|
TKPSDA WS BELAWAN ULAR PADANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SELAMAT DATANG DI WEBSITE TKPSDA WS BELAWAN-ULAR-PADANG BWS SUMATERA II

Gubsu Belum Juga Keluarkan Izin Proyek Bendungan Bajayu Terancam Gagal, Anggaran Rp 3 Miliar Dikembalikan Lagi ke Pemerintah Pusat

  • tag
Gubsu Belum Juga Keluarkan Izin Proyek Bendungan Bajayu Terancam Gagal, Anggaran Rp 3 Miliar Dikembalikan Lagi ke Pemerintah Pusat

TEBING TINGGI, 8 November 2013 – Proyek pembangunan Bendungan Bajayu (Batak, Jawa, Melayu) terancam gagal dilanjutkan. Penyebabnya, lahan yang akan dijadikan bendungan belum juga dibebaskan.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho pun diminta segera mengeluarkan izin pembebasan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi.

Jika tidak, proyek tersebut terancam gagal dan dana yang dialokasikan untuk pembebasan senilai Rp 3 Miliar akan dikembalikan pusat. “Kalau Gubsu tidak mengeluarkan izin, ini jadi potret kegagalan Pemprov Sumut dalam pelaksanaan pembangunan,” ungkap Juru Bicara Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Rafriandi Nasution.

Rafriandi mengatakan ini saat meninjau lokasi bendungan di perbatasan Serdangbedagai – Tebingtinggi, Kamis (7/11). Kunjungan tersebut dalam rangka mengetahui persoalan terkait pelaksanaan pembangunan Bendung Bajayu..

Dia didampingi sejumlah anggotanya, yakni Azri Smak, Heri Batanghari, Fayaz Ahmad Khan, Samsul Bahri, Prihatinah, Rehmuli Kaban, dan I Ketut Yada.

Dari kunjungan itu, diketahui pihaknya mendapat laporan hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran 2013, Pemprov Sumut  belum mengeluarkan izin pembebasan lahan Bendungan Bajayu.”Dari Informasi yang kami dengar hanya karena ada kesalahan administrasi, sehingga surat izin sampai kini belum juga keluar,”ujar Rafriandi.

Kesalahan itu, tambah mantan anggota DPRD Sumut ini, karena adanya surat dari Kementrian Pekerjaan Umum yang menyebutkan lokasi pembebasan lahan hanya di Kota Tebingttinggi tanpa mengikutsertakan Kabupaten Serdangbedagai.

Padahal, seharusnya lokasi pembebasan lahan ada di kedua daerah itu. “Kami berharap Gubsu segera turun tangan menyelesaikan masalah yang berlarut-larut ini,” ucap dia.

Sementara perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serdangbedagai yang ikut dalam kunjungan itu Safriansyah mengatakan, areal Bendungan Bajayu sebagian besar berada di Kabupaten Serdangbedagai, dan sedikit di Kota Tebingtinggi.

Di Kota Tebingtinggi, masyarakat sudah siap melepaskan lahan yang akan digunakan untuk bendungan. Namun, diperoleh keterangan ada sedikit masalah di Kabupaten Serdangbedagai. Misalnya ada warga yang hanya memiliki izin garap terhadap lahan, tanpa ada akta apapun. “Soal itu Camat Tebing Syahbandar yang paham,” ujar Safriansyah.

Sebelumnya, kunjungan TKPSDA diterima Kepala Bappeda Kabupaten Serdangbedagai Taufik Batubara. Dalam pertemuan itu, dia berharap peran TKPSDA untuk pelestarian lahan di hulu Sei Padang.

Pemkab Serdangbedagai dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), telah menjadikan kawasan SImbolon II sebagai hutan lindung dari sebelumnya hutan produksi. “Kita minta peran TKPSDA untuk mendekati Pemkab Simalungun agar kawan Simbolon I jadi hutan lindung juga,” ucap Taufik Batubara. Jika itu tercapai, hulu Sungai Padang akan terjaga kelestariannya.

Berita Terkait :

© copyright 2017, Direktorat Jendral SDA, Balai Wilayah Sungai Sumatera II All Right Reserved