Pengumuman ( 1):

Workshop eProcurement sebagai Wujud Penerapan Good Governance di Lingkungan Ditjen SDA


Print Friendly and PDF
Foto : 22052015

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri PUPR serta peraturan perundangan terkait lainnya yang mengatur proses pengaturan barang/jasa.

“Sejak tahun 2002, Kementerian PUPR telah mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu sistem e-procurement yang dikembangkan dan diterapkan secara bertahap mulai dari proses CTI (Copy to Internet),” ujar Direktur Bina Program, Widiarto, dalam acara Pelatihan e-procurement Tahun Anggaran 2015, Yogyakarta, (18/5).

Adapun CTI yang dikembangkan adalah semi e-proc, semi e-proc plus, sampai dengan full e-proc, maksud dari sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang dan prasarana ke-PUPR-an, wujud penerapan good governance yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, dan upaya pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik atau masyarakat dalam program dan pelaksanaan pembangunan.

Widiarto mengatakan selama kurun waktu 10 tahun ini Kementerian PUPR telah berkomitmen untuk melakukan proses pengadaan secara transparan dalam pelaksanaan belanja negara guna mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 108 bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara eletronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka perlu dilakukan perubahan dari sistem e-procurement PUPR kedalam SPSE yang telah dikembangkan oleh LKPP.

“Untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri PUPR terkait dengan lelang dini yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada bulan Agustus 2015, khususnya kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah pasti dan sudah siap,” lanjut widiarto.

Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja atau Satuan Non Vertikal diwajibkan untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan SPSE yang dikembangkan oleh LKPP, sesuai dengan amanat Perpres RI No. 4 Tahun 2015, dan memberikan dukungan data yang benar dari para Satker/Kepala SNVT dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada petugas pelaksana untuk di inputkan kedalam aplikasi sistem e-procurement.

Widiarto mengatakan dengan diberlakukannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik maka perlu dilakukan kegiatan Workshop e-Procurement baik kepada Satkerm PPK, Pokja maupun pejabat pengadaan dilingkungan Ditjen SDA.

Dengan diberlakukannya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini, maka menjadi sangat perlu untuk diselenggarakannya kegiatan Workshop e-Procurement ini baik kepada Satker, PPK, Pokja maupun Pejabat Pengadaan dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, akan tetapi mengingat keterbatasan anggaran yang ada kegiatan workshop ini baru dapat dilaksanakan untuk para petugas e-procurement dari setiap Satker/SNVT. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan bagi petugas e-procurement dalam mengoperasikan SPSE yang dikembangkan LKPP yang saat ini sudah tersedia sistem SPSE versi 3.6 danversi 4.0,

Kegiatan ini diikuti oleh 184 peserta, yang terdiri dari 10 satker pusat dan 148 satker balai dan SNVT, serta 28 SKPD TP-OP. Hasil yang diharapkan dari kegiatan workshop ini adalah agar para petugas e-procurement Satker/SNVT/SKPD mampu menjalankan proses pengadaan barang/jasa tahun 2016 serta menginput data ke dalam sistem SPSE dengan baik dan benar.