Dalam pertemuan tersebut, Direktur Bagus menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan pelaksanaan swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara. Program swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional yang memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk sektor sumber daya air yang berperan penting dalam mendukung irigasi pertanian.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung sektor pertanian guna memastikan target swasembada pangan dapat tercapai. Ia menegaskan bahwa BBWS Sumatera II Medan telah menyiapkan berbagai infrastruktur irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah Sumatera Utara.

Beberapa infrastruktur yang telah dibangun oleh BBWS Sumatera II Medan meliputi Bendung Wampu yang mencakup 10.991 ha di Kabupaten Langkat, Bendung Sei Padang yang mencakup 7.558 ha di Kabupaten Serdang Bedagai, Bendung Serdang dengan cakupan 4.276 ha di Kabupaten Deli Serdang, Bendung Batang Toru yang mencakup 3.200 ha di Kabupaten Tapanuli Utara, serta Bendung Silau Bunut yang melayani 10.881 ha di Kabupaten Asahan.

Dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan dapat memberikan dukungan bagi sektor pertanian di Sumatera Utara, sehingga produksi pangan semakin meningkat dan kesejahteraan petani dapat terwujud. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan BBWS Sumatera II Medan diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Reguel Simanjutak menuturkan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang bertujuan untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan BBWS Sumatera II Medan dalam membahas percepatan perbaikan kerusakan pipa resevoar air minum di wilayah Tapanuli Utara.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah membangun infrastruktur air minum pada tahun 2021 kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2023 untuk kebutuhan air minum khususnya di perkotaan seperti Kota Tarutung, Siborong-borong, dan Siatas Barita sehingga kebutuhan mendasar air minum dapat terpenuhi,” ungkap Wakil Ketua Reguel.

Wakil Ketua Reguel menambahkan, setelah pembangunan infrastruktur tersebut selesai, terjadi bencana alam yang menyebabkan kebocoran pipa resevoar yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi dapat menikmati layanan air bersih dari infrastruktur tersebut.

Menanggapi hal ini, Kabalai Agus menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi lebih lanjut guna mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, beliau menambahkan bahwa perihal kerusakan ini juga sudah dilaporkan langsung kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bahwa saat ini kondisi di Tapanuli Utara sudah mendesak dan harus segera diambil tindakan.

Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, perbaikan pipa resevoar dapat segera dilaksanakan agar masyarakat Tapanuli Utara kembali mendapatkan akses air minum yang layak.

Rombongan mengawali kunjungan meninjau kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) yang dikerjakan oleh BPPW Sumut. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat progres pekerjaan gedung Komplek TSTH2 yang telah selesai. 

Kemudian, rombongan melanjutkan meninjau pekerjaan intake dan jaringan air baku yang dibangun oleh BBWS Sumatera II Medan pada 2023 lalu yang akan dimanfaatkan untuk menyirami tanaman saat proses pembibitan.

Selanjutnya, Wamen Diana dan rombongan meninjau kawasan Food Estate Humbang Hasundutan yang merupakan salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. 

Wamen Diana menyampaikan bahwa pelaksanaan penanaman di Food Estate Humbang Hasundutan harus tetap dilanjutkan, karena infrastruktur yang telah dibangun oleh BBWS Sumatera II Medan, BPPW Sumut, dan BBPJN Sumut ini telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit sehingga akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelanjutan penanaman lahan food estate tersebut.

Selain itu, Wamen Diana juga menyempatkan berkunjung ke Menara Pandang Tele yang telah selesai direvitalisasi oleh BPPW Sumut untuk mendukung destinasi wisata Danau Toba dengan menikmati keindahan panorama Danau Toba dari titik tertinggi Kabupaten Samosir. 

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan Agus Safari, Kepala BPPW Sumut, Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala BBPJN Sumut, Stanley C.H. Tuapattinaja, Kabid KPI SDA, Robby Indra Gartika, dan PPK Air Tanah dan Air Baku I Jesayas Sihombing, dan PPK Air Tanah dan Air Baku II, Syahri Ramadhan turut hadir mendampingi. 

Dalam semangat pemerataan dan keadilan sosial, Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Kogabwilhan III berkomitmen penuh dalam membantu pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, termasuk Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kehadiran aparat keamanan tidak hanya memastikan distribusi berjalan lancar, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menerima manfaat program ini.

Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat semakin memperkuat program ini. Pemimpin adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah—dari perkotaan hingga pelosok pegunungan—menyambut baik dan merasakan langsung manfaatnya. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa kelompok, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), memiliki pandangan berbeda terhadap program ini. Penyebaran informasi yang tidak akurat tentang keamanan pangan MBG dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak Papua.

Di balik keberhasilan program MBG, Badan Gizi Nasional memainkan peran penting dalam memastikan kualitas nutrisi yang tinggi. Setiap makanan yang didistribusikan telah melewati pengawasan ketat untuk memastikan kandungan gizinya sesuai dengan standar kesehatan nasional. Sementara itu, Kemhan, TNI, dan Kogabwilhan III tidak hanya berkontribusi membantu pemerintah dalam distribusi tersebut, namun juga aktif memberikan edukasi gizi kepada masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, para prajurit bekerja sama dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat untuk memastikan program ini diterima dengan baik dan berdampak maksimal.

Pemerintah menyadari bahwa membangun masa depan yang lebih baik membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, ruang dialog selalu tersedia bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam keberhasilan program ini. 

Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi penghalang bagi kesejahteraan rakyat Papua. Program MBG bukan hanya kebijakan, tetapi amanah moral bangsa—sebuah janji bahwa setiap anak Indonesia berhak atas kehidupan yang lebih sehat dan masa depan yang penuh harapan.

Mari bersatu dalam langkah kebaikan ini. Kesejahteraan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan sejahtera! (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Tim inspeksi lapangan memulai kegiatan dengan meninjau beberapa titik, dimulai dari hulu Sungai Asahan yang merupakan Danau Toba, dan mengunjungi beberapa bendungan di Sungai Asahan termasuk Bendungan Siruar dan Bendungan Sigura-Gura.

Usai melakukan inspeksi lapangan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat PT. Inalum. Rapat tersebut membahas sejumlah langkah strategis, termasuk evaluasi Standar Operasi dan Prosedur (SOP) serta perumusan rencana mitigasi.

Diharapkan dengan dilakukannya kunjungan lapangan ini, elevasi air di Danau Toba dan pengendalian banjir Sungai Asahan dapat lebih diatur dengan koordinasi yang baik. Sehingga keseimbangan ekosistem baik di Danau Toba maupun di sepanjang Sungai Asahan hingga ke hilir dapat tetap dijaga.

Kegiatan diawali dengan Kick Off Meeting yang digelar di Kantor BBWS Sumatera II Medan, membahas persiapan pelaksanaan kegiatan NUFReP secara rinci. Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menekankan bahwa program ini sangat penting bagi Kota Medan untuk meminimalisir risiko banjir.

Program NUFReP merupakan kegiatan peningkatan ketahanan banjir perkotaan terpadu melalui penanganan fisik dan nonfisik yang diusulkan didanai melalui pinjaman luar negeri Bank Dunia. Program ini akan membantu berbagai kota mengurangi risiko banjir dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir di tingkat kota dan nasional.

Lokasi kegiatan program NUFReP tersebar di 7 kota, salah satunya di Kota Medan yang mencakup bangunan pengendali banjir di tiga DAS di Kota Medan yakni DAS Belawan, DAS Deli, dan DAS Percut. Pada tahap pertama akan dilaksanakan pengendalian banjir di DAS Belawan yang dilakukan di Sungai Badera ruas Kota Medan dan ruas Kabupaten Deli Serdang.

Kunjungan ini juga dihadiri berbagai pihak, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam sambutannya, Kabag Umum dan Tata Usaha mengingatkan pentingnya penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 dan penilaian SKP triwulan keempat.

“Saya mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk segera menyusun SKP triwulan keempat, melengkapi rencana aksi dan melengkapi bukti dukung pada rencana aksi. Hal ini merupakan persiapan penting untuk penilaian SKP tahun 2024,” ucapnya.

Beliau juga menambahkan bahwa penilaian SKP triwulan keempat sepenuhnya didasarkan pada pengamatan kinerja oleh atasan selama periode Oktober sampai dengan Desember. Penilaian tersebut bersifat fluktuatif, sehingga baik dan buruknya nilai yang didapat tergantung pada kinerja selama triwulan keempat.

Selain itu, Kabag Umum dan Tata Usaha menekankan percepatan tindak lanjut terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP) milik BBWS Sumatera II Medan.

“Lakukan percepatan terhadap proses PSP untuk seluruh aset yang dimiliki, termasuk aset berupa tanah, bagunan, kendaraan dinas operasional, dan lainnya. Proses ini penting untuk memastikan seluruh aset terdaftar, sehingga memberikan kejelasan dalam pengelolaan serta akuntabilitas aset,” tegasnya.

Kasubag Umum dan Tata Usaha juga meminta agar seluruh tanah yang telah memiliki sertifikat kepemilikan, segera lakukan langkah pengamanan dengan memasang prasasti atau papan nama. Kemudian, beliau juga meminta untuk dilakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang sudah tidak dipakai atau tidak layak digunakan agar barang tersebut dapat segera diusulkan untuk proses penghapusan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui BBWS Sumatera II Medan telah membangun prasarana pengendali banjir Sungai Sukaraja-Asahan. Pembangunan tersebut meliputi pekerjaan tanggul tanah timbunan sepanjang 3950 meter.

Selain meninjau Sungai Sukaraja, rombongan juga mengunjungi Rumah Pompa dan tanggul sungai di Desa Pisang Binaya.

Dalam kunjungan ini, Kepala BBWS Sumatera II Medan didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, seperti Kabid Pelaksanaan, Marwansyah, Kasatker PJSA, Dony Hermawan, PPK Sungai dan Pantai I, Anthoni Sumuang Siahaan dan PPK Perencanaan dan Program Joice Elida Manurung.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pengendali banjir di berbagai daerah rawan, termasuk di Kabupaten Asahan. Sehingga bencana banjir di masa mendatang dapat meminimalisir risiko yang diakibatkan oleh banjir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh pegawai. Beliau mengingatkan bahwa kedisiplinan merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN.

“Dimohon kepada kita semua agar selalu mematuhi dan mengikuti aturan disiplin ASN. Mari satukan niat, langkah dan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan sebagai abdi bangsa yang lebih baik,” tegasnya.

Kepala BBWS Sumatera II Medan juga memberikan perhatian khusus terkait musim hujan yang masih berlangsung di Sumatera Utara. Ia menegaskan agar Tim Siaga Bencana untuk tetap selalu siap siaga.

Selain itu, Kepala BBWS Sumatera II Medan meminta agar kegiatan Satgas Swasembada Pangan untuk segera dimulai karena program ini menjadi salah satu prioritas Kementerian PU dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Penyusunan dan penelusuran kegiatan fisik harus dimulai baik yang bersifat rehabilitasi oleh Satker PJPA maupun yang bersifat pemeliharaan oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA,” katanya.

Dalam arahannya, Kepala BBWS Sumatera II Medan juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tidak lupa melaporkan LHKPN. “Pelaporan LHKPN bagi teman-teman semua yang masuk dalam wajib LHKPN agar segera disampaikan jangan terlambat,” imbuhnya.

Menutup apel pagi, Kepala BBWS Sumatera II Medan memberikan apresiasi kepada para pegawai yang telah lulus seleksi P3K. “Saya mengucapkan selamat kepada pegawai yang telah lulus seleksi P3K, ini merupakan pencapaian yang patut kita syukuri dan banggakan. Bagi pegawai yang telah dinyatakan lulus, penempatan akan disesuaikan dengan SK dan SPK.

“Kita ingin memastikan bahwa pekerjaan akan terus berlanjut sampai tuntas. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan apa saja yang perlu kita lakukan segera di sekitar Bendung, dan jaringannya,” ucap Kabalai Agus.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan didampingi oleh Kabid KPI SDA, Robby Indra Gartika, PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar, PPK Pengadaan Tanah PJPA, Iran Surianto, dan PPK Perencanaan dan Program, Joice Elida Manurung.

Kepala BBWS Sumatera II Medan juga menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan Daerah Irigasi Wampu dapat berfungsi agar dapat mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan segera memfungsikan bendung dan irigasi yang sudah terbangun, kemudian kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wapres Gibran minggu lalu bersama Menteri Pertanian yang sempat mengkonfirmasi mengenai keberlanjutan dari pembangunan Daerah Irigasi Wampu ini,” kata Kabalai Agus.

Areal persawahan di Kabupaten Langkat sebelumnya hanya mengandalkan curah hujan dalam mengelola persawahannya dan hanya dapat panen satu kali dalam setahun. Dengan hadirnya Bendung Sei Wampu ini diharapkan dapat menopang kebutuhan air bagi irigasi pertanian untuk mendukung potensi lumbung pangan yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat.

Selain itu juga Bendung Sei Wampu diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Ketahanan pangan merupakan Langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di Tengah tantangan global yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan program ini untuk mendukung tercapainya kedaulatan pangan nasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di masing-masing wilayah.

“Saya berharap pasca kegiatan penandatanganan naskah berita acara serah terima hasil pekerjaan P3-TGAI tahap ketiga ini saluran irigasi yang telah dibangun dapat terus dipelihara dengan baik oleh Pemerintah Desa dan P3A agar berdaya manfaat secara berkelanjutan dalam penyediaan layanan irigasi,” ucap Kabalai Agus.

Pelaksanaan P3-TGAI tahap ketiga di Provinsi Sumatera Utara menjangkau 112 titik lokasi yang tersebar di 7 kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Langkat, Mandailing Natal, Simalungun, dan Toba. Program ini berhasil berkontribusi dalam membuka lapangan kerja dengan berhasil menyerap sebanyak 1680 tenaga kerja.

Adapun jenis kegiatan yang dilakukan dalam P3-TGAI ini meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi. Total panjang saluran irigasi yang telah direhabilitasi mencapai 30.240 meter. Dengan selesainya program ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mensejahterakan masyarakat petani.

Serah terima pekerjaan P3-TGAI tahap ketiga dilakukan oleh Kasatker Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia. kepada para Kepala Desa penerima manfaat. Kegiatan serah terima ini disaksikan langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, dan PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA III, I.E. Sulastri Sihotang turut mendampingi kegiatan tersebut.

Salah seorang perwakilan penerima program ini, Ketua P3A Serbaguna, Tristan Sinulingga menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya P3-TGAI di Desa Namu Ukur Utara, Kabupaten Langkat. “Dengan kehadiran bantuan ini kami bisa mengakses air di lahan persawahan kami dengan cepat dan baik. Selain itu dapat meningkatkan hasil pertanian di wilayah kami. Dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Tristan.

Wapres Gibran menegaskan bahwa sesuai dengan perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewajibkan swasembada pangan.

Perlu diketahui swasembada pangan merupakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas, kita diwajibkan untuk swasembada pangan dan pak Menteri ini intens sekali ke lapangan,” ujar Wapres Gibran.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wapres Gibran meminta para pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperkuat kolaborasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani.

Dalam mendukung program tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui BBWS Sumatera II Medan akan melakukan perbaikan, normalisasi, serta revitalisasi pada infrastruktur daerah irigasi permukaan dan daerah irigasi rawa untuk meningkatkan indeks pertanaman. Selain itu, BBWS Sumatera II Medan juga turut berkolaborasi bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mensukseskan program ini.

Selain itu, Wapres Gibran juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk mendukung sektor pertanian yang meliputi mesin Combine Harvester besar untuk Kelompok Tani Agro Lestari, traktor roda empat untuk Kelompok Tani Hinai, traktor roda dua untuk Kelompok Tani Sejahtera, pompa air untuk Kelompok Tani Sempurna.

Selanjutnya benih padi untuk Kelompok Tani Sido Makmur, dan benih jagung untuk Kelompok Tani Harapan.

Dalam tinjauannya, Wapres Gibran menyempatkan untuk berdialog dengan para petani setempat untuk mendengarkan keluhan petani terkait masalah irigasi, bahan bakar, alat, dan mesin pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian dan Kementerian PU telah berkoordinasi untuk mencari Solusi terhadap permasalahan irigasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari bersama Kabid Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, Kabid KPI SDA, Robby Indra Gartika, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia dan PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar turut hadir mendampingi kunjungan Wapres Gibran.

“Peninjauan yang kita lakukan untuk memastikan pelaksanaan OP dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita melakukan evaluasi apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depan serta kita ingin memastikan bahwa jaringan irigasi yang kita layani dapat terfasilitasi dengan baik,” ucap Kabalai Agus.

Dalam peninjauannya, Kabalai Agus menginstruksikan agar seluruh petugas bendung dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja.

 “Seluruh petugas bendung harus dilengkapi dengan APD karena kadang-kadang jika tidak diingatkan dapat berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu saya mengingatkan APD segera dilengkapi agar tidak ada lagi petugas yang membersihkan bendung tanpa alat pengaman,” kata Kabalai Agus.

Selain itu, Kabalai Agus berharap sarana irigasi dapat berfungsi maksimal agar dapat melayani masyarakat serta meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kunjungan ini turut didampingi oleh Kabid OP SDA, Ali Cahyadi Achmad, Kasatker OP SDA, Indra Kurnia, PPK Ira Fransisca Ria Silalahi, PPK OP SDA II, Dedek Hariansyah Lubis, PPK OP SDA III, I.E. Sulastri Sihotang, dan PPK Pengadaan Tanah SNVT PJPA, Iran Surianto.