/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

BBWSBS Melakukan Uji Sampel Air Sungai Bengawan Solo di Sukoharjo

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, didampingi Forum Jogo Kali Bengawan (Jokalibe) dan Perum Jasa Tirta (PJT) menerjunkan tim untuk mengambil sampel air yang diduga tercemar limbah dari pipa milik PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo. Sampel air itu akan diuji untuk mengetahui polutan apa yang mencemari sehingga berbau. Kegiatan ini digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

BBWS Bengawan Solo memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sekaligus pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku dan tampungan air lainnya serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Sedangkan untuk masalah pengendalian pencemaran air menjadi wewenang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wahyana ST, MT., mengatakan kegiatan ini dalam rangka memeriksa sekaligus mengambil beberapa sampel air. Sampel itu akan diuji laboratorium untuk mengetahui material polutan dan tingkat pencemarannya.

“Kami juga mengidentifikasi faktor cemaran lainnya yang ada di sekitar sungai Bengawan Solo,” kata dia Kamis, (29/4/2021) disela sela monitoring.

Ia belum bisa memastikan kapan hasil uji sampel air itu keluar. Ia dan tim masih memverifikasi dan menguji material cemaran di sekitar sungai warga yang terpapar limbah. Selain itu membandingkan sampel air dari tepi Sungai Bengawan Solo.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup [DLH] Kabupaten Sukoharjo soal pemeriksaan air yang tercemar di Nguter, Sukoharjo. Kami dari BBWS Bengawan Solo, memiliki tugas untuk mengelola sumber daya air di Badan Sungai Bengawan Solo, untuk terkait pencemaran limbah ini merupakan wewenang dari DLH kabupaten setempat,” ujarnya.

BBWS Bengawan Solo rutin melakukan pengecekan kualitas air di 30 titik lokasi di sepanjang Sungai Bengawan Solo untuk meminimalisir terjadinya pencermaran.

Sebelumnya BBWS Bengawan Solo menerima audensi dari perwakilan warga Sukoharjo. Mereka mengeluh selama ini, limbah kegiatan produksi di PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo mengalir ke sungai kecil menuju Sungai Bengawan Solo. (BBWSBS/Tamara)

271 Pegawai BBWSBS Mengikuti Vaksin Covid-19 Tahap II

Sebanyak 271 jajaran pejabat dan staf Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mengikuti program vaksinasi Covid-19 tahap II yang difasilitasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukoharjo di Rumah Sakit Ortopedi dr. Soeharso, di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu-Kamis (28-29/04/2021). Kegiatan tersebut berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Setiap pegawai diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Begitu pegawai sudah masuk ke kompleks Rumah Sakit Ortopedi dr. Soeharso, mereka didata petugas jaga. Selanjutnya, pegawai yang akan divaksin harus melalui meja 1 (pendaftaran) kemudian meja 2 (skrining).

Di tahap ini, pegawai yang akan divaksin dicek petugas terkait suhu dan tekanan darah. Di samping itu ditanya pernah kontak erat dengan pasien positif Covid-19, memiliki riwayat alergi obat, dan lainnya. Jika sudah melewati seluruh tahapan itu, setiap pegawai langsung disuntik vaksin Covid-19.

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha (TU) BBWSBS, Bambang, S.E., S.T., M.T., mengatakan vaksinasi tahap II tidak hanya menyasar pejabat, tetapi semua pegawai baik berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. Sebelumnya BBWSBS Wilayah Jawa Tengah ada sebanyak 281 orang dan BBWSBS Wilayah Jawa Timur ada sebanyak 4 orang yang sudah mengikuti vaksin tahap I.

“Saya terus mendorong kepada seluruh pegawai BBWSBS agar tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Kita semua harus bersyukur bahwa kita sudah mendapat vaksin. Seluruh pegawai yang sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan vaksin, agar bisa mengikuti kegiatan vaksinasi. Sebab hal ini merupakan upaya untuk kesehatan bersama. Saya yakin vaksin aman. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh,” kata dia.

Bambang mengatakan vaksinasi bertujuan untuk menciptakan atau membentuk kekebalan tubuh serta menurunkan angka persebaran Covid-19. “Saya berharap seluruh pegawai disiplin melakukan aktivitas sesuai protokol kesehatan. Dan pada akhirnya bisa berdamai dengan Covid-19,” katanya. (BBWSBS/Tamara)

Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Program Padat Karya P3TGAI

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. bersama Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA., beserta pejabat dan staf BBWSBS lainnya, melakukan memonitoring pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Klumprit di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Bendungan Lalung Desa Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (16/04/2021). Kegiatan tersebut berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kegiatan ini dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur yang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaannya pembangunan juga perlu dilakukan pendekatan secara teknis dan sosial.

Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA mengatakan kunjungan lapangan ini dalam rangka monitoring kegiatan fisik konstruksi yang sedang berlangsung. Pembangunan fisik harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Program Padat Karya Tunai [PKT] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN],” ujarnya disela – sela kegiatan.

Diharapkan dengan adanya bangunan infrastruktur di bidang SDA yang memadai, serta penanganan yang tepat, masyarakat akan merasa aman. “Banyak masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja [PHK] di tempat kerja akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya P3TGAI banyak masyarakat yang terbantu, karena proyek ini juga melibatkan warga setempat. Warga bisa menambah penghasilan untuk keluarga,” katanya.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. mengatakan untuk penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur jangan sampai terlambat atau tidak sesuai dengan kontrak. “Gunakan waktu seefektif mungkin,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Pakta Integritas P3TGAI T.A. 2021 di Madiun

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Pakta Integritas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 di Madiun, Jawa Timur, Senin (12/04/2021). Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pemerintah pusat telah banyak membangun infrastruktur khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya air (SDA), baik melalui pembangunan bendungan dengan skala alokasi dana yang cukup besar hingga pada alokasi dana yang dapat dikatakan kecil, salah satunya adalah P3TGAI. Tahun ini merupakan tahun kesembilan pelaksanaan P3TGAI di BBWSBS. Total penerima P3TGAI pada T.A. 2021 di BBWSBS yakni 550 lokasi yang terbagi menjadi dua provinsi yaitu Jawa Tengah sebanyak 164 lokasi dan Jawa Timur dengan jumlah 386 lokasi.

Kepala BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., turut menyampaikan bahwa pelaksanaan P3TGAI untuk wilayah Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA III Madiun dimulai April sampai dengan Agustus dengan total 271 yang terbagi menjadi 5 Kabupaten yaitu Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan dengan nilai alokasi dana sebesar Rp195 juta per lokasi untuk masing-masing Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diwujudkan dengan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yaitu pembuatan lining saluran irigasi, sehingga diharapkan akan sangat bermanfaat bagi petani dalam rangka meningkatkan produktivitas panen.

“Pelaksanaan P3TGAI Tahun ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa penerima, yang beberapa diantaranya juga merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. P3TGAI diharapkan menjadi program yang mampu menarik kebersamaan petani dalam memafaatkan air untuk irigasi melalui saluran yang telah dibangun serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara. Saya juga berpesan agar selalu mematuhi protokol kesehatan tahapan kegiatan P3TGAI di masa pandemi ini,” imbuhnya.

Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, untuk desa yang menerima P3TGAI diharapkan agar melaksanakan pekerjakan sesuai arahan yakni mengerjakan program tersebut secara tepat waktu, tertib administrasi, dan tertib anggaran. (BBWSBS/Ferri)

Upaya Pengelolaan Greenbelt Bendungan di Wilayah Pacitan

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melakukan kunjungan kerja wilayah Kota Malang, Kabupaten Pacitan, dan berakhir di Kota Solo pada Kamis-Jumat, (08-10/04/2021). Dalam kesempatan ini Ir Soedhirman, M.M., selaku Staf Ahli Menteri (PUPR) (Sampu) Bidang Sosial, Budaya, dan Peran Masyarakat melangsungkan kunjungan di Bendungan Tukul, Pacitan, Jawa Timur pada Jumat, (09/04/2021). Kegiatan yang turut dihadiri oleh pejabat dan karyawan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BBWSBS) tersebut sebelumnya sudah mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Pada kegiatan kunjungan kerja di Pacitan, Jawa Timur, keseluruhan rombongan mendatangi Bendungan Tukul. Sebagai informasi, Bendungan Tukul telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti pada 14 Februari 2021. Bendungan Tukul yang dibangun di lahan seluas 44,81 ha, tepatnya di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tak hanya sebagai irigasi dan menjadi sumber air baku sebesar 300 liter/detik. Bendungan Tukul dibangun dengan tipe urugan random dan Zonal Inti Tegak, yang memiliki kapasitas tampungan total sebesar 8,68 juta meter kunik dan dapat menjadi penggerak PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 132 KW. Selain itu, bendungan Tukul juga dapat mereduksi banjir hingga 44,86 meter kubik/detik.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (Sampu) Bidang Sosial, Budaya, dan Peran Masyarakat, didampingi Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Bambang, SE., ST., MT dan Kepala Bidang PJPA Bengawan Solo Heriantono Waluyadi, ST., MT beserta pejabat dan staf, meninjau pengelolaan area sabuk hijau (greenbelt) di wilayah Bendungan Tukul Pacitan, Jawa Timur.

Untuk diketahui, Kementrian PUPR akan memanfaatkan area greenbelt bendungan untuk ditanami berbagai jenis pohon yang bernilai ekonomis. Untuk itu, setiap bendungan harus ditata dan memiliki kawasan greenbelt yang memadai melalui penanaman pohon yang disesuaikan dengan struktur tanah dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bendungan Tukul memiliki area greenbelt dengan luasan 8 Ha ini terdiri dari 12 zona dengan total 655 pohon. Zona tersebut ditanami oleh 50 pohon durian musang king, 300 pohon mangga, dan 305 pohon jeruk baby khas Pacitan yang berlokasi di desa Karanggede, Arjosari, Pacitan.

Dalam pernyataannya, Ir. Sudirman, M.M., menyebut jika bendungan memiliki peran yang penting untuk pengendalian banjir, mengairi sawah, air irigasi, dan juga penyediaan air baku kurang lebih 300 liter per detik. Selain berfungsi untuk penataan lingkungan di sekitar infrastuktur, greenbelt juga bermanfaat untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH). Bila ekosistem bendungan yang dibangun indah dan asri tentunya akan meningkatkan meningkatkan estetika serta memunculkan karakteristik tersendiri.

“Yang penting bagi saya bahwa bendungan ini di-manage greenbelt-nya bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Artinya agar masyarakat di sekitarnya merasa memiliki bendungan walaupun fungsi irigasinya masuk ke Kabupaten Pacitan hampir 600 hektar. Kita sudah komitmen tinggal menindaklanjuti hitam di atas putih. Seperti biasa, nanti masyarakat diminta me-manage, nanti buahnya dihitung bersama-sama. Kemudian dibicarakan standarnya berdasarkan jenis tanamannya yang mengandung nilai buah dan ada nilai ekonomisnya. Tetapi, diiprioritaskan jenis pohon yang menjadi trademark-nya di daerah bendungan tersebut,” paparnya. (BBWSBS/Fira)

Bendung Tirtonadi, Ikon Unggulan Bidang SDA di Kota Solo

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) bersama Wali Kota (Walkot) Solo, Gibran Rakabuming Raka, serta rombongan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengunjungi area Bendung Karet Tirtonadi (Bendung Tirtonadi), di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/04/2021). Kegiatan kunjungan kerja (kunker) tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Bendung Tirtonadi terletak di area Kali Anyar yang kini menjadi wajah ruang publik baru di Kota Solo. Bendung Tirtonadi sendiri merupakan salah satu pekerjaan dari Proyek Penanganan Banjir Surakarta, yang bertujuan untuk mengurangi resiko genangan banjir di Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres seluas ± 230 ha, meningkatkan kapasitas tanggul sungai dari debit kala ulang 10 tahun (Q10) sebesar 1.550 m3/dt menjadi 50 tahun (Q50) sebesar 2.171 m3/dt.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., menjelaskan disela kegiatan, bahwa Bendung Tirtonadi tersebut dibangun menggunakan teknologi gate panel, dengan keunggulan-keunggulan teknologi diantaranya waktu pengoperasian yang relatif singkat, mampu melindungi dari material sungai, hingga tahan terhadap perubahan suhu ekstrim.

“Pada saat musim kemarau, pintu bendung akan ditutup, sehingga bisa menjadi long storage berdaya tampung air sekitar 1 juta M3. Dan pada musim hujan akan dibuka dengan kapasitas pengaliran air 1.048 M3/detik, atau lebih besar dari debit awal 390 M3/detik,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Muhamad Arwani Thomafi, juga menyampaikan bahwa kunker kali ini dalam rangka kunjungan masa reses, dengan meninjau kondisi lapangan di beberapa titik di Kota Solo yang sudah berjalan maupun perencanaan beberapa pembangunan infrastruktur, salah satunya Bendung Tirtonadi.

“Kami melihat, selain untuk mempercantik kawasan kali anyar, ada fungsi lain dan pemanfaatan sumber daya air (SDA) yang didapatkan dari Bendung Tirtonadi ini, misalnya potensi pariwisata, pemenuhan air baku, serta pengendalian banjir, semoga kedepannya Bendung Tirtonadi juga dilengkapi dengan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah, agar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat memiliki andil untuk ikut merawat fasilitas umum,” ujarnya.

“Saya melihat kota-kota yang lain sudah mulai untuk mempercantik lokasi untuk menunjang pariwisata, sehingga Kota Solo tidak boleh tertinggal dan harus melampaui kota lainnya. Untuk itu, kami yakin dengan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, proses akselerasi pembangunan dan pemulihan ekonomi di Kota Solo bisa lebih baik lagi,” terang Walkot Solo, Gibran Rakabuming Raka. (BBWSBS/Ferri)

Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur SDA untuk Penanganan Banjir Kabupaten Tuban

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Ruang Rapat R.A. Dandang Watjono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Rakor tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam pertemuan ini, membahas rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Tuban seperti rencana percepatan pembangunan Jabung Ring Dyke, Avour Kuwu, dan Waduk Jadi. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pejabat dan staf BBWSBS, serta jajaran pejabat kedinasan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Luapan air dari Sungai Bengawan Solo yang terjadi hampir menyebabkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat terutaman di bagian hilir. Salah satu solusinya, adalah pembuatan ring dyke (tanggul keliling) di wilayah Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur.

Lokasi proyek Jabung Ring Dyke berada di Kecamatan Widang, Tuban, yakni Desa Mlangi dan Kujung. Dan lokasi yang berbatasan langsung di daerah hilir, yakni Desa Jabung, Kecamatan Laren, Lamongan dengan luas waduk sebesar 1.400 Ha dengan panjang tanggul sekitar 24,4 Km.

Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Sekda Tuban, menyampaikan terkait ada 13 kegiatan terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Tuban, dan empat diantaranya menjadi kewenangan BBWSBS, namun untuk saat ini akan dilaksanakan pembahasan tiga proyek penanganan banjirnya. “Semoga melalui pertemuan ini dapat diinvetarisasi dan monitoring-evaluasi oleh seluruh stakeholder di Pemkab Tuban, sehingga dapat menjelaskan progres-progres Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk penanganan banjir, kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si., memohon agar proyek Jabung Ring Dyke dan Avour Kuwu segera dapat dipercepat pelaksanaannya, terutama yang menyangkut masalah hukum, karena dua proyek tersebut saling berkaitan dan masyarakat petani yang paling terdampak.

“Selain itu, proyek Waduk Jadi kami harap juga dapat segera terlakasana. Sebab, permasalahan banjir di kawasan sebelah barat Tuban, yang menggenangi area persawahan dan permukiman, menyebabkan kerusakan infrastruktur serta gagal panen pada ratusan hektar lahan pertanian,” harapnya.

Kepala SNVT PJSA Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T., M.M., M.D.M., memaparkan bahwa penyebab banjir di Avour Kuwu disebabkan oleh adanya sedimentasi (sampah) di pintu banjar Avour Kuwu, sedimentasi pada saluran Gendong di sepanjang Jabung Ring Dyke serta kondisinya yang belum dapat digenangi.

“Dengan adanya Jabung Ring Dyke, nantinya akan memberikan manfaat sebagai penyediaan air baku sebesar 30,5 juta m3 untuk potensi perikanan tangkap. Untuk jumlah area irigasi yang dapat dialiri dengan air waduk pada saat musim kemarau bisa mencakupi sekitar 5.000 Ha dengan debit sebesar 1 lt/dt/Ha melalui 29 pintu air, sehingga diharapkan hasil panen meningkat dengan ketersediaan air sepanjang tahun,” paparnya.

Selain itu, Jabung Ring Dyke juga dapat menampung sementara debit banjir besar (Q50 tahunan) untuk mengurangi resiko dampak banjir terhadap pemukiman, jalan dan bangunan infrastruktur di daerah kabupaten Lamongan, Tuban, dan sekitarnya sebagaimana pernah terjadi banjir pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

Terkait manfaat sosial-ekonominya, yakni pemenuhan keperluan air minum dan industri kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Serta, berpotensi pariwisata air yang akan menumbuhkan usaha baru masyarakat sekitar.

BBWSBS akan senantiasa bekerjasama dengan Pemkab Tuban dalam hal pengelolaan sumber daya air (SDA) agar masyarakat di sekitar Tuban dapat merasa aman dan terpenuhi kebutuhan airnya. (BBWSBS/Ferri)

Program Percepatan Peningkatan Tataguna Air Irigasi (P3TGAI) Wilayah Madiun Tahun 2021

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai Kegiatan Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2021 Wilayah Jawa Timur di Kota Madiun pada Kamis, (08/04/2021). Kegiatan P3TGAI tersebut dihadiri oleh pejabat dan karyawan di lingkungan BBWSBS, Tim Pelaksana Balai di Wilayah O&P SDA III, dan Konsultan Manajemen Balai, Kepala Desa penerima P3TGAI, Tenaga Pendaming Masyarakat (TPM) serta Ketua P3A/HIPPA penerima P3TGAI. Sebelumnya, acara dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui serangkaian Rapid Test Antigen dengan hasil keseluruhan negatif.

Disebutkan jika pelaksanaan P3TGAI untuk wilayah OP III Madiun terbagi menjadi 2 tahapan yaitu Tahap I pada periode April sampai dengan Agustus dengan total 255 Desa sedangkan untuk Tahap II dengan total 16 Desa. Keseluruhannya terbagi menjadi 5 Kabupaten yaitu Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

Kepala BBWSBS, yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA Bengawa Solo Ali Rahmat, ST, MT dalam sambutannya menyampaikan harapannya terkait program P3TGAI agar bisa menumbuhkan rasa memiliki dan pemeliharaan terhadap pemanfaatan air untuk irigasi.
“P3TGAI diharapkan menjadi program yang mampu menarik kebersamaan petani dalam memanfaatkan air untuk irigasi melalui saluran yang telah dibangun serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara hasil kegiatan ini dan saya berpesan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tahapan kegiatan P3TGAI di masa pandemi ini,” paparnya.

P3TGAI merupakan salah satu program dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA). Kegiatan tersebut bermaksud untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan prinsip kemandirian. Hal ini dimaksud untuk mendukung program kedaulatan pangan dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan paparan materi yang disampaikan oleh Konsultan Manajemen Balai pada PPK OP SDA III BBWSBS, Sution Jahtoro, ST, MT menyebutkan tujuan P3TGAI yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi dengan rangkaian kegiatan.
“Proses pemberdayaan dimulai dari perencanaan,pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pengelolaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelakaana kegiatan. Kegiatan rehabilitasi/peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dapat berupa bangunan utama, saluran pembawa, bangunan bagi/sadap, bangunan pelengkap dan pembuangnya,” paparnya.

Nantinya, pelaksanaan P3TGAI tahun ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa penerima P3TGAI yang beberapa diantaranya merupakan korban PHK terdampak pandemi, berlakunya perputaran ekonomi di desa, serta pengelolaan air irigasi. (Fira/BBWS)

Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Pidekso

Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lucky H. Korah, M.Si., didampingi pejabat dan staf Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BWBSBS) menghadiri rapat koordinasi terkait percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Pidekso di Kantor Dinas Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (08/04/2021). Acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan bendungan, perlu dilakukan inventarisasi, pemantauan dan evaluasi serta kajian terhadap permasalahan yang terjadi. Dan untuk pelaksanaannya juga perlu dilakukan pendekatan secara teknis dan sosial terkait kegiatan pembangunan bendungan.

Pembangunan proyek Bendungan Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri ditargetkan segera tuntas. Lucky Harry Korah yang juga merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Bendungan, mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Pidekso menjadi prioritas. Sebab, infrastruktur tersebut masuk dalam PSN.

“Ada 13 bendungan yang ditargetkan selesai pada tahun 2021 ini, salah satunya Bendungan Pidekso, untuk saat ini, progres pembangunannya sudah sekitar 68%. Oleh karena itu, sejumlah hal terkait pembangunannya terus dibahas. Kami ditugaskan untuk mengecek di lapangan, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga telah berkomitmen untuk bersinergi agar pembangunannya segera terselesaikan sekaligus diresmikan pada Oktober 2021 mendatang,” terangnya.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., juga menjelaskan bahwa pekerjaan berat dalam pembangunan bendungan multifungsi dengan kapasitas 25 juta m3 tersebut sudah dikerjakan, sehingga tinggal menangani hal-hal yang sifatnya non teknis. “Bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini, nantinya berperan sebagai pengembangan infrastruktur penyediaan air irigasi yang dapat menyediakan air baku sebesar 300 liter/detik di wilayah Kabupaten Wonogiri. Selain irigasi, juga sebagai pengendali banjir dan lahan konservasi sekaligus pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” paparnya.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menjelaskan bahwa pembangunan fisik bendungan tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan ada beberapa fungsi atau manfaat jika Bendungan Pidekso selesai dibangun.

“Dilihat dari aspek pertanian, bendungan tersebut akan mengairi lahan pertanian seluas 1.500 hektare. Lahan pertanian tadah hujan itu akan berubah menjadi lahan teknis atau produktif. Sehingga hasil panen memiliki nilai jual lebih baik. Selanjutnya, juga berpotensi menjadi destinasi wisata baru di Wonogiri. Letaknya yang strategis dan representatif di perbukitan menjadi nilai tambah. Dengan adanya aktivitas ekonomi maka juga akan menyerap tenaga kerja,” pungkasnya. (BBWSBS/Ferri)

Sosialisasi Tingkat Balai Kegiatan P3TGAI Wilayah Jawa Tengah

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menggelar kegiatan Sosialisasi Tingkat Balai Kegiatan Program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran 2021 Wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) II di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa – Kamis (6-8/4/2021), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pada kesempatan ini, kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat dan karyawan di lingkungan BBWSBS, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), serta Kepala Desa (Kades) Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. P3TGAI merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi.

Total penerima manfaat kegiatan P3TGAI TA 2021 PPK OP SDA II Ada sebanyak 153 desa antara lain Kabupaten Boyolali 26 desa, Kabupaten Karanganyar 22 desa, Kabupaten Klaten 25 desa, Kabupaten Sragen 24 desa, Kabupaten Sukoharjo 25 desa dan Kabupaten Wonogiri 31 desa.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda prioritas untuk memperkuat infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian dan mendorong pemerataan pembangunan nasional. “Kegiatan sosialisasi memberi manfaat dan meningkatkan pengetahuan. Saya berharap dukungan dari semua pihak yang terkait khususnya P3A dan kepala desa untuk mensukseskan pelaksanaan program P3TGAI ini, program dari petani, oleh petani dan untuk petani,” ujarnya.

Konsultan Manajemen Balai pada PPK OP SDA II BBWSBS, Sigit Budi Widigdyo, ST mengatakan kegiatan P3TGAI merupakan kegiatan normalisasi jaringan irigasi atau pekerjakan tanah tanpa menggunakan alat berat atau perbaikan jaringan irigasi.

“Sasaran pelaksanaan P3TGAI yang pertama pemberdayaan P3A, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air [GP3A] dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air [IP3A] dalam kegiatan teknis rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi. Kedua Rehabilitasi jaringan irigasi untuk perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Ketiga adalah peningkatan jaringan irigasi untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irihasi yang sudah ada. Terakhir adalah pembangunan jaringan irigasi untuk penyediaan jaringan irigas di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya,” katanya.

Staf Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Firmansyah, SH berpesan kepada desa yang menerima P3TGAI agar melaksanakan pekerjakan sesuai arahan. “Untuk desa yang menerima P3TGAI kami harap agar mengerjakan program tersebut secara tepat waktu, tertib administrasi, dan tertib anggaran,” paparnya. (BBWSBS/Tamara)