Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Lombok menyelenggarakan kegiatan Sidang Pleno TKPSDA Wilayah Sungai Lombok dengan pembahasan isu-isu strategis Wilayah Sungai Lombok di salah satu Hotel yang ada di Kota Mataram dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada Selasa, 30 Maret 2021.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Prov. NTB selaku Ketua TKPSDA WS Lombok atau Pejabat yang mewakili, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I yang diwakili oleh Kasubbag Umum dan TU BWS NT I bapak I Nyoman Suartika, S.Sos. MM, PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB selaku Penyaji bapak Ir. Ahmad , Sp-1 dan para anggota TKPSDA WS Lombok.

Kepala Dinas PUPR Prov. NTB Selaku Ketua Harian TKPSDA WS Lombok yang memimpin kegiatan melalui bapak Lalu Kusuma Wijaya, ST., MT mengatakan Sidang Pleno TKPSDA WS Lombok dengan pembahasan isu-isu strategis Wilayah Sungai Lombok menitik beratkan pada permasalahan “Banjir”, melalui kegiatan ini diharapkan ada sumbangsih pemikiran dari seluruh pihak untuk menyelaraskan kesepahaman antar sektor dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai guna mencari solusi dalam mengatasi masalah banjir.

Adapun Upaya antisipasi Pengendalian Resiko banjir dari pembahasan Isu Strategis adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum perlu dilakukan terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan bencana khususnya banjir
2. Mengendalikan tata ruang wilayah (kawasan hutan, pertanian, penyangga, permukiman, jenis komoditi pertanian, pariwisata ,kota) 
3. Koordinasi multipihak terhadap upaya antisipasi bencana alam banjir, tanah longsor (mitigasi bencana) melalui pemeriksaaan lapangan, kondisi prasarana SDA, diskusi BNPB, BPBD, Kemeterian PUPR,  Dewan SDA, GP3A, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi SDA, DPRD/DPR-RI , Pemda dan Masyarakat.
4. Pengurangan resiko besaran banjir melalui pembangunan prasarana pengendali, operasi dan pemeliharaan prasarana fisik pengendali banjir, melakukan pengelolaan dan perbaikan drainase perkotaan dengan meminimalkan lapis kedap air mengurangi run off dan menambah bidang resapan.

.

@kemenpupr @ditjensda