Pengumuman ( 5):

Mitigasi Dampak Kekeringan Kementerian PUPR Siapkan Sumur Bor di Daerah Rawan Kekeringan


Print Friendly and PDF
Foto :

Jakarta –-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah langkah untuk mitigasi kekeringan. Terkait dengan kondisi kekeringan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sejauh ini musim kemarau masih tergolong normal apalagi BMKG merilis bahwa pada awal November atau akhir Oktober 2017 akan masuk musim hujan. 

Meski tergolong normal namun berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar 3,9 juta jiwa masyarakat membutuhkan bantuan air bersih akibat terdampak kekeringan di Jawa dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, pada daerah rawan air seperti di beberapa kecamatan di Sukabumi, Sragen, Pati, Banjarnegara dan Sumbawa, Kementerian PUPR telah melakukan pengeboran air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat. 

Pengeboran dilakukan setelah tim survey geolistrik mengidentifikasi sumber air tanah dalam dan dilakukan pengeboran sedalam 20-70 meter dengan debit air yang dihasilkan dari sumur bor bervariasi yakni 1,5-10 liter per detik. 

Kementerian PUPR sendiri sudah melakukan mitigasi kekeringan dengan membangun sumur bor setiap tahunnya dimana saat ini total sebanyak 6.902 sumur bor di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sumur bor paling banyak terdapat di Pulau Jawa (2.916 sumur), Bali dan Nusa Tenggara (2.174 sumur).   

“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian. Selain itu kita telah upayakan suplai air dari waduk-waduk yang ada, misalnya Waduk Jatigede mampu mengurangi dampak kekeringan di Indramayu dan sekitarnya," kata Menteri Basuki. 

Kondisi 16 Waduk utama sendiri yakni Waduk Jatiluhur, Cirata, Saguling, Kedungombo, Batutegi, Wonogiri, Wadaslintang, Sutami, Bilibili, Wanurejo, Cacaban, Selorejo, Kalola, Way Rarem, Batu Bulan, dan Ponre Ponre dalam kondisi normal sebanyak 10 waduk dan 6 waduk lainnya tinggi muka air dibawah rencana.  

Demikian juga 75 waduk lainnya, kondisinya 12 waduk dalam kondisinya normal, sementara 57 waduk lainnya tinggi muka air waduk berada di bawah rencana. 6 waduk lainnya mengalami kekeringan diantaranya Plumbon dan Gebyar di Jawa Tengah. 

"Kondisi air waduk di bawah rencana itu apabila daya tampung air saat musim kemarau dibawah 9 juta m3, sementara kondisi normal waduk adalah 10 juta meter kubik. Jika kapasitasnya turun kurang dari 1 juta m3 saat musim kemarau, maka kondisinya dapat dianggap masih normal," katanya. 

Sebagai langkah jangka menengah dan panjang mengurangi dampak kekeringan sekaligus ketahanan air, Kementerian PUPR terus melakukan percepatan penyelesaian 30 waduk (on-going) dan membangun 9 waduk baru tahun 2017 dan 9 waduk baru di 2018. Pada periode 2014-2019, Kementerian PUPR menargetkan 29 waduk selesai dengan volume total tampungan sebesar 1,8 miliar m3. 

Selain waduk, Kementerian PUPR juga telah membangun berbagai embung dengan total jumlah saat ini mencapai 1.742 embung dengan volume tampungan 174,04 juta m3. Selain itu dilakukan rehabilitasi 15 danau prioritas. Pada tahun 2017, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan 111 embung baru yang akan menambah 719 embung yang sudah selesai dibangun dua tahun sebelumnya (2015-2016), sehingga total embung baru sebanyak 830 embung. 

Langkah lainnya sesuai instruksi Menteri Basuki kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Ditjen Sumber Daya Air untuk menyiapkan pompa guna mengalirkan air dari sungai ke sawah petani. Total ada sebanyak 161 pompa yang disiapkan di 17 BBWS & BWS. 

"Para kepala balai sudah dikumpulkan oleh Dirjen Sumber Daya Air (SDA) untuk memonitor daerah masing-masing dan melakukan identifikasi. Kalau masih ada sumber air sungai yang debitnya cukup memadai, saya minta segera bisa dikirimkan pompa untuk mengalirkan air ke saluran irigasi. Termasuk daerah kering yang padat penduduk untuk bisa disediakan bor dan pompa," katanya. 

Disamping itu Menteri Basuki juga menghimbau kepada para petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk melakukan pola menggilir air ke daerah rawan kekeringan. "Sebab kalau tidak dilakukan hal tersebut, warga akan berebut air saat terjadi kekeringan,"tutupnya. (*)