Pengumuman ( 1):

Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA


Print Friendly and PDF
Foto :

Dalam rangka prioritas nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 antara lain peningkatan kedaulatan pangan dan ketahanan air, untuk itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pembangunan bendungan, daerah irigasi dan sarana dan prasarana air baku serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Pada proses pembangunan infrastruktur sumber daya air, ketersediaan lahan memegang peranan penting dan menentukan kelancaran jalannya pembangunan. Penyediaan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Fasilitasi Pengadaan Lahan Pada Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2015, di Solo (251115). Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan para peserta yang berasal dari BWS dan BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selama ini belum menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam hal pengadaan tanah dari instansi-instansi terkait dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dan melalui proses yang benar, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman yang baik maka proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat waktu dengan tidak mengabaikan hak masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut,” lanjut Hartanto.

Hartanto berharap semua instansi terkait dan pemangku kepentingan terutama Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA agar dapat bersinergi dengan semua pihak dalam penyediaan lahan untuk percepatan pelaksanaan program kerja Kementerian PUPR tahun 2015-2019 di bidang Sumber Daya Air, diantaranya pembangunan 49 bendungan dan program pembangunan 1 juta hektar daerah irigasi yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendesiminasikan peraturan dan perundang-undangan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pengadaan tanah dengan memperhatikan dan tetap menjamin kepentingan rakyat. (dan kompuSDA)