Kegiatan Penetapan Garis Sempadan Sungai Ciliwung bermula pada tahun 2016 yang dimulai pada wilayah kajian Kabupaten Bogor pada Km 0 – Km 10, Tahun 2017 wilayah kajian Kota Depok pada Km 55,5 - Km 79, Tahun 2018 wilayah kajian Kota Bogor pada Km 22,4 - Km 37 serta wilayah Kabupaten Bogor pada Km 37 - Km 55,5.

BBWS Ciliwung Cisadane melaksanakan kegiatan mulai dari sosialisasi bersama dengan tim kajian garis sempadan Sungai Ciliwung dan masyarakat yang berada di area sempadan Sungai Ciliwung, sampai dengan dilakukannya pematokan sempadan sungai yang jalankan dari pintu ke pintu dengan dibantu oleh ketua RT, ketua RW, Lurah serta Camat setempat.

Pada tanggal 3 April 2020, tepatnya hampir 5 tahun sejak dilaksanakannya kegiatan sempadan Sungai Ciliwung, Alhamdulillah sudah terbit Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 238/KPTS/M/2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Ciliwung.

Dengan ditetapkannya sempadan Sungai Ciliwung ini, dapat dijadikan acuan bersama dalam melaksanakan pengawasan terhadap fungsi sempadan sebagai upaya kita bersama dalam memperbaiki dan menjaga sungai.

Rabu (8/4) BWS Sumatera VII mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu Tahun 2020 melalui virtual meeting yang diselenggarakan oleh Gubernur Bengkulu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Virtual meeting tersebut juga diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Provinsi Bengkulu dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Adapun narasumber dalam musrenbang antara lain Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc, serta Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Drs. Hamdani, MM, M.Si, AK.

Maksud dan tujuan dari musrenbang ini antara lain:

1. Untuk harmonisasi dan sinkronisasi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2021.
3. Pengembangan sektor pariwisata dan industri untuk percepatan pertumbuhan ekonomi melalui tingkatan infrastruktur, investasi dan kualitas SDM.

BWS SUMATERA II - Selasa (07/04) Balai Wilayah Sungai Sumatera II melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sumatera II menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) Tingkat Balai. Kegiatan P3-TGAI merupakan salah satu program untuk meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Petani dalam memanfaatkan dan meningkatkan Jaringan Irigasi secara pastisipatif. Kegiatan Sosialiasi P3-TGAI dijadwalkan selama 2 minggu, mulai tanggal 07 sampai dengan 17 April 2020 di 7 (tujuh) Kabupaten, dimana pada minggu I April 2020 dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Toba. Untuk Kabupaten Toba, sebagai Tim Pelaksana kegiatan adalah PPK OP SDA III Bpk Maruli TG Simatupang, MDM dan dipusatkan di Kecamatan Laguboti serta dihadiri oleh Bupati Toba Bpk Ir. Darwin Siagian, M.M, para Camat dan para Kepala Desa di Kabupaten Toba. Kegiatan Sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kegiatan P3-TGAI dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Kepala Desa. Setelah dilaksanakan Sosialisasi, maka Kepala Desa dan masyarakat melaksanakan Sosialisasi Tingkat Desa (Musyawarah Desa I) untuk pembentukan P3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air). Diharapkan setelah sosialisasi, Camat dan Kepala Desa mengetahui segala proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan hingga Penyelesaian Pekerjaan.

SISDA BWS SUL II - Perbendaharaan BWS Sulawesi II melakukan Video Converence bersama KPPN Gorontalo terkait penyampaian SPM. Vicon ini diikuti oleh seluruh pejabat perbendaharaan dilingkungan BWS Sulawesi II.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi pencegahan & penyebaran Covid-19, yang mana KPPN tidak menerima pemasukan langsung dokumen SPM melainkan melalui online. KPPN mengatakan bahwa sebaiknya masing-masing satuan kerja menyampaikan SPM sekali dalam seminggu karena jumlah satuan kerja yang dilayani sebanyak 240, akan tetapi KPPN memprioritaskan SPM yang terkait dengan Covid-19.

Kebijakan ini diambil utk menentukan prioritas mana yg memang benar-benar penting. KPPN mengakui dengan pola yang baru ini agak sedikit memperlambat, KPPN juga berharap agar tidak ada yang memanfaatkan momen ini dengan memanipulasi dokumen SPM yang dikirimkan.

Data Infrastruktur ATAB Citanduy dalam Aplikasi SIATAB Bakal Dilengkapi

Tercatat lebih kurang 20 Kepala Keluarga menjadi korban terdampak atas bencana longsor dan banjir bandang di Jorong Guguk Kenagarian Guguk Malalo Kabupaten Tanah Datar pada hari Minggu lalu, Pasca kejadian tersebut Kepala BWS Sumatera V Maryadi Utama, ST, M.Si langsung memerintahkan Tim Reaksi Cepat, dan Tim Posko Bencana BWS S V untuk segera ke lapangan mengidentifikasi dan menginventarisir insfrastruktur SDA yang rusak.

Anggota TRC , staff OP SDA II, dan Petugas Piket Posko Bencana bergerak langsung ke lapangan dengan dikoordinir oleh PPK OP SDA II pada hari ini Kamis (09/04). Selain melakukan inventarisir pasca bencana, BWS S V juga memberikan bantuan sembako bagi masyarakat korban longsor dan Banjir. Sebanyak 20 Kepala Keluarga di Nagari Malalo menerima bantuan sembako di Mushala setempat. Salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan rasa terimakasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan oleh BWS S V.

Kedepannya BWS S V berharap dapat terus memberikan kontribusi untuk penanganan bencana di Sumatera Barat dengan lebih baik lagi terutama bencana di bidang SDA. (humas)

Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, BWS Malut Berikan Bantuan APD untuk Tenaga Medis

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P3-TGAI kota Bengkulu, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu membutuhkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Kriteria

Kriteria Utama

1. Mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan, bidang pengelolaan irigasi, pertanian, dan pembangunan perdesaan.
2. Memiliki kemampuan analisa masalah sosial, ekonomi, teknis, dan budaya.
3. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat/petani.
4. Pendidikan minimal S1 Teknik Sipil dengan pengalaman kerja selama 2 tahun dalam bidang pengawasan pekerjaan atau Pemberdayaan Masyarakat.
5. Khusus Pendidikan Non-Teknik, Pendidikan Minimal S1 mempunyai surat rekomendasi pernah kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengalaman kerja di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 3 tahun.

Kriteria Penunjang

1. Diutamakan berasal dari domisili setempat;
2. Berbadan sehat yang ditunjukkan melalui Surat Keterangan Dokter;
3. sanggup ikut serta dalam penelusuran jaringan maupun kegiatan pertanian;
4. Bukan unsur Pemerintah/Pemda;
5. Bukan sebagai anggota salah satu partai politik;
6. Dapat memimpin, bekerjasama dengan tim, dan bergaul dengan masyarakat;
7. Mampu mengoperasikan komputer, minimal Ms. Word dan Ms. Excel, Auto cad.

II. Mekanisme Pengajuan lamaran

Melakukan pendaftaran melalui email tpmpendaftaranbwssvii@gmail.com  , dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir Pendaftaran;
2. Surat Pernyataan bebas hukuman;
3. Surat Pernyataan Kesediaan Tugas;
4. Riwayat Hidup (CV);
5. Pas Photo Warna ukuran 3 x 4 ( 2 buah)
6. Foto Copy KTP;
7. Foto Copy Ijazah;
8. Referensi pengalaman kerja;
9. Surat rekomendasi dari lembaga pemberdayaan (khusus S1 Non-Teknik).

Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan Bebas Hukuman, dan Surat Pernyataan Kesediaan Tugas dapat diunduh disini

Wilayah Kerja Dan Tugas TPM:

Wilayah Kerja TPM dapat dilihat disini.

Tugas dan Kedudukan TPM dapat dilihat disini 

JADWAL REKRUTMEN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)

UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN P3-TGAI KOTA BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2020

SISDA BWS SUL II – Menghadapi penyebaran wabah COVID-19 di Provinsi Gorontalo yang berdampak langsung kepada infrastruktur yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR, BWS Sulawesi II melakukan monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur yang sedang berlangsung, salah satunya yakni pekerjaan Pengendalian banjir sungai Bolango di Kota Gorontalo. Pelaksanaan pekerjaan di tahun 2020, merupakan tahun terakhir pelaksanaan MYC (2017-2020) yang bersumber dari Anggaran SBSN. Beberapa aktivitas terlihat disepanjang ruas diantaranya kelurahan tenda, kelurahan siendeng, kelurahan molosipat w, dan kelurahan donggala seperti perkuatan tebing bronjong, pekerjaan retaining wall di tebing, pekerjaan pilecap CCSP dan pekerjaan box culvert.

Kepala BWS Sulawesi II dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak luar seperti LSM dan masyarakat di bantaran sungai bolango yang telah memberikan masukan dan bekerja sama dengan BWS Sulawesi II agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan tepat mutu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BWS Sulawesi II juga menghimbau untuk penanganan pencegahan covid - 19 pada seluruh ruang lingkup pekerjaan di Sungai Bolango baik kepada Tenaga kerja, lingkungan kerja, dan masyarakat yang terdampak langsung dengan pekerjaan. BWS Sulawesi II akan membentuk tim satgas yang dibentuk oleh PPK yang keanggotannya terdiri dari Pengguna Jasa (BWS Sulawesi II) dan Penyedia Jasa (kontraktor, konsultan). Kewenangan dan tanggung jawab akan menyesuaikan terhadap instruksi Menteri PUPR mengenai pencegahan Covid 19 seperti meletakkan Baliho Informasi pencegahan Covid - 19, menyediakan fasilitas kesehatan di kantor direksi (seperti masker, sabun cuci tangan, thermometer) dan membagikan masker kepada tenaga kerja. Selain itu juga Kabalai mengarahkan kepada PPK agar para stake holder harus menjaga kebersihan diri sendiri dan tetap menjaga jarak saat bekerja di lokasi.

Dalam rangka mendukung program kerja Kementerian PUPR dimana pembangunan infrastruktur harus tetap terlaksana maka BBWS Ciliwung Cisadane melaksanakan rapat koordinasi dengan tetap memperhatikan tata cara pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid 19).

Kabid O&P Wijayanto dan Kastker O&P M. Rian Wahyu K mengadakan rapat koordinasi di luar ruangan sambil berjemur dengan menjaga jarak fisik atau pembatasan interaksi sosial (physical distancing/ social distancing).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kasi Perencanaan O&P Hery Setiawan, Kasi Pelaksanaan O&P Ratih Ajeng Widati H, PPK O&P 1 Eka Siwi A, PPK O&P 2 M. Ibrahim dan PPK O&P 3 Putu Joni Wiryadi.