© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Terowongan Nanjung Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo

Terowongan Nanjung Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo


Kategori : Berita SDA

  29 Januari 2020



Foto : Peresmian Terowongan Nanjung oleh Presiden RI Joko Widodo


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini (29/1) meresmikan Pembangunan Terowongan Nanjung yang merupakan bagian sistem pengendali banjir di cekungan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Sistem pengendali banjir di cekungan Bandung ini terdiri dari banyak pekerjaan besarnya, yaitu normalisasi di hulu sungai;Pembangunan Embung Gedebage;Pembangunan kolam retensi Cieunteung;Pembangunan floodway di Cisangkuy dan yang menjadi lokasi sekarang adalah Pembangunan Terowongan Nanjung,” ujar Presiden RI dalam sambutannya.

Dirinya juga berharap masih ada 1-2 pekerjaan yang ingin diselesaikan di tahun ini (2020), yakni 1 sodetan dan 1 kolam retensi. “Kalau ini sudah diselesaikan, setelah tahun 2020 InsyaAlloh banjir-banjir yang dulunya selalu terjadi di cekungan Bandung ini bisa tidak terjadi lagi,”

Pembangunan Terowongan Nanjung dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal SDA dengan 2 buah terowongan sepanjang 230 meter/terowongan. Memiliki kapasitas debit 350 m3/detik untuk satu terowongannya, Terowongan Nanjung memiliki manfaat untuk mengurangi dan mempercepat luas genangan serta menurunkan elevasi muka air pada saat banjir hingga 2-4 kali lipat.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa banjir terjadi karena ada Curug Jompong “Karena ada yang namanya Curug Jompong, jadi sungainya ada lengkungan sehingga airnya tertahan. Karena ada curug Jompong makanya saya desain terowongan ini," kata Basuki di Proyek Terowongan Nanjung, Bandung, Jawa Barat.

Dia menyampaikan, sebelum adanya terowongan ini luas banjir sekitar 490 km2 Namun dengan adanya terowongan luasnya tinggal 80 km2 dan lebih cepat surut.

Selain membangun terowongan kembar, upaya pengendalian banjir DAS Citarum terus dilakukan pemerintah pusat hingga 2024 sesuai Program Citarum Harum dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Terowongan Nanjung merupakan salah satu pengendalian banjir Sungai Citarum di bagian hulu. Penanganan banjir Sungai Citarum sendiri terbagi menjadi 3 bagian yakni zona hulu, tengah dan hilir. Pengendalian banjir di bagian hulu ada beberapa sistem yang sedang Ditjen SDA kerjakan dan ada juga yang sudah selesai, antara lain penanganan normalisasi sungai-sungai di hulu dari mulai Rancaekek dan pelaksanaan akan selesai di tahun 2020 ini. Sementara yang selesai di bagian tengah adalah Embung Gedebage untuk mengurangi beban ke arah Dayeuh Kolot dan Bale Endah.

Plt Direktur Jenderal SDA Widiarto mengatakan di sekitar Dayeuh Kolot dan Bale Endah juga sudah diselesaikan pembangunan kolam retensi Cieunteung untuk mengurangi beban. “Untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di Citarum itu kita juga kerjakan saat ini adalah pembangunan floodway Cisangkuy, kita harapkan selesai akhir 2020 ini. Ada beberapa titik cekungan-cekungan lokal kita selesaikan 2020 – 2021. Nanti di 2021 PUPR akan fokus di bagian hilir  rencananya ada pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurai di Bogor,” ujar Widiarto.


Penanganan banjir tentunya bukan hanya menjadi urusan di hulu, demikian dikatakan juga oleh Presiden Joko Widodo. “Urusan di hulu bukan hanya urusan yang berhubungan dengan infrastruktur tapi juga rehabilitasi lahan yang di atas Citarum. Reboisasi, penghijauan kita juga harus kerjakan secara pararel kalau ini rampung baru kita masuk ke hilirnya yang juga memerlukan perhatian kita. Ini sebuah pekerjaan besar yang satu persatu kita selesaikan, sekali lagi dengan selesainya di akhir 2020 ini ke depan banjir bisa kita minimalisir di Bandung ini,” jelas Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama pada peresmian tersebut, turut dilaksanakan Peninjauan Penandatanganan Kontrak Hasil Tender Dini TA 2020 Kementerian PUPR. Menteri Basuki mengatakan bahwa ini dilakukan untuk dapat mengelola APBN lebih berkualitas maka dilakukan tender dini sehingga dimulai bulan Januari ini semua bisa bekerja dan ada penyerapan di DIPA tahun 2020.

“Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur sebesar 120 T di tahun 2020 ini, sebanyak 98 persen akan dibelanjakan secara kontraktual yaitu sebanyak 93 T. Itu telah dibagi di dalam 7426 paket pekerjaan. Pelaksanaan tender dini sudah dilaksanakan sejak 6 November 2019, dan hingga 29 januari hari ini telah terikat kontrak sebnayak 3.086 paket pekerjaan sebesar 36,2 T atau 48 persen. Pada hari ini,  akan ditanda tangani 100 paket kontraktual sebagai simbol dari seluruh indonesia bahwa kita mulai bekerja pada januari sebesar 4,8 T,” tutup Menteri PUPR.(kompusda-ech/arg/dan/dnd)


Bagikan :

Cetak