Pertandingan dibuka secara resmi oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kebersamaan selama pertandingan berlangsung.

Sejak awal, atmosfer kompetisi terasa hangat dan penuh antusiasme. Para peserta menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam mengolah kok, menghasilkan pertandingan yang kompetitif namun tetap berlangsung dalam suasana persahabatan. Riuh dukungan dari rekan-rekan pegawai menambah kemeriahan turnamen dan menjadi penyemangat bagi para pemain di lapangan.

Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang untuk menyalurkan minat dan bakat olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta semangat kolaborasi antar pegawai BBWS Sumatera II Medan.

Pada kategori Ganda Putra, kontingen Satker Bendungan berhasil meraih posisi juara pertama dan kedua, diikuti oleh kontingen Satker Balai yang menempati posisi ketiga. Sementara pada kategori Ganda Putri, kontingen Satker PJPA mengamankan posisi juara pertama dan kedua, disusul oleh kontingen Kepala Bidang sebagai juara ketiga.

Melalui kegiatan ini, BBWS Sumatera II Medan berharap semangat kebersamaan dan nilai sportivitas yang tumbuh dapat terus terjaga dan menjadi pendorong semangat kerja dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang sumber daya air.

Hadir mewakili Kepala BBWS Sumatera II Medan, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Suwandi, hadir untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan peningkatan literasi pelajar mengenai tugas dan peran Kementerian PU, khususnya dalam bidang sumber daya air.

Program PU Mengajar bertujuan untuk memperkenalkan kepada para pelajar mengenai fungsi kementerian dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan sumber daya air, penyediaan infrastruktur dasar, serta kontribusinya dalam mendukung pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana infrastruktur dibangun dan dikelola serta pentingnya peran kementerian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini juga memberikan ruang interaksi antara pelajar dan narasumber untuk berdiskusi seputar pembangunan infrastruktur dan tantangannya. Antusiasme para pelajar menunjukkan tingginya minat untuk memahami sektor pekerjaan umum dan perannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam amanatnya, Kasatker Indra menegaskan bahwa memasuki akhir tahun anggaran, seluruh jajaran diharapkan dapat meningkatkan fokus dan kedisiplinan dalam mengejar progres fisik maupun keuangan. Ia menekankan bahwa tantangan semakin besar dan membutuhkan kerja bersama yang solid.

“Memasuki akhir tahun anggaran, kita harus mengejar progres fisik dan keuangan agar seluruh target dapat tercapai sesuai rencana. Untuk itu, saya mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat pengawasan, dan bekerja lebih cepat, lebih cermat, serta tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Selain mendorong percepatan penyelesaian program, Kasatker Indra juga menghimbau seluruh pegawai BBWS Sumatera II Medan untuk berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) yang akan segera dilaksanakan. Menurutnya, keterlibatan pegawai tidak hanya merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai sejarah insan PU, namun juga sarana mempererat solidaritas dan memperkuat budaya organisasi.

“Partisipasi aktif kita semua dalam kegiatan Hari Bakti PU bukan hanya penghormatan kepada nilai-nilai historis insan PU, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan, menumbuhkan semangat pelayanan publik, serta mempererat solidaritas di lingkungan kerja,” tambahnya.

Ia berharap, melalui keterlibatan seluruh pegawai dalam rangkaian Hari Bakti PU, dapat tumbuh rasa memiliki terhadap organisasi dan sejarah pekerjaan umum, tercipta kekompakan antar bidang dan satuan kerja, serta meningkatnya motivasi dan semangat kerja yang berdampak positif bagi pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Kegiatan ini juga menjadi penguat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Dengan dilaksanakannya apel pagi ini, BBWS Sumatera II Medan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sumber daya air guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran.

Kegiatan sosialisasi dipimpin oleh Kepala SNVT PJPA, Muhammad Joni Khairi, yang menegaskan bahwa percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian. Melalui penguatan sistem irigasi yang andal, petani dapat memperoleh suplai air yang lebih optimal, stabil, dan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil panen.

Pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2025 Tahap III mencakup pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di 21 kabupaten/kota pada 122 daerah irigasi. Sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah penerima manfaat untuk memperkuat koordinasi dan kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan pengelolaan air irigasi secara efektif dan efisien. Upaya percepatan pembangunan jaringan irigasi ini sangat penting dalam mendukung target swasembada pangan yang telah menjadi prioritas nasional.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BBWS Sumatera II Medan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memahami arah kebijakan serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan program tersebut. Penguatan infrastruktur irigasi turut menjadi bagian dari kontribusi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan Gerakan Bersih Sungai dilaksanakan di kawasan Medan Flood Control, dengan fokus pembersihan saluran sepanjang 300 meter. Aksi ini melibatkan pegawai BBWS Sumatera II Medan, selain itu Unor Kementerian PU wilayah Sumatera Utara, Polsek Deli Tua, Dinas PU Provinsi Sumut, dan Dinas PU Kota Medan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Hari Bakti PU bukan sekadar perayaan, namun momentum penting untuk memperkuat semangat melayani serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Hari Bakti PU tidak hanya menjadi pengingat sejarah pengabdian insan PU, tetapi juga momentum untuk memperkuat semangat melayani, bekerja sama, dan menjaga lingkungan. Melalui kegiatan Gerakan Bersih Sungai ini, kami ingin menumbuhkan kepedulian seluruh insan PU bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi musim hujan,” ujar Kabalai Feriyanto.

Ia menambahkan bahwa kegiatan gerakan bersih sungai bukan hanya bentuk aksi nyata seperti pengangkatan sampah dan penataan bantaran sungai, tetapi juga upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya langkah preventif menghadapi potensi banjir saat musim hujan.

“Semangat gotong royong pada hari ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan akan memberikan dampak besar jika dilakukan secara bersama-sama,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BBWS Sumatera II Medan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama sungai sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Kegiatan Gerakan Bersih Sungai juga diharapkan menjadi penggerak bagi aksi-aksi serupa di berbagai wilayah, sehingga lingkungan yang lebih bersih dan aman dari risiko banjir dapat terwujud.

Kegiatan berlangsung lancar dan penuh antusiasme, mencerminkan komitmen Kementerian PU dan seluruh insan PU dalam menjaga sumber daya air serta mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Rombongan delegasi World Bank didampingi oleh Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Sungai dan Pantai, I Putu Eddy Purna Wijaya, Analis Kerja Sama Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Dewi Artrishanty, serta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Wali Kota Medan, Rico Waas, juga turut hadir dalam sesi diskusi di lapangan.

Kunjungan pertama dilakukan di lokasi pembangunan Kolam Detensi dan Kolam Retensi Selayang, yang menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir Sungai Selayang. Kolam Detensi Selayang dirancang untuk menampung debit puncak banjir, dengan target penurunan sekitar 10% dari Q25 Sungai Selayang. Perhitungan dilakukan berdasarkan kapasitas eksisting sungai sepanjang 4 kilometer, lebar 3 meter, dan kedalaman basah rata-rata 2,3 meter. Dengan rencana peningkatan dimensi sungai menjadi lebar 6 meter dan kedalaman 3,3 meter, penurunan debit puncak diproyeksikan akan lebih signifikan.

Selain berfungsi mereduksi debit banjir, kolam retensi di Selayang juga dibangun dengan konsep Nature-Based Solution (NBS) yang memungkinkan air meresap secara alami sehingga memperkuat ketahanan hidrologis di kawasan tersebut.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke Sungai Kera, yang merupakan drainase primer bagi Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Sungai ini menjadi jalur utama aliran air dari permukiman menuju Selat Malaka. Namun, sedimentasi yang cukup parah menyebabkan air tidak mengalir optimal sehingga memicu genangan di beberapa wilayah seperti Medan Deli, Medan Labuhan, Percut Sei Tuan, dan Labuhan Deli.

Sebagai tindak lanjut, direncanakan penanganan terpadu melalui kegiatan Pengendalian Genangan Drainase Primer Sungai Kera Hilir, yang mencakup normalisasi sepanjang 6,8 km, pembangunan pompa banjir berkapasitas 3 m³/detik, kolam retensi berkapasitas 120.000 m³, serta pembangunan saluran jalur 1 sepanjang 3,1 km, jalur 2 sepanjang 4,4 km, dan jalur 3 sepanjang 3,3 km.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Sumatera II Medan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah perkotaan, khususnya di Medan, melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra internasional seperti World Bank. Langkah ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi masyarakat dan meminimalkan risiko banjir pada masa mendatang.

Eceng gondok telah lama menjadi permasalahan di sejumlah kawasan Danau Toba. Tanaman air ini tumbuh dengan sangat cepat dan dapat menutupi permukaan danau dalam waktu singkat. Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat pesisir danau, tetapi juga menurunkan kualitas air, menghambat sinar matahari masuk ke dalam perairan, serta mengganggu ekosistem danau.

Untuk menjawab permasalahan ini, Kementerian PU mengoperasikan Weed Harvester sebagai solusi pemeliharaan dan pengendalian gulma air secara lebih efektif. Alat ini dapat memotong, mengangkat, serta mengumpulkan eceng gondok langsung dari permukaan air sehingga area danau dapat kembali bersih dan terbuka. Kehadiran Weed Harvester terbukti mempercepat proses pembersihan dan meningkatkan efisiensi penanganan gulma air dibandingkan metode manual.

Danau Toba merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang memiliki daya tarik alam kelas dunia. Keindahan bentang alam, udara yang sejuk, serta kekayaan budaya masyarakat di sekitarnya menjadikan kawasan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata berbasis alam dan budaya. Dengan terjaganya kualitas lingkungan danau, pengalaman wisatawan pun semakin optimal, mulai dari kegiatan rekreasi air, fotografi alam, hingga aktivitas budaya di kawasan sekitar danau.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus mendukung pemeliharaan sarana prasarana di kawasan Danau Toba sebagai bagian dari upaya mewujudkan destinasi wisata yang indah, bersih, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan gulma air yang lebih terencana dan terukur, diharapkan Danau Toba dapat terus menjadi kebanggaan nasional serta ikon pariwisata Indonesia di mata dunia.

P3-TGAI merupakan program pembangunan infrastruktur irigasi tersier. Saluran irigasi yang sebelumnya berupa saluran tanah diperbaiki menjadi saluran pasangan batu atau lining, sehingga mampu meningkatkan efisiensi distribusi air bagi lahan pertanian. Peningkatan kualitas jaringan irigasi ini diharapkan dapat menjaga kontinuitas pasokan air ke lahan-lahan sawah, meningkatkan indeks pertanaman, serta mendukung produktivitas pertanian masyarakat.

Di Kabupaten Deli Serdang, program P3-TGAI tahun ini menjangkau 64 lokasi, dengan panjang rata-rata pekerjaan 250 meter di setiap titik. Melalui pelaksanaan kegiatan yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat setempat, program ini berhasil menyerap 960 tenaga kerja, terdiri dari petani dan warga desa di sekitar lokasi kegiatan.

Program ini juga menjadi langkah nyata Kementerian PU dalam mendukung program Asta Cita Swasembada Pangan, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Infrastruktur air yang memadai merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.

Melalui pendekatan padat karya, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur yang bermanfaat jangka panjang, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Melibatkan petani sebagai pelaksana pekerjaan juga memberikan rasa memiliki terhadap infrastruktur irigasi yang dibangun.

Kementerian PU terus mendorong agar kegiatan P3-TGAI berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi para petani di Kabupaten Deli Serdang maupun daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam amanatnya, Katim Diva menekankan bahwa saat ini seluruh satuan kerja telah memasuki triwulan IV, yang menjadi masa krusial menjelang penutupan tahun anggaran. Ia mengimbau para pegawai, khususnya tim pelaksana di lapangan, untuk segera menyusun action plan penyelesaian pekerjaan.

“Waktu efektif kita kurang lebih 40 hari lagi. Untuk itu, kegiatan yang masih berjalan harus segera dipercepat. Bagi pekerjaan yang progresnya masih tertinggal, agar dilakukan penyesuaian di lapangan, baik melalui penambahan tenaga kerja maupun pengaturan waktu kerja,” tegas Diva.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya penataan administrasi. Seluruh dokumen pekerjaan yang telah selesai, baik kegiatan kontraktual maupun swakelola harus diarsipkan secara rapi dan terdigitalisasi, termasuk kelengkapan dokumen pendukungnya.

Apel pagi turut menjadi momentum penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Diva menyampaikan bahwa berdasarkan informasi BMKG, puncak musim penghujan diprediksi terjadi pada bulan November. Meski begitu, kewaspadaan harus terus dijaga hingga Desember dan Januari karena potensi curah hujan tinggi masih dapat terjadi.

Ia mengingatkan khususnya Tim OP untuk rutin melakukan pengecekan terhadap alat dan bahan penanganan banjir, serta memastikan seluruh pos duga air dan stasiun curah hujan dalam kondisi berfungsi optimal.

“Sebagai bagian dari mitigasi, rekan-rekan yang berada di Satgas Bencana agar membuka komunikasi dengan pemerintah daerah sesuai wilayah kerja masing-masing. Informasi awal mengenai kejadian banjir atau potensi bencana sangat penting. Semakin cepat dan akurat informasi kita terima, semakin baik pula langkah mitigasi yang dapat kita lakukan,” ujarnya.

Melalui apel pagi ini, BBWS Sumatera II Medan menegaskan komitmen untuk menjaga kualitas pelaksanaan pekerjaan hingga akhir tahun anggaran serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Seluruh jajaran diharapkan dapat bekerja lebih responsif, terukur, dan sinergis demi mendukung pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang andal di Sumatera Utara.

Bendung Tanah Merah berfungsi sebagai bendung suplesi yang mengalirkan debit air dari Sungai Bah Bolon menuju Bendung Perkotaan. Peranannya sangat krusial dalam mendukung layanan irigasi seluas 3.350 hektar di wilayah Kabupaten Batu Bara. Namun, seiring waktu, kondisi bendung mengalami penurunan akibat dinamika aliran sungai dan sedimentasi, sehingga diperlukan penanganan menyeluruh untuk menjaga keandalannya.

Permasalahan utama terjadi pada bagian hilir bendung, di mana endapan sedimen tebal muncul di depan kolam olak sehingga mengurangi kapasitas alir dan memantulkan arus ke tebing kanan. Kondisi ini memicu gerusan lokal di kaki tebing dan mengancam kestabilan fondasi. Selain itu, aliran sungai yang menyebar tanpa kontrol menyebabkan perubahan bentuk penampang sungai dan berpotensi memperburuk kerusakan.

Sementara itu, pada hulu kanan bendung, tekanan arus tinggi dan gaya sentrifugal terus mengikis tebing. Pada bagian hulu kiri, tebing berada sangat dekat dengan struktur utama bendung dan memiliki perbedaan elevasi tanah yang signifikan. Untuk melindungi area ini, dibutuhkan dinding penahan tanah (retaining wall) beton bertulang guna menjaga kestabilan tanah urugan serta melindungi fondasi bendung dari ancaman erosi.

Pekerjaan rehabilitasi Bendung Tanah Merah meliputi pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 93 meter, pemasangan steel sheet pile sepanjang 274 meter, pekerjaan armor beton sebanyak 540 unit, galian tanah sebanyak 9.480,77 m³, serta timbunan tanah 5.242,31 m³. Seluruh pekerjaan dirancang untuk memperkuat struktur bendung serta mengembalikan pola aliran sungai agar kembali stabil dan terkontrol.

Hingga saat ini, progres pekerjaan telah mencapai 76 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Desember. Dengan rampungnya pekerjaan rehabilitasi ini, diharapkan suplai air ke jaringan irigasi Bah Bolon dapat berjalan lebih optimal, serta memberikan manfaat langsung bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.

Kementerian PU akan terus berkomitmen menjaga keandalan infrastruktur sumber daya air sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan nasional.

Danau Siombak merupakan danau buatan hasil pengerukan tanah saat pembangunan Jalan Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa (BELMERA) dengan luas mencapai 41,44 hektare dan kedalaman bervariasi antara 4 hingga 5 meter. Meski terbentuk secara tidak alami, danau ini memiliki peran vital sebagai area resapan air, pengendali banjir, habitat biota perairan, hingga destinasi wisata lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini menghadapi permasalahan serius akibat penurunan kualitas lingkungan, tumpukan sampah dari aliran sungai sekitar, serta banjir rob yang kerap menggenangi pemukiman warga.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan merancang program revitalisasi menyeluruh, mencakup pembangunan tanggul danau sepanjang 3 kilometer, tiga kolam retensi dengan total kapasitas 278.927 m3. Dari total kebutuhan tanggul, sekitar 1,3 kilometer telah rampung pada tahun 2024, sementara sisa 1,7 kilometer akan dilanjutkan secara bertahap mulai tahun 2026.

“Sebagian pekerjaan sudah berjalan untuk mengurangi bencana rutin seperti banjir dan rob. Dari total tiga kilometer tanggul yang dibutuhkan, 1,3 kilometer sudah masuk tahap pelaksanaan. Masih ada sisa yang perlu dikaji, terutama terkait penggunaan tanggul tanah sepanjang 1,7 kilometer dan lahan oleh pemerintah daerah,” ujar Menteri Dody.

Selain tanggul, pembangunan tiga kolam retensi juga menjadi prioritas utama. Dua kolam direncanakan mulai dibangun pada tahun 2026, disusul satu kolam tambahan pada tahun 2028. Kolam-kolam ini berfungsi menampung air sementara sebelum dialirkan ke danau, mengingat muka air Danau Siombak yang cukup tinggi.

Menteri Dody juga menegaskan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam percepatan proses pembebasan lahan. “Dana untuk pembangunan sudah disiapkan. Namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kesiapan lahan dan dukungan masyarakat. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh sinergi dari pemerintah kota dan daerah,” tutupnya.

Melalui revitalisasi ini, diharapkan Danau Siombak dapat kembali menjadi kawasan wisata unggulan yang bersih, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fungsi ekologis dan sosialnya bagi warga Kota Medan.

Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sumatera Utara, Rezza Munawir, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Rezza membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneladani semangat dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

“Hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini,” demikian kutipan dalam amanat Menteri Sosial yang dibacakan oleh Rezza Munawir.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa para pahlawan telah mengajarkan arti sejati dari kemerdekaan, bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, melainkan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Tiga hal utama yang dapat diteladani dari perjuangan para pahlawan adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, serta pandangan jauh ke depan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Beliau juga menegaskan bahwa di masa kini, bentuk perjuangan bangsa telah berubah. “Perjuangan kita hari ini bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” ucapnya.

Semangat perjuangan para pahlawan inilah yang terus dihidupkan melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, serta membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Melalui momentum peringatan Hari Pahlawan ini, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PU diharapkan dapat menumbuhkan semangat pengabdian dan integritas dalam bekerja untuk negeri, sebagaimana para pahlawan yang telah berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan bangsa.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan jaringan irigasi Bendung Wampu dan menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi pangan Indonesia. “Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mempercepat penyelesaian jaringan irigasi agar air dari Bendung Wampu dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Tahun ini, kami menargetkan sekitar 3.700 hektare lahan sawah, termasuk lahan bekas perkebunan sawit, sudah dapat dialiri,” ujar Menteri Dody.

Menurutnya, masyarakat di sekitar wilayah Wampu telah menunjukkan kesiapan untuk beralih dari tanaman sawit ke padi, asalkan ketersediaan air irigasi dapat dijamin. Upaya ini diharapkan mampu mendukung semangat kemandirian pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui produksi beras yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Bendung Wampu melayani dua wilayah utama, yakni Daerah Irigasi Wampu Kiri seluas 3.832 hektare dan Wampu Kanan seluas 7.159 hektare. Hingga saat ini, jaringan irigasi primer sepanjang 5,5 kilometer dan sekunder sekitar 44 kilometer tengah diselesaikan secara bertahap. Setelah beroperasi penuh, sistem irigasi ini akan mampu memperluas cakupan layanan air hingga lebih dari 9.000 hektare lahan konversi, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara dan daerah sekitarnya.

Program optimalisasi Bendung Wampu menjadi bagian dari semangat “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak” dalam menjalankan visi besar ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur air untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dan kedaulatan air nasional.

Sungai Sikambing dan Sungai Belawan merupakan dua sungai utama yang melintasi Kota Medan. Dalam kondisi eksisting, Sungai Sikambing tidak lagi mampu menampung debit air yang meningkat akibat curah hujan ekstrem dan perubahan tata guna lahan di wilayah tangkapan air. Kondisi tersebut kerap menyebabkan banjir di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Medan Selayang dan Medan Sunggal.

Melalui pembangunan Floodway Sikambing–Belawan, sebagian debit air dari Sungai Sikambing akan dialihkan menuju Sungai Belawan. Berdasarkan hasil kajian hidrologi, Sungai Belawan masih memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung tambahan debit hingga 30 meter kubik per detik. Dengan demikian, aliran air yang sebelumnya menumpuk di Sungai Sikambing dapat dikurangi secara signifikan.

Dalam kunjungannya, Menteri Dody menyampaikan bahwa pembangunan floodway ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi banjir di Kota Medan.

“Floodway ini akan menjadi solusi penting untuk menurunkan debit banjir yang kerap melanda kawasan inti Kota Medan, terutama di wilayah Medan Selayang dan Medan Sunggal. Dengan sistem pengalihan aliran ini, beban Sungai Sikambing dapat berkurang sekitar 30 meter kubik per detik,” ujar Menteri Dody.

Pembangunan floodway ini diperkirakan akan mampu mengurangi genangan banjir di area seluas sekitar 330 hektar, khususnya di sepanjang Sungai Sikambing Hilir, Sungai Selayang, dan Sungai Putih. Dengan turunnya muka air banjir di Sungai Sikambing, secara tidak langsung juga akan menurunkan muka air di Sungai Selayang, Sungai Deli, serta sistem drainase kota yang bermuara di hilir floodway tersebut.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Belawan dan Sungai Deli. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar pembangunan ini berjalan tepat waktu dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh warga Medan,” ujarnya.

Dengan selesainya pembangunan Floodway Sikambing–Belawan, risiko banjir di Kota Medan diharapkan dapat berkurang secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi keselamatan, kenyamanan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

Melalui data hidrologi, petani dan pengelola irigasi dapat merencanakan sistem pengairan dengan lebih efisien sehingga penggunaan air dapat dioptimalkan. Data ini juga menjadi dasar dalam menentukan waktu dan jumlah air yang tepat untuk disalurkan ke lahan pertanian, agar kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi tanpa menyebabkan pemborosan.

Sebagai contoh, data curah hujan yang akurat membantu petani memprediksi kapan mereka perlu melakukan irigasi tambahan atau dapat mengandalkan air hujan. Sementara itu, informasi mengenai debit sungai dan aliran air menjadi dasar dalam perencanaan infrastruktur irigasi dan pengelolaan sumber daya air di tingkat regional maupun nasional.

Data hidrologi yang akurat dan terkini sangat diperlukan untuk menentukan alokasi air, merancang sistem irigasi yang efisien, serta memprediksi kebutuhan air di masa mendatang. Dengan memahami kondisi curah hujan, aliran sungai, dan karakteristik tanah di suatu wilayah, pengelolaan air untuk pertanian dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, peran data hidrologi semakin penting. Perubahan pola curah hujan dan suhu dapat mempengaruhi ketersediaan air irigasi. Melalui pemantauan data hidrologi secara berkelanjutan, pemerintah dapat merancang kebijakan serta sistem irigasi yang lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian, pengelolaan data hidrologi yang baik bukan hanya mendukung keberlanjutan sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan air yang bijak dan efisien.

Dalam amanatnya, Menteri Dody menegaskan pentingnya penguatan tiga pilar kesiapsiagaan nasional, yakni kesiapsiagaan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu dan teknologi respons cepat, serta pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan. Ketiga pilar ini menjadi landasan utama dalam memastikan seluruh elemen Kementerian Pekerjaan Umum mampu bergerak cepat, tanggap, dan tepat dalam menghadapi kondisi darurat di lapangan.

“Saya yakin dengan komitmen disiplin dan gotong royong, Kementerian PU selalu hadir menjaga keselamatan rakyat, infrastruktur nasional, dan kelancaran pembangunan. Bekerjalah dengan cepat, cermat, tegas, namun empatik. Mari kita jalankan tugas ini dengan kehormatan, profesionalisme, dan sepenuh hati,” ujar Menteri Dody dalam amanatnya.

Di wilayah Sumatera Utara, apel ini tidak hanya diikuti oleh Unit Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi juga dihadiri oleh BBMKG Wilayah I Sumatera Utara, Polda Sumut, Kodam I/Bukit Barisan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di daerah.

Apel Siaga Bencana ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta menumbuhkan kesadaran seluruh pegawai bahwa peran Kementerian Pekerjaan Umum sangat vital dalam melindungi masyarakat melalui infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.

Dalam amanatnya, Katim Novita menyampaikan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan fungsi infrastruktur sumber daya air. Ia menegaskan bahwa tugas pengelolaan sumber daya air tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, namun juga mencakup kegiatan operasi dan pemeliharaan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sesuai umur layanan yg telah ditetapkan.

“Sebagai pengelola sumber daya air, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlangsungan fungsi dan manfaatnya sesuai umur layanan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Katim Novita mengingatkan agar setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan telah berakhir masa pemeliharaannya segera dilakukan serah terima pengelolaan aset kepada pihak yang berwenang, baik kepada Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA, pemerintah daerah, maupun kelompok masyarakat. Proses tersebut, katanya, harus tetap dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku agar kegiatan operasi dan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Melalui apel pagi ini, BBWS Sumatera II Medan meneguhkan kembali semangat dan komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi. Dalam arahannya, Kabalai Feriyanto menekankan pentingnya komitmen bersama antara BBWS Sumatera II Medan dan Kelompok P3A dalam mewujudkan pelaksanaan program yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Kami berharap para penerima program dapat memberikan peran aktif dan berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan P3-TGAI, sehingga kegiatan ini dapat berjalan baik, tepat sasaran, serta membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pakta integritas ini menjadi bentuk komitmen dan kesepakatan untuk melaksanakan program secara profesional sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, penandatanganan juga menjadi dasar penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan irigasi tersier guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Penandatanganan dilakukan oleh PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II, Dedek Hariansyah Lubis, serta PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA III, I.E. Sulastri Sihotang, bersama para Ketua P3A penerima manfaat program. Proses ini turut disaksikan oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad serta Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia.

Pada pelaksanaan tahap kedua Tahun Anggaran 2025, P3-TGAI akan dilaksanakan di 11 kabupaten, yakni Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Langkat, Toba, Mandailing Natal, Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Asahan, dan Padang Lawas Utara.

Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian masyarakat, menjaga daya beli, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah penerima. Program ini juga menjadi salah satu langkah strategis mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan infrastruktur irigasi berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, pelaksanaan P3-TGAI Tahap II Tahun Anggaran 2025 diharapkan berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat tani.

Akibat hujan deras tersebut, debit dan volume air meningkat signifikan di beberapa wilayah. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya jebol tanggul sepanjang 10 meter di Sungai Batang Kuis pada tanggal 12 Oktober 2025 yang terletak di Kecamatan Medan Amplas yang menyebabkan luapan air menggenangi pemukiman warga di sekitarnya.

Sebagai langkah cepat, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan melakukan penanganan darurat dengan menutup tanggul jebol menggunakan geobag dan tanggul tanah sementara, kemudian memperkuat penutupan tanggul dengan menggunakan konstruksi bronjong sepanjang 10 meter dengan ketinggian 3 meter.

Langkah tanggap darurat ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan melindungi masyarakat terdampak.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia. Dalam sambutannya, Kasatker Indra menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan fisik P3-TGAI secara swakelola penuh oleh kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak diperkenankan adanya sistem borongan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga.

“Program ini hadir bukan hanya untuk membangun saluran irigasi, tetapi juga untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab kelompok petani dalam mengelola sumber daya air di wilayahnya sendiri,” ujar Kasatker Indra. Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara efektif untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

Prinsip swakelola menjadi ciri khas dari program P3-TGAI. Melalui pendekatan ini, pemerintah mendorong masyarakat, khususnya kelompok P3A, untuk terlibat aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. Tujuan utama kebijakan ini adalah agar dana bantuan pemerintah dapat berputar di desa penerima manfaat, memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga sekitar. Dengan demikian, selain memperbaiki jaringan irigasi, program ini juga ikut menumbuhkan ekonomi desa melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan bangunan dari wilayah setempat.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi wadah penyuluhan dan koordinasi bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Kepala Desa sebagai penerima lokasi, Camat sebagai pembina desa, hingga kelompok P3A sebagai pelaksana program di lapangan. Materi yang disampaikan meliputi mekanisme pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas yang wajib diterapkan dalam setiap tahapan program.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan tata cara pelaksanaan P3-TGAI. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Program ini merupakan bagian dari padat karya tunai yang bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan. Melalui P3-TGAI, pemerintah melakukan peningkatan saluran irigasi tersier dengan membangun saluran tanah menjadi saluran pasangan batu atau lining, sehingga aliran air ke lahan pertanian menjadi lebih lancar dan efisien.

Tak hanya memperkuat sistem irigasi, program ini juga memberi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Di Kabupaten Deli Serdang, P3-TGAI dilaksanakan di 57 lokasi dengan panjang rata-rata pekerjaan sekitar 255 meter, serta berhasil menyerap 325 tenaga kerja lokal yang mayoritas merupakan petani dan masyarakat setempat.

Pelaksanaan program ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pencapaian Asta Cita Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan memperkuat infrastruktur irigasi, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, ketahanan pangan nasional semakin kuat, dan kesejahteraan petani pun kian bertumbuh.

Kegiatan pembekalan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA, Indra Kurnia. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran KMB dan TPM sebagai ujung tombak keberhasilan program P3-TGAI di lapangan.

Melalui pembekalan ini, kami berharap para KMB dan TPM dapat mendampingi P3A, GP3A, dan IP3A penerima program P3-TGAI dengan sebaik-baiknya. Dengan pendampingan yang tepat, jaringan irigasi tersier di wilayah kerja kelompok tani dapat menjadi semakin baik, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional yang menjadi fokus Presiden Prabowo,” ujar Kasatker Indra.

Program P3-TGAI merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian petani dan memperbaiki jaringan irigasi tersier melalui pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan pendekatan padat karya, di mana masyarakat penerima manfaat terlibat langsung dalam pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.

Pada TOT tahap kedua ini, para peserta mendapatkan sejumlah materi pembekalan yang disusun secara komprehensif. Materi pertama membahas mengenai pengenalan dasar sistem irigasi serta turunannya, untuk memperkuat pemahaman teknis para pendamping mengenai infrastruktur air dan manfaatnya bagi produktivitas pertanian.

Materi dilanjutkan dengan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan program serta penjelasan mengenai tugas dan mekanisme pelaporan KMB dan TPM. Sesi ini menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Analisis Harga Satuan (AHS) yang menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik program P3-TGAI.

Suasana pembekalan berlangsung interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi dan aktif dalam diskusi. Banyak peserta mengajukan pertanyaan serta menyampaikan pengalaman mereka di lapangan, sehingga memperkaya pembahasan dalam setiap materi.

Melalui pendekatan pembelajaran yang bersifat partisipatif ini, diharapkan para KMB dan TPM dapat lebih siap saat mendampingi masyarakat penerima manfaat di wilayah kerjanya masing-masing. Usai mengikuti TOT, para KMB dan TPM akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan administrasi dan teknis di daerah pelaksanaan program.

Kegiatan TOT ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan P3-TGAI, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Melalui pendampingan yang kuat, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari TOT ini, para KMB dan TPM diharapkan dapat menjadi mitra dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.

Program ini difokuskan pada peningkatan jaringan irigasi tersier, dengan membangun saluran alam atau tanah menjadi saluran pasangan batu (lining). Tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur air, kegiatan ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, karena melibatkan petani dan penduduk setempat sebagai tenaga kerja.

Di Kabupaten Asahan, P3-TGAI tahun ini menjangkau 57 lokasi, dengan panjang rata-rata saluran sekitar 250 meter. Pelaksanaan ini berhasil menyerap 855 tenaga kerja lokal yang setara dengan 38.475 Hari Orang Kerja (HOK).

Selain berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian, program padat karya ini sekaligus mendukung Asta Cita Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui P3-TGAI, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur sumber daya air, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memastikan ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum terus melaksanakan program padat karya melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Program ini difokuskan pada peningkatan jaringan irigasi tersier, dengan membangun saluran alam atau tanah menjadi saluran pasangan batu (lining). Tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur air, kegiatan ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, karena melibatkan petani dan penduduk setempat sebagai tenaga kerja.

Di Kabupaten Asahan, P3-TGAI tahun ini menjangkau 57 lokasi, dengan panjang rata-rata saluran sekitar 250 meter. Pelaksanaan ini berhasil menyerap 855 tenaga kerja lokal yang setara dengan 38.475 Hari Orang Kerja (HOK).

Selain berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian, program padat karya ini sekaligus mendukung Asta Cita Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui P3-TGAI, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur sumber daya air, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memastikan ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat #MengelolaAirUntukNegeri #IrigasiUntukSwasembadaPangan #SetahunBerdampak #BBWSSumatera2Medan

DIR Pematang Cermai memiliki luas potensial mencapai 5208,07 hektar dan luas fungsional mencapai 3575,45 hektar. Lahan produktif tersebut strategis untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan program swasembada pangan.

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi rehabilitasi bangunan irigasi dan pergantian 128 pintu air. Perbaikan ini diharapkan dapat mengoptimalkan distribusi air ke lahan pertanian sehingga hasil panen masyarakat lebih maksimal.

Progres pekerjaan sejak dimulai pada Mei 2025 kini sudah hampir rampung #KedanSDA! Saat ini pekerjaan rehabilitas DIR Pematang Cermai di Desa Tebing Tinggi mencapai 94% dan Pematang Terang mencapai 93%, ditargetkan selesai pada Oktober 2025 mendatang.

Program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan OPLAH (Optimasi Lahan), yang merupakan langkah konkret dalam memastikan ketersediaan air irigasi untuk sawah petani.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat #MengelolaAirUntukNegeri #IrigasiUntukSwasembadaPangan #SetahunBerdampak #BBWSSumatera2Medan

Dalam amanatnya, Kabid Robby menyampaikan mengenai pentingnya River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO-PB). RBO-PB merupakan bagian dari penilaian kementerian pusat terhadap kinerja organisasi pengelola sumber daya air di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, di tahun 2024 kita memperoleh predikat sangat baik dengan nilai 3,54. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama yang patut kita apresiasi. Namun, tantangan kita adalah bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut,” ujarnya.

Robby menambahkan bahwa RBO-PB memiliki 16 indikator penilaian yang melibatkan seluruh bidang dan satuan kerja di lingkungan BBWS Sumatera II. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk bekerja sama dalam melengkapi administrasi dan dokumen yang diperlukan.

Selain menekankan pentingnya kinerja organisasi, Robby juga mengingatkan seluruh pegawai mengenai potensi cuaca ekstrem pada bulan September hingga Desember yang merupakan puncak musim hujan di wilayah Sumatera Utara.

“Kawan-kawan pelaksana di lapangan saya minta selalu mengutamakan aspek K3. Sementara itu, seluruh ASN di lingkungan BBWS Sumatera II diharapkan dapat menginformasikan secara cepat kepada satgas bencana terkait wilayah yang terdampak banjir, dan longsor. Kunci penanganan bencana adalah kecepatan,” tegasnya.

Apel pagi ini diikuti oleh seluruh pejabat administrator, pejabat fungsional, pejabat perbendaharaan, serta seluruh ASN dan non-ASN BBWS Sumatera II Medan. Melalui kegiatan apel ini, diharapkan seluruh jajaran semakin solid dalam menjaga kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja BBWS Sumatera II Medan.

Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung progres pelaksanaan P3-TGAI sekaligus memberikan arahan teknis terkait tata cara pelaksanaan pekerjaan saluran irigasi serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Kabalai Feriyanto menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisiknya saja, namun juga dari kemampuan masyarakat dalam menjaga serta memelihara jaringan irigasi yang telah dibangun.

Dalam kesempatan tersebut, Kabalai Feriyanto dan tim meninjau dua lokasi kegiatan, yakni di Kecamatan Tiganderket serta Kecamatan Munte.

Lebih lanjut, program P3-TGAI juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Kehadiran program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Melalui pelaksanaan P3-TGAI di Kabupaten Karo, diharapkan hasil program ini dapat memberikan dampak positif secara nyata bagi masyarakat. Infrastruktur irigasi yang baik akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan hasil pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat petani di daerah tersebut.

DIR Gebang memiliki luas layanan 1.539 hektare yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan masyarakat di wilayah Kabupaten Langkat. Pekerjaan rehabilitasi yang tengah dilaksanakan meliputi kegiatan galian normalisasi sepanjang 24 kilometer. Kegiatan ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Pekerjaan rehabilitasi DIR Gebang menjadi bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan adanya rehabilitasi ini, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

BBWS Sumatera II Medan berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai standar teknis. Dengan tersedianya sistem irigasi yang lebih baik, hasil panen masyarakat petani diharapkan semakin meningkat, sehingga tidak hanya memperkuat ketersediaan pangan di wilayah Sumatera Utara, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.

Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tata cara penyusunan dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta memperkuat peran Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Subdirektorat Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Andri Yosa Sabri. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa dokumen Pola PSDA dan Rencana Pengelolaan SDA merupakan instrumen penting yang menjadi arah strategis jangka panjang selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar dalam menjaga ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi, sejalan dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Subdirektorat Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Andri Yosa Sabri. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa dokumen Pola PSDA dan Rencana Pengelolaan SDA merupakan instrumen penting yang menjadi arah strategis jangka panjang selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar dalam menjaga ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi, sejalan dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, turut menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta. Kabalai Feriyanto mengapresiasi kehadiran para peserta baik yang mengikuti secara langsung di Kota Medan maupun secara daring. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan bekal yang komprehensif dalam penyusunan dokumen Pola dan Rencana PSDA di wilayah sungai kewenangan daerah.

“Kami berharap agar melalui kegiatan ini, Bapak/Ibu peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penyusunan dokumen pola dan rencana PSDA. Dokumen ini akan menjadi panduan bersama dalam bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan air bagi generasi mendatang,” ungkap Feriyanto.

Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan dapat lahir komitmen yang lebih kuat dari seluruh pihak untuk melaksanakan pengelolaan SDA yang terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, namun juga menjamin keberlanjutan sumber daya air di masa depan. Dengan demikian, ketersediaan air sebagai sumber kehidupan dan penopang pembangunan nasional dapat terjaga dengan baik.

Sidang dibuka oleh Penelaah Data Statistik Pengelolaan DAS, Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Binti Ma’niyah Sitakar, yang hadir mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua TKPSDA WS Tobasa. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar sidang ini dapat menghasilkan rekomendasi penting terkait pelaksanaan RAAT di WS Tobasa.

“Harapan saya seluruh anggota TKPSDA WS Tobasa dapat mengikuti rangkaian acara sidang yang telah disusun hingga selesai, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat nyata,” ujarnya.

Mewakili Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat dan seluruh anggota TKPSDA WS Tobasa atas terselenggaranya sidang ketiga ini. Ia menekankan pentingnya peran serta aktif seluruh anggota demi keberhasilan sidang.

“Saya berharap seluruh anggota dapat berpartisipasi aktif untuk menyukseskan sidang ketiga ini, dan semoga kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan dan keberhasilan pengelolaan sumber daya air di WS Tobasa,” jelasnya.

Sidang ini diawali dengan pemaparan mengenai RAAT 2025/2026 WS Tobasa yang disampaikan oleh Tenaga Ahli RAAT WS Tobasa, Tumpal Hasugian. RAAT sendiri merupakan instrumen penting dalam mengatur penggunaan air di wilayah sungai agar ketersediaan air dapat terjamin secara berkelanjutan dan adil bagi semua sektor.

Usai pemaparan, sidang dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat Komisi dan Pleno. Melalui sidang ini, diharapkan akan lahir kesepakatan bersama yang dapat menjadi dasar pengelolaan air di WS Tobasa secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Suraji didampingi oleh Kepala SNVT PJPA, Muhammad Joni Khairi, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Suwandi, serta PPK Irigasi dan Rawa III, Bahrum Gultom.

Bendung Bandar Sidoras merupakan salah satu infrastruktur penting di Kabupaten Deli Serdang yang berfungsi mengairi Daerah Irigasi Bandar Sidoras dengan luas layanan mencapai 3.017 hektare. Sumber air irigasi berasal dari Sungai Percut, yang menjadi tumpuan utama bagi ribuan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian.

Pekerjaan rehabilitasi yang sedang berlangsung meliputi Bendung Bandar Sidoras Kanan dan Kiri. Pada lingkup Sidoras Kanan, kegiatan meliputi pembangunan 115 unit pintu irigasi serta rehabilitasi saluran sepanjang 900 meter. Sementara itu, pada Sidoras Kiri dilaksanakan pembangunan 6 unit bangunan shelter dan 38 unit pintu irigasi.

Rehabilitasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Infrastruktur irigasi yang andal akan mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Dengan demikian, program swasembada pangan dapat terus kita dukung secara berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung khidmat dengan seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat Nusantara sebagai bentuk penghormatan atas keberagaman budaya bangsa. Kepala BBPJN Sumut bertindak sebagai Inspektur Upacara, membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo yang memuat pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam pidato tersebut, Presiden menegaskan kembali makna kemerdekaan yang sejati bagi bangsa Indonesia. “Tujuan kita merdeka adalah merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, dan merdeka dari penderitaan. Negara kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” tegas Presiden.

Selaras dengan amanat Presiden, pembangunan infrastruktur nasional pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung percepatan swasembada pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pengembangan kawasan strategis pangan, energi, dan air. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Asta Cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menteri PU dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BBPJN Sumut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan wujud nyata dari semangat kemerdekaan yang terus bergerak. Bendungan hadir untuk mengalirkan kehidupan dan menumbuhkan pangan, jalan dan jembatan dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah, sementara jaringan air bersih dan sanitasi layak meningkatkan kualitas hidup rakyat. Sarana pendidikan yang memadai juga disiapkan agar setiap anak Indonesia dapat menempuh pendidikan dengan aman dan nyaman, serta kawasan strategis didorong untuk memicu pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Sebagai strategi utama, Kementerian PU menjalankan kebijakan PU608, yakni menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6 untuk meningkatkan efisiensi investasi, menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%.” Jelas Menteri Dody.

Selain itu, Menteri Dody juga menegaskan kepada seluruh insan PU dituntut bekerja dengan profesional, akuntabel, penuh integritas, dan berorientasi pada hasil nyata. Peringatan HUT RI ke-80 ini kita maknai sebagai momentum untuk memperbarui janji dan tekad dalam memenuhi tanggung jawab konstitusional kepada bangsa dan negara.

Ia juga mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam setiap langkah pembangunan. Sinergi insan PU dari pusat hingga daerah diyakini mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. “Tidak boleh ada satu pun daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal. Dengan semangat kerja bersama, insan PUPR akan mampu menghadirkan karya nyata demi Indonesia Maju,” tambahnya.

Peringatan HUT ke-80 RI tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mempertegas arah perjuangan bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan, sekaligus menjadi pengingat bahwa upacara peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremonial, melainkan momentum refleksi perjuangan bersama untuk kemajuan bangsa.