© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA


Kategori : Berita SDA

  01 Desember 2015



Foto :


“Tugas pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinaerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur negara. Selain itu perkembangan teknologi informasi saat ini menjadikan masyarakat lebih kritis, bahkan untuk memberikan jaminan terhadap semua dalam memperoleh informasi. Maka untuk menjawab keingintahuan masyarakat akan kegiatan dan program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga negara, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, setiap badan publik antara lain lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, sehingga badan publik dapat termotivasi untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” jelas Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, pada acara Konsinyasi Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Solo, Jawa Tengah (251115).

Lanjut Hartanto, dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur pula tentang informasi publik yang dikecualikan aksesnya, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun dalam prakteknya tidak sedikit pemohon yang tetap meminta akses atas informasi publik yang dikecualikan tersebut, contohnya dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.

Apabila dilakukan penolakan atas permohonan informasi tersebut, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jika setelah ditanggapi oleh atasan PPID tapi pemohon informasi masih keberatan maka ia berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. Bagi pemohon informasi yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan atau banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Untuk itu kepada para pejabat/pegawai pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA perlu diberikan tambahan  pengetahuan hukum terkait keterbukaan informasi publik sehingga dapat memahami rambu-rambu hukum secara baik, sekaligus merupakan upaya preventif terhadap berbagai potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul serta sebagai langkah represif dalam rangka penyelesaian dan penanganan kasus-kasus yang terkait dengan keterbukaan informasi publik,” imbuh Hartanto.

Hartanto berharap agar kegiatan ini mempunyai nilai tambah dan membawa manfaat dalam pelaksanaan tugas masing-masing di masa yang akan datang, terutama dengan adanya materi-materi yang disampaikan pada tanggal 26 November 2015 dari Biro Hukum dan Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, antara lain Tantangan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kementerian PUPR dan Komunikasi Terpadu PUPR 2015.

Acara yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, ini turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik SDA, Putranta Setyanugraha,dan para peserta yang berasal dari BWS dan BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. (tin/nan kompuSDA)


Bagikan :

Cetak