© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional


Kategori : Berita SDA

  29 September 2015



Foto : 29092015


Kedaulatan pangan merupakan upaya pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik, sesuai dengan budaya setempat dan diproduksi dengan suatu mekanisme pertanian yang berkelanjutan. Upaya pencapaian kedaulatan pangan di Maluku memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, dimana 92,4% wilayahnya berupa lautan dan 7,6% adalah daratan yang tersebar dalam bentuk pulau-pulau sebanyak 1340 buah, dan saat ini hanya Pulau Seram dan Pulau Buru yang dikembangkan sebagai sentra produksi pertanian.

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku di tahun 2014 – 2019, Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan peningkatan akses masyarakat dengan mengembangkan sistem transportasi yang mendukung konektivitas dan kelancaran pendistribusian bahan-bahan pangan sampai ke pulau-pulau yang terjauh,”ucap Gubernur Maluku Said Assagaff, pada acara Pertemuan Konsultasi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana Sumber Daya Air Tahun 2015, Maluku, (14/9).

Dalam RPJMD juga telah dirumuskan terkait dengan peningkatan hasil produksi pangan melalui intensifikasi dan diversifikasi produk pertanian yang sangat bergantung pada prasarana yang tersedia khususnya, prasarana sumber daya air (SDA). Menurut Said, saat ini sebaran prasarana sumber daya air di Maluku baru pada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru. Dan baru 25,04% luas fungsional daerah irigasi yang dikembangkan dari total luas potensial daerah irigasi di Provinsi Maluku.

Peserta Konsultasi OP Prasarana SDA diikuti oleh beberapa kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai seluruh Indonesia, dan peserta dari 34 Provinsi terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, DPRD Komisi III, BPDAS, P3A/GP3A, Komisi Irigasi, Dewan Sumber Daya Air dari seluruh Provinsi di Indonesia dan 11 kabupaten atau kota di Maluku.

Said Assagaff berharap melalui acara ini para peserta dapat saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan berbagi ilmu serta pengalaman di masing-masing daerah, yang nantinya akan berguna untuk mendapatkan solusi dan kebijakan strategis untuk mendukung dan memperkuat upaya yang telah dilakukan.


Bagikan :

Cetak