Tebingtinggi, (Analisa). Krisis listrik terus terjadi sepanjang tahun. Salah satunya akibat ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya air (SDA). Bahkan, setelah krisis listrik diperkirakan Sumatera Utara akan mengalami krisis air yang parah. Jika tidak segera dikelola dengan baik.

Berdasarkan study JICA (Japan Inter­national Coope­ration Agency), ta­hun 2015 akan terjadi krisis air di Medan. Ke­mu­dian, sebagian wilayah Deli­ser­da­ng bila kondisi Sungai Deli tidak bisa di­­pulihkan.

Hal ini terupkap dari paparan sejumlah nara sumber pada kegiatan Sidang III Tim Koor­dinasi Pengelolaan Sumber Da­ya Air (TKPSDA) Wilayah Sumatera II, di salah satu hotel di Medan, Senin-Selasa (8-9/9). Sidang itu dihadiri TKSDA Belawan-Ular-Padang, TKP­SDA Toba-Asahan dan TK­PSDA Batang Natal-Batang Batahan. Se­mentara, sebagai pembicara dari Dirjen SDA Kementerian PU

Pembicara dari Bappeda Sumut, Dra. Teti Magdalena, MSi, men­jelaskan UNESCO telah mengi­ngatkan pada 2020 akan terjadi krisis air global. Meski Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan air cukup besar, tapi masih meng­alami problema kelangkaan air pada wilayah tertentu.

Bahkan, di beberapa wilayah maupun daerah aliran sungai menga­lami keru­sa­kan berat. Diperkirakan, terjadi krisis air di Medan dan sebahagian Deli Serdang.

Kenapa demikian, menurut Magda­lena, hal ini diakibatkan rusaknya Sungai­ Deli. Dimana, sesuai dengan ketentuan MDGs, hutan di sekitar DAS minimal 30 persen dari luas lahan. Tapi, DAS Deli hanya memiliki hutan 5,6 persen dari luas keseluruhan. DAS Deli, merupakan DAS terparah di Indonesia yang mengalami kerusakan.

“Jika kita tidak membe­nahinya, maka kita akan mera­sakan dampaknya setahun lagi", tegas Magdalena.

Kepala Balai Wilayah Su­ngai Suma­tera (BWSS) II, Pardo­muan Gultom krisis listrik selama ini dialami Sumut karena ketidak mampuan dalam menge­lola SDA. Seperti, WS Toba-Asahan saat ini me­miliki SDA melim­pah. Tapi, baru satu pembangkit listrik yang bisa dioperasikan. Bahkan, untuk irigasi WS Toba-Asahan mampu mengairi irigasi hingga ratusan ribu hektar. Mungkin yang sering disebut sebagai laknat dari kekayaan alam, karena ketidak mam­puan menge­lolanya.

Dikatakannya, paling tidak ada sejumlah isu strategis yang butuh pena­nga­nan serius terkait SDA di Sumut. Se­perti, keru­sakan DAS, bencana banjir, kri­sis air/kekeringan sedimen­tasi, deg­radasi dan erosi dasar sungai. Begitu ju­ga dengan pencemaran sungai, hunian di bantaran sungai, alih fungsi lahan serta abrasi pantai. “Semua ini, menjadi masalah variatif di wilayah sungai",jelas Pardomuan Gultom.

Khusus untuk WS BUP (Belawan-Ular-Padang), perso­alan paling men­desak terjadinya kerusakan hutan secara massif di hulu sungai sebagai kawasan konservasi. Menurut juru bicara TKP­SDA Sumut Rafriandi Nasution, umum­nya kerusakan DAS hulu sungai dilaku­kan perusahaan-peru­sahaan perkebunan Nasional maupun swasta.

“Kita minta, agar Gubsu melakukan langkah hukum terhadap perkebunan-perke­bunan itu. Karena, daya rusak­nya yang tinggi. Tapi, bagi hasilnya sangat tidak adil untuk Sumut", imbuh Rafria­n­di. (cha)