© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kementerian PUPR Tetapkan 3 Surat Edaran Untuk Tertib Izin Pengusahaan dan Penggunaan SDA

Kementerian PUPR Tetapkan 3 Surat Edaran Untuk Tertib Izin Pengusahaan dan Penggunaan SDA


Kategori : Berita SDA

  17 Maret 2017



Foto : acara sosialisasi dan diskusi terbatas UU


Dengan adanya pembatalan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Agung karena dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka berlaku kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

“Sebenarnya alasan utama pembatalan UU No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air adalah karena pasal-pasal yang dianggap memposisikan penggunaan air condong untuk kepentingan komersial dan menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air dan ada muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air/swastanisasi  terselubung dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum sehingga melahirkan mindset pengelola air selalu profit-oriented,”jelas Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, Putranta Seyanugraha, mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, Lolly Martina Martief dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Terbatas Perizinan Bidang Sumber Daya Air, di Tangerang (160317).

Lanjut Putranta, implikasi dari putusan MK tersebut mengakibatkan semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri  turunan UU SDA secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; pemberlakuan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum  tidaklah cukup komprehensif untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan air dan pemberlakuan kembali UU Pengairan oleh MK tersebut juga tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah yang sekarang sedang di kedepankan oleh pemerintah. UU Pengairan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang berada di wilayahnya.

“Untuk itu sebelum RUU SDA baru disahkan, dan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan izin pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku dunia usaha di masa transisi ini, Kementerian PUPR telah menetapkan 3 buah Surat Edaran sebagai pelengkap Permen PUPR Nomor  01/PRT/M/2016 yaitu 1 buah SE Menteri Nomor 18/SE/M/2016 tentang Pedoman Umum Penerapan Sistem Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA dan dua buah SE Dirjen yang meliputi SE Dirjen SDA Nomor 12A/SE/D/2016 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan SE Dirjen SDA Nomor 12B/SE/D/2016 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air,” kata Putranta.

Sosialisasi dan diskusi terbatas ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap proses perizinan pengusahaan sumber daya air atau perizinan penggunaan sumber daya air juga dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman bagi para Tim Rekomtek Balai dan unit kerja terkait dalam mengimplementasikan izin sumber daya air satu sistem (ISDASS) yang terdiri atas e-rekomtek dan sistem perizinan sumber daya air berbasis teknologi informasi (SIPSDA). Acara ini turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Bidang SDA selaku Ketua Pokja Saber Pungli Kementerian PUPR, Lucky Korah, Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR, BBWS/BWS, Unit Pelayanan Perizinan dan Tim Verifikasi Perizinan. (kompuSDA)


Bagikan :

Cetak