/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

Untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Biro Komunikasi Publik (Kompu) bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan Konsolidasi Regional Kehumasan dan Media Gathering dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Pembangunan Infrastruktur Kemnterian PUPR tahun 2020 di Yogyakarta, Senin-Selasa (26-27/10/2020).

Acara yang diikuti peserta secara tatap muka dan peserta secara daring perwakilan dari balai-balai di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia tersebut, diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian dengan APBN terbesar, sehingga harus terus meningkatkan pelayanan informasi dan kehumasan sebagai bentuk transparansi dan akuntanbilitas. Konsolidasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, koordinasi, dan sinergitas insan kehumasan dalam pelaksanaan kegiatan kompu di lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam acara tersebut juga disampaikan arahan dari Kepala Biro Komunikasi Publik, R. Endra Saleh Atmawidjaja, S.T., M.Sc., DEA., yang dilanjutkan dengan penyampaian materi Membuat Konten dalam Kerangka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Mirza Zuhaldi, Kehumasan di Era Industri 4.0: Every One is Public Relation oleh Ketua Bidang Pendidikan Nurzaman Mochtar, How to Deal with Media: Memahami Undang-undang Nomor 40 Tahun 1998 tentang Pers oleh Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, Atal S. Depari, dan Menjadikan Wartawan sebagai Teman, serta Every One is Journalist: How to Create Multi Content by Smartphone yang disampaikan oleh perwakilan Anggota Bidang Pendidikan PWI Pusat.

Pada suatu proses pembangunan, komunikasi turut menjadi faktor sekaligus kunci penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, realitanya justru sering terjadi krisis komunikasi yang dihadapi oleh insan humas. Terlebih ditengah perkembangan arus informasi dan teknologi, juga berpotensi mengarah pada munculnya disinformasi serta hoaks.

Melalui konsolidasi tersebut, diharapkan dapat membangun jejaring kerja (networking) yang kuat dalam meningkatkan penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat dalam mengatasi krisis komunikasi bersama. Dengan komunikasi yang tepat, publik dapat mengetahui dengan harapan memperoleh dan membangun kepercayaan (trust).

Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjalankan programnya dengan baik dan menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang terus meningkat. Sehingga reputasi Kementerian PUPR yang terbentuk juga semakin baik dan dukungan masyarakat semakin besar. (BBWSBS/Ferri)