/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

Upacara Memperingati Harbak PU ke-75

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mengikuti kegiatan upacara dalam rangka Memperingati Hari Bakti (Harbak) Pekerjaan Umum (PU) ke-75 Tahun 2020 di Kantor BBWSBS di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (03/12/2020). Pelaksanaan upacara bendera tersebut diikuti oleh seluruh pejabat, staf dan karyawan BBWSBS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Tema Harbak PU ke-75 yang diusung yakni Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sigap Membangun Negeri. Dalam tema tersebut juga mengajak peningkatan kerja sama dan kekompakan dalam penuntasan misi pembangunan infrastruktur yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR.

Menilik sejarah, tepat 75 tahun yang lalu sebanyak 21 orang pegawai ditugasi untuk menjaga Gedung Sate di Bandung yang merupakan gedung Departemen Pekerjaan Umum (PU) saat itu, mendapat serangan dari pasukan sekutu dengan persenjataan berat. Namun, kekompakan, kebersamaan dan keberanian dengan daya juang tinggi dapat mempertahankan setiap jengkal Gedung Sate dan membuat mereka bertempur hingga tetes darah penghabisan. Peristiwa tersebut menyebabkan gugurnya tujuh orang pegawai PU yang kemudian disebut sebagai Pahlawan Sapta Taruna. Hal itu menjadi tonggak sejarah, bukti dari semangat berbakti untuk bumi pertiwi

Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono, dalam pidato sambutannya yang disiarkan secara daring, turut menyampaikan berbagai capaian Kementerian PUPR yang bermanfaat langsung bagi masyarakat serta mengajak kepada seluruh Insan PUPR untuk terus menjaga kekompakan dan meningkatkan daya juang dalam bekerja dan berkarya sekaligus meneladani perjuangan Pahlawan Sapta Taruna. “Saya menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi atas kinerja seluruh jajaran dan mitra kerja Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini, mengingat sebagian besar target dan tugas-tugas pembangunan yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR dapat tetap berjalan terlepas dari masa sulit yang dihadapi, yakni pandemi Covid-19,” pesannya.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan harus memiliki dampak langsung yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Generasi muda PUPR didorong untuk selalu berinovasi di bidang pembangunan infrastruktur, sehingga terbentuk karakter yang kuat. Peningkatan inovasi di bidang teknologi juga penting dilakukan dalam pembangunan infrastruktur. Tentunya harus didukung oleh hasil riset yang aplikatif, untuk itu kreativitas menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur kedepannya. (BBWSBS/Ferri)

Ketangguhan Srikandi Air dalam P3TGAI

Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali perekonomian nasional. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk bangkit salah satunya dengan melaksanakan Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Melalui kegiatan perbaikan dan peningkatan jaringa irigasi tersier di wilayah pedesaan dengan padat karya tunai (PKT) tersebut diharapkan dapat membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Melihat manfaat yang dihasilkan cukup besar khususnya untuk mengairi lahan pertanian, sehingga produktivitas pun tetap meningkat selama pandemi. Selain itu, peran tenaga kerja perempuan juga turut dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo meninjau salah satu lokasi program P3TGAI di wilayah Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (10/09/2020). Dalam pelaksanaannya, program P3TGAI tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) Bengawan Solo, Surendro Andi Wibowo, S.T., MPSDA., juga menyampaikan pada tahun 2020 BBWS mengerjakan 512 lokasi yang terbagi dalam tiga tahap, dengan peta sebaran yakni, 175 lokasi di Jawa Tengah yang tersebar di tujuh kabupaten, dan Jawa Timur sebanyak 337 lokasi yang tersebar di sembilan kabupaten.

“Untuk pelaksanaan program P3TGAI kami berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi hingga kabupaten dan perangkat desa, untuk berkolaborasi dalam pelaksanaannya. Selain menyerap tenaga kerja yang dirumahkan akibat terdampak pandemi Covid-19, kami juga melibatkan perempuan yang berperan sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) maupun sebagai pekerja dalam penyerapannya,” pesannya.

Kepala Desa Kedungharjo, Ahmad Mas’ud, juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR dengan adanya bantuan peningkatan jaringan irigasi air melalui program P3TGAI. “Petani pengguna air di wilayah kami menjadi terbantu sebab pada musim kemarau, kebutuhan air tetap dapat disalurkan ke persawahaan, dan kami berharap agar desa lain yang kesulitan air juga mendapat bantuan sehingga dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

P3TGAI merupakan usulan dari petani, dikerjakan oleh petani, dan untuk petani. Untuk itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Warga Desa Kedungharjo sekaligus perwakilan tenaga kerja perempuan, Lina Sasmito, menyampaikan manfaat yang diperoleh melalui program tersebut.

“Saya sebelumnya bekerja di pabrik, namun terpaksa dirumahkan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Saya mewakili tenaga kerja perempuan juga sangat bersyukur karena bisa berpartisipasi dan membantu meringankan beban suami, karena mendapatkan upah dari program P3TGAI,” tutupnya. (BBWSBS/Ferri)

Teleconference Arahan Menteri PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan teleconference kepada semua Balai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (24/03/2020).

Dalam arahanya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan Kondisi sekarang ini yaitu mewabahnya Covid-19, saya minta untuk semua kepala Balai saat ini mengutamakan kesehatan, para Kepala Balai bertanggungjawab penuh terhadap kesehatan pegawai dan keluarganya.
“Semua DIPA kita direfocusing dan perlu direalokasi anggaranya,refocus untuk membantu masyarakat untuk menghadapi dan menangani Covid-19, kalau Balai meliputi Kepala Balai, pegawai berserta keluarganya, anggaranya diambil dari DIPA, maksudnya anggaran yang bisa ditunda tahun depan baik fisik maupun software ditunda dulu,” Jelasnya.

Kantor-kantor dilingkungan Kementerian PUPR harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Disiplin jaga jarak aman antar individu sesuai kebutuhan, harus pakai masker, sediakan Hand Sanitizer, sering-sering cuci tangan, kita semua tidak tahu siapa yang membawa virus dan siapa yang tertular virus. “Utamakan kesehatan dulu, utamakan kesehatan dulu,” Tekan Basuki.

“Jam masuk Kantor diatur betul biar tidak terjadi kerumunan, agar semua pegawai PUPR sehat semua,” Tutupnya(BBWSBS/charis).

Pembekalan Pejabat Perbendaharaan Ditjen SDA TA 2019

Dalam rangka mewujudkan Good Governance dalam bidang pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR menyelenggarakan Kegiatan Pembekalan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Ditejn SDA Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan pada hari Rabu sampai Jum’at tanggal 28 sampai 30 Agustus 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh 66 satuan kerja di Ditjen SDA yang bertujuan untuk membahas PP No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP No 178/PMK.05/2018 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK/05/2012 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PMK 196/PMK.052018 tentang Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Langkah-langkah Pelaksanaan APBN akhir tahun Anggaran 2019.

Dalam acara pembukaan Muhammad Arsyadi, ME selaku Sekertaris Direktorat Jenderal SDA menyampaikan bahwa pemakaian kartu kredit harus hati-hati jangan sampai ada kesalahan agar saat belanja berjalan dengan lancar sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (BBWSBS/sita)

Atasi Banjir Hilir Bengawan Solo, Sudetan Plangwot – Sedayu Lawas ditingkatkan

Sebagai salah satu pengendalian banjir di DAS Bengawan Solo Hilir adalah dengan mempercepat aliran sungai menuju ke laut melalui pembangun Sudetan (Floodway) Plangwot-Sedayu Lawas di Kelurahan Plangwot, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Floodway ini telah dibangun sejak tahun 1996 – 2004 dengan kapasitas desain sebesar 640 m3/detik. Dengan kondisi eksisting saat ini masih ada daerah Bengawan Solo Hilir yang masih tergenang banjir antara lain Kecamatan Turi dan Kecamatan Kali Tengah.

“Sebelum ada sudetan, banjir di hilir Bengawan Solo sangat parah. Dengan adanya sudetan, maka sebagian aliran Sungai Bengawan Solo apabila telah melebihi ambang tertentu akan masuk ke sudetan. Sudetan ini dibangun sepanjang 12,3 km dengan lebar 100 meter dan kapasitas 640 m3/detik. Kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 1.000 m3/detik,” ujar Menteri yang senang menabuh drum ini.

Peningkatan Kapasitas Floodway Plangwot – Sedayu Lawas sudah dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2018 dengan revetment / perkuatan tebing sudetan di sisi kanan dan kiri sepanjang total 2,1 km. Selain itu telah disiapkan juga program lanjutan agar nantinya debit air melintas ketika banjir sebesar 1.000 m3/detik, program lanjutan tersebut pembangunan 2 buah emergency gate, peninggian tanggul, pembangunan jembatan, perkuatan tanggul dan perbaikan jalan inspeksi.

Bila peningkatan Kapasitas Floodway Plangwot – Sedayu Lawas ini selesai akan dapat mengurangi luas dan lama waktu genangan banjir. “Banjir didaerah tersebut tidak bisa dihilangkan karena memang daerah cekungan dan daerah rawa, yang bisa kita atasi banjir yang dari sungai, tapi yang in (hujan tumpah) disitu yang menjadikan genangan juga,” kata Basuki. (DATIN BBWSBS/maw,sta)

Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2001-2004 Wafat

Segenap keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Periode 2001-2004, dalam usia 75 tahun, pada hari Selasa, 6 Maret 2018 Pukul 00.45 di Rumah Sakit MMC Jakarta.

Pada pukul 09.00 WIB, almarhum diterbangkan ke Solo, Jawa Tengah dan siang harinya akan dimakamkan di Pemakaman Keluarga Astana Banaran Dusun Talang Sawahan, Sukoharjo. Almarhum memiliki seorang istri Hj. Soepanti Soenarno (Almh), 5 orang anak dan 9 orang cucu.

Prof. Dr. Ir. Soenarno, Dipl. HE lahir di Purwodadi, Jawa Tengah 19 Mei 1942, meraih gelar sarjananya pada tahun 1962 dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, meraih gelar Dipl. HE dari IHE Delft, Belanda tahun 1977, lalu meraih Doktor bidang Teknik Sipil dari Columbia Pacific University, Amerika Serikat tahun 1982 dan meraih gelar S3 Program Studi Pendidikan Ekonomi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Malang (Universitas Negeri Malang) pada tahun 1985.

Beliau menjabat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz terhitung sejak 18 Agustus 2001 sampai dengan 21 Oktober 2004. Selama berkarir sebagai pegawai negeri sipil hingga menduduki jabatan puncak Kementerian, komitmennya dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat dirasakan manfaatnya.

Beberapa jabatan penting yang diemban beliau sebelum menjadi Menteri antara lain adalah Pemimpin Proyek Bendungan Karang Kates, Proyek Induk Kali Brantas dan Dirjen Sumber Daya Air Kimpraswil.

Sepanjang karirnya, beliau menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya. Di antaranya, Piagam Penghargaan PELITA II (1980), Satyalancana Pembangunan (1982), Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (1995), Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (1997), Piagam Penghargaan dalam Pengembangan Reformasi Sistem Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (1998), dan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2000).

Beberapa proyek infrastruktur pada masa kerja Pak Narno, begitu beliau akrab disapa, diantaranya adalah dimulainya pembangunan jalan tol Cikampek Purwakarta Padalarang (Cipularang), dimulainya pembangunan Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), peresmian Bendungan Batutegi Lampung dan konservasi Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura yang sebelumnya terancam hilang.

Pak Narno juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur kerakyatan diantaranya membangun sejumlah jembatan yang menghubungkan daerah terpencil. Salah satunya adalah Jembatan Sari di Kabupaten Sragen. Berfungsinya jembatan Sari disambut gembira masyarakat karena sebelumnya menggunakan perahu untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo.

Saat menjabat Menteri Kimpraswil, Pak Narno berperan dalam pembentukan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan merintis penyusunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk dengan membentuk unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang.(*)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR