Pengumuman ( 1):

Kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir


Print Friendly and PDF
Foto : 22122014

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air , BNPB, Basarnas, BMKG, BPBD DKI dan instansi terkait menggelar rapat Penanggulangan Bencana Banjir di Jakarta, (18/12). Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Tri Budhiharto mengatakan bahwa ketika musim hujan tiba semua piha harus saling bekerjasama untuk mengatasi banjir karena masyarakat pasti memerlukan bantuan, pasti membutuhkan kerjasama. Untuk itu masing-masing pihak harus siap siaga dan memastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. “Saya berharap BPBD dapat merinci semua kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk membantu masyarakat,” lanjut Tri Budhiharto.

Terkait dengan hal tersebut pemerintah membuat program jangka pendek, menengah dan panjang. Program jangka pendek diantaranya yaitu membangun tanggul pengaman Rob di Kamal Muara, Muara Baru, Kali Baru, Martadinata dan Muara Angke, membangun sumur resapan dangkal, sedang dan dalam, melakukan relokasi penduduk yang bermukim di bantaran kali dan juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan mendirikan bangunan di kali dan saluran.

Untuk program jangka menengah sendiri antara lain normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke dan Kali Sunter dan revitalisasi Kali Ciliwung, membangun sodetan Kali Ciliwung ke KBT, membangun Cengkareng Drain, membangun Waduk Ciawi dan Waduk Cimanggis, memperkuat tanggul rob di sepanjang pantura Jakarta, meningkatkan RTH dan penghutanan kembali di kawasan hulu. Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah pembuatan giant sea wall.

Berdasarkan prediksi dari BMKG, selama satu bulan intensitas hujan bisa mencapai 200-300 dan di beberapa wilayah bisa mencapai 500. Pada bulan Januari konsentrasi hujan akan meningkat di daerah utara dimana sebelumnya pada bulan Desember di daerah Bogor dan Puncak mempunyai curah hujan yang tinggi. Curah hujan tersebut masih tergolong biasa, tetapi karena infrastruktur lingkungan yang sudah berubah hal tersebut lah yang menyebabkan banjir di DKI Jakarta.

“Kita harus merubah asumsi kita tentang banjir bukan karena curah hujan tapi karena lingkungan dimana daya tampungan dan daya serap yang semakin kecil. Asumsi banjir tanggal 20 Januari 2015, maka mundur ke tanggal 10 harus sudah siap semua 100%, posko nasional, propinsi ataupun kementerian serta peralatan dan mundur lagi tanggal 5 harus sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan jangan saat banjir baru mulai,” tambah Tri.