Pengumuman ( 5):

Penyedian Lahan Masih menjadi Kendala Pembangunan Infrastruktur


Print Friendly and PDF
Foto : Dirjen SDA di Wide Shot MetroTV 28/12

Kendala terbesar dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur salah satunya datang dari pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Sebagaimana diutarakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi dalam acara 8-11 di Metro TV (28/12). “Penyediaan lahan merupakan salah satu kendala yang kami alami. Terutama di Pulau Jawa di mana lahan sudah semakin berkurang dan penduduknya sudah sangat padat. Misalnya, untuk memenuhi target pembangunan 1 juta hektar irigasi, otomatis saya membutuhkan lahan lebih dari itu,” jelas Mudjiadi.

Ditambahkan oleh Dirjen SDA, bahwa mengacu pada Undang-Undang no. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA bekerja sama dengan pemda setempat untuk mempercepat pembebasan lahan. “Misalnya di Jakarta, kita banyak sharing dengan Gubernur DKI. Hampir sebagian besar kita sharing lahan dari pemda, dan kami bagian konstruksinya,” jelas Dirjen SDA.

Dalam Undang-Undang itu juga disebutkan bahwa bila lokasi pembangunan sudah ditetapkan, pelaksanaan pembangunan sudah bisa dijalankan setelah appraisal dan negosiasi harga disepakati. Karena harga yang digunakan tidak berdasarkan NJOP, tetapi berdasarkan konsultan appraisal. Berbeda dengan sebelumnya yang harus mengacu pada harga pasar.

“Untuk mencapai target pembangunan sampai dengan tahun 2019, kita berkoordinasi dengan pemda setempat dan institusi lain, salah satunya mengenai pembebasan lahan. Lahan itu ada dua, lahan hutan dan lahan penduduk. Kalau menggunakan lahan hutan kita banyak berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat prosedur-prosedur yang harus kita lalui dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk lahan penduduk, biasanya kita menyediakan ganti rugi bekerja sama dengan pemda,” imbuh Dirjen SDA.

Terlepas kendala pembebasan lahan yang dihadapi, pada tahun 2016 nanti Ditjen SDA tetap meneruskan amanat Nawacita, dengan beberapa program utama, di antaranya pembangunan 8 buah bendungan baru dan melanjutkan pembangunan 22 buah bendungan. Kemudian pembangunan irigasi baru kurang lebih seluas 43.263 Ha, dan rehabilitasi irigasi sekitar 308 Ha.

Selain kedua program utama, pembangunan bendungan dan irigasi, Ditjen SDA juga akan fokus kepada penyediaan air, terutama di bagian timur Indonesia. “Fokus kita penyediaan air pada daerah timur, pada daerah itu kebanyakan adalah daerah kering. Maka ke depannya kita akan banyak membangun daerah tampungan air, seperti embung. Rencana pembangunan sekitar 230 buah embung dengan mayoritas di daerah NTT. Kami juga akan melakukan pengeboran air tanah dalam di 80 titik untuk penyediaan air baku,” jelas Ditjen SDA. Program penyediaan air baku dilakukan oleh Ditjen SDA dalam rangka menuntaskan target sustainable development goals sampai dengan tahun 2019, yakni akses air minum 100% bagi masyarakat. (kompu SDA)
  • Tentang Ditjen SDA

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bantuan


    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gd. Ditjen Sumber Daya Air 
    Kementerian PUPR
    JL. Pattimura 20, Kebayoran Baru 
    Jakarta - Indonesia - 12110 
    Phone/Fax: (021)-7396616 (Hunting)
    Email: kompusda[at]pu.go.id atau kompu.sda[at]gmail.com

  • Publikasi

  • Media Sosial Kami