Pengumuman ( 5):

Kerjasama Kementerian PU dengan Pemprov DKI Jakarta


Print Friendly and PDF
Foto : 30052014

Dalam menangani masalah banjir di ibukota Jakarta, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi Kali Pesanggrahan. Salah satu hambatan dalam pekerjaan normalisasi Kali Pesanggrahan adalah pembebasan lahan.

Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan penandatanganan MOU antara Kementerian PU dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Pendidikan POLRI. Penandatanganan MOU ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan normalisasi kali pesanggrahan yang melewati tanah POLRI di sekolah polisi wanita di pasar jumat. Sekolah polwan yang dibebaskan seluas 2.1 ha.

 

"Ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat positif terutama kebersamaan dalam penanganan pengendalian banjir, diharapkan kepada semua pihak yang terkait agar fokus pada tempat-tempat yang rawan banjir sebelum musim hujan mendatang seperti Ulujami dan Cipulir," jelas Moch. Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air saat memberi sambutan pada penandatanganan MOU antara Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta dan POLRI di Balaikota Jakarta, (30/5).

 

Ditemui pada acara yang sama, Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta mengatakan normalisasi Kali Pesanggrahan, sudah dimulai tetapi untuk pembebasan lahan berkaitan dengan sekolah polwan, jadi diperlukan waktu untuk mengurus administrasi. Dalam koordinasi pekerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerjakan pembebasan lahan sedangkan Kementerian PU menangani masalah fisik, konstruksi, pelebaran dan pendalaman.

 

Saat ini pembebasan lahan masih sekitar 40 ha untuk Pesanggrahan. Semua akan diselesaikan sampai akhir tahun 2014, namun hal tersebut tergantung negosiasi dengan masyarakat berdasarkan undang-undang. Untuk tahun ini dana yang dialokasikan untuk fisik yaitu pesanggrahan, angke, sunter sebesar Rp. 250 miliar dan dari Pemprov DKI sebesar Rp. 250 miliar untuk pembebasan lahan tahun ini, dimana tahapannya diatur sesuai undang-undang.

 

"Saat ini secara fisik progres sudah mencapai 70% sedangkan untuk fungsi aliran sekitar 50% dikarenakan masih terhambat pembebasan lahan milik masyarakat," tambah Hasan.

 

Turut hadir dalam acara Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto, Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, T.Iskandar, perwakilan dari Kepala Lembaga pendidikan POLRI serta pejabat di lingkungan Pemprov DKI.