melaksanakan pekerjaan Pengaman Abrasi Pantai Kabupaten Takalar yang meliputi pekerjaan ??????? dan ?????. Tujuannya untuk melindungi prasarana umum seperti areal permukiman, sekolah, tempat ibadah dan Perkebunan dari kerusakan yang disebabkan oleh abrasi pantai dan gelombang besar.

Dengan panjang konstruksi tanggul 400 meter, dan bangunan pemecah ombak (Groin) sepanjang 100 meter, ditargetkan selesai November 2020. Progres fisik telah mencapai 39%.

Anggota DPR- RI, Hamka B Kady meninjau pelaksanaan Proyek Pembangunan Abrasi Pantai di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sabtu (4/7/2020).

"Kedatangan saya hari ini, saya ingin melihat langsung pekerjaan di lapangan tertangani dengan baik. Saya ingin cepat selesai pelaksanaan konstruksinya sesuai dengan rencana". Ucap Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady.

"Saya pastikan menuntaskan proyek ini, selama saya masih duduk di DPR. Garis pantai di seluruh Indonesia kan sangat panjang, sehingga anggaran ini dibagi rata agar pembangunan merata. Karena daerah pemilihan saya di Takalar maka akan saya perjuangkan pembangunan ini untuk kemaslahatan masyarakat Takalar," pangkas Hamka.

Anggota Komisi V DPR RI yang menangani Infrastruktur itu juga meminta kontraktor melibatkan tenaga kerja lokal agar masyarakat sekitar mandapatkan pekerjaan dan pendapatan. Ini demi terciptanya pembangunan dan perbaikan ekonomi yang merata. (SISDA)

06 Juli 2020 Selengkapnya

BBWS Bengawan Solo
Wujudkan Pengelolaan BMN yang Efektif dan Efisien
Wujudkan Pengelolaan BMN yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara untuk dasar penyusunan RKA-K/L maka dilakukan Penyusnan RKMBN tahun 2022 di Satuan Kerja Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Senin (06/07/2020). Perencanaan kebutuhan BMN dimaksudkan untuk merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan kebijakan di masa mendatang. Dalam penyusunan RKBMN tahun 2022 ini dilakukan Evaluasi Hasil Reviu RKBMN tahun 2021 dan dalam penyusunan RKBMN 2022 berdasarkan PP 28 Tahun 2020 yaitu Perubahan atas PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, PMK 150/PMK.06/2014, Perencanaan Kebutuhan BMN, PMK 7/PMK.06/2016, SBSK BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan, PMK 76/PMK.06/2015, SBSK AADB Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri dan PMK 71/PMK.06/2016, Pengelolaan BMN Yang Tidak Digunakan Untuk Tusi K/L. Sebagai salah satu fungsi manajer aset yang sangat penting, perencanaan kebutuhan BMN diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan antara lain inefisiensi anggaran, pengadaan yang tidak efektif, serta kurangnya optimalisasi BMN (bbwsbs/sita)

06 Juli 2020 Selengkapnya