/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

BBWSBS Gelar Pelatihan Penyusunan RKL dan RPL bagi UPB di Sub DAS Bengawan Solo Madiun dan Hilir

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan khususnya untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar Pelatihan Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) bagi Unit Pengelola Bendungan (UPB) di Sub DAS Bengawan Solo Hulu, bertempat di Megaland Hotel Solo, Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu (11/01/2023). 

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O & P) Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti ini dihadiri pejabat terkait di lingkungan BBWSBS serta para UPB di Sub DAS Bengawan Solo Madiun dan Hilir (Telaga Pasir, Gonggang, dawuhan, Saradan, Kedung Brubus, Kedung Bendo, Notopuro, Sangiran, Pondok, Gondang, dan Prijetan).

RKL merupakan rencana tindak lanjut untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan oleh suatau aktivitas kegiatan, sedangkan RPL merupakan piranti untuk memantau hasil pengelolaan lingkungan tersebut. Dengan demikian penyusunan RKL dan RPL ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan dan/atau meminimalisasi kerusakan lingkungan sehingga dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak penting yang akan dapat berkembang menjadi isu lingkungan atau isu sosial yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam sambutannya, Sri Wahyu Kusumastuti menegaskan bahwa sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di wilayah sekitar bendungan, sebagai pemrakarsa wajib untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan bendungan yang baik, benar serta akurat dalam bentuk dokumen RKL dan RPL kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan hidup baik pada tingkat Pusat, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota. Dengan adanya RKL dan RPL ini maka setiap dampak penting yang ditimbulkan oleh kegiatan dapat terkendali dan teredam hingga tidak berkembang menjadi isu lingkungan regional, nasional atau bahkan menjadi isu lingkungan internasional.

“Mari kita jadikan acara ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL secara konsisten untuk kedepannya, sehingga kita semua dapat menjalankan kewajiban dalam pengelolaan bendungan,” ujarnya. (Humas/BBWSBS)

Koordinasi Wujudkan Keterpaduan Pembangunan SDA di Kabupaten Bojonegoro

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Maryadi Utama didampingi pejabat di lingkungan BBWSBS melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah beserta jajarannya terkait pelaksanaan Pekerjaan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Gongseng di Kantor Bupati Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Jumat (06/01/2023).

Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, Direktur PDAM Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Kepala BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, Gapoktan, HIPPA, dan GHIPPA terkait.

Pekerjaan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Gongseng dilakukan dalam rangka mendukung pemanfaatan air baku Bendungan Gongseng sebagai salah satu kegiatan Proyek Strategis Nasional. Sebagai informasi, sistem pengaliran jaringan pipa transmisi dari Bendungan Gongseng dilakukan pada dua kondisi, yaitu pada saat kondisi muka air waduk rendah dengan tujuan untuk memastikan air dapat dialirkan menuju Water Treatment Plan (WTP) secara gravitasi dengan sisa tekanan air yang cukup, dan pada saat kondisi muka air waduk normal dengan tujuan untuk pemilihan bahan pipa terhadap tekanan air yang terjadi.

Dalam sambutannya, Maryadi Utama menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh BBWSBS di Kabupaten Bojonegoro yakni terkait pembangunan Bendungan Karangnongko, pekerjaan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Gongseng yang nantinya akan dimanfaatkan untuk irigasi dan air baku, serta perbaikan hidromekanikal pintu intake dan penataan kawasan Bendungan Pacal.

“Pekerjaan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Gongseng sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pemanfaatan air baku. Selanjutnya kami mohon bantuan, sinergi dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam proses pembangunan tersebut,” ujarnya.

Menyambut kedatangan BBWSBS, Anna Mu’awanah menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat mendukung penuh pekerjaan yang dilakukan BBWSBS di Kabupaten Bojonegoro. Lebih dari itu, Bupati Bojonegoro tersebut akan mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan agar nantinya manfaat Bendungan Gongseng bisa dirasakan bersama.

Informasi selanjutnya, pekerjaan pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Bendungan Gongseng sepanjang 18 km dengan proyeksi kapasitas air baku yang dihasilkan sebesar 300 lt/dt, saat ini progres pekerjaannya sudah mencapai 38.61% dari rencana 6.80% per 13 Desember 2022. (Fira/BBWSBS)

Panen Raya Jagung, BBWSBS dukung Ketahanan Pangan bagi Masyarakat

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional, seperti yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang telah melakukan pengelolaan area infrastruktur SDA sebagai lahan produktif bagi masyarakat dengan menggelar kegiatan Panen Raya Jagung Lahan Ketahanan Pangan di kawasan Bendung Jati, di Magetan, Jawa Timur, pada Jumat (23/12/2022).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala BBWSBS, Maryadi Utama, tersebut turut pula dihadiri oleh Kepala Desa Gorang-gareng, perwakilan Perum Jasa Tirta I, perwakilan anggota TNI dan Polri, serta kelompok tani setempat. “Selain membangun infrastruktur fisik, panen raya tersebut merupakan bentuk kehadiran Kementerian PUPR di tengah masyarakat guna mendukung ketahanan pangan,” terang Maryadi.

Lebih lanjut Maryadi juga berharap agar Pemerintah Desa lebih mengutamakan asas kebersamaan, keadilan dan guyub dalam mengelola lahan dan hasil pertanian, sehingga tidak ada perselisihan sesama warga sekaligus manfaat lahan tersebut bisa benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebagai tambahan informasi jenis jagung yang ditanam pada area seluas 1.340 m2 tersebut adalah Jagung Perkasa. Selain tanaman jagung, BBWSBS juga menanam jenis Ketela Kuning Mandira di lahan seluas 3.590 m2 dan 9.406 m2 di lahan aman kawasan Bendung Jati. (BBWSBS/Humas)

BBWSBS Sosialisasikan Rencana Tindak Darurat Bendungan Telaga Pasir

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Telaga Pasir di Kabupaten Magetan bertempat di Ruang Pertemuan Baru, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, Magetan, Jawa Timur pada Rabu (21/12/2022). 

Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O & P) Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti ini dihadiri pejabat dan pegawai terkait di lingkungan BBWSBS, pejabat Muspida beserta dinas/OPD terkait di Kabupaten Magetan, dan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan/atau desa disekitar Bendungan Telaga Pasir.

Bendungan Telaga Pasir yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai Telaga Sarangan ini adalah tampungan air alami yang berada di ketinggian sekitar +1200 MDPL terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Sumber air bendungan ini berasal dari saluran suplesi Bendung Ngluweng, yang menangkap atau menampung air dari beberapa sumber mata air yang berada disekitar Gunung Lawu. Menilik sejarah konstruksi pembangunannya, bendungan ini merupakan bangunan infrastruktur sumber daya air peninggalan Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1930. Pada awal pembangunan, fungsi bendungan hanya untuk melayani kebutuhan air Pabrik Gula Redjosarie, namun pada perkembangannya juga dimanfaatkan untuk kebutuhan air irigasi pertanian seluas 7.700 Ha, serta menjadi salah satu ikon destinasi wisata andalan di Kabupaten Magetan.

Selain memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan, bendungan juga menyimpan potensi bencana atau kegagalan bendungan, yaitu keruntuhan bendungan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor usia. Sebagai langkah dan upaya untuk meminimalisir kerugian besar akibat keruntuhan bendungan, maka setiap bendungan harus dipelihara dan dipantau secara memadai agar pengelola bendungan dapat mengidentifikasi masalah dan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil, selain juga memastikan infrastruktur dan instrumen pendukung bendungan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Sri Wahyu Kusumastuti dalam sambutannya menegaskan bahwa dokumen RTD Bendungan Telaga Pasir telah ditetapkan oleh Menteri PUPR cq. Direktur Jenderal SDA pada tahun 2022.

“Dokumen RTD Bendungan Telaga Pasir yang sudah ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi stakeholder dalam langkah mitigasi keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungan terhadap risiko potensi terjadinya bencana atau keruntuhan bendungan,” pungkasnya. (Humas/BBWSBS)

BBWSBS Gelar Pelatihan Penyusunan RKL dan RPL bagi UPB di Sub DAS Bengawan Solo Hulu

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan khususnya untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan bendungan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar Pelatihan Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) bagi Unit Pengelola Bendungan (UPB) di Sub DAS Bengawan Solo Hulu, bertempat di Fave Hotel Manahan, Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa (20/12/2022). 

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O & P) Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti ini dihadiri pejabat terkait di lingkungan BBWSBS serta para UPB di Sub DAS Bengawan Solo Hulu (Parangjoho, Song Putri, Kedung Uling, Nawangan, Ngancar, Krisak, Kambangan, Delingan dan Cengklik).

RKL merupakan rencana tindak lanjut untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan oleh suatau aktivitas kegiatan, sedangkan RPL merupakan piranti untuk memantau hasil pengelolaan lingkungan tersebut. Dengan demikian penyusunan RKL dan RPL ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan dan/atau meminimalisasi kerusakan lingkungan sehingga dapat menghindari kemungkinan timbulnya dampak penting yang akan dapat berkembang menjadi isu lingkungan atau isu sosial yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam sambutannya, Sri Wahyu Kusumastuti menegaskan bahwa sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di wilayah sekitar bendungan, sebagai pemrakarsa wajib untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan bendungan yang baik, benar serta akurat dalam bentuk dokumen RKL dan RPL kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan hidup baik pada tingkat Pusat, Provinsi, ataupun Kabupaten/Kota. Dengan adanya RKL dan RPL ini maka setiap dampak penting yang ditimbulkan oleh kegiatan dapat terkendali dan teredam hingga tidak berkembang menjadi isu lingkungan regional, nasional atau bahkan menjadi isu lingkungan internasional.

“Mari kita jadikan pelatihan ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL secara konsisten untuk kedepannya, sehingga kita semua dapat menjalankan kewajiban dalam pengelolaan bendungan,” pungkasnya. (Humas/BBWSBS)

Gandeng Pemkab Klaten, BBWSBS Gelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat Rencana Tindak Darurat Bendungan Rowo Jombor

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Rowo Jombor di Kabupaten Klaten, bertempat di Aula Merapi BPBD Kabupaten Klaten, Klaten, Jawa Tengah pada Senin (19/12/2022). 

Kegiatan PKM tersebut dihadiri oleh pejabat dan para pegawai di lingkungan BBWSBS, pejabat pemerintah daerah beserta dinas/OPD terkait di Kabupaten Klaten, dan sejumlah perangkat pemerintahan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan di sekitar Bendungan Rowo Jombor.

Menilik sejarah berdirinya Bendungan Rowo Jombor, bangunan ini merupakan peninggalan pemerintah Hindia – Belanda, yang konstruksinya dibangun sekitar tahun 1920. Dulunya kawasan ini adalah perkampungan penduduk berupa dataran rendah (cekungan) yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Lantaran lokasinya yang sangat rendah, air yang berada di kawasan ini tak bisa terbuang baik pada saat musim hujan maupun kemarau. Belum lagi luapan air dari Sungai Ujung yang debitnya tinggi pada saat musim hujan, dimungkinkan menambah volume air di kawasan dataran rendah tersebut menjadi kian melebar hingga membentuk rawa. Lantaran terus tergenang, rumah-rumah warga mulai direlokasi ke tempat yang lebih tinggi disekitaran kawasan terseb ut.

Pada masa pembangunan bendungan telah dilakukan berbagai macam perhitungan supaya bendungan tersebut kokoh dan aman. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu bendungan tetap memiliki suatu potensi kegagalan bendungan yaitu keruntuhan bendungan, baik yang disebabkan faktor alam maupun faktor usia. Dampak terjadinya keruntuhan bendungan dapat mengakibatkan kerugian besar kepada manusia, lingkungan dan alam sekitar bendungan.

Sebagai langkah dan upaya untuk meminimalisir kerugian besar akibat keruntuhan bendungan, maka setiap bendungan harus dipelihara dan dipantau secara memadai agar pengelola bendungan dapat mengidentifikasi masalah dan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil, selain juga memastikan infrastruktur dan instrumen pendukung bendungan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Dalam sambutannya, Subkoordinator Pelaksanaan O & P SDA, Santosa menyampaikan bahwa BBWSBS telah menyusun dokumen RTD Bendungan Rowo Jombor sebagai pedoman dan petunjuk keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungan terhadap risiko potensi terjadinya bencana atau keruntuhan bendungan.

“Dokumen RTD Bendungan Rowo Jombor yang kami susun nantinya akan ditetapkan di level Menteri, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait guna penyempurnaan dokumen ini,” terangnya.

Selanjutnya dalam kegiatan PKM ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan antara BBWSBS dengan Pemerintah Kabupaten Klaten terkait pelaksanaan RTD Bendungan Rowo Jombor. (Humas/BBWSBS)

Semarak Festival Bendung Tirtonadi

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar Festival Bendung Tirtonadi yang dilaksanakan pada Sabtu-Minggu (17-18/12/2022) di area kawasan Bendung Tirtonadi. Festival ini menghadirkan berbagai acara baik dari sisi edukasi, seni dan budaya bagi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya.

Selain dihadiri oleh masyarakat umum, kegiatan yang dipimpin oleh Kepala BBWSBS, Maryadi Utama didampingi para pejabat dan pegawai di lingkungan BBWS ini juga dihadiri oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Direktur Air Tanah dan Air Baku (ATAB), Kementerian PUPR, Agus Rudyanto dan beserta tamu undangan dari dinas/OPD terkait.

Festival Bendung Tirtonadi digelar dalam rangka telah selesainya pekerjaan penanganan banjir Kota Surakarta oleh BBWSBS, serta sebagai ajang memperkenalkan infrastruktur sumber daya air kepada masyarakat umum. Selain fungsinya sebagai penanganan banjir, Bendung Tirtonadi juga menghadirkan wajah baru sebagai ruang publik dan destinasi wisata, seperti jalur pedestrian, taman, spot foto Tirtonadi Frame, dsb.

Bertajuk “Masyarakat Peduli, Bengawan Solo Lestari, Surakarta Jaya”, festival mempunyai tujuan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam sinergi pengelolaan sumber daya air, yaitu dengan menjaga, memelihara serta melestarikan ifrastruktur Bendung Tirtonadi serta Sungai Bengawan Solo secara umum yang merupakan warisan budaya masa lalu untuk masa depan.

Memberikan sambutannya, Agus berharap dengan diadakannya festival yang diinisiasi oleh BBWSBS ini bisa menjadi wadah dan media sarana edukasi tentang pengendalian banjir dengan sistem operasi Bendung Tirtonadi yang menggunakan teknologi gate panel.

“Kami berharap dengan digelarnya Festival Bendung Tirtonadi ini merupakan wujud dan aksi kolaborasi antar stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang infrastrukstur sumber daya air dan upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk menjaga, melestarikan sungai dan lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Turut memberikan sambutan, Gibran mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BBWSBS dan semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini, dimana dari agenda rangkaian acara yang ditampilkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

“Saya harap Festival Bendung Tirtonadi ini menjadi langkah dan terobosan dalam rangka menggandeng seluruh unsur dari baik pemerintah, non pemerintah dan masyarakat khususnya dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat melalui unsur kebudayaan dan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai dan lingkungan,” ujarnya.

Kepala BBWSBS dalam laporannya menceritakan bahwa kegiatan pada hari ini terselenggara dalam rangka telah selesainya pekerjaan penanganan banjir Kota Surakarta serta sebagai ajang edukasi kepada masyarakat untuk lebih mencintai dan melestarikan sungai.

“Harapan kami, dengan adanya Festival Bendung Tirtonadi ini dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga, mencintai sungai dan lingkungan sekitarnya agar tetap bersih, indah serta nyaman sehingga akan berdampak positif meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian acara yang disuguhkan dalam festival ini antara lain adalah gerakan bersih sungai, tebar benih ikan, tanam pohon, peresmian rumah komunitas, peresmian rumah hidroponik, talkshow, fashion show, lomba dayung, lomba menggambar, dolanan bocah, festival UMKM dan ekonomi kreatif. Acara menjadi semakin meriah dengan penampilan bintang tamu dari Pecas Ndahe, Oh My Drop!, Onny and Friends, Keroncong PDAM, Sanggar Solo, Dimas Samodra, serta undian doorprize gratis bagi pengunjung berupa sepeda motor, handphone, LED TV, e-Money, kaos dan tumbler.

Sebagai informasi, Walikota Surakarta pada kesempatan ini juga melakukan kegiatan tanam pohon, tebar benih ikan sekaligus meresmikan rumah hidroponik dan rumah komunitas di area Bendung Tirtonadi. (Humas/BBWSBS)

Sinergi BBWSBS dan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Sosialisasi Rencana Tindak Darurat Bendungan Sangiran dan Bendungan Kedung Bendo

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sangiran dan Bendungan Kedung Bendo di Kabupaten Ngawi, bertempat di Kurnia Convention Hall, Ngawi, Jawa Timur pada Selasa (14/12/2022). 

Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (O & P SDA) Bengawan Solo, Lalu Ardian beserta pejabat di lingkungan BBWSBS, perwakilan dari Dinas/OPD terkait di Kab. Ngawi serta perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan/atau desa meliputi Kec. Ngawi, Kec. Pangkur, Kec. Padas, Kec. Kwadungan, Kec. Kasreman, Kec. Karangjati, dan Kec. Bringin.

Sebagai bangunan infrastruktur sumber daya air yang megah dan menawan, bendungan difungsikan sebagai tampungan air yang memiliki manfaat sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan lingkungan, dimana dibalik manfaat tersebut juga memiliki potensi risiko bahaya yang besar pula. Risiko bahaya tersebut misalnya terjadinya keruntuhan bendungan yang akan mengakibatkan banjir bandang, sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa, materiil, fasilitas umum dan kerusakan lingkungan.

Langkah mitigasi dalam meminimalisir kerugian besar akibat keruntuhan bendungan antara lain dengan melakukan pemantauan, operasi dan pemeliharaan secara cermat dan seksama sesuai dengan standar operasional prosedur bendungan, sehingga kita dapat mengidentifikasi masalah dan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil secara cepat, tepat dan efektif.

Lalu Ardian dalam sambutannya menegaskan bahwa dokumen RTD Bendungan Sangiran dan Bendungan Kedung Bendo telah ditetapkan oleh Menteri PUPR cq. Direktur Jenderal SDA pada tahun 2022.

“Dokumen RTD Bendungan Sangiran dan Bendungan Kedung Bendo yang sudah ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi stakeholder dalam langkah mitigasi keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungan terhadap risiko potensi terjadinya bencana atau keruntuhan bendungan,” pungkasnya. (Humas/BBWSBS)

Tanda Tangan Kontrak Paket Pekerjaan pada SNVT ATAB BBWSBS

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melakukan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan pada SNVT Air Tanah dan Air Baku (ATAB) BBWSBS di Kantor BBWSBS, Pabelan, Sukoharjo, pada Selasa (13/12/2022). 

Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Kepala BBWSBS, Maryadi Utama, Plt. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Ali Rahmat, Kepala Bidang PJPA Bengawan Solo, Indra Kurniawan, Kepala SNVT ATAB, Nelly Mulyaningsih, serta pejabat di lingkungan BBWSBS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam kesempatan ini, PPK Penyediaan Air Baku II Bengawan Solo, Fathoro Trimariat menandatangani paket pekerjaan Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro dengan penyedia jasa PT.Karya Sepakat Kita – PT. Surya Mataram Sakti, KSO. senilai Rp. 90.661.101.078,47 dengan jangka waktu pelaksanaan 384 hari kalender.  

Selain itu ditandatangani paket pekerjaan Supervisi Pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Bendungan Gongseng di Kabupaten Bojonegoro dengan penyedia jasa PT.Karya Utama Citramandiri-Pilar Pusaka Inti, KSO. senilai Rp. 4.241.061.582,- dengan jangka waktu pelaksanaan 13 bulan kalender

Dalam arahannya, Maryadi Utama menyampaikan bahwa setelah tanda tangan kontrak berarti ada tanggung jawab yang harus diimplementasikan, sehingga diharapkan semua dapat berproses dan terselesaikan dengan harapan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

“Saya ucapkan selamat, kepada penyedia jasa dan PPK kami harapkan bisa saling bekerja sebaik-baiknya sehingga kedepannya pekerjaan ini dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Selamat bekerja !” katanya. (BBWSBS/Fira)

Pertemuan Konsultasi Masyarakat Rencana Tindak Darurat Bendungan Botok, Bendungan Blimbing, Bendungan Brambang dan Bendungan Gebyar di Kabupaten Sragen

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melalui Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O & P) Bengawan Solo menyelenggarakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat
(PKM) Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Blimbing, Bendungan Brambang dan Bendungan Gebyar di Kabupaten Sragen, bertempat di Adhiwangsa Hotel & Convention, Kota
Surakarta, Jawa Tengah pada Selasa (13/12/2022).

Kegiatan yang dihadiri oleh, Kepala Bidang O & P Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti beserta pejabat di lingkungan BBWSBS, pejabat pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan
Kabupaten Karanganyar, serta perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan di sekitar bendungan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan prokes pencegahan Covid￾19.

Bendungan adalah sebuah bangunan untuk menahan laju air yang kemudian membentuk suatu tampungan besar yang dinamakan waduk. Dibalik infrastruktur yang megah, bendungan menyimpan suatu potensi resiko yang besar, antara lain yaitu kegagalan akibat keruntuhan bendungan, yang dampaknya dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang, sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap sekitar bendungan, baik korban jiwa, materiil, fasilitas
umum dan kerusakan lingkungan.

Sebagai langkah dan upaya dalam meminimalisir kerugian besar akibat keruntuhan bendungan, maka setiap bendungan harus diperlihara dan dipantau secara memadai agar pengelolaan bendungan dapat mengidentifikasi masalah dan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil, selain memastikan infrastruktur pendukung bendungan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Dalam sambutannya, Sri Wahyu Kusumastuti menyampaikan bahwa BBWSBS telah menyusun dokumen RTD Bendungan Blimbing, Bendungan Brambang dan Bendungan Gebyar sebagai pedoman dan petunjuk keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungan terhadap risiko potensi terjadinya bencana atau keruntuhan bendungan.

“Dokumen RTD Bendungan Blimbing, Bendungan Brambang dan Bendungan Gebyar yang kami susun nantinya akan segera ditetapkan di level Menteri, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait guna penyempurnaan dokumen ini, sehingga risiko kegagalan
akibat keruntuhan bendungan dapat diminimalisir,” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan antara BBWSBS dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dan Karanganyar terkait pelaksanaan RTD Bendungan Blimbing, Bendungan Brambang dan Bendungan Gebyar. (Humas/BBWSBS)