Pengumuman ( 1):

Jokowi : Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR


Print Friendly and PDF
Foto : Jokowi di Penandatangan Kontrak Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”, Ruang Pendopo Kementerian PUPR, di Jakarta (060116). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Jaksa Agung, M. Prasetyo, Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.

Acara penandatanganan kontrak ini dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura. Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta.

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa apabila hari ini sudah ditandatangani, besok sudah harus bekerja. Pola baru ini sangat didukung dan ditekankan kepada seluruh kementerian. “Saya berbahagia sekali di Kementerian PUPR hari ini sudah memulai, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak harus dimulai awal Januari dan pekerjaan juga dimulai di awal Januari,” lanjut Joko Widodo.

Selain itu Joko Widodo juga menyatakan agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat dengan melibatkan kontraktor lokal dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, APBN harus fokus untuk infrastruktur dan fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur terutama bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan yang lebih penting lagi adalah melakukan sinkronisasi antar kementerian dan keseimbangan antar wilayah, dimana antara wilayah barat dan timur harus merata pembangunannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa rencana penyerapan pada bulan Januari 2016 diperkirakan sebesar 5,2% - 6% dengan nilai lebih dari Rp. 5 triliun dan akhir bulan Januari juga direncanakan pelaksanaan penandatanganan kontrak yang diperkirakan sebanyak 1495 paket dengan nilai Rp. 18,92 triliun.

“Sasaran outcome dari paket-paket kegiatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah meningkatkan produksi pangan nasional, konektivitas serta kualitas permukiman dan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. secara keseluruhan, serta diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Basuki.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp. 73,41 triliun dan telah melaksanakan pelelangan awal sejak bulan Agustus 2015 sebanyak 5344 paket dengan nilai Rp. 42,74 triliun.

Paket kontrak tersebut antara lain

1.         Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 miliar, antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik Kab. Natuna, lanjutan pembangunan sistem Air Baku Regional (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batang Anai I (6764 ha) Kab. Padang Pariaman (lanjutan), pengerukan Floodway Krueng Aceh di Kota Banda Aceh

2.         Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 3436 paket 436 paket senilai Rp. 7,93 triliun antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional

3.         Bidang infrastruktur permukiman sebanyak 11 paket senilai Rp. 68,87 miliar antara lain pengembangan SPAM IKK Jatinangor  (ITB) Tahap 2, SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan dan SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau

4.         Bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp. 4,8 miliar antara lain penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan

5.         Peninjauan  lapangan melalui video conference pengembangan jalan tol Pejagan di Jawa Tengah dan pembangunan jembatan Pulau Batang di Kalimantan Selatan

Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 triliun. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016. (nan/ket kompuSDA)