© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Ditjen SDA Tandatangani 4 Kontrak Pembangunan Proyek Infrastruktur

Ditjen SDA Tandatangani 4 Kontrak Pembangunan Proyek Infrastruktur


Kategori : Berita SDA

  25 November 2015



Foto :


Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan para penyedia jasa konstruksi menandatangani tiga kontrak pembangunan bendungan dengan nilai total Rp 1,8 triliun di Gedung Sumber Daya Air, Jakarta (24/11). Tiga proyek pembangunan bendungan tersebut yakni Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten; Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Utama dan Spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; dan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT. Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pengerukan dan Pengendalian Sedimen Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo senilai Rp 236,9 miliar.

 

Pada acara tersebut Kepala Pusat Bendungan Imam Santoso menyampaikan bahwa Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang akan mempunyai volume tampungan sebesar 9,258 juta meter kubik, dan mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar 800 liter per detik untuk daerah pelayanan Kota Serang dan Kabupaten Serang. "Bendungan ini juga akan menyuplai kebutuhan irigasi ke lahan pertanian seluas 1200 hektar di Kabupaten Serang," jelas Imam Santoso. Nilai kontrak konstruksi untuk bendungan ini sebesar Rp 427,3 miliar dan konsultan supervisi Rp 23,73 miliar dengan waktu pembangunan selama 38 bulan. Pembangunan bendungan dilaksanakan  oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. Hutama Karya.

 

Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki daya tampung sebesar 54,63 juta meter kubik. Fungsinya untuk menyuplai kebutuhan irigasi seluas 2.493 hektar, penyediaan air baku sebesar 555 liter per detik, dan pembangkit listrik sebesar 8,2 Megawatt. Pembangunan bendungan utama dengan nilai kontrak Rp 667,71 miliar dilaksanakan oleh konsorsium Brantas Abipraya – Bahagia Bangunnusa. Sedangkan pembangunan spillwaynya dengan nilai kontrak Rp 222,91 miliar dilaksanakan oleh PT Hutama Karya. Ditjen SDA menargetkan pelaksanaan pembangunan selama 52 bulan.

 

Berikutnya Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT dibangun dengan daya tampung sebesar 2,9 juta meter kubik dan berfugnsi untuk penyediaan kebutuhan irigasi dan ke lahan seluas 500 hektar dan penyediaan air baku sebesar 50 liter per detik," ujar Imam Santoso. Konstruksinya dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya – PT. Universal Suryaprima, konsorsium dengan nilai kontrak 470,53 miliar dengan konsultan supervisi PT. Indra Karya Cabang I Malang (KSO) – PT. Patria Jasa Nusaprakarsa – PT. Arga Pasca Rencana dengan nilai kontrak Rp 21,95 miliar. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 37 bulan.

 

Sementara itu pengerukan dan pengendalian sedimen Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dilakukan untuk mengembalikan fungsi Danau Limboto yang terus mengalami penyusutan beberapa dekade terakhir. Pengerukan dan pengendalian ini akan meningkatkan volume tampungan danau menjadi sebesar 79 juta meter kubik, dan berfungsi untuk pengendalian banjir seluas 2.914 hektar. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Selaras Mandiri Sejahtera – PT Bumi Karsa , KSO dengan nilai kontrak Rp 229,91 miliar dan konsultan supervisi PT. Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan dengan nilai kontrak Rp 7,03 miliar.

 

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi dalam sambutannya mengatakan dengan ditandatanganinya tiga kontrak pembangunan bendungan tersebut, maka semua kontrak pembangunan bendungan di tahun 2015 sejumlah 13 bendungan telah diteken. Mudjiadi juga meminta dan mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi untuk menerapkan prinsip K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam pelaksanaan pekerjaan. "Setelah kontrak ini dilaksanakan, dalam satu minggu ke depan bapak ibu harus mengamandemen kontrak dengan memasukkan aspek K3 ke dalam pay item. Saya tidak mau lagi melihat kondisi di lapangan kotor dengan alasan ketiadaan biaya," ujar Mudjiadi. "Jika terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa, maka team leader akan dikenai sanksi dan tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan di Ditjen SDA selama dua tahun." tutupnya.  (idr-Kompu SDA)


Bagikan :

Cetak