© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita Balai

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

BBWS Pompengan Jeneberang
Cegah Kekeringan Ditjen SDA Tinjau Bendung Pasar Baru Cisadane
Cegah Kekeringan Ditjen SDA Tinjau Bendung Pasar Baru Cisadane

Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Termasuk penurunan debit air yang terjadi di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten.

Ditemui di sela-sela kunjungan ke Bendung Pasar Baru, Tangerang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bambang Hidayah, mengatakan, penurunan itu terdeteksi dari turunnya tinggi muka air di bendung tipe gerak itu. “Saat ini kondisi air sudah turun jadi tidak bisa naik. Di Bendung Pasar Baru sudah turun 1.2 meter, jadi sekunder juga pasti turun, jadi kita pompa kita masukkan saluran tersiernya.”, terang Bambang.

Total lahan irigasi Cisadane seluas 21.000 hektare yang terbagi beberapa wilayah yaitu Cisadane Barat 4.800 hektare, Cisadane Barat Laut 9.000 hektare, dan sisanya wilayah utara.

Lebih luas, Bambang menuturkan bahwa wilayah Cisadanen Barat Laut termasuk dalam program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). IPDMIP adalah program pemerintah di bidang irigasi untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya. Secara khusus, dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di wilayah Cisadane Barat Laut. Ia juga menambahkan bahwa saat ini Program IPDMIP sedang proses lelang dan diharapkan bulan depan sudah selesai dan sudah mulai dapat bekerja.

Wilayah Kedaung merupakan salah satu andalan di wilayah Cisadane Barat Laut karena di wilayah tersebut dapat dilakukan masa tanam sampai dua kali meskipun saat ini Indeks Pertanamannya baru mencapai 1,6. Diharapkan dengan program IPDMIP dapat meningkat sampai 2 atau lebih. Sementara irgasi Cisadane Barat yang sedang direhabilitasi di luar IPDMIP yaitu menggunakan dana APBN saat ini masih proses berjalan, diharapkan setelah rehabilitasi Indeks Pertanamannya juga dapat meningkat.

Karena irigasi mempunyai kaitan erat dengan bidang pertanian, maka BBWS Cilicis berkoordinasi dengan pihak lain seperti dalam hal penyusunan kalender tanam. “Kita menyusun kalender tanam berkoordinasi dengan petugas pertanian, dan juga tenaga OP. Balai Cisadane Cidurian, Balai ini di bawah Dinas Provinsi Banten. Jadi Dana OP APBN ini kita TP-OP-kan perbantukan ke Dinas PU Provinsi, yang melaksanakan Balai Cisadane Cidurian bekerja sama dengan P3nya Tangerang dan Petugas Penyuluh Pertanian. Sedang dalam hal pompanisasi, kami sediakan pompa kerjasama dengan Balai Cisadane Cidurian Dinas PU Banten untuk mengambil air di lokasi terdekat, bisa di sekunder atau induknya, kemungkinan di sumber air sekunder Kedaung. (KompuSDA – han/ech/ams)

09 Agustus 2019 Selengkapnya

BBWS Pompengan Jeneberang
Kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern lingkup Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan
Kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern lingkup Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan PERMEN PU No. 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Inspektorat jenderal Kementerian PUPR menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern bersama para Kepala Balai, Kasatker, dan PPK lingkup Kementerian PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Bertempat di Hotel Claro, Makassar. Kamis (8/8).

Inspektur Jenderal Kemen PUPR, Ir. Widiarto, Sp.1 membuka kegiatan ini menyampaikan Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR disepakati menggunakan konsep ‘three line of defense’. Unit Pelaksana atau Satuan Kerja sebagai Lini Pertama (first line). Direktorat Pembina atau Unor sebagai Lini Kedua (second line). Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Lini Ketiga (third line).

Setiap pekerjaan mempunyai resiko, pemilik resiko paling depan dan berbahaya ada pada first line atau ujung tombak yakni pada masing2 PPK. First line tersebut di back up oleh pengendali, yakni Kepala Balai. Oleh karena itu, instruksi Direktorat Jenderal masing-masing agar melakukan pengendalian internal melalui manajemen resiko, memetakan resiko suatu pekerjaan, lalu menghitung kemungkinan resiko yang terjadi dan dampaknya. Sehingga dapat meminimalisir resiko pekerjaan tersebut.

"Kita ini dalam pemerintahan yg sama, kita mendapat tugas dari presiden untuk mengerjakan tugas-tugas yang diembankan, dengan semangat itu kita bisa saling bahu membahu."tambahnya.

Dalam paparan nya, Inspektur II, Ir. S.F Hariyanto, MT, dan Inspektur III, Ir. Liliek Retno Cahyadiningsih, M.A menyampaikan yang telah disampaikan Menteri, 9 (sembilan) strategi Fraud, yang mana diharapkan setiap insan PUPR perlu mengetahui hal tersebut. “Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja tiap Unor di Kementerian PUPR. Dengan adanya UKI serta Risk Management di setiap level tingkatan, itu merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR menunjukan kepada publik bagaimana Kementerian PUPR yang diamanahi untuk membangun infrastruktur bekerja secara transparan dan akuntabel, Kegiatan diakhiri dengan foto bersama.(SISDA)

 

08 Agustus 2019 Selengkapnya

BBWS Mesuji Sekampung
Penandatangan Kontrak Paket Pekerjaan Konsultansi Di Lingkungan Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Mesuji Sekampung
Penandatangan Kontrak Paket Pekerjaan Konsultansi Di Lingkungan Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Mesuji Sekampung

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Mesuji Sekampung melaksanakan penandatanganan kontrak Pekerjaan Konsultansi untuk pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan infrasruktur sumber daya air yang terdiri dari enam paket pekerjaan senilai Rp 10,2 M, Rabu (07/08/19), di Ruang Rapat BBWS Mesuji Sekampung.
Penandatangan kontrak dilakukan antara PPK OP SDA III Tumijo dengan Penyedia Jasa untuk 4 (Empat) paket pekerjaan jasa konsultansi. Pekerjaan dimaksud yaitu : Pemeliharaan Berkala Bendungan Batutegi, Perbaikan Pintu-pintu Bendung, Pemeliharaan Berkala Bendungan Way Rarem, dan Pemeliharaan Berkala Bendungan Way Jepara. Kemudian dilanjutkan dua paket lain yaitu Pemeliharaan Berkala Sungai Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pringsewu, Metro dan Pemeliharaan Berkala Tanggul Sungai Kabupaten Lampung Selatan antara PPK OP SDA IV Toto Sugiyarto dengan Penyedia Jasa 
Hadir dalam penandatanganan kontrak yaitu Kepala Bagian Tata Usaha I Komang Sudana yang mewakili Kepala BBWS Mesuji Sekampung didampingi Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Mesuji Sekampung Eddy Suwandi serta para pemenang tender dari pihak konsultan yaitu CV. Graha Alvin Mandiri, CV. Bumi Pratama, CV. Aulia Akbar, CV. Galih Pratama jaya, CV. Rio Jaya Pratama dan PT. Rismi Jaya Lampung.

Dalam sambutannya, I Komang Sudana mengucapkan Selamat kepada penyedia Jasa yang telah hadir dalam penandatangganan surat perjanjian kerja dan proses ini merupakan suatu rangkaian lelang melalui BP2JK karena mulai tahun anggaran 2019 ini semua proses pengadaan barang dan jasa terutama pelelangan ini sudah melalui BP2JK yang sudah memutuskan bapak ibu sebagai pemenang.

08 Agustus 2019 Selengkapnya

BWS Sulawesi II
3 Upaya Menanggulangi Pembuang Sampah di Sungai Supaya Jera
3 Upaya Menanggulangi Pembuang Sampah di Sungai Supaya Jera

  1. Papan Larangan Membuang Sampah

Membuat papan larangan membuang sampah di dekat sungai menjadi salah satu upaya menanggulangi pembuang sampah di sungai yang paling mudah. Saat ini sudah banyak papan berisi larangan untuk membuang samph di sungai itu.

  1. Papan Berisi Sanksi Pidana dan Denda

Untuk bisa membuat warga jera dalam membuang sampah di sungai bisa dengan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. Papan tersebut biasanya akan dipasang di pinggir sungai berdampingan dengan papan larangan yang berisi larangan membuang sampah. Dalam papan tersebut warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenakan denda 100 juta rupiah sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Dalam papan tersebut juga tertulis selain membayar denda, pembuang sampah sembarangan juga akan terkena sanksi pidana minimal 4 tahun penjara. 

  1. Dikenakan Sanksi Sosial

Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sampah di Indonesia, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan sampah. Salah satu caranya adalah dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Misalnya saja adalah ketahuan membuang sampah di sungai pertama kali akan diingatkan ketika berkumpul di forum desa. Peringatan tersebut untuk membuat pembuang sampah tersebut malu dan memberikan peringatan untuk warga lainnya untuk tidak membuang sampah di sungai. Jika warga tersebut terus melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi yang lebih tegas. Sebab jika sampai sungai tersebut banjir dan membanjiri seluruh rumah warga sehingga semua akan kena dampaknya.

Dampak negatif dari membuang sampah secara sembarangan tidak boleh diabaikan begitu saja, sebab semua orang bisa terkena dampaknya akibat ulah beberapa orang yang membuang sampah di sungai secara terus menerus. Oleh sebab itu perlu dilakukan beberapa upaya menanggulangi pembuang sampah di sungai yang membandel agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

07 Agustus 2019 Selengkapnya

BWS Sumatera II
Penyerahan Santunan Kepada Anak-Anak Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah
Penyerahan Santunan Kepada Anak-Anak Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II (07/08) menyerahkan santunan kepada anak-anak Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah dalam rangka syukuran atas pelaksanaan pembangunan Bendung D.I Serdang di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala BWS Sumatera II Bapak Roy Panagom Pardede, Kasi Pelaksana BWS Sumatera II Bapak Suhardi GS, Kepala Satker SNVT PJPA Ibu Khamsiah Tarigan, PPK Irigasi dan Rawa I Bapak Indra Kurnia, Ibu-ibu Dharma Wanita BWS Sumatera II, dan perwakilan dari PT. PP Construction. Dalam sambutannya Bapak Roy Panagom Pardede, S.T., M.Tech menyampaikan dengan santunan ini berharap dapat sedikit membantu meringankan kebutuhan yang saat ini dibutuhkan di Panti Asuhan, dan kita sama-sama berdo'a semoga pembangunan Bendung D.I Serdang dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

07 Agustus 2019 Selengkapnya

BBWS Bengawan Solo
Kabalai Kunjungi Proyek Pintu Air Demangan Baru
Kabalai Kunjungi Proyek Pintu Air Demangan Baru

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Ir. Charisal Akdian Manu, M.Si bersama Kasi Pengendalian Pelaksanaan Air Baku & Air Tanah M. Arwan Fattchul Aziz, ST, M.Eng, Kasi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Sugeng Wiratna, ST, MT, Kepala SNVT PJPA Tesar Hidayat Musouwir, ST, MBA, M.Sc, Kepala SNVT PJSA Andri Rachmanto Wibowo, ST., M.Sc dan PPK Sungai dan Pantai III Arlendenovega Satria Negara, ST, M.Eng mengunjungi Proyek Pintu Air Demangan Baru di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres dan Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasa Kliwon, Surakarta, Selasa (06/08/2019). Pintu Air Demangan Baru bermanfaat dalam mempertahankan pengamanan terhadap banjir pada areal layanan eksisting seluas 17,01 km di Kota Surakarta dengan mempertahankan total kapasitas pompa minimal 12 m3/detik, menambal areal layanan proteksi terhadap genangan banjir selaus 24 Ha dengan menambah kapasitas pompa menjadi total 15 m3/det termasuk 2,5 m3/det sebagai cadangan dan pemindahan posisi pintu air ke muara Kali Pepe Hilir dapat menambah tampungan air/retensi sebesar 74.000 m3 (BBWSBS/sita).

06 Agustus 2019 Selengkapnya

BWS Sulawesi IV
Kunjungan lapangan dan Sidang Pleno I TKPSDA WS Lasolo – Konaweha Tahun 2019
Kunjungan lapangan dan Sidang Pleno I TKPSDA WS Lasolo – Konaweha Tahun 2019

Dalam rangka melakukan koordinasi dengan Pemda Konawe Utara dan Morowali serta melihat kondisi pasca bencana banjir serta isu-isu strategis dalam rangka review pola PSDA Wilayah Sungai Lasolo Konaweha, Sekratariat TKPSDA Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari mengadakan Kunjungan lapangan pada hari rabu – kamis, 31 Juli – 1 Agustus 2019 di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Morowali.

Tanggal 31 Juli, diadakan pertemuan dan koordinasi dengan Pemda Konawe Utara di Ruang Pola Kantor Bupati Konawe Utara kemudian rombongan TKPSDA WS Lasolo – Konaweha melihat langsung kondisi dampak bencana banjir yang terjadi beberapa bulan lalu di Kabupaten Konawe Utara.

Kunjungan dilanjutkan dengan pertemuan dan koordinasi dengan Pemda Morowali dan dilanjutkan Sidang Pleno I TKPSDA Lasolo - Konaweha pada kamis, 1 Agustus 2019. Dalam Sidang ini dilakukan rapat komisi-komisi guna membahas hasil Kunjungan lapangan dan pembentukan Kelompok kerja (Pokja) untuk DAS Manui.

06 Agustus 2019 Selengkapnya

BWS Sulawesi I
Kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
Kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

Inspektorat Jenderal kembali mengadakan kegiatan internalisasi Pengendalian Intern dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan di Kantor Balai Pelaksana Jalan Wilayah XV.

Internalisasi ini merupakan kegiatan yang bertujuan agar peserta dapat memahami tentang kode etik dan aturan-aturan lain yang berlaku. Kegiatan seperti ini juga nantinya akan diselenggarakan dalam rangka penyegaran kepada para Auditor dan dilaksananakan sebagai bagian dari kegiatan budaya integritas.


05 Agustus 2019 Selengkapnya

BWS Sulawesi I
Kunjungan Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo meninjau Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur yang ada di Provinsi Sulawesi Utara
Kunjungan Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo meninjau Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur yang ada di Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah mendukung secara optimal Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta meningkatkan kemajuan pada Sektor Pariwisata.

Manado, 4-5 Juli 2019 Presiden Rebuplik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo bersama Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono, meninjau Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur yang ada di Provinsi Sulawesi Utara khususnya bagian Parawisata. Presiden RI dan Menteri PUPR beserta jajaran terkait berkesempatan mengunjungi objek pariwisata yang ada di Lembeh, Likupang, dan Bunaken.

05 Agustus 2019 Selengkapnya

BWS Sulawesi I
Pembekalan Pengawasan Konstruksi dan Peningkatan Kualitas ASN
Pembekalan Pengawasan Konstruksi dan Peningkatan Kualitas ASN

BWS Sulawesi I dengan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Pembekalan Pengawasan Konstruksi dan Peningkatan Kualitas ASN. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BWS Sulawesi I dan pejabat terkait di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Sulawesi Utara dan ASN BWS Sulawesi I.

05 Agustus 2019 Selengkapnya

BWS Sulawesi I
Ibu-Ibu Paguyuban BWS Sulawesi I
Ibu-Ibu Paguyuban BWS Sulawesi I

Manado, 12 Juli 2019

Acara Kebersamaan Dharma Wanita oleh Ibu-Ibu Paguyuban BWS Sulawesi I di Mercy Waterpark Manado

05 Agustus 2019 Selengkapnya

BBWS Mesuji Sekampung
Pembayaran Lanjutan Ganti Kerugian Tanah Tapak Bendungan Margatiga Kab. Lampung Timur
Pembayaran Lanjutan Ganti Kerugian Tanah Tapak Bendungan Margatiga Kab. Lampung Timur

Pemerintah melalui BBWS Mesuji Sekampung kembali memberikan uang ganti rugi untuk pembebasan lahan tapak bendungan pada proyek pembangunan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan di BRI cabang Metro (Rabu, 30 Juli 2019). Kepala Bidang Pelaksanaan Tuti Sutiarsih mewakili BBWS Mesuji Sekampung menyebut pelaksanaan kegiatan hari ini adalah pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) sisa Bidang Tanah untuk pembangunan Tapak Bendungan Margatiga sebanyak lima bidang tanah seluas 5,38 Hektar yang Sumber pendanaan berasal dari (LMAN) Kementerian Keuangan.

Kebutuhan pengadaan tanah untuk Pembangunan Tapak Bendungan Margatiga sendiri sesuai hasil Inventarisasi & Identifikasi oleh P2T/BPN Lampung Timur sebanyak : 173 bidang dengan luas 91,88 ha terletak di Desa Negeri Jemanten dan Desa Trisinar Kecamatan Margatiga Kab. Lampung Timur.

Pihak BPN melalui Kepala Kantor Pertanahan Lampung Timur Mangara menerangkan bahwa pelaksanaan uang ganti rugi sebanyak lima bidang tanah terdiri dari tiga bidang di Desa Trisinar, dan dua bidang di Negeri Jemanten. Mangara menambahkan masih terdapat sisa lima bidang lagi yaitu cabang desa yang masih diurus administrasinya sebagaimana disyaratkan oleh pihak LMAN, dan sampai saat ini belum juga selesai, diharapkan sebelum berakhirnya Penlok (penetapan lokasi) sudah selesai.

Sementara untuk pembayaran oleh LMAN untuk lima bidang seluas 5,38 Hektar memerlukan anggaran Rp. 316 Miliar kepada empat pihak yang berhak yaitu Surati dan Sahri dari Pekon Tri Sinar, Mantur Sitohang dan H. Mart Aziz dari Pekon Negeri Jemanten.

Humas BBWS Mesuji Sekampung 
#bendunganmargatiga 
#proyekstrategisnasional 
#ditjensda 
#kementerianpupr

   

03 Agustus 2019 Selengkapnya