© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kunjungan Kerja Presiden RI ke Bendungan Jatigede

Kunjungan Kerja Presiden RI ke Bendungan Jatigede


Kategori : Berita SDA

  18 Maret 2016



Foto :


Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat dengan meninjau tinggi air di Bendungan Jatigede, Sumedang pada kamis (17/3). Ini merupakan kunjungan Presiden pertama ke Bendungan Jatigede pasca impounding pada Agustus 2015.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian (PUPR) Mudjiaji dan Kepala Balai Besar Cimanuk Cisanggarung Tri Sasongko Widianto serta sejumlah pejabat lainnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan proses pengisian air di Waduk Jatigede saat ini telah mencapai 40 persen dengan tinggi permukaan air mencapai 243 meter dari dasar waduk. "Ini Waduk Jatigede sedang digenangi. Alhamdulillah saat ini sudah 40 persen, kami harapkan nanti di Januari 2017 itu sudah maksimal sesuai yang kita inginkan,"" katanya.

Presiden Joko Widodo pun menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Barat dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan bendungan Jatigede yang telah digagas sejak tahun 1960-an tersebut. "Saya berterimakasih kepada Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Barat dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Jatigede."
Masalah terbesar dalam pembangunan bendungan ini adalah soal pembebasan lahan yang berlarut-larut. "Pembebasan lahan dan ganti rugi dari 10.924 KK (Kepala Keluarga), sekarang tinggal 614 KK,” tutur beliau.

Menurut Mudjiadi ditempat terpisah mengatakan, “saat ini untuk ganti rugi pembayarannya sudah 94% atau Rp 680 miliar, sebab ada beberapa yang double namanya, ada juga beberapa ahli waris yang belum bisa kita bayarkan sebab menunggu penetapan waris dari pengadilan agama. Untuk yang double itu tidak akan dibayarkan lagi dan di blokir, selain itu juga ada yang di titip di konsinyansi pengadilan sebab anggarannya hanya setahun sesuai dengan tahun anggarannya.“
Mudjiadi menuturkan, “sekarang ini yang baru jalan baru irigasinya saja, sedangkan untuk air minum itu kita harus membuat saluran untuk air bakunya terlebih dahulu, dan infrastruktur lainnya yang memang masih di proses.”

“Sedangkan untuk fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebetulnya ketinggian airnya memang sudah mencukupi, akan tetapi PLTA nya sendiri masih dalam pembangunan. Secara hidroliknya memang sudah bisa dan sudah bisa melalui penstock (pipa pesat) juga sudah di buat intake dan terowongan sepanjang 100m dan nantinya PLN tinggal menyambungkannya saja, artinya kalau kita buka airnya sudah bisa mengalir untuk menggerakkan turbin,” tutup Mudjiadi. (KompuSDA)


Bagikan :

Cetak