Sidang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Edy Suparjan, yang hadir mewakili Kepala Dinas PUPR selaku Ketua Harian TKPSDA WS BNBB. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh anggota TKPSDA dan menekankan pentingnya sinergi antar anggota dalam menyusun program kerja yang berpihak pada kepentingan masyarakat di wilayah sungai Batang Natal dan Batang Batahan.

"Sidang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pandangan dan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. Kami berharap seluruh anggota TKPSDA WS BNBB dapat berperan aktif menyusun rencana dan program kerja yang akan dibahas secara lebih mendalam pada rapat komisi dan sidang pleno mendatang," ujarnya.

Agenda utama dalam Sidang Pimpinan kali ini meliputi penyusunan agenda sidang, penentuan narasumber, serta merancang program kerja TKPSDA WS BNBB untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Tenaga Ahli TKPSDA WS BNBB, Hendra Ritonga menyampaikan pembekalan mengenai arah dan penyusunan rencana kerja.

Dengan berlangsungnya sidang ini, diharapkan seluruh anggota TKPSDA WS BNBB dapat lebih siap dalam mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu rapat komisi dan sidang pleno untuk merumuskan rekomendasi yang akan diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umun.

Rombongan Pemkab Serdang Bedagai diterima langsung oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur (KPI) SDA, Robby Indra Gartika, serta PPK Perencanaan dan Program, Joice Elida Manurung.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan permohonan rekomendasi teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, normalisasi, serta peninggian tanggul Sungai Sibarau. Rencana ini akan dilaksanakan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (TJSLP) yang melibatkan peran serta dunia usaha dalam mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Serdang Bedagai, Chairu Vyatra, menjelaskan bahwa Sungai Sibarau merupakan salah satu sungai yang sering meluap dan menyebabkan banjir di beberapa kecamatan, yaitu Dolok Masihul, Sipispis, dan Tebing Tinggi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap lumpuhnya aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

“Pada tahun 2021, BBWS Sumatera II telah memberikan rekomendasi teknis untuk penanganan banjir Sungai Belutu yang berdampak pada Kecamatan Sei Rampah dan Tanjung Beringin. Keberhasilan tersebut mendorong kami untuk kembali mengajukan permohonan rekomendasi teknis, kali ini untuk Sungai Sibarau, agar dapat mengurangi risiko banjir di wilayah lainnya,” ujarnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Bidang KPI SDA, Robby Indra Gartika, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani persoalan banjir secara kolaboratif.

“BBWS Sumatera II Medan menyambut baik langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kami siap mendukung dan memberikan pendampingan teknis yang diperlukan demi kelancaran kegiatan rehabilitasi Sungai Sibarau. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sidang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Ihsan Azhari, yang hadir mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumut selaku Ketua TKPSDA WS Toba Asahan. Dalam sambutannya, Ihsan menegaskan bahwa TKPSDA memiliki mandat penting dalam mendukung tugas Menteri Pekerjaan Umum, khususnya dalam hal koordinasi pengelolaan sumber daya air.

“Jadi kita di sini diberikan amanah yang besar untuk membantu Menteri dalam melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya air. Tentunya tugas ini tidak ringan karena bukan berbicara soal air saja, namun juga kehidupan, keseimbangan ekosistem, keberlanjutan pertanian, serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sidang pimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang komprehensif, realistis, dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. “Saya percaya dengan semangat kolaborasi serta sinergi antar pihak, semoga dapat menghadirkan solusi-solusi yang nyata,” tambahnya.

Turut memberikan sambutan, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, mewakili Kepala BBWS Sumatera II Medan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat dan seluruh Anggota TKPSDA WS Toba Asahan atas terselenggaranya sidang ini secara baik.

“Kegiatan ini begitu penting. Marilah kita berpartisipasi aktif untuk kesuksesan kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan keberhasilan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Toba Asahan,” ungkapnya.

Sidang Pimpinan ini menjadi forum awal yang penting sebelum digelarnya sidang pleno dan sidang komisi. Adapun agenda utama sidang meliputi penyusunan agenda sidang tahunan, pemilihan narasumber untuk sidang-sidang TKPSDA berikutnya, serta pembahasan rancangan program kerja tahun anggaran 2025.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah sungai Toba Asahan dapat terus memperkuat sinergi, komunikasi, dan peran aktif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Acara dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Dadang Rukmana. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah terobosan dalam mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BPK, Inspektorat Jenderal, serta BPKP Kementerian Pekerjaan Umum.

“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sangat serius dalam pemberantasan korupsi, khususnya melalui penegakan hukum yang didukung oleh penguatan sistem pengawasan birokrasi. Ini menjadi instrumen utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dipahami sebagai sebuah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel. “Anggaran negara ini bukan omset, tapi ini amanah yang setiap rupiahnya harus digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Artinya bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dadang mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus meningkatkan profesionalisme serta menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, penguatan pengawasan akan berdaya guna apabila disertai komitmen bersama untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab seluruh pihak terkait terhadap pentingnya pengawasan dalam setiap proses pembangunan infrastruktur. Khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara, penguatan sistem pengawasan akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Lebih lanjut, Dadang menyampaikan lima poin penting sebagai perhatian utama dalam rangka mempercepat tindak lanjut pengawasan dan memperkuat sistem pengawasan internal. Pertama, peningkatan komitmen dan integritas di seluruh jajaran sebagai fondasi utama untuk membangun budaya anti korupsi. Kedua, penguatan sistem pengendalian internal yang menjadi benteng pertahanan pertama dalam mencegah penyimpangan. Ketiga, peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat turut berperan dalam pengawasan. Keempat, perlunya sinergi antara pelaksana teknis dengan aparat pengawas internal maupun eksternal. Dan kelima, mendorong kolaborasi melalui berbagai kegiatan pengawasan yang konstruktif.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuat dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas, demi mendorong pembangunan infrastruktur yang transparan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Sidang dibuka secara resmi oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Provinsi Sumut Ihsan Azhari mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua TKPSDA. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapannya agar seluruh anggota TKPSDA WS BUP dapat berkontribusi secara aktif dalam menyusun rencana program kerja yang terarah, partisipatif, serta sejalan dengan kebutuhan dan tantangan pengelolaan sumber daya air di WS Belawan Ular Padang.

“Melalui sidang ini, saya berharap seluruh anggota TKPSDA WS BUP dapat menyusun seluruh rencana dan program kegiatan TKPSDA WS BUP Tahun Anggaran 2025 dengan baik, yang nantinya akan dibahas dalam sidang komisi dan dilanjutkan ke sidang pleno,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS Sumatera II selaku Ketua Sekretariat TKPSDA WS BUP juga menyampaikan pentingnya sidang ini dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

“Sidang ini diharapkan dapat menghasilkan penguatan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang saling bersinergi di WS BUP, sehingga upaya konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Agenda utama Sidang Pimpinan kali ini meliputi pembahasan Program Kerja Kegiatan TKPSDA WS Belawan Ular Padang untuk Tahun Anggaran 2025, yang mencakup pemilihan narasumber, penentuan waktu pelaksanaan sidang-sidang berikutnya, serta penetapan output dan target hasil kegiatan yang ingin dicapai.

Sidang dihadiri oleh tujuh anggota TKPSDA WS BUP yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Meski dilaksanakan secara daring, seluruh peserta mengikuti sidang dengan antusias dan menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk menyempurnakan rencana program kerja yang akan ditindaklanjuti dalam sidang-sidang teknis berikutnya.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Dalam amanatnya, Menkomdigi menekankan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk mengenang dan menghidupkan kembali semangat perjuangan para pendahulu bangsa yang telah menyalakan api perubahan melalui pendirian organisasi Budi Utomo pada tahun 1908.

"117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri," ujar Menteri Meutya.

Lebih lanjut, Menteri Meutya menyampaikan bahwa kebangkitan nasional bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menuntut keberanian untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Di tengah kemajuan teknologi, disrupsi digital, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital, seluruh elemen bangsa dituntut untuk tetap teguh, adaptif, dan berdaya saing.

"Kebangkitan adalah ikhtiar hidup yang terus hidup. Ia menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini," tambahnya.

Dalam amanat tersebut, Menteri Meutya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat kebangkitan nasional dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, seperti akar pohon yang menembus tanah perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan. Menurutnya, kebangkitan yang sejati adalah kebangkitan yang tumbuh dari dalam, berakar pada nilai-nilai luhur, dan membuahkan keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Tema ini menjadi seruan moral untuk memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Semua elemen bangsa, termasuk jajaran pemerintahan dan masyarakat umum, diharapkan dapat terus berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan upacara ini, BBWS Sumatera II Medan juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, serta penyediaan air baku yang berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Kegiatan upacara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan semangat, sebagai simbol bahwa api kebangkitan nasional masih menyala dan akan terus dijaga oleh generasi penerus bangsa.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, mendampingi Direktur Air Tanah dan Air Baku, Ismail Widadi, dalam kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan budidaya bawang putih di kawasan tersebut, Selasa (6/5). Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian, Hotman Fajar Simanjuntak.

Dalam rapat koordinasi, Direktur Hotman Fajar menyampaikan bahwa sekitar 90–95% kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih dipenuhi dari impor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kembali program budidaya bawang putih nasional untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

“Target Menteri Pertanian untuk pengembangan bawang putih meliputi 200 hektare di Sembalun (NTB) dan Temanggung (Jawa Tengah), serta 50 hektare di Humbahas, yang terdiri dari 40 hektar untuk pengembangan dan 10 hektar untuk pembibitan,” jelas Direktur Hotman.

Dalam mendukung pengembangan tersebut, BBWS Sumatera II Medan telah menyelesaikan pembangunan intake dan jaringan air baku di tiga lokasi. Di Blok A Desa Hutajulu, kapasitas air baku yang tersedia mencapai 136 liter/detik dan mampu menjangkau area seluas 245,89 hektare. Di Blok B Desa Ria-Ria, kapasitas mencapai 165,960 liter/detik dengan cakupan potensial seluas 459,62 hektare. Sementara itu, di Blok C Desa Sirugirugi memiliki kapasitas 67,373 liter/detik dengan cakupan lahan 285,49 hektare.

Kehadiran infrastruktur air baku ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan air bagi petani dalam mendukung budidaya bawang putih yang berkelanjutan di kawasan Food Estate Humbahas.

BBWS Sumatera II Medan berkomitmen terus mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan dan pengelolaan sumber daya air yang andal dan berkelanjutan.

Kegiatan FGD ini menghadirkan para pakar dan akademisi UNIMED, termasuk salah satunya Rumilla Harahap, yang turut menyampaikan sejumlah poin penting hasil diskusi yang dilangsungkan selama kegiatan. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam upaya mitigasi banjir di Kota Medan.

“Dari hasil diskusi yang dilakukan hari ini, ada beberapa poin yang dapat diambil, yakni pengendalian sungai pada bagian hulu, kedua bagaimana tata ruang yang harus dialihfungsikan, dan ketiga, perlunya keberanian dalam memberikan sanksi kepada pelanggar tata ruang sebagai salah satu bentuk langkah mitigasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rumilla juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BBWS Sumatera II Medan dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan mitigasi banjir yang efektif. “Diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Negeri Medan untuk menerapkan bentuk mitigasi yang tepat dalam pengendalian banjir di Kota Medan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelaksanaan BBWS Sumatera II Medan, Marwansyah, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan yang melibatkan akademisi.

BBWS Sumatera II Medan sangat mendukung kegiatan bersama para akademisi. Seperti yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Ketika pihak kampus ingin berdiskusi, kami sangat terbuka dan siap memfasilitasi kegiatan semacam ini,” ungkapnya.

Kabid Marwansyah juga menegaskan bahwa pengendalian banjir harus diawali dari sebuah pemikiran dan sinergi antara instansi teknis dan kalangan akademik. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama merancang dan memikirkan solusi konkret dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Medan,” tambahnya.

BBWS Sumatera II Medan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen untuk mendukung penuh segala bentuk kolaborasi yang bertujuan pada peningkatan pengelolaan sumber daya air, termasuk upaya mitigasi banjir di wilayah kerja BBWS Sumatera II Medan, khususnya Kota Medan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dengan pakar/akademisi di Provinsi Sumatera Utara dalam berdiskusi serta menyampaikan inovasi serta ide-ide kreatif dalam peningkatan pengelolaan sumber daya air. Kolaborasi antara instansi pemerintah dan dunia akademik diharapkan menjadi langkah strategis untuk merumuskan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan hidrologi dan perubahan iklim di masa mendatang.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pelaksanaan, Marwansyah, yang hadir mewakili Kepala BBWS Sumatera II Medan. Dalam sambutannya, Kabid Marwansyah menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan swasembada pangan yang menjadi program prioritas nasional.

“Kementerian Pekerjaan Umum mendukung penuh upaya percepatan swasembada pangan. Untuk mewujudkan upaya tersebut, perlu adanya dukungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, agar pemanfaatannya dapat lebih optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur irigasi pertanian.

“Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini, pembangunan sistem pengairan pertanian di Sumatera Utara semakin terarah, efektif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Serta diharapkan kita mampu berjalan bersama-sama dan bersinergi untuk mendukung percepatan swasembada pangan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja SNVT PJPA menjelaskan secara rinci mengenai lingkup kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 444/KPTS/M/2025. Ia menyebutkan bahwa paket optimasi lahan kewenangan pemerintah pusat terdiri atas 15 paket yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Batu Bara, dan Deli Serdang.

Sementara itu, untuk optimasi lahan kewenangan pemerintah daerah, tercatat sebanyak 14 kabupaten yang akan menjadi lokasi kegiatan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu, Asahan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Utara, dan Tapanuli Selatan.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi media komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pihak Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, guna mensukseskan program rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi lahan pertanian. Melalui sinergi yang kuat, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, namun juga mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Mangoloi Pardede menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi dengan pihak BBWS Sumatera II Medan terkait solusi penanganan banjir Sungai Aek Sigeaon yang kerap melanda beberapa wilayah di Tapanuli Utara.

Tujuan kami berkunjungan ke BBWS Sumatera II Medan untuk berkonsultasi mengenai solusi untuk mengatasi banjir Sungai Aek Sigeaon," ujar Mangoloi Pardede.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Marwansyah menyambut baik inisiatif dari DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan bahwa persoalan banjir akibat luapan sungai saat ini memang menjadi perhatian di berbagai wilayah Sumatera Utara, termasuk Sungai Aek Sigeaon.

"BBWS Sumatera II Medan berkomitmen untuk menjadikan penanganan Sungai Aek Sigeaon sebagai program prioritas. Jika kita lihat, kecenderungan kondisi sungai di Sumatera Utara saat ini mengalami agradasi, dan hal ini terjadi hampir di seluruh sungai di wilayah Sumatera Utara," jelas Kabid Marwansyah.

Beliau menambahkan penanganan yang direkomendasikan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah penanganan dari hulu, yakni di daerah tangkapan air. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi intensif dengan pihak pengelola daerah tangkapan air, dalam hal ini adalah BPSDA.

BBWS Sumatera II menyatakan bahwa usulan program penanganan Sungai Aek Sigeaon akan segera ditindaklanjuti dan diharapkan dapat masuk dalam perencanaan tahun 2026.

"Harapan kami, di tahun 2026, usulan ini dapat disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga penanganan dapat segera dilakukan secara menyeluruh," pungkasnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, demi mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Pansus, Maraden Sinaga, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Tim Pansus ke BBWS Sumatera II, yaitu untuk berdiskusi dan mendapatkan penjelasan terkait penanganan serta langkah-langkah pencegahan banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kota Parapat.

“Pada kondisi banjir bandang kemarin, apakah BBWS Sumatera II sudah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi sungai, kemudian program apa saja yang akan dilakukan oleh BBWS Sumatera II Medan untuk mencegah kembali terjadinya banjir,” tanya Maraden.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang KPI SDA menyampaikan bahwa tim dari BBWS Sumatera II telah turun langsung ke lapangan sesaat setelah banjir bandang terjadi.

“Tim dari Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA telah meneliti penyebab banjir dan langsung menyampaikan laporan kepada pimpinan kami di Kementerian PUPR di Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, PPK Perencanaan dan Program memaparkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah program pengendalian banjir sebagai bagian dari desain revitalisasi kawasan Danau Toba, yang mencakup Sungai Aek Gaga.

“Dalam kajian kami, terdapat tiga kegiatan utama pengendalian banjir Sungai Aek Gaga, yakni pembangunan check dam, normalisasi sungai sepanjang 1.200 meter, serta penguatan tebing di sisi kanan dan kiri sungai,” jelasnya.

BBWS Sumatera II menyambut baik masukan serta dukungan dari DPRD Kabupaten Simalungun untuk penanganan banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah Kota Parapat.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengupayakan peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba.

Kegiatan pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum HIMPESDA, Jarot Widyoko dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Ketua Umum HIMPESDA dan para Ketua HIMPESDA Daerah sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri PUPR dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para Ketua HIMPESDA Daerah yang baru saja dikukuhkan. Beliau menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan tugas strategis dan mulia yang selaras dengan agenda besar nasional, khususnya dalam mendukung swasembada pangan sebagai bagian dari program prioritas Kabinet Merah Putih.

“Kepada seluruh Ketua HIMPESDA daerah provinsi dimohon untuk bisa memajukan teknologi-teknologi untuk irigasi dan pengairan agar pertanian dan pangan di Indonesia bisa lebih maju. Tugas mulia ini mohon tidak disia-siakan dan saya berharap untuk terjalin komunikasi antara satu provinsi dengan provinsi lain untuk saling memberikan informasi,” ujar Wakil Menteri PUPR.

Di Provinsi Sumatera Utara, Kepala Satuan Kerja SNVT PJSA, Dony Hermawan, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua HIMPESDA Daerah. Sementara itu, PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar ditetapkan sebagai Sekretaris dan PPK Bendungan, David Sanjaya Sutikno sebagai Bendahara. Kepala Bidang Pelaksanaan, Marwansyah juga turut hadir menyaksikan pengukuhan.

HIMPESDA merupakan organisasi profesi yang menaungi para pejabat fungsional pengelola sumber daya air dan penata laksana SDA. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, serta mempererat sinergi antarpelaku teknis dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang profesional dan berkelanjutan.

Melalui pengukuhan ini, diharapkan seluruh pengurus HIMPESDA Daerah dapat segera menjalankan tugas dan program kerja strategis demi terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang unggul, efisien, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai.

Salah satu hal yang ditekankan dalam amanat tersebut adalah pentingnya pendataan Barang Milik Negara (BMN). Kabid Ali menginstruksikan kepada para pelaksana administrasi di masing-masing unit kerja agar segera melakukan pendataan aset berupa alat perkantoran di setiap ruangan. Data tersebut selanjutnya diminta untuk diserahkan kepada PPK BMN paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025.

"Kepada para pelaksana administrasi di masing-masing unit kerja agar segera mendata aset berupa alat perkantoran di setiap ruangan dan menyerahkannya pada PPK BMN paling lambat minggu kedua bulan Mei 2025," tegasnya.

Selain itu, beliau juga mengimbau kepada seluruh Satuan Kerja untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap program penyerapan anggaran. Percepatan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran dapat terserap secara tepat waktu dan efisien.

"Kepada semua Satker agar mempercepat pelaksanaan kegiatan. Hal ini merupakan langkah dalam menyesuaikan program penyerapan anggaran yang akan dilaksanakan, dan bertujuan untuk memastikan anggaran terserap tepat waktu dan efisien," ujarnya.

Kabid Ali juga menambahkan bahwa percepatan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan agar target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Dalam amanatnya, beliau juga menekankan pentingnya pelaksanaan Apel Pagi sebagai salah satu bentuk kewajiban dan indikator kedisiplinan pegawai. Menurutnya, melalui kegiatan apel, pegawai dapat membentuk sikap disiplin serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Dengan adanya pelaksanaan apel pagi, setiap pegawai dapat menanamkan jiwa kedisiplinannya untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Di akhir amanat, pembina apel berharap agar seluruh pegawai BBWS Sumatera II Medan senantiasa menjaga kedisiplinan dan berkomitmen untuk selalu hadir dalam setiap pelaksanaan Apel Pagi.

Acara dibuka langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya penerapan prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM) atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai landasan utama dalam setiap upaya pengelolaan wilayah sungai.

“Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resources Management yang didasarkan pada prinsip One River Basin, One Integrated Plan, One Integrated Management,” ujarnya.

Beliau juga menekankan bahwa BBWS Sumatera II Medan merupakan RBO atau lembaga pengelola SDA di wilayah sungai yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA.

Rapat penilaian ini merupakan bagian dari proses self assessment tahunan yang bertujuan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta merumuskan langkah-langkah peningkatan pelayanan kepada para pengguna SDA.

Kepala Bidang KPI SDA, Robby Indra Gartika yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Self Assessment menyampaikan hasil penilaian kinerja RBO-PB Tahun 2024. BBWS Sumatera II Medan mencatatkan pencapaian indeks sebesar 3,54 dengan kategori sangat baik.

“Capaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Namun, sesuai hasil reviu kinerja tahun anggaran 2024, terdapat tiga indikator yang capaian kinerjanya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kita harus segera melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pada aspek-aspek tersebut,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural BBWS Sumatera II Medan, Pejabat Perbendaharaan, Ketua Tim Pelaksana Urusan, serta Tim Pendukung Pengumpulan Data RBO PB.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPPW Sumatera Utara, Deva Kurniawan Rahmadi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa acara serah terima ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sekaligus mengimplementasikan transformasi digital dalam pelaksanaannya.

"Pertanggungjawaban pengelolaan BMN merupakan cerminan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Tertib pengelolaan, peningkatan kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian BMN perlu menjadi perhatian yang serius," tegasnya.

Dasar hukum pelaksanaan serah terima ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang perubahan atas PMK 111/PMK.06/2016 mengenai tata cara pemindahtanganan BMN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menegaskan pentingnya pemanfaatan optimal terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

"Kita hidup di pinggir Danau Toba, namun terkadang masyarakat di sekitarnya mengalami kekurangan air. Bukan airnya yang kurang, tetapi fasilitas pengambilan airnya yang belum ada. Oleh karena itu, infrastruktur yang sudah dibangun mari kita pelihara bersama-sama," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Toba yang diwakili oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Samuel Lumbanraja turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan dan kontribusinya dalam pembangunan SPAM Sibisa.

"Terima kasih banyak atas bantuannya karena telah bersedia membangun SPAM Sibisa di Kabupaten Toba. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Bapak Deva dan Bapak Agus terkait pemeliharaan bisa kami laksanakan," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, BBWS Sumatera II Medan membangun bangunan intake, bak penampung, serta jaringan pipa transmisi sepanjang 7,7 kilometer.

SPAM ini dirancang untuk melayani kebutuhan air bersih di kawasan wisata Kaldera, Bandar Udara Internasional Sibisa, serta kawasan permukiman masyarakat di sekitarnya. Diharapkan dengan hadirnya fasilitas ini, akses terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan dapat terwujud di Kabupaten Toba, sekaligus mendukung pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.

Wakil Bupati Rianto menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Sungai Dua Hulu telah berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap BBWS Sumatera II Medan dapat membantu menanggulangi permasalahan banjir ini.

“Kami berharap BBWS dapat melakukan upaya penanggulangan banjir, baik melalui normalisasi sedimentasi di sepanjang Sungai Asahan maupun perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Dengan normalisasi tersebut, sungai dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Robby menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan akan segera menindaklanjuti dengan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk penanganan banjir tersebut.

“Kami akan segera melakukan identifikasi kebutuhan serta kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana penanganan banjir di wilayah Sungai Dua Hulu. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan ini dapat segera dilakukan secara efektif dan menyeluruh,” ucap beliau.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan instansi teknis pusat dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan banjir di Kabupaten Asahan.

Dalam peninjauan tersebut, tim BBWS Sumatera II Medan meninjau kondisi aliran Sungai Sibarau serta infrastruktur yang ada di sekitarnya. Monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lapangan pasca hujan deras sekaligus menentukan langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi potensi banjir di masa mendatang.

Sejumlah lokasi terdampak di cek secara langsung untuk melihat kondisi elevasi air, kapasitas sungai, serta potensi hambatan aliran yang dapat memperparah banjir. Dalam kegiatan tersebut, Kabalai Agus didampingi oleh Kabid Pelaksanaan Marwansyah, serta PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA Wilayah III, I.E. Sulastri Sihotang.

Selain Sungai Sibarau, pemantauan juga dilakukan di beberapa anak sungai yang bermuara ke sungai utama. BBWS Sumatera II Medan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan dan pengendalian banjir di Kota Tebing Tinggi.

Kegiatan ini berlangsung di beberapa titik yakni di desa Sumberrejo, Kecamatan Pagar Merbau, Desa Sidodadi Ramunia, dan Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan penertiban dengan memasang papan himbauan agar galian C di sepanjang bantaran Sungai Ular tidak beroperasi kembali.

Aktivitas galian C ilegal dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan fungsi sungai seperti mengancam kestabilan tebing sungai dan mempercepat terjadinya erosi sungai. Selain kerusakan fisik pada struktur sungai, penambangan galian C ilegal juga dapat mengganggu kualitas air dan habitat ekosistem sungai, serta membahayakan infrastruktur irigasi yang berkontribusi untuk pertanian masyarakat.

Penertiban ini juga menjadi langkah preventif agar galian C tidak kembali beroperasi di kemudian hari. Tim gabungan akan terus melakukan pengawasan berkala serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantaran sungai tetap terlindungi.

BBWS Sumatera II mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai. Sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga bagian dari warisan lingkungan yang harus dijaga bersama.

Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kabid Pelaksanaan, Marwansyah. Dalam amanatnya, Kabid Marwansyah menyampaikan pesan yang hangat dan penuh semangat kebersamaan. Ia mengajak seluruh jajaran pegawai untuk memanfaatkan momentum pascalebaran sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat semangat kerja tim.

"Saya berharap, semangat kita dalam bekerja tetap terjaga dan semakin bersemangat lagi untuk mencapai tujuan bersama. Mari mempererat tali silaturahmi, dan kita tingkatkan rasa persaudaraan serta saling memaafkan jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan yang terjadi setahun terakhir," ujarnya di hadapan para peserta apel.

Lebih dari sekadar apel rutin, kegiatan pagi tersebut juga menjadi wadah penyampaian informasi penting terkait struktur organisasi BBWS Sumatera II Medan tahun 2025. Dalam penyampaiannya, Kabid Marwansyah mengungkapkan bahwa struktur organisasi yang baru akan segera dirilis dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan erat dengan proses mutasi dan rotasi pegawai yang menjadi bagian dari strategi keberlanjutan kinerja organisasi.

"Mutasi dan rotasi di lingkungan kerja dilakukan demi menjaga keberlanjutan kinerja organisasi. Untuk pegawai Non ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), maka mutasi dan rotasi akan disesuaikan dengan jabatan yang telah dilamar masing-masing pegawai," terangnya.

Ia pun menegaskan pentingnya sikap terbuka dan profesional dalam menerima setiap keputusan yang telah ditetapkan. Kabid Marwansyah mengingatkan bahwa keputusan mengenai struktur organisasi dan pergerakan pegawai merupakan wewenang Kepala BBWS Sumatera II Medan dan bersifat final.

"Kami sampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan BBWS Sumatera II Medan untuk dapat menerima mutasi dan rotasi tersebut sesuai keputusan Kepala BBWS Sumatera II Medan dan keputusan yang tertuang dalam struktur organisasi tersebut tidak dapat diganggu gugat," pungkasnya.

Acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Perbendaharaan, Pegawai BBWS Sumatera II Medan serta ibu-ibu Paguyuban BBWS Sumatera II Medan.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kabag Umum dan Tata Usaha, Suwandi. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa Halal Bihalal bukan hanya sekedar tradisi tahunan, melainkan momen penting untuk menyatukan hati dan memperkuat semangat kebersamaan dalam tugas dan tanggung jawab.

“Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai titik tolak untuk terus meningkatkan semangat kerja, memperbaiki diri, dan saling menguatkan satu sama lain dalam menjalankan amanah. Dengan kebersamaan dan hati yang bersih, insha Allah tantangan ke depan dapat kita hadapi dengan lebih baik,” ujar beliau.

Suasana religius semakin terasa dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Madkasad Lubis, yang kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Muhammad Ali Hasibuan. Dalam tausiahnya, beliau mengupas makna silaturahmi dalam konteks Halal Bihalal, serta pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama sebagai bentuk ibadah.

Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat. Nuansa kekeluargaan dan kehangatan sangat terasa, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi kuat dalam lingkungan kerja BBWS Sumatera II Medan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat terus menjaga hubungan yang harmonis dan solid, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera Utara.

Audiensi ini dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Samosir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta Tim Konsultan Perencana Kabupaten Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir berkonsultasi langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Sumatera II Medan terkait dokumen perencanaan.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Samosir, Rudimantho Limbong menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan verifikasi resmi terhadap hasil gambar desain yang telah disusun. Verifikasi tersebut akan menjadi landasan administrasi yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut di tingkat pusat.

“Karena ini merupakan tahapan wajib yang harus dilalui, kami berharap hari ini mendapatkan notulensi verifikasi sehingga dapat menjadi bahan dokumen kami yang akan kami bawa ke Jakarta,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi, PPK Perencanaan dan Program menyampaikan bahwa desain yang diajukan telah sesuai dengan kaidah teknis perhitungan. Namun, perlu dilakukan pengkajian ulang pada desain bendung.

“Pengkajian ulang perlu dilakukan untuk analisa hidrologi, seperti debit banjir rancangan. Hal ini penting agar struktur bendung tidak rusak akibat potensi banjir,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa untuk melakukan kajian tersebut, dibutuhkan data pendukung seperti peta topografi serta data curah hujan.

Selain bendung, desain tembok penahan tanah juga disarankan untuk dikaji ulang. Hal ini mengacu pada pentingnya perhitungan debit banjir dan potensi gerusan, agar pembangunan yang direncanakan benar-benar aman dan berkelanjutan.

Audiensi ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan bahwa setiap tahapan rehabilitasi pascabencana dilakukan secara matang dan sesuai standar. Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat mempercepat realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kecamatan Harian.

Wakil Bupati Rianto menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Sungai Dua Hulu telah berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap BBWS Sumatera II Medan dapat membantu menanggulangi permasalahan banjir ini.

“Kami berharap BBWS dapat melakukan upaya penanggulangan banjir, baik melalui normalisasi sedimentasi di sepanjang Sungai Asahan maupun perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Dengan normalisasi tersebut, sungai dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Robby menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan akan segera menindaklanjuti dengan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk penanganan banjir tersebut.

“Kami akan segera melakukan identifikasi kebutuhan serta kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana penanganan banjir di wilayah Sungai Dua Hulu. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan ini dapat segera dilakukan secara efektif dan menyeluruh,” ucap beliau.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan instansi teknis pusat dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan banjir di Kabupaten Asahan.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Bagus menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan pelaksanaan swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara. Program swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional yang memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk sektor sumber daya air yang berperan penting dalam mendukung irigasi pertanian.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung sektor pertanian guna memastikan target swasembada pangan dapat tercapai. Ia menegaskan bahwa BBWS Sumatera II Medan telah menyiapkan berbagai infrastruktur irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah Sumatera Utara.

Beberapa infrastruktur yang telah dibangun oleh BBWS Sumatera II Medan meliputi Bendung Wampu yang mencakup 10.991 ha di Kabupaten Langkat, Bendung Sei Padang yang mencakup 7.558 ha di Kabupaten Serdang Bedagai, Bendung Serdang dengan cakupan 4.276 ha di Kabupaten Deli Serdang, Bendung Batang Toru yang mencakup 3.200 ha di Kabupaten Tapanuli Utara, serta Bendung Silau Bunut yang melayani 10.881 ha di Kabupaten Asahan.

Dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan dapat memberikan dukungan bagi sektor pertanian di Sumatera Utara, sehingga produksi pangan semakin meningkat dan kesejahteraan petani dapat terwujud. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan BBWS Sumatera II Medan diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan di Provinsi Sumatera Utara.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Reguel Simanjutak menuturkan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tapanuli Utara yang bertujuan untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan BBWS Sumatera II Medan dalam membahas percepatan perbaikan kerusakan pipa resevoar air minum di wilayah Tapanuli Utara.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah membangun infrastruktur air minum pada tahun 2021 kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2023 untuk kebutuhan air minum khususnya di perkotaan seperti Kota Tarutung, Siborong-borong, dan Siatas Barita sehingga kebutuhan mendasar air minum dapat terpenuhi,” ungkap Wakil Ketua Reguel.

Wakil Ketua Reguel menambahkan, setelah pembangunan infrastruktur tersebut selesai, terjadi bencana alam yang menyebabkan kebocoran pipa resevoar yang mengakibatkan masyarakat tidak lagi dapat menikmati layanan air bersih dari infrastruktur tersebut.

Menanggapi hal ini, Kabalai Agus menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi lebih lanjut guna mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, beliau menambahkan bahwa perihal kerusakan ini juga sudah dilaporkan langsung kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bahwa saat ini kondisi di Tapanuli Utara sudah mendesak dan harus segera diambil tindakan.

Diharapkan dengan adanya koordinasi ini, perbaikan pipa resevoar dapat segera dilaksanakan agar masyarakat Tapanuli Utara kembali mendapatkan akses air minum yang layak.

Rombongan mengawali kunjungan meninjau kawasan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) yang dikerjakan oleh BPPW Sumut. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat progres pekerjaan gedung Komplek TSTH2 yang telah selesai. 

Kemudian, rombongan melanjutkan meninjau pekerjaan intake dan jaringan air baku yang dibangun oleh BBWS Sumatera II Medan pada 2023 lalu yang akan dimanfaatkan untuk menyirami tanaman saat proses pembibitan.

Selanjutnya, Wamen Diana dan rombongan meninjau kawasan Food Estate Humbang Hasundutan yang merupakan salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. 

Wamen Diana menyampaikan bahwa pelaksanaan penanaman di Food Estate Humbang Hasundutan harus tetap dilanjutkan, karena infrastruktur yang telah dibangun oleh BBWS Sumatera II Medan, BPPW Sumut, dan BBPJN Sumut ini telah menggelontorkan dana yang tidak sedikit sehingga akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelanjutan penanaman lahan food estate tersebut.

Selain itu, Wamen Diana juga menyempatkan berkunjung ke Menara Pandang Tele yang telah selesai direvitalisasi oleh BPPW Sumut untuk mendukung destinasi wisata Danau Toba dengan menikmati keindahan panorama Danau Toba dari titik tertinggi Kabupaten Samosir. 

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan Agus Safari, Kepala BPPW Sumut, Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala BBPJN Sumut, Stanley C.H. Tuapattinaja, Kabid KPI SDA, Robby Indra Gartika, dan PPK Air Tanah dan Air Baku I Jesayas Sihombing, dan PPK Air Tanah dan Air Baku II, Syahri Ramadhan turut hadir mendampingi. 

Dalam semangat pemerataan dan keadilan sosial, Kementerian Pertahanan bersama TNI dan Kogabwilhan III berkomitmen penuh dalam membantu pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, termasuk Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kehadiran aparat keamanan tidak hanya memastikan distribusi berjalan lancar, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menerima manfaat program ini.

Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat semakin memperkuat program ini. Pemimpin adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah—dari perkotaan hingga pelosok pegunungan—menyambut baik dan merasakan langsung manfaatnya. Namun, tantangan tetap ada. Beberapa kelompok, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), memiliki pandangan berbeda terhadap program ini. Penyebaran informasi yang tidak akurat tentang keamanan pangan MBG dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak Papua.

Di balik keberhasilan program MBG, Badan Gizi Nasional memainkan peran penting dalam memastikan kualitas nutrisi yang tinggi. Setiap makanan yang didistribusikan telah melewati pengawasan ketat untuk memastikan kandungan gizinya sesuai dengan standar kesehatan nasional. Sementara itu, Kemhan, TNI, dan Kogabwilhan III tidak hanya berkontribusi membantu pemerintah dalam distribusi tersebut, namun juga aktif memberikan edukasi gizi kepada masyarakat. Dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, para prajurit bekerja sama dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat untuk memastikan program ini diterima dengan baik dan berdampak maksimal.

Pemerintah menyadari bahwa membangun masa depan yang lebih baik membutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Oleh karena itu, ruang dialog selalu tersedia bagi semua pihak yang ingin berkontribusi dalam keberhasilan program ini. 

Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi penghalang bagi kesejahteraan rakyat Papua. Program MBG bukan hanya kebijakan, tetapi amanah moral bangsa—sebuah janji bahwa setiap anak Indonesia berhak atas kehidupan yang lebih sehat dan masa depan yang penuh harapan.

Mari bersatu dalam langkah kebaikan ini. Kesejahteraan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan sejahtera! (Biro Infohan Setjen Kemhan)

Tim inspeksi lapangan memulai kegiatan dengan meninjau beberapa titik, dimulai dari hulu Sungai Asahan yang merupakan Danau Toba, dan mengunjungi beberapa bendungan di Sungai Asahan termasuk Bendungan Siruar dan Bendungan Sigura-Gura.

Usai melakukan inspeksi lapangan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat PT. Inalum. Rapat tersebut membahas sejumlah langkah strategis, termasuk evaluasi Standar Operasi dan Prosedur (SOP) serta perumusan rencana mitigasi.

Diharapkan dengan dilakukannya kunjungan lapangan ini, elevasi air di Danau Toba dan pengendalian banjir Sungai Asahan dapat lebih diatur dengan koordinasi yang baik. Sehingga keseimbangan ekosistem baik di Danau Toba maupun di sepanjang Sungai Asahan hingga ke hilir dapat tetap dijaga.

Dalam amanatnya, Kabid Ali menyampaikan pencapaian sasaran utama 608 yang menjadi visi strategis Kementerian Pekerjaan Umum.

“Saya ingin mengingatkan pentingnya ita semua untuk senantiasa mendukung visi strategis Kementerian Pekerjaan Umum yakni sasaran utama 608 yang meliputi meliputi efisiensi investasi (ICOR < 6), penurunan kemiskinan menuju 0%, dan pendorong pertumbuhan menuju 8% per tahun,” tegasnya.

Selain itu, Kabid Ali juga mengungkapkan rencana modernisasi administrasi melalui digitalisasi arsip menuju sistem paperless yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.

“Sebagai bagian dari modernisasi dan efisiensi administrasi, kita menargetkan bahwa pada tahun 2027 arsip di BBWS Sumatera II Medan akan sepenuhnya paperless. Seluruh arsip fisik akan dipindai, ditata, dan dikelola secara digital sehingga tidak ada lagi tumpukan arsip yang mengganggu kerapian dan efisiensi kerja,” ucapnya.

Kabid Ali juga mengingatkan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika organisasi. Menurutnya hal tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kinerja organisasi serta memberikan peluang pengembangan kepada setiap individu dalam lingkungan kerja BBWS Sumatera II Medan.

Kegiatan diawali dengan Kick Off Meeting yang digelar di Kantor BBWS Sumatera II Medan, membahas persiapan pelaksanaan kegiatan NUFReP secara rinci. Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menekankan bahwa program ini sangat penting bagi Kota Medan untuk meminimalisir risiko banjir.

Program NUFReP merupakan kegiatan peningkatan ketahanan banjir perkotaan terpadu melalui penanganan fisik dan nonfisik yang diusulkan didanai melalui pinjaman luar negeri Bank Dunia. Program ini akan membantu berbagai kota mengurangi risiko banjir dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir di tingkat kota dan nasional.

Lokasi kegiatan program NUFReP tersebar di 7 kota, salah satunya di Kota Medan yang mencakup bangunan pengendali banjir di tiga DAS di Kota Medan yakni DAS Belawan, DAS Deli, dan DAS Percut. Pada tahap pertama akan dilaksanakan pengendalian banjir di DAS Belawan yang dilakukan di Sungai Badera ruas Kota Medan dan ruas Kabupaten Deli Serdang.

Kunjungan ini juga dihadiri berbagai pihak, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam sambutannya, Kabag Umum dan Tata Usaha mengingatkan pentingnya penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 dan penilaian SKP triwulan keempat.

“Saya mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk segera menyusun SKP triwulan keempat, melengkapi rencana aksi dan melengkapi bukti dukung pada rencana aksi. Hal ini merupakan persiapan penting untuk penilaian SKP tahun 2024,” ucapnya.

Beliau juga menambahkan bahwa penilaian SKP triwulan keempat sepenuhnya didasarkan pada pengamatan kinerja oleh atasan selama periode Oktober sampai dengan Desember. Penilaian tersebut bersifat fluktuatif, sehingga baik dan buruknya nilai yang didapat tergantung pada kinerja selama triwulan keempat.

Selain itu, Kabag Umum dan Tata Usaha menekankan percepatan tindak lanjut terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP) milik BBWS Sumatera II Medan.

“Lakukan percepatan terhadap proses PSP untuk seluruh aset yang dimiliki, termasuk aset berupa tanah, bagunan, kendaraan dinas operasional, dan lainnya. Proses ini penting untuk memastikan seluruh aset terdaftar, sehingga memberikan kejelasan dalam pengelolaan serta akuntabilitas aset,” tegasnya.

Kasubag Umum dan Tata Usaha juga meminta agar seluruh tanah yang telah memiliki sertifikat kepemilikan, segera lakukan langkah pengamanan dengan memasang prasasti atau papan nama. Kemudian, beliau juga meminta untuk dilakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang sudah tidak dipakai atau tidak layak digunakan agar barang tersebut dapat segera diusulkan untuk proses penghapusan.

Kunjungan ini didampingi oleh Kabid Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia, dan PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar.

Kunjungan ini diawali dengan diskusi bersama masyarakat petani di Kantor Kepala Desa Sambirejo. Dalam diskusi tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan bersama rombongan mendengarkan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi petani setempat. Para petani menyampaikan harapan peningkatan infrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian di kawasan tersebut.

Usai diskusi, Kepala BBWS Sumatera II Medan bersama sejumlah stakeholder terkait menuju lokasi persawahan untuk melihat kondisi di lapangan. Peninjauan ini dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan infrastruktur serta potensi pengembangan kawasan tersebut.

Ketahanan pangan merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menjadi prioritas utama pemerintah. Program ketahanan pangan menjadi langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang. Presiden Prabowo menargetkan dalam 4 sampai 5 tahun Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui BBWS Sumatera II Medan telah membangun prasarana pengendali banjir Sungai Sukaraja-Asahan. Pembangunan tersebut meliputi pekerjaan tanggul tanah timbunan sepanjang 3950 meter.

Selain meninjau Sungai Sukaraja, rombongan juga mengunjungi Rumah Pompa dan tanggul sungai di Desa Pisang Binaya.

Dalam kunjungan ini, Kepala BBWS Sumatera II Medan didampingi oleh sejumlah pejabat terkait, seperti Kabid Pelaksanaan, Marwansyah, Kasatker PJSA, Dony Hermawan, PPK Sungai dan Pantai I, Anthoni Sumuang Siahaan dan PPK Perencanaan dan Program Joice Elida Manurung.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pengendali banjir di berbagai daerah rawan, termasuk di Kabupaten Asahan. Sehingga bencana banjir di masa mendatang dapat meminimalisir risiko yang diakibatkan oleh banjir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh pegawai. Beliau mengingatkan bahwa kedisiplinan merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN.

“Dimohon kepada kita semua agar selalu mematuhi dan mengikuti aturan disiplin ASN. Mari satukan niat, langkah dan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan sebagai abdi bangsa yang lebih baik,” tegasnya.

Kepala BBWS Sumatera II Medan juga memberikan perhatian khusus terkait musim hujan yang masih berlangsung di Sumatera Utara. Ia menegaskan agar Tim Siaga Bencana untuk tetap selalu siap siaga.

Selain itu, Kepala BBWS Sumatera II Medan meminta agar kegiatan Satgas Swasembada Pangan untuk segera dimulai karena program ini menjadi salah satu prioritas Kementerian PU dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Penyusunan dan penelusuran kegiatan fisik harus dimulai baik yang bersifat rehabilitasi oleh Satker PJPA maupun yang bersifat pemeliharaan oleh Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA,” katanya.

Dalam arahannya, Kepala BBWS Sumatera II Medan juga mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk tidak lupa melaporkan LHKPN. “Pelaporan LHKPN bagi teman-teman semua yang masuk dalam wajib LHKPN agar segera disampaikan jangan terlambat,” imbuhnya.

Menutup apel pagi, Kepala BBWS Sumatera II Medan memberikan apresiasi kepada para pegawai yang telah lulus seleksi P3K. “Saya mengucapkan selamat kepada pegawai yang telah lulus seleksi P3K, ini merupakan pencapaian yang patut kita syukuri dan banggakan. Bagi pegawai yang telah dinyatakan lulus, penempatan akan disesuaikan dengan SK dan SPK.

“Kita ingin memastikan bahwa pekerjaan akan terus berlanjut sampai tuntas. Kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan apa saja yang perlu kita lakukan segera di sekitar Bendung, dan jaringannya,” ucap Kabalai Agus.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan didampingi oleh Kabid KPI SDA, Robby Indra Gartika, PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar, PPK Pengadaan Tanah PJPA, Iran Surianto, dan PPK Perencanaan dan Program, Joice Elida Manurung.

Kepala BBWS Sumatera II Medan juga menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan Daerah Irigasi Wampu dapat berfungsi agar dapat mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan segera memfungsikan bendung dan irigasi yang sudah terbangun, kemudian kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wapres Gibran minggu lalu bersama Menteri Pertanian yang sempat mengkonfirmasi mengenai keberlanjutan dari pembangunan Daerah Irigasi Wampu ini,” kata Kabalai Agus.

Areal persawahan di Kabupaten Langkat sebelumnya hanya mengandalkan curah hujan dalam mengelola persawahannya dan hanya dapat panen satu kali dalam setahun. Dengan hadirnya Bendung Sei Wampu ini diharapkan dapat menopang kebutuhan air bagi irigasi pertanian untuk mendukung potensi lumbung pangan yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat.

Selain itu juga Bendung Sei Wampu diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Ketahanan pangan merupakan Langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di Tengah tantangan global yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan program ini untuk mendukung tercapainya kedaulatan pangan nasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di masing-masing wilayah.

“Saya berharap pasca kegiatan penandatanganan naskah berita acara serah terima hasil pekerjaan P3-TGAI tahap ketiga ini saluran irigasi yang telah dibangun dapat terus dipelihara dengan baik oleh Pemerintah Desa dan P3A agar berdaya manfaat secara berkelanjutan dalam penyediaan layanan irigasi,” ucap Kabalai Agus.

Pelaksanaan P3-TGAI tahap ketiga di Provinsi Sumatera Utara menjangkau 112 titik lokasi yang tersebar di 7 kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Langkat, Mandailing Natal, Simalungun, dan Toba. Program ini berhasil berkontribusi dalam membuka lapangan kerja dengan berhasil menyerap sebanyak 1680 tenaga kerja.

Adapun jenis kegiatan yang dilakukan dalam P3-TGAI ini meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi. Total panjang saluran irigasi yang telah direhabilitasi mencapai 30.240 meter. Dengan selesainya program ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mensejahterakan masyarakat petani.

Serah terima pekerjaan P3-TGAI tahap ketiga dilakukan oleh Kasatker Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia. kepada para Kepala Desa penerima manfaat. Kegiatan serah terima ini disaksikan langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, dan PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA III, I.E. Sulastri Sihotang turut mendampingi kegiatan tersebut.

Salah seorang perwakilan penerima program ini, Ketua P3A Serbaguna, Tristan Sinulingga menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya P3-TGAI di Desa Namu Ukur Utara, Kabupaten Langkat. “Dengan kehadiran bantuan ini kami bisa mengakses air di lahan persawahan kami dengan cepat dan baik. Selain itu dapat meningkatkan hasil pertanian di wilayah kami. Dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Tristan.

Wapres Gibran menegaskan bahwa sesuai dengan perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewajibkan swasembada pangan.

Perlu diketahui swasembada pangan merupakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas, kita diwajibkan untuk swasembada pangan dan pak Menteri ini intens sekali ke lapangan,” ujar Wapres Gibran.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wapres Gibran meminta para pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperkuat kolaborasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani.

Dalam mendukung program tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui BBWS Sumatera II Medan akan melakukan perbaikan, normalisasi, serta revitalisasi pada infrastruktur daerah irigasi permukaan dan daerah irigasi rawa untuk meningkatkan indeks pertanaman. Selain itu, BBWS Sumatera II Medan juga turut berkolaborasi bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mensukseskan program ini.

Selain itu, Wapres Gibran juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk mendukung sektor pertanian yang meliputi mesin Combine Harvester besar untuk Kelompok Tani Agro Lestari, traktor roda empat untuk Kelompok Tani Hinai, traktor roda dua untuk Kelompok Tani Sejahtera, pompa air untuk Kelompok Tani Sempurna.

Selanjutnya benih padi untuk Kelompok Tani Sido Makmur, dan benih jagung untuk Kelompok Tani Harapan.

Dalam tinjauannya, Wapres Gibran menyempatkan untuk berdialog dengan para petani setempat untuk mendengarkan keluhan petani terkait masalah irigasi, bahan bakar, alat, dan mesin pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian dan Kementerian PU telah berkoordinasi untuk mencari Solusi terhadap permasalahan irigasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari bersama Kabid Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, Kabid KPI SDA, Robby Indra Gartika, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia dan PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar turut hadir mendampingi kunjungan Wapres Gibran.

“Peninjauan yang kita lakukan untuk memastikan pelaksanaan OP dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita melakukan evaluasi apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depan serta kita ingin memastikan bahwa jaringan irigasi yang kita layani dapat terfasilitasi dengan baik,” ucap Kabalai Agus.

Dalam peninjauannya, Kabalai Agus menginstruksikan agar seluruh petugas bendung dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja.

 “Seluruh petugas bendung harus dilengkapi dengan APD karena kadang-kadang jika tidak diingatkan dapat berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu saya mengingatkan APD segera dilengkapi agar tidak ada lagi petugas yang membersihkan bendung tanpa alat pengaman,” kata Kabalai Agus.

Selain itu, Kabalai Agus berharap sarana irigasi dapat berfungsi maksimal agar dapat melayani masyarakat serta meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kunjungan ini turut didampingi oleh Kabid OP SDA, Ali Cahyadi Achmad, Kasatker OP SDA, Indra Kurnia, PPK Ira Fransisca Ria Silalahi, PPK OP SDA II, Dedek Hariansyah Lubis, PPK OP SDA III, I.E. Sulastri Sihotang, dan PPK Pengadaan Tanah SNVT PJPA, Iran Surianto.

Dalam penanganan tanggap darurat bencana, BBWS Sumatera II Medan mengerahkan sejumlah alat berat, berupa excavator untuk membuka jalur sungai yang tersumbat oleh material banjir. Material berupa lumpur, kayu dan bebatuan yang terbawa aliran banjir telah menghambat aliran sungai. Dengan pengoperasian alat berat ini, diharapkan aliran air dapat kembali lancar sehingga risiko banjir susulan dapat diminimalisir.

Selain pengerahan alat berat, BBWS Sumatera II Medan juga berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk membahas langkah-langkah mitigasi banjir.

Di sisi lain, Tim Reaksi Cepat Bencana BBWS Sumatera II Medan juga turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Tim tersebut membantu membersihkan rumah warga yang dipenuhi lumpur dan puing-puing sisa banjir. Partisipasi aktif dari tim ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kondisi setelah bencana.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk selalu hadir membantu masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Selain penanganan darurat, Kementerian PU juga akan terus meningkatkan kesiapan infrastruktur di wilayah rawan bencana untuk meminimalisir bencana di masa depan. 

Upacara tersebut diikuti oleh seluruh dihadiri oleh seluruh jajaran Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Perbendaharaan serta pegawai ASN dan non ASN.

Salah satu titik penting perjuangan pergerakan perempuan di masa pra kemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah tersendiri adalah ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928, di Yogyakarta. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang dinamakan Hari Ibu.

Hal tersebut dikatakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi dalam amanat Upacara Peringatan Hari Ibu yang disampaikan oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ibu ke-96 kepada seluruh peserta upacara.

“Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia, bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama, serta menjemput kesempatan yang sama. Bahwa ruang untuk berkontribusi adalah milik semua. Keyakinan ini tentunya sangat esensial bagi kemajuan Indonesia, karena perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Maka kemajuan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan akan menentukan pula kemajuan Indonesia,” kata Menteri Arifatul.

Selain itu, Menteri PPPA mengajak untuk jadikan peringatan Hari Ibu sebagai momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip “equal partnership”.

“Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa. Pergerakan perempuan dalam pembangunan, tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi dan profesional, dunia usaha, media massa, maupun masyarakat,” ujar Menteri Arifatul.

Peringatan Hari Ibu tahun ini mengusung tema “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045”. Melansir dari laman KemenPPPA, tema tersebut menegaskan komitmen bahwa perempuan Indonesia memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, Sejahtera, dan berkeadilan, selaras dengan visi besar bangsa.

Peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan setiap tanggal 22 Desember ini berawal dari pertemuan pertama organisasi perempuan yang dikenal dengan Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang dilaksanakan pada 22 – 25 Desember 1928. Kongres ini menjadi tonggak sejarah yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial.

Perayaan Natal ini mengusung tema “Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem”. Dalam Khotbahnya, Pendeta Pendeta Victor Tinambunan menyampaikan bahwa ajakan “Marilah Kita Ke Betlehem” agar umat Kristiani dapat merenungkan makna kelahiran Yesus Kristus.

“Seruan “Marilah Kita Ke Betlehem” karena di Betlehem itu terjadi kelahiran Yesus juru selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus ke dunia ini dalam rupa manusia sepenuhnya merupakan inisiatif Allah sendiri, tiada manusia yang memohon kepada Tuhan mengutus juru selamat. Tetapi Tuhan sendiri, Allah kita yang maha baik yang mengetahui keadaan umatnya yang membutuhkan juru selamat,” ucap Pendeta Victor.

Para peserta meninggalkan lokasi acara dengan hati penuh sukacita, membawa semangat Natal untuk diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab mereka ke depan.

Perayaan ini tidak hanya menghadirkan momen untuk mempererat silaturahmi antar pegawai, namun diharapkan juga dapat menjadi pengingat bagi seluruh pegawai untuk terus melangkah dalam kebaikan serta melayani masyarakat dengan tulus. 

Peringatan Hari Bela Negara yang dilaksanakan hari ini untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Melalui peristiwa bersejarah yaitu Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, para pahlawan menunjukkan kegigihan dan usaha untuk merebut kembali Ibu Kota Negara Yogyakarta.

Hal tersebut dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya yang disampaikan oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-76 kepada seluruh peserta upacara di Halaman Kantor BBWS Sumatera II Medan, Kamis (18/12).

“Perlu diingat, tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri Semata, namun merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto mengajak untuk bersama-sama mempersembahkan dedikasi yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi masing-masing.

“Pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa, dan seluruh masa depan bangsa. Dan itu hanya bisa dijamin oleh pertahan yang kuat,” ucap Presiden Prabowo Subianto.

Peringatan Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema “Gelorakan Bela Negara Untuk Indonesia Maju”. Dilansir dari laman Kementerian Pertahanan tema ini mengandung makna bahwa seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju. Kontribusi nyata tersebut tercermin pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Pendidikan, teknologi, pertahanan dan keamanan.

Dirgahayu Bela Negara ke-76. Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari dengan didampingi oleh Kabid Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, Kabid KPI SDA, Robby Indra Gartika dan Kasatker Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia.

Rapat ini meliputi penyusunan jadwal tanam IP300 Oplah 2024, penyiapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), penyusunan jadwal penyelesaian Survei Investigasi Desain (SID), kegiatan fisik serta jadwal tanam IP250 Oplah 2025. Kemudian penguatan Brigade Pangan 2024 dan rencana pembentukan Brigade Pangan 2025.

Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi yang telah mengelola kekayaan negara secara optimal dan akuntabel. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko mengungkapkan penghargaan ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada seluruh instansi yang bekerja sama dengan Kanwil DJKN Sumatera Utara.

“Dengan perhargaan ini, kami tentu mengharapkan budaya menjaga aset negara, aset daerah itu terus menggelora kepada seluruh pengguna barang, seluruh operator, maupun seluruh perbankan negara dan swasta yang menggunakan layanan lelang dapat semakin bersemangat dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut pada kategori Penatausahaan BMN Yang Andal, BBWS Sumatera II Medan meraih juara ketiga yang diraih oleh Satuan Kerja SNVT PJSA, dan juara pertama yang diraih oleh SNVT PJPA. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari dan Kabag Umum dan Tata Usaha, Suwandi.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari. Dalam sambutannya, beliau menekankan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja dan PPK untuk tidak bertemu dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jelang akhir tahun ini untuk menghindari gratifikasi.

“Mendekati akhir tahun 2024, dimohon kepada kepada seluruh Satker dan PPK dimohon untuk tidak bertemu atau menemui dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti penyedia jasa. Perintahkan segera untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan di tahun anggaran 2024 ini,” ucapnya.

Selain itu, Kabalai Agus juga mengingatkan untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja karena kedisiplinan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja baik secara individu maupun organisasi.

Melalui ape pagi ini, diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dan penguatan nilai-nilai integritas serta profesionalisme. Dengan semangat yang terus diperbarui, BBWS Sumatera II Medan berupaya untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam membangun infrastruktur.

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk menginformasikan regulasi terkait perizinan bidang SDA, serta regulasi lainnya kepada unsur pemerintah dan pihak-pihak terkait serta kepada unsur pengguna SDA sebagai pelaku usaha di WS Tobasa.

“Demi pentingnya keberlangsungan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup pada wilayah sungai Toba Asahan, maka penataan perizinan sumber daya air yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan perlu kita penuhi,” jelas Kabalai Agus.

Kabalai Agus juga mengingatkan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengikuti regulasi dan selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Mari kita bersama-sama mengikuti regulasi yang ada dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut. Kita ketahui bersama, bahwa pelanggaran atau ketidakpatuhan akan membawa konsekuensi hukum, baik itu sanksi administrasi berupa denda ataupun pidana,” ucapnya.

Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air jo. undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa penggunaan SDA dilakukan setelah melalui perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan SDA dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.

Perizinan SDA dilakukan untuk menjaga kondisi alami SDA, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap SDA yang sesuai dengan perundang-undangan. Pemberian izin juga dilakukan untuk menjamin hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian, serta kebutuhan lainnya yang sesuai dengan alokasi air secara tertib dan adil untuk mencegah konflik antar pengguna air.

Sebelum melaksanakan Apel, Menteri Amran terlebih dahulu melakukan peninjauan pengelolaan lahan dan tanam padi yang dilakukan oleh Brigade Pangan di Desa Tebing Tinggi. Direktur Irigasi dan Rawa, Bastari serta Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari turut mendampingi peninjauan tersebut.

Menteri Amran menyampaikan bahwa pembentukan Brigade Pangan merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Kami ingin mentransformasi pertanian-pertanian tradisional menjadi modern, semua menggunakan mekanisasi,” ungkap beliau

Menteri Amran menambahkan, nilai bantuan yang diberikan kepada kelompok Brigade Pangan mencapai Rp 3 miliar per kelompok. “Satu kelompok Brigade diisi oleh 15 orang dengan lahan yang diolah minimal 200 hektar. Kemudian bantuan dari pusat untuk satu brigade nilainya 3 miliar dalam bentuk peralatan dan ini diberikan gratis atas perintah Presiden,” tambah beliau.

Adapun brigade pangan merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dengan mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk terlibat langsung pada sektor pertanian.

Dalam mendukung program tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui BBWS Sumatera II Medan akan melakukan perbaikan, normalisasi, serta revitalisasi pada infrastruktur daerah irigasi permukaan dan daerah irigasi rawa untuk meningkatkan indeks pertanaman. Selain itu, BBWS Sumatera II Medan juga turut berkolaborasi bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mensukseskan program ini.

Kabalai Agus juga menerima seluruh aspirasi dari masyarakat petani yang disampaikan pada Apel Brigade Pangan dan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut agar pelaksanaan program swasembada pangan ini dapat berjalan dengan baik.

Kabalai Agus menyampaikan terdapat dua kategori tugas umum BBWS Sumatera II Medan yakni pengelolaan pemanfaatan air dan penanganan daya rusak air. “Pekerjaan utama BBWS Sumatera II Medan ialah penanganan banjir dan pemanfaatan air untuk mendukung swasembada pangan yang sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Kabalai Agus menyampaikan bahwa desain penanganan banjir Kota Medan sudah ada yaitu program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang merupakan loan dari World Bank.

“Tantangan utama dalam penanganan banjir Kota Medan ialah kebutuhan lahan. Jadi, terkhusus Sungai Deli dengan desain kala ulang 25 tahun. Tetapi banjir kemarin dimana hujan sangat deras dan durasi sangat lama sehingga debit yang terjadi sudah mendekati kala ulang 100. Artinya kalau pun misalnya semua desain kita sudah terlaksana, itu pun akan tetap berdampak kepada sekitar karena yang datang itu kala ulang 100,” jelasnya.

Kabalai Agus mengatakan Sungai Deli membutuhkan rata-rata lebar sekitar 33 meter untuk kala ulang 25 tahun, kemudian pada sempadan sungai membutuhan rata-rata lebar sekitar 17 meter. Sehingga akan membutuhkan pembebasan lahan di sisi kiri dan kanan Sungai Deli sekitar 26 meter.

“Kami membutuhkan dukungan untuk pembebasan lahan tersebut agar realisasi program penanganan banjir Kota Medan ini dapat segera dilaksanakan,” ucapnya.

Selain itu, Kabalai Agus juga menyampaikan bahwa penanganan banjir tidak hanya dilakukan di Kota Medan. Namun juga dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Asahan, Tapanuli Utara, Kota Tebing Tinggi, dan Tanjung Balai.

Terkait dukungan swasembada pangan, BBWS Sumatera II Medan saat ini tengah melakukan rehabilitasi Bendung D.I. Sei Ular serta jaringannya yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai melalui program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).

Kemudian di tahun 2025, dalam mendukung swasembada pangan BBWS Sumatera II Medan akan melakukan beberapa kegiatan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air di beberapa lokasi seperti Kabupaten Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Batu Bara, Langkat, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Pasaman Barat.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan langkah-langkah mitigasi dan penanganan banjir berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi kebutuhan perbaikan infrastruktur penanganan banjir.

Rombongan mengawali peninjauan dari bangunan pintu pompa, kemudian pintu tanggul Sungai Sukaraja dan diakhir dengan meninjau pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Sukaraja

Melalui peninjauan ini, Kementerian PU berkomitmen dalam menangani dampak bencana serta memperkuat infrastruktur penanganan banjir agar di masa mendapat dapat mengurangi risiko banjir serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.