Sidang kedua ini resmi dibuka oleh Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda Dinas PUPR Provinsi Sumut Jones Hendra M. Sirait, yang mewakili Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut selaku Ketua Harian TKPSDA WS BNBB. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antar anggota TKPSDA dalam menyusun rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan SIH3 di WS BNBB.

“Harapan saya kepada seluruh anggota TKPSDA WS BNBB agar dapat mengikuti rangkaian sidang yang telah disusun hingga selesai, sehingga sidang ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Kabid Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan sekretariat TKPSDA WS BNBB atas kerja sama dan kontribusinya hingga sidang kedua ini dapat terselenggara.

“Sidang kedua ini begitu penting, di mohon seluruh anggota dapat berpartisipasi aktif agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan serta keberhasilan pengelolaan sumber daya air di WS BNBB,” tuturnya.

Rangkaian sidang diawali dengan pemaparan kebijakan SIH3 Nasional yang disampaikan oleh perwakilan Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam pemaparannya, dijelaskan pentingnya penerapan SIH3 sebagai sistem yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real time, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan dinamika kebutuhan air di masa depan.

Selanjutnya, BBWS Sumatera II Medan juga turut menyampaikan kebijakan dan kondisi implementasi SIH3 di wilayah kerjanya, khususnya di WS Batang Natal Batang Batahan. Pemaparan ini menggambarkan langkah-langkah yang telah dilakukan BBWS Sumatera II untuk mendukung integrasi data dan penguatan monitoring hidrologi di WS BNBB.

Materi berikutnya disampaikan oleh Badan Geologi Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan sistem hidrologi WS BNBB. Materi ini menjelaskan kondisi potensi dan dinamika air tanah yang menjadi bagian penting dari perencanaan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Utara kemudian memaparkan pelaksanaan sistem hidrometeorologi di WS BNBB, dengan fokus pada data iklim dan cuaca yang sangat penting untuk memprediksi ketersediaan air dan mitigasi risiko bencana hidrometeorologi.

Setelah pemaparan, sidang dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat Komisi dan kemudian dilanjutkan dengan sidang Pleno untuk merumuskan rekomendasi untuk WS BNBB. Sidang kedua TKPSDA WS BNBB ini diikuti oleh 21 anggota yang terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air di WS Batang Natal Batang Batahan.

Melalui sidang ini, diharapkan sinergi seluruh pihak dapat semakin diperkuat sehingga pengelolaan sumber daya air di wilayah Batang Natal Batang Batahan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas.

Sidang dibuka oleh Penelaah Data Statistik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Binti Ma’niyah Sitakar, yang hadir mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua TKPSDA WS Tobasa. Dalam sambutannya, beliau berharap agar sidang ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung pelaksanaan SIH3 di WS Tobasa.

“Harapan saya kepada seluruh anggota TKPSDA WS Tobasa agar dapat mengikuti seluruh rangkaian sidang yang telah disusun hingga selesai, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai ini,” ujar Binti.

Mewakili Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dan sekretariat TKPSDA WS Tobasa atas terselenggaranya sidang kedua ini.

“Begitu pentingnya kegiatan ini, mari kita bersama-sama berpartisipasi aktif demi kesuksesan sidang ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan keberhasilan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Toba Asahan,” kata Ali.

Sidang kedua ini diawali dengan sejumlah pemaparan dari berbagai instansi. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan materi mengenai kebijakan SIH3 Nasional, yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air berbasis data yang terintegrasi dan akurat.

Dilanjutkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang memaparkan tentang pelaksanaan Sistem Hidrogeologi di Wilayah Sungai Toba Asahan. Materi ini memfokuskan pada potensi, tantangan, serta upaya pemantauan dan pengelolaan air tanah di wilayah tersebut.

BBWS Sumatera II Medan juga turut memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan Sistem Hidrologi Wilayah Sungai Toba Asahan. Materi ini menjelaskan mengenai pengumpulan data debit sungai, kualitas air, serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan ekosistem.

Selain itu, Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Utara turut memaparkan Pelaksanaan Sistem Hidrometeorologi Wilayah Sungai Toba Asahan yang membahas tentang data curah hujan, suhu, kelembaban udara, serta pemanfaatannya untuk peringatan dini bencana hidrometeorologi.

Setelah rangkaian pemaparan, sidang dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat Komisi dan Pleno untuk merumuskan rekomendasi yang akan disepakati bersama.

Sidang kedua ini diikuti oleh 20 anggota TKPSDA Wilayah Sungai Toba Asahan yang berasal dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya air di Wilayah Sungai Toba Asahan secara berkelanjutan.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, beliau menekankan pentingnya kesiapan dan koordinasi seluruh jajaran dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana. Beliau mengingatkan bahwa salah satu tugas utama adalah memastikan kesiapan infrastruktur, peralatan, dan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan cuaca maupun kondisi darurat lainnya.

“Saya menghimbau agar seluruh jajaran mengevaluasi wilayah kerja masing-masing dan secara berkala memeriksa kembali peralatan penanggulangan bencana. Pastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapanpun diperlukan,” tegasnya.

Selain itu, Kabalai Agus juga menyampaikan pesan penting terkait etika kerja, khususnya dalam hubungan dengan pihak ketiga pada proses pengadaan barang dan jasa. Beliau mengingatkan agar seluruh pegawai mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Laksanakan tugas secara tertib dan penuh tanggung jawab. Bekerjalah secara profesional dan mandiri, serta jaga kerahasiaan dokumen. Tidak saling mempengaruhi. Cegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang atau kolusi demi keuntungan pribadi maupun golongan. Dan yang paling penting, jangan pernah menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, komisi, ataupun bentuk imbalan lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” pesannya.

Dengan dilaksanakannya apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai BBWS Sumatera II Medan dapat semakin meningkatkan kesiapsiagaan, menjaga integritas, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelaksanaan, Marwansyah, Ketua Tim Bidang Pelaksanaan Evie Amelia Harahap, PPK Irigasi dan Rawa IV serta didampingi oleh Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejati Sumatera Utara.

PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar, menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk memantau langsung progres pelaksanaan pekerjaan, distribusi kegiatan di lapangan, serta berbagai kendala teknis maupun sosial yang dihadapi. Selain itu, peninjauan juga memastikan penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk meminimalisir potensi kecelakaan selama pekerjaan berlangsung.

Pekerjaan rehabilitasi ini mencakup kegiatan persiapan, pembangunan dan perbaikan bangunan irigasi, serta pengadaan dan pemasangan pintu air. Masyarakat sebagai penerima manfaat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun, guna menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Melalui pelaksanaan rehabilitasi bangunan dan pintu air irigasi ini, diharapkan distribusi air irigasi menjadi lebih merata, efisien, dan tepat waktu, serta mampu meningkatkan produktivitas pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah peran aktif masyarakat setempat sejak tahap awal. Masyarakat dilibatkan mulai dari proses survei, sosialisasi melalui musyawarah desa atau kelompok tani, hingga koordinasi bersama pemerintah daerah. Sebagai penerima manfaat langsung, peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga dan merawat infrastruktur irigasi setelah rehabilitasi selesai.

Keterlibatan ini diharapkan dapat membangun rasa memiliki terhadap infrastruktur yang telah dibangun, sehingga penggunaannya dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan, dan memberi manfaat jangka panjang bagi sektor pertanian.

Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki kerusakan bangunan irigasi, mengurangi kehilangan air akibat kebocoran atau kerusakan struktur, serta mencegah intrusi air laut yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas dan risiko gagal panen. Dengan infrastruktur yang lebih andal, distribusi air irigasi diharapkan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, guna menunjang peningkatan hasil pertanian di wilayah terdampak.

Rapat koordinasi ini disambut langsung oleh Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan bersama Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo. 

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, dalam paparannya menyampaikan sejumlah program yang tengah dan akan dilakukan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Salah satunya adalah percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Lau Simeme. Agus menegaskan bahwa keberadaan bendungan ini sangat penting karena memiliki fungsi multifungsi, mulai dari penyediaan air baku, pengendalian banjir, hingga pariwisata di wilayah sekitar.

“Jika kita memiliki tampungan air, akan banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu kami mohon dukungan dari pemerintah kabupaten agar pembangunan Bendungan Lau Simeme dapat segera dituntaskan dan berfungsi optimal,” ujar Kabalai Agus.

Selain itu, beliau menyampaikan mengenai pengendalian banjir Sungai Badera di ruas wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kabalai Agus menyampaikan bahwa seluruh prosedur administratif telah dilengkapi dan lahan juga telah tersedia. Namun, karena program ini menggunakan pendanaan dari skema pinjaman luar negeri (loan), terdapat persyaratan tambahan.

“Salah satu persyaratan yang harus kami penuhi adalah penanganan sosial terhadap sekitar 10 pedagang kaki lima yang masih menempati lahan yang telah dibebaskan. World Bank meminta agar para pedagang ini diberikan perlakuan sosial sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kabalai Agus juga mengangkat pentingnya pengembangan Daerah Irigasi (DI) Bandar Sidoras. Ia menyebut bahwa wilayah ini sangat potensial menjadi daerah irigasi premium karena ketersediaan sumber air yang stabil, bahkan pada musim kemarau.

“Tahun ini kami akan melakukan perbaikan pada Bendung Bandar Sidoras, dan selanjutnya akan kami programkan untuk pembenahan jaringan irigasinya. Selain itu, melalui program Oplah tahap pertama, pintu-pintu air di daerah ini juga telah diprogramkan untuk diperbaiki dan diganti,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara BBWS Sumatera II Medan dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan air di wilayah tersebut.

Wali Kota Medan, Rico Waas, menyambut baik rapat koordinasi ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang solid antar instansi untuk mewujudkan sinkronisasi program dalam menangani persoalan banjir di Kota Medan.

Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sedang mengerjakan sejumlah infrastruktur pengendalian banjir di Kota Medan. Beberapa pekerjaan tersebut meliputi pengendalian banjir Sungai Badera, revitalisasi Danau Siombak, serta penanganan rob Belawan.

Tak hanya itu, BBWS Sumatera II Medan juga tengah merencanakan pembangunan pengendali banjir di beberapa titik lainnya seperti Sungai Selayang, Sungai Babura, Sungai Deli, serta di kawasan padat aktivitas industri, yakni Kawasan Industri Medan (KIM). Seluruh pekerjaan tersebut memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Medan terutama dalam hal percepatan pengadaan tanah.

“Kami sangat mengharapkan dukungan strategis dari Pemerintah Kota Medan dan BPN untuk mendukung penuh proses pengadaan tanah demi kelancaran pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Medan,” ungkap Kabalai Agus.

Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan tata kelola sumber daya air, khususnya dalam penanggulangan banjir. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sidang dibuka oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Provinsi Sumut, Ihsan Azhari, yang mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumut selaku Ketua TKPSDA WS Tobasa. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang strategis untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Selama kita berpijak pada kepentingan rakyat serta kelestarian alam, maka forum diskusi kita ini bernilai ibadah dan kemanusiaan. Semoga sidang ini menghasilkan rekomendasi dan keputusan yang cerdas dan teknokratif, bijak secara ekologis, dan adil secara sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS Sumatera II Medan, Ali Cahyadi Achmad, yang hadir mewakili Kepala BBWS Sumatera II Medan, menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh anggota TKPSDA. Ia berharap partisipasi aktif seluruh peserta dapat membawa manfaat besar bagi pengelolaan SDA di WS Tobasa.

Agenda sidang mencakup penyampaian sejumlah materi penting. Pemaparan pertama disampaikan oleh Ihsan Azhari bersama Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Nur Widayati, terkait pendayagunaan kelembagaan pengelola SDA melalui TKPSDA WS Tobasa.

Selanjutnya, Tenaga Ahli IKTA (Indeks Ketahanan Air), Junjungan Saragih, menyampaikan materi mengenai sosialisasi IKTA yang menjadi salah satu indikator penting dalam ketahanan wilayah sungai terhadap krisis air dan pangan.

Dengan dilaksanakannya sidang ini, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan dapat terus diperkuat untuk memastikan agar pengelolaan sumber daya air di WS Tobasa dapat dikelola secara terpadu.

Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui langsung kondisi aktual di lapangan sekaligus memberikan masukan serta solusi atas berbagai permasalahan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, berbagai kendala yang muncul dapat segera ditangani untuk mendukung efektivitas program tersebut.

Rombongan meninjau beberapa titik penting, antara lain Sungai Badera di Kabupaten Deli Serdang, Sungai Badera di Kota Medan, dan kolam retensi Selayang.

Program NUFReP merupakan kegiatan peningkatan ketahanan banjir perkotaan terpadu melalui penanganan fisik dan nonfisik yang diusulkan dan didanai melalui pinjaman luar negeri Bank Dunia. Program ini akan membantu berbagai kota mengurangi risiko banjir dengan meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko banjir di tingkat kota dan nasional.

Secara nasional, program NUFReP dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, termasuk Kota Medan. Di Kota Medan sendiri, ruang lingkup kegiatan mencakup pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Badera di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, prasarana pengendalian banjir Sungai Selayang, prasarana pengendalian banjir Kawasan Industri Medan (KIM) dan sekitarnya serta pembangunan kolam retensi Selayang.

Melalui kunjungan ini, diharapkan pelaksanaan program NUFReP di Kota Medan dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko banjir di masa mendatang.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, beliau menegaskan pentingnya penguatan integritas dalam lingkungan kerja, terutama dalam hal pengendalian gratifikasi dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik.

“Adapun dampak gratifikasi terhadap pemerintah adalah melemahkan integritas ASN dan birokrasi serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada praktik korupsi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Kepala balai mengimbau seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan pemahaman terhadap aturan mengenai gratifikasi, serta menjadikan prinsip Zero Gratification sebagai komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Lebih lanjut, Kabalai Agus juga menyampaikan hasil penilaian kinerja River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO-PB) tahun 2024. berdasarkan 16 indikator yang telah ditetapkan, BBWS Sumatera II Medan memperoleh indeks sebesar 3,54 dengan kategori sangat baik.

Melalui apel pagi ini, diharapkan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap integritas serta peningkatan kinerja dapat terus terjaga, sejalan dengan upaya BBWS Sumatera II Medan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BBWS Sumatera II. Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bagian dari komitmen kolektif dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis dalam membangun budaya kerja yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga menjadi bentuk keseriusan BBWS Sumatera II Medan dalam mendukung program reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga integritas dan etika kerja, serta mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan memberikan arahan kepada para CPNS. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh CPNS yang telah berhasil melewati proses seleksi dan kini resmi menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya di BBWS Sumatera II Medan.

Kegiatan Temu Kenal ini tidak hanya menjadi ajang perkenalan antara CPNS dan jajaran pimpinan serta pegawai BBWS Sumatera II Medan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan awal melalui pelaksanaan On the Job Training (OJT). Program OJT ini dirancang sebagai bentuk pembekalan awal bagi CPNS dalam memahami tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan BBWS Sumatera II Medan.

Dengan adanya pembinaan awal ini, diharapkan para CPNS dapat lebih siap dan cepat beradaptasi dalam lingkungan kerja, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah kerja BBWS Sumatera II Medan.

Konsultasi publik ini merupakan tahapan penting dalam proses pengadaan tanah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur strategis bidang sumber daya air, agar berjalan dengan transparan, partisipatif, serta mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat terdampak.

PPK Pengadaan Tanah SNVT PJPA, Iran Surianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperjelas status kepemilikan tanah yang akan digunakan, sekaligus menyosialisasikan manfaat proyek pembangunan Saluran Suplesi Bendung Sei Silau kepada masyarakat.

“Konsultasi publik ini penting untuk membangun pemahaman dan kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa proses pengadaan tanah berjalan sesuai aturan, sekaligus menjelaskan urgensi pembangunan saluran suplesi,” jelasnya.

Kepala Bidang KPI SDA, Robby Indra Gartika, turut menyampaikan bahwa Kabupaten Asahan merupakan salah satu wilayah lumbung padi di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu daerah irigasi utama di wilayah ini mengandalkan Sungai Bunut sebagai sumber air irigasi dengan luas cakupan sekitar ±5.533 ha.

“Namun, debit andalan Sungai Bunut saat ini hanya 1,66 meter kubik per detik, yang tidak mencukupi untuk mengairi seluruh areal pertanian secara optimal. Oleh karena itu, kami merencanakan pembangunan Bendung Sei Silau dengan debit andalan sebesar 13,69 m³/det, serta saluran suplesi sepanjang 8,6 kilometer yang akan mengalirkan air dari Sei Silau ke Sungai Bunut,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Asahan, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Menurutnya, pembangunan saluran suplesi ini akan sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Asahan siap membantu proses mediasi antara pemerintah pusat dan masyarakat. Kami ingin agar proyek ini dapat segera direalisasikan, masyarakat tetap merasa dilibatkan dan diayomi, serta manfaat pembangunan ini bisa dirasakan secara luas,” ujarnya.

Sebagai penutup, kegiatan ini menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandai dengan penandatanganan berita acara konsultasi publik antara perwakilan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan saluran suplesi DI Sei Silau diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem irigasi di Kabupaten Asahan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar.

Sidang resmi dibuka oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Ihsan Azhari, yang mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumut selaku Ketua TKPSDA WS BUP. Dalam sambutannya, Ihsan Azhari menegaskan pentingnya peran TKPSDA sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

“Melalui sidang ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berkaitan dengan pendayagunaan kelembagaan, khususnya pada unsur non-pemerintah dengan melibatkan instansi pemerintah selaku pembina baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah,” ujarnya.

Kegiatan sidang turut mendapat apresiasi dari Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, yang hadir mewakili Kepala BBWS Sumatera II Medan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan penghargaan kepada Sekretariat dan seluruh anggota TKPSDA WS BUP atas terselenggaranya sidang ini.

“Kegiatan ini begitu penting. Marilah kita berpartisipasi aktif untuk kesuksesan kegiatan ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan keberhasilan pengelolaan sumber daya air di WS BUP,” ungkapnya.

Sidang pertama ini mencakup beberapa materi terkait pendayagunaan kelembagaan pengelola sumber daya air melalui TKPSDA Wilayah Sungai Belawan Ular Padang. Paparan disampaikan oleh Ihsan Azhari serta Sub Direktorat Kelembagaan dan Perizinan, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Nur Widayati.

Sidang juga dilanjutkan dengan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi atas rekomendasi TKPSDA WS BUP Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Makmur Ginting selaku Tenaga Ahli TKPSDA WS BUP.

Melalui pelaksanaan Sidang Pertama ini, diharapkan akan muncul gagasan dan rumusan strategis dalam meningkatkan sinergi antara unsur pemerintah dan nonpemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan di WS BUP.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bagian struktur yang dibangun dalam program revitalisasi ini berjalan sesuai dengan rencana dan tetap dalam kondisi yang baik. Peninjauan juga dilakukan guna mengidentifikasi bagian-bagian yang mengalami kerusakan untuk segera dilakukan perbaikan, sehingga fungsi struktur dapat terjaga dengan optimal dalam jangka panjang.

Danau Siombak merupakan danau buatan yang merupakan hasil pengerukan lahan untuk pembangunan jalan tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa (BELMERA) sepanjang 34 km. Danau ini berfungsi sebagai daerah resapan air, pengendali banjir, kawasan kegiatan penangkapan ikan dan biota perairan lainnya, serta sebagai lokasi wisata yang potensial.

Revitalisasi Danau Siombak yang dimulai sejak tahun 2024 ini merupakan bagian dari kegiatan multi program yang meliputi pembangunan tanggul sepanjang 3 km dan kolam retensi sebagai upaya konservasi dan pengendalian banjir. Pembangunan tanggul difokuskan untuk melindungi kawasan sekitar dari ancaman banjir rob akibat pasang surut air laut yang kerap melanda wilayah Medan Marelan,

Dengan terus dilakukan pengawasan secara berkala terhadap progres fisik dan kualitas pekerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus mengawasi progres pekerjaan guna memastikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Peninjauan ini tidak hanya bertujuan untuk melihat kondisi Bendung D.I Sei Lepan, tetapi juga mencakup peninjauan lahan Optimalisasi Lahan (OPLAH) yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Peninjauan dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Sumatera II Medan dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan untuk menyokong sektor pertanian.

Dengan adanya program OPLAH, diharapkan lahan-lahan existing dapat kembali optimal agar dapat berkontribusi terhadap ketersediaan pangan dan swasembada pangan.

Peninjauan ini juga menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas sektor antara BBWS Sumatera II Medan dengan Pemerintah Daerah agar memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani.

Sosialisasi dibuka dengan sosialisasi mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur (KPI) SDA, Robby Indra Gartika.

Optimalisasi Lahan (OPLAH) merupakan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif. Melalui kegiatan ini, lahan-lahan yang sebelumnya kurang optimal diupayakan agar mampu mendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan secara berkelanjutan.

Proses identifikasi dan verifikasi usulan kegiatan yang dilakukan pada tahap kedua ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi yang diusulkan telah memenuhi syarat teknis dan administrasi untuk ditindaklanjuti dalam program OPLAH. Diharapkan, hasil dari verifikasi ini dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan secara tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, BBWS Sumatera II Medan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari program Asta Cita.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan wilayah sungai (WS) Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, serta WS Batang Natal Batang Batahan. Salah satu poin utama dalam kerja sama tersebut adalah pemanfaatan dan pertukaran data atau informasi curah hujan dan iklim secara berkelanjutan.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama ini sebagai solusi terhadap keterbatasan sarana yang dimiliki dalam pengelolaan data hidrologi.

“Dalam rangka pengelolaan hidrologi di BBWS Sumatera II Medan, kami sangat terkendala dengan keterbatasan alat yang kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan dari teman-teman BMKG yang memiliki perangkat monitoring cuaca dan iklim yang jauh lebih lengkap dan memadai. Kolaborasi ini kami pandang sangat penting untuk menjamin keakuratan data,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Utara, Wahyudin, menyambut baik rencana kerja sama ini. Ia menekankan bahwa pertukaran data antara kedua institusi akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak dalam hal ketersediaan informasi curah hujan.

“Pada dasarnya kita memang saling membutuhkan. Di BMKG sendiri, kami juga masih memiliki keterbatasan jumlah pos hujan, sehingga dengan adanya kolaborasi ini, cakupan data akan menjadi lebih luas dan akurat. Kami sangat mendukung kerja sama ini demi kepentingan bersama,” katanya.

Tujuan utama dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjamin penyediaan dan pertukaran data atau informasi curah hujan dan iklim secara berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi sumber daya air yang pada akhirnya akan memperkuat pengelolaan dan mitigasi risiko bencana.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi dalam amanatnya yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari saat menjadi inspektur upacara kepada seluruh peserta upacara di Halaman Kantor BBWS Sumatera II Medan.

Dalam amanat tersebut, disampaikan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

"Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berbeda,” ucapnya.

Disampaikan pula bahwa dari sila pertama hingga sila kelima, Pancasila mengandung prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan bangsa pada kebhinekaan. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kepala BPIP dalam amanatnya juga mengajak seluruh peserta upacara untuk tidak menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momen reflektif untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

"Mari kita jadikan Hari Lahir Pancasila ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila," tegasnya.

Upacara ini diikuti oleh pegawai antar unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara. Dengan penuh khidmat, para peserta menunjukkan semangat nasionalisme dan tekad untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengusung tema nasional “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya,” upacara ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar negara sebagai landasan utama dalam membangun Indonesia yang maju, berdaulat, dan bersatu.

Anggota DPRD Kabupaten Humbahas, Poltak Purba, menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya bertujuan untuk menyampaikan kondisi terkini Sungai Aek Sibundong yang membutuhkan penanganan segera.

“Kami datang untuk menyampaikan kondisi Sungai Aek Sibundong, di mana pada aliran sungai tersebut terdapat beberapa titik rawan genangan yang telah berdampak pada beberapa desa di sekitarnya,” ujar Poltak Purba.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua Tim Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air BBWS Sumatera II, Evie Amelia Harahap, beserta jajaran. Dalam tanggapannya, Evie menjelaskan bahwa berdasarkan pembagian wilayah sungai, Kabupaten Humbahas secara administratif berada di Wilayah Sungai Toba Asahan. Namun, khusus untuk Sungai Aek Sibundong, kewenangannya berada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena termasuk dalam Wilayah Sungai Sibundong Batang Toru.

“Secara kewenangan, Sungai Aek Sibundong merupakan tanggung jawab provinsi. Namun demikian, BBWS Sumatera II pernah melakukan penanganan di lokasi tersebut beberapa tahun lalu, dan itu dilakukan atas dasar permohonan resmi dari kepala daerah setempat,” jelasnya.

Beliau menambahkan bahwa prosedur pengajuan penanganan sungai yang berada di luar kewenangan BBWS Sumatera II Medan dimulai dari usulan kepala daerah kepada gubernur. Jika kemudian pemerintah provinsi menyatakan tidak mampu menanganinya dari sisi anggaran, barulah dapat diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.

BBWS Sumatera II Medan menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan mendorong adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi serta sarana konsultasi antara Sekretaris Ditjen SDA dengan para pegawai BBWS Sumatera II Medan. Pertemuan tersebut diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan berbagai unsur pegawai, baik dari unsur teknis maupun administrasi.

Sekretaris Ditjen SDA menyampaikan apresiasi atas kinerja BBWS Sumatera II Medan dalam mendukung program Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga menekankan pentingnya sinergi, komunikasi yang efektif, dan penguatan kompetensi SDM untuk mencapai target pembangunan infrastruktur sumber daya air secara optimal.

Dalam rangka mempererat kedekatan dengan jajaran di daerah, Sekretaris Ditjen SDA turut menggelar sesi temu sapa secara langsung dengan seluruh pegawai BBWS Sumatera II Medan. Momen ini menjadi ruang dialog terbuka yang membangun semangat kerja, kolaborasi, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

Sidang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Edy Suparjan, yang hadir mewakili Kepala Dinas PUPR selaku Ketua Harian TKPSDA WS BNBB. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh anggota TKPSDA dan menekankan pentingnya sinergi antar anggota dalam menyusun program kerja yang berpihak pada kepentingan masyarakat di wilayah sungai Batang Natal dan Batang Batahan.

"Sidang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan berbagai pandangan dan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. Kami berharap seluruh anggota TKPSDA WS BNBB dapat berperan aktif menyusun rencana dan program kerja yang akan dibahas secara lebih mendalam pada rapat komisi dan sidang pleno mendatang," ujarnya.

Agenda utama dalam Sidang Pimpinan kali ini meliputi penyusunan agenda sidang, penentuan narasumber, serta merancang program kerja TKPSDA WS BNBB untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Tenaga Ahli TKPSDA WS BNBB, Hendra Ritonga menyampaikan pembekalan mengenai arah dan penyusunan rencana kerja.

Dengan berlangsungnya sidang ini, diharapkan seluruh anggota TKPSDA WS BNBB dapat lebih siap dalam mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu rapat komisi dan sidang pleno untuk merumuskan rekomendasi yang akan diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umun.

Rombongan Pemkab Serdang Bedagai diterima langsung oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur (KPI) SDA, Robby Indra Gartika, serta PPK Perencanaan dan Program, Joice Elida Manurung.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan permohonan rekomendasi teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, normalisasi, serta peninggian tanggul Sungai Sibarau. Rencana ini akan dilaksanakan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (TJSLP) yang melibatkan peran serta dunia usaha dalam mendukung pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Serdang Bedagai, Chairu Vyatra, menjelaskan bahwa Sungai Sibarau merupakan salah satu sungai yang sering meluap dan menyebabkan banjir di beberapa kecamatan, yaitu Dolok Masihul, Sipispis, dan Tebing Tinggi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap lumpuhnya aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

“Pada tahun 2021, BBWS Sumatera II telah memberikan rekomendasi teknis untuk penanganan banjir Sungai Belutu yang berdampak pada Kecamatan Sei Rampah dan Tanjung Beringin. Keberhasilan tersebut mendorong kami untuk kembali mengajukan permohonan rekomendasi teknis, kali ini untuk Sungai Sibarau, agar dapat mengurangi risiko banjir di wilayah lainnya,” ujarnya.

Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Bidang KPI SDA, Robby Indra Gartika, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani persoalan banjir secara kolaboratif.

“BBWS Sumatera II Medan menyambut baik langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Kami siap mendukung dan memberikan pendampingan teknis yang diperlukan demi kelancaran kegiatan rehabilitasi Sungai Sibarau. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sidang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, Ihsan Azhari, yang hadir mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumut selaku Ketua TKPSDA WS Toba Asahan. Dalam sambutannya, Ihsan menegaskan bahwa TKPSDA memiliki mandat penting dalam mendukung tugas Menteri Pekerjaan Umum, khususnya dalam hal koordinasi pengelolaan sumber daya air.

“Jadi kita di sini diberikan amanah yang besar untuk membantu Menteri dalam melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya air. Tentunya tugas ini tidak ringan karena bukan berbicara soal air saja, namun juga kehidupan, keseimbangan ekosistem, keberlanjutan pertanian, serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sidang pimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang komprehensif, realistis, dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. “Saya percaya dengan semangat kolaborasi serta sinergi antar pihak, semoga dapat menghadirkan solusi-solusi yang nyata,” tambahnya.

Turut memberikan sambutan, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, mewakili Kepala BBWS Sumatera II Medan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat dan seluruh Anggota TKPSDA WS Toba Asahan atas terselenggaranya sidang ini secara baik.

“Kegiatan ini begitu penting. Marilah kita berpartisipasi aktif untuk kesuksesan kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan keberhasilan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Toba Asahan,” ungkapnya.

Sidang Pimpinan ini menjadi forum awal yang penting sebelum digelarnya sidang pleno dan sidang komisi. Adapun agenda utama sidang meliputi penyusunan agenda sidang tahunan, pemilihan narasumber untuk sidang-sidang TKPSDA berikutnya, serta pembahasan rancangan program kerja tahun anggaran 2025.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah sungai Toba Asahan dapat terus memperkuat sinergi, komunikasi, dan peran aktif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Acara dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Dadang Rukmana. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah terobosan dalam mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BPK, Inspektorat Jenderal, serta BPKP Kementerian Pekerjaan Umum.

“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sangat serius dalam pemberantasan korupsi, khususnya melalui penegakan hukum yang didukung oleh penguatan sistem pengawasan birokrasi. Ini menjadi instrumen utama untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dipahami sebagai sebuah amanah yang wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel. “Anggaran negara ini bukan omset, tapi ini amanah yang setiap rupiahnya harus digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Artinya bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dadang mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus meningkatkan profesionalisme serta menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, penguatan pengawasan akan berdaya guna apabila disertai komitmen bersama untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab seluruh pihak terkait terhadap pentingnya pengawasan dalam setiap proses pembangunan infrastruktur. Khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara, penguatan sistem pengawasan akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Lebih lanjut, Dadang menyampaikan lima poin penting sebagai perhatian utama dalam rangka mempercepat tindak lanjut pengawasan dan memperkuat sistem pengawasan internal. Pertama, peningkatan komitmen dan integritas di seluruh jajaran sebagai fondasi utama untuk membangun budaya anti korupsi. Kedua, penguatan sistem pengendalian internal yang menjadi benteng pertahanan pertama dalam mencegah penyimpangan. Ketiga, peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran agar masyarakat dapat turut berperan dalam pengawasan. Keempat, perlunya sinergi antara pelaksana teknis dengan aparat pengawas internal maupun eksternal. Dan kelima, mendorong kolaborasi melalui berbagai kegiatan pengawasan yang konstruktif.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuat dalam membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas, demi mendorong pembangunan infrastruktur yang transparan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Sidang dibuka secara resmi oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbang Provinsi Sumut Ihsan Azhari mewakili Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua TKPSDA. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapannya agar seluruh anggota TKPSDA WS BUP dapat berkontribusi secara aktif dalam menyusun rencana program kerja yang terarah, partisipatif, serta sejalan dengan kebutuhan dan tantangan pengelolaan sumber daya air di WS Belawan Ular Padang.

“Melalui sidang ini, saya berharap seluruh anggota TKPSDA WS BUP dapat menyusun seluruh rencana dan program kegiatan TKPSDA WS BUP Tahun Anggaran 2025 dengan baik, yang nantinya akan dibahas dalam sidang komisi dan dilanjutkan ke sidang pleno,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS Sumatera II selaku Ketua Sekretariat TKPSDA WS BUP juga menyampaikan pentingnya sidang ini dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

“Sidang ini diharapkan dapat menghasilkan penguatan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang saling bersinergi di WS BUP, sehingga upaya konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Agenda utama Sidang Pimpinan kali ini meliputi pembahasan Program Kerja Kegiatan TKPSDA WS Belawan Ular Padang untuk Tahun Anggaran 2025, yang mencakup pemilihan narasumber, penentuan waktu pelaksanaan sidang-sidang berikutnya, serta penetapan output dan target hasil kegiatan yang ingin dicapai.

Sidang dihadiri oleh tujuh anggota TKPSDA WS BUP yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Meski dilaksanakan secara daring, seluruh peserta mengikuti sidang dengan antusias dan menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk menyempurnakan rencana program kerja yang akan ditindaklanjuti dalam sidang-sidang teknis berikutnya.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus menyampaikan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Dalam amanatnya, Menkomdigi menekankan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk mengenang dan menghidupkan kembali semangat perjuangan para pendahulu bangsa yang telah menyalakan api perubahan melalui pendirian organisasi Budi Utomo pada tahun 1908.

"117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri," ujar Menteri Meutya.

Lebih lanjut, Menteri Meutya menyampaikan bahwa kebangkitan nasional bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menuntut keberanian untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Di tengah kemajuan teknologi, disrupsi digital, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital, seluruh elemen bangsa dituntut untuk tetap teguh, adaptif, dan berdaya saing.

"Kebangkitan adalah ikhtiar hidup yang terus hidup. Ia menuntut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini," tambahnya.

Dalam amanat tersebut, Menteri Meutya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga semangat kebangkitan nasional dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat, seperti akar pohon yang menembus tanah perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan. Menurutnya, kebangkitan yang sejati adalah kebangkitan yang tumbuh dari dalam, berakar pada nilai-nilai luhur, dan membuahkan keadilan serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat”. Tema ini menjadi seruan moral untuk memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Semua elemen bangsa, termasuk jajaran pemerintahan dan masyarakat umum, diharapkan dapat terus berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan upacara ini, BBWS Sumatera II Medan juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, serta penyediaan air baku yang berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Kegiatan upacara berjalan dengan lancar dan penuh khidmat. Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan semangat, sebagai simbol bahwa api kebangkitan nasional masih menyala dan akan terus dijaga oleh generasi penerus bangsa.

Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari, mendampingi Direktur Air Tanah dan Air Baku, Ismail Widadi, dalam kegiatan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan budidaya bawang putih di kawasan tersebut, Selasa (6/5). Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Kementerian Pertanian, Hotman Fajar Simanjuntak.

Dalam rapat koordinasi, Direktur Hotman Fajar menyampaikan bahwa sekitar 90–95% kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih dipenuhi dari impor. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kembali program budidaya bawang putih nasional untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

“Target Menteri Pertanian untuk pengembangan bawang putih meliputi 200 hektare di Sembalun (NTB) dan Temanggung (Jawa Tengah), serta 50 hektare di Humbahas, yang terdiri dari 40 hektar untuk pengembangan dan 10 hektar untuk pembibitan,” jelas Direktur Hotman.

Dalam mendukung pengembangan tersebut, BBWS Sumatera II Medan telah menyelesaikan pembangunan intake dan jaringan air baku di tiga lokasi. Di Blok A Desa Hutajulu, kapasitas air baku yang tersedia mencapai 136 liter/detik dan mampu menjangkau area seluas 245,89 hektare. Di Blok B Desa Ria-Ria, kapasitas mencapai 165,960 liter/detik dengan cakupan potensial seluas 459,62 hektare. Sementara itu, di Blok C Desa Sirugirugi memiliki kapasitas 67,373 liter/detik dengan cakupan lahan 285,49 hektare.

Kehadiran infrastruktur air baku ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan air bagi petani dalam mendukung budidaya bawang putih yang berkelanjutan di kawasan Food Estate Humbahas.

BBWS Sumatera II Medan berkomitmen terus mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penyediaan dan pengelolaan sumber daya air yang andal dan berkelanjutan.

Kegiatan FGD ini menghadirkan para pakar dan akademisi UNIMED, termasuk salah satunya Rumilla Harahap, yang turut menyampaikan sejumlah poin penting hasil diskusi yang dilangsungkan selama kegiatan. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam upaya mitigasi banjir di Kota Medan.

“Dari hasil diskusi yang dilakukan hari ini, ada beberapa poin yang dapat diambil, yakni pengendalian sungai pada bagian hulu, kedua bagaimana tata ruang yang harus dialihfungsikan, dan ketiga, perlunya keberanian dalam memberikan sanksi kepada pelanggar tata ruang sebagai salah satu bentuk langkah mitigasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rumilla juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BBWS Sumatera II Medan dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan mitigasi banjir yang efektif. “Diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Negeri Medan untuk menerapkan bentuk mitigasi yang tepat dalam pengendalian banjir di Kota Medan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pelaksanaan BBWS Sumatera II Medan, Marwansyah, menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan yang melibatkan akademisi.

BBWS Sumatera II Medan sangat mendukung kegiatan bersama para akademisi. Seperti yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Ketika pihak kampus ingin berdiskusi, kami sangat terbuka dan siap memfasilitasi kegiatan semacam ini,” ungkapnya.

Kabid Marwansyah juga menegaskan bahwa pengendalian banjir harus diawali dari sebuah pemikiran dan sinergi antara instansi teknis dan kalangan akademik. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama merancang dan memikirkan solusi konkret dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Medan,” tambahnya.

BBWS Sumatera II Medan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen untuk mendukung penuh segala bentuk kolaborasi yang bertujuan pada peningkatan pengelolaan sumber daya air, termasuk upaya mitigasi banjir di wilayah kerja BBWS Sumatera II Medan, khususnya Kota Medan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dengan pakar/akademisi di Provinsi Sumatera Utara dalam berdiskusi serta menyampaikan inovasi serta ide-ide kreatif dalam peningkatan pengelolaan sumber daya air. Kolaborasi antara instansi pemerintah dan dunia akademik diharapkan menjadi langkah strategis untuk merumuskan solusi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan hidrologi dan perubahan iklim di masa mendatang.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pelaksanaan, Marwansyah, yang hadir mewakili Kepala BBWS Sumatera II Medan. Dalam sambutannya, Kabid Marwansyah menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memberikan dukungan penuh terhadap upaya percepatan swasembada pangan yang menjadi program prioritas nasional.

“Kementerian Pekerjaan Umum mendukung penuh upaya percepatan swasembada pangan. Untuk mewujudkan upaya tersebut, perlu adanya dukungan dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, agar pemanfaatannya dapat lebih optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur irigasi pertanian.

“Diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini, pembangunan sistem pengairan pertanian di Sumatera Utara semakin terarah, efektif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Serta diharapkan kita mampu berjalan bersama-sama dan bersinergi untuk mendukung percepatan swasembada pangan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Kerja SNVT PJPA menjelaskan secara rinci mengenai lingkup kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 444/KPTS/M/2025. Ia menyebutkan bahwa paket optimasi lahan kewenangan pemerintah pusat terdiri atas 15 paket yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Batu Bara, dan Deli Serdang.

Sementara itu, untuk optimasi lahan kewenangan pemerintah daerah, tercatat sebanyak 14 kabupaten yang akan menjadi lokasi kegiatan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Langkat, Deli Serdang, Labuhan Batu, Asahan, Serdang Bedagai, Batu Bara, Mandailing Natal, Labuhan Batu Utara, dan Tapanuli Selatan.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi media komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pihak Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, guna mensukseskan program rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi lahan pertanian. Melalui sinergi yang kuat, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, namun juga mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Mangoloi Pardede menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi dengan pihak BBWS Sumatera II Medan terkait solusi penanganan banjir Sungai Aek Sigeaon yang kerap melanda beberapa wilayah di Tapanuli Utara.

Tujuan kami berkunjungan ke BBWS Sumatera II Medan untuk berkonsultasi mengenai solusi untuk mengatasi banjir Sungai Aek Sigeaon," ujar Mangoloi Pardede.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Marwansyah menyambut baik inisiatif dari DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan bahwa persoalan banjir akibat luapan sungai saat ini memang menjadi perhatian di berbagai wilayah Sumatera Utara, termasuk Sungai Aek Sigeaon.

"BBWS Sumatera II Medan berkomitmen untuk menjadikan penanganan Sungai Aek Sigeaon sebagai program prioritas. Jika kita lihat, kecenderungan kondisi sungai di Sumatera Utara saat ini mengalami agradasi, dan hal ini terjadi hampir di seluruh sungai di wilayah Sumatera Utara," jelas Kabid Marwansyah.

Beliau menambahkan penanganan yang direkomendasikan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah penanganan dari hulu, yakni di daerah tangkapan air. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi intensif dengan pihak pengelola daerah tangkapan air, dalam hal ini adalah BPSDA.

BBWS Sumatera II menyatakan bahwa usulan program penanganan Sungai Aek Sigeaon akan segera ditindaklanjuti dan diharapkan dapat masuk dalam perencanaan tahun 2026.

"Harapan kami, di tahun 2026, usulan ini dapat disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga penanganan dapat segera dilakukan secara menyeluruh," pungkasnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, demi mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Pansus, Maraden Sinaga, menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Tim Pansus ke BBWS Sumatera II, yaitu untuk berdiskusi dan mendapatkan penjelasan terkait penanganan serta langkah-langkah pencegahan banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kota Parapat.

“Pada kondisi banjir bandang kemarin, apakah BBWS Sumatera II sudah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi sungai, kemudian program apa saja yang akan dilakukan oleh BBWS Sumatera II Medan untuk mencegah kembali terjadinya banjir,” tanya Maraden.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang KPI SDA menyampaikan bahwa tim dari BBWS Sumatera II telah turun langsung ke lapangan sesaat setelah banjir bandang terjadi.

“Tim dari Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA telah meneliti penyebab banjir dan langsung menyampaikan laporan kepada pimpinan kami di Kementerian PUPR di Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, PPK Perencanaan dan Program memaparkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah program pengendalian banjir sebagai bagian dari desain revitalisasi kawasan Danau Toba, yang mencakup Sungai Aek Gaga.

“Dalam kajian kami, terdapat tiga kegiatan utama pengendalian banjir Sungai Aek Gaga, yakni pembangunan check dam, normalisasi sungai sepanjang 1.200 meter, serta penguatan tebing di sisi kanan dan kiri sungai,” jelasnya.

BBWS Sumatera II menyambut baik masukan serta dukungan dari DPRD Kabupaten Simalungun untuk penanganan banjir yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah Kota Parapat.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengupayakan peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba.

Kegiatan pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum HIMPESDA, Jarot Widyoko dan disaksikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Ketua Umum HIMPESDA dan para Ketua HIMPESDA Daerah sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, profesionalisme, dan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri PUPR dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para Ketua HIMPESDA Daerah yang baru saja dikukuhkan. Beliau menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan tugas strategis dan mulia yang selaras dengan agenda besar nasional, khususnya dalam mendukung swasembada pangan sebagai bagian dari program prioritas Kabinet Merah Putih.

“Kepada seluruh Ketua HIMPESDA daerah provinsi dimohon untuk bisa memajukan teknologi-teknologi untuk irigasi dan pengairan agar pertanian dan pangan di Indonesia bisa lebih maju. Tugas mulia ini mohon tidak disia-siakan dan saya berharap untuk terjalin komunikasi antara satu provinsi dengan provinsi lain untuk saling memberikan informasi,” ujar Wakil Menteri PUPR.

Di Provinsi Sumatera Utara, Kepala Satuan Kerja SNVT PJSA, Dony Hermawan, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua HIMPESDA Daerah. Sementara itu, PPK Irigasi dan Rawa IV, Shafur Bachtiar ditetapkan sebagai Sekretaris dan PPK Bendungan, David Sanjaya Sutikno sebagai Bendahara. Kepala Bidang Pelaksanaan, Marwansyah juga turut hadir menyaksikan pengukuhan.

HIMPESDA merupakan organisasi profesi yang menaungi para pejabat fungsional pengelola sumber daya air dan penata laksana SDA. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme, serta mempererat sinergi antarpelaku teknis dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang profesional dan berkelanjutan.

Melalui pengukuhan ini, diharapkan seluruh pengurus HIMPESDA Daerah dapat segera menjalankan tugas dan program kerja strategis demi terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang unggul, efisien, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA, Ali Cahyadi Achmad, bertindak sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai.

Salah satu hal yang ditekankan dalam amanat tersebut adalah pentingnya pendataan Barang Milik Negara (BMN). Kabid Ali menginstruksikan kepada para pelaksana administrasi di masing-masing unit kerja agar segera melakukan pendataan aset berupa alat perkantoran di setiap ruangan. Data tersebut selanjutnya diminta untuk diserahkan kepada PPK BMN paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025.

"Kepada para pelaksana administrasi di masing-masing unit kerja agar segera mendata aset berupa alat perkantoran di setiap ruangan dan menyerahkannya pada PPK BMN paling lambat minggu kedua bulan Mei 2025," tegasnya.

Selain itu, beliau juga mengimbau kepada seluruh Satuan Kerja untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap program penyerapan anggaran. Percepatan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran dapat terserap secara tepat waktu dan efisien.

"Kepada semua Satker agar mempercepat pelaksanaan kegiatan. Hal ini merupakan langkah dalam menyesuaikan program penyerapan anggaran yang akan dilaksanakan, dan bertujuan untuk memastikan anggaran terserap tepat waktu dan efisien," ujarnya.

Kabid Ali juga menambahkan bahwa percepatan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan agar target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Dalam amanatnya, beliau juga menekankan pentingnya pelaksanaan Apel Pagi sebagai salah satu bentuk kewajiban dan indikator kedisiplinan pegawai. Menurutnya, melalui kegiatan apel, pegawai dapat membentuk sikap disiplin serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Dengan adanya pelaksanaan apel pagi, setiap pegawai dapat menanamkan jiwa kedisiplinannya untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Di akhir amanat, pembina apel berharap agar seluruh pegawai BBWS Sumatera II Medan senantiasa menjaga kedisiplinan dan berkomitmen untuk selalu hadir dalam setiap pelaksanaan Apel Pagi.

Acara dibuka langsung oleh Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya penerapan prinsip Integrated Water Resources Management (IWRM) atau Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu sebagai landasan utama dalam setiap upaya pengelolaan wilayah sungai.

“Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu atau Integrated Water Resources Management yang didasarkan pada prinsip One River Basin, One Integrated Plan, One Integrated Management,” ujarnya.

Beliau juga menekankan bahwa BBWS Sumatera II Medan merupakan RBO atau lembaga pengelola SDA di wilayah sungai yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA.

Rapat penilaian ini merupakan bagian dari proses self assessment tahunan yang bertujuan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi serta merumuskan langkah-langkah peningkatan pelayanan kepada para pengguna SDA.

Kepala Bidang KPI SDA, Robby Indra Gartika yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Self Assessment menyampaikan hasil penilaian kinerja RBO-PB Tahun 2024. BBWS Sumatera II Medan mencatatkan pencapaian indeks sebesar 3,54 dengan kategori sangat baik.

“Capaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Namun, sesuai hasil reviu kinerja tahun anggaran 2024, terdapat tiga indikator yang capaian kinerjanya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kita harus segera melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pada aspek-aspek tersebut,” jelasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural BBWS Sumatera II Medan, Pejabat Perbendaharaan, Ketua Tim Pelaksana Urusan, serta Tim Pendukung Pengumpulan Data RBO PB.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPPW Sumatera Utara, Deva Kurniawan Rahmadi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa acara serah terima ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sekaligus mengimplementasikan transformasi digital dalam pelaksanaannya.

"Pertanggungjawaban pengelolaan BMN merupakan cerminan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Tertib pengelolaan, peningkatan kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian BMN perlu menjadi perhatian yang serius," tegasnya.

Dasar hukum pelaksanaan serah terima ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang perubahan atas PMK 111/PMK.06/2016 mengenai tata cara pemindahtanganan BMN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBWS Sumatera II Medan, Agus Safari menegaskan pentingnya pemanfaatan optimal terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

"Kita hidup di pinggir Danau Toba, namun terkadang masyarakat di sekitarnya mengalami kekurangan air. Bukan airnya yang kurang, tetapi fasilitas pengambilan airnya yang belum ada. Oleh karena itu, infrastruktur yang sudah dibangun mari kita pelihara bersama-sama," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Toba yang diwakili oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Samuel Lumbanraja turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan dan kontribusinya dalam pembangunan SPAM Sibisa.

"Terima kasih banyak atas bantuannya karena telah bersedia membangun SPAM Sibisa di Kabupaten Toba. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Bapak Deva dan Bapak Agus terkait pemeliharaan bisa kami laksanakan," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, BBWS Sumatera II Medan membangun bangunan intake, bak penampung, serta jaringan pipa transmisi sepanjang 7,7 kilometer.

SPAM ini dirancang untuk melayani kebutuhan air bersih di kawasan wisata Kaldera, Bandar Udara Internasional Sibisa, serta kawasan permukiman masyarakat di sekitarnya. Diharapkan dengan hadirnya fasilitas ini, akses terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan dapat terwujud di Kabupaten Toba, sekaligus mendukung pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.

Wakil Bupati Rianto menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Sungai Dua Hulu telah berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap BBWS Sumatera II Medan dapat membantu menanggulangi permasalahan banjir ini.

“Kami berharap BBWS dapat melakukan upaya penanggulangan banjir, baik melalui normalisasi sedimentasi di sepanjang Sungai Asahan maupun perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Dengan normalisasi tersebut, sungai dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Robby menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan akan segera menindaklanjuti dengan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk penanganan banjir tersebut.

“Kami akan segera melakukan identifikasi kebutuhan serta kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana penanganan banjir di wilayah Sungai Dua Hulu. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan ini dapat segera dilakukan secara efektif dan menyeluruh,” ucap beliau.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan instansi teknis pusat dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan banjir di Kabupaten Asahan.

Dalam peninjauan tersebut, tim BBWS Sumatera II Medan meninjau kondisi aliran Sungai Sibarau serta infrastruktur yang ada di sekitarnya. Monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lapangan pasca hujan deras sekaligus menentukan langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi potensi banjir di masa mendatang.

Sejumlah lokasi terdampak di cek secara langsung untuk melihat kondisi elevasi air, kapasitas sungai, serta potensi hambatan aliran yang dapat memperparah banjir. Dalam kegiatan tersebut, Kabalai Agus didampingi oleh Kabid Pelaksanaan Marwansyah, serta PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA Wilayah III, I.E. Sulastri Sihotang.

Selain Sungai Sibarau, pemantauan juga dilakukan di beberapa anak sungai yang bermuara ke sungai utama. BBWS Sumatera II Medan berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan dan pengendalian banjir di Kota Tebing Tinggi.

Kegiatan ini berlangsung di beberapa titik yakni di desa Sumberrejo, Kecamatan Pagar Merbau, Desa Sidodadi Ramunia, dan Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin. Dalam pelaksanaannya, tim gabungan melakukan penertiban dengan memasang papan himbauan agar galian C di sepanjang bantaran Sungai Ular tidak beroperasi kembali.

Aktivitas galian C ilegal dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan fungsi sungai seperti mengancam kestabilan tebing sungai dan mempercepat terjadinya erosi sungai. Selain kerusakan fisik pada struktur sungai, penambangan galian C ilegal juga dapat mengganggu kualitas air dan habitat ekosistem sungai, serta membahayakan infrastruktur irigasi yang berkontribusi untuk pertanian masyarakat.

Penertiban ini juga menjadi langkah preventif agar galian C tidak kembali beroperasi di kemudian hari. Tim gabungan akan terus melakukan pengawasan berkala serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bantaran sungai tetap terlindungi.

BBWS Sumatera II mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai. Sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga bagian dari warisan lingkungan yang harus dijaga bersama.

Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kabid Pelaksanaan, Marwansyah. Dalam amanatnya, Kabid Marwansyah menyampaikan pesan yang hangat dan penuh semangat kebersamaan. Ia mengajak seluruh jajaran pegawai untuk memanfaatkan momentum pascalebaran sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan memperkuat semangat kerja tim.

"Saya berharap, semangat kita dalam bekerja tetap terjaga dan semakin bersemangat lagi untuk mencapai tujuan bersama. Mari mempererat tali silaturahmi, dan kita tingkatkan rasa persaudaraan serta saling memaafkan jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan yang terjadi setahun terakhir," ujarnya di hadapan para peserta apel.

Lebih dari sekadar apel rutin, kegiatan pagi tersebut juga menjadi wadah penyampaian informasi penting terkait struktur organisasi BBWS Sumatera II Medan tahun 2025. Dalam penyampaiannya, Kabid Marwansyah mengungkapkan bahwa struktur organisasi yang baru akan segera dirilis dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan erat dengan proses mutasi dan rotasi pegawai yang menjadi bagian dari strategi keberlanjutan kinerja organisasi.

"Mutasi dan rotasi di lingkungan kerja dilakukan demi menjaga keberlanjutan kinerja organisasi. Untuk pegawai Non ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK), maka mutasi dan rotasi akan disesuaikan dengan jabatan yang telah dilamar masing-masing pegawai," terangnya.

Ia pun menegaskan pentingnya sikap terbuka dan profesional dalam menerima setiap keputusan yang telah ditetapkan. Kabid Marwansyah mengingatkan bahwa keputusan mengenai struktur organisasi dan pergerakan pegawai merupakan wewenang Kepala BBWS Sumatera II Medan dan bersifat final.

"Kami sampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan BBWS Sumatera II Medan untuk dapat menerima mutasi dan rotasi tersebut sesuai keputusan Kepala BBWS Sumatera II Medan dan keputusan yang tertuang dalam struktur organisasi tersebut tidak dapat diganggu gugat," pungkasnya.

Acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Perbendaharaan, Pegawai BBWS Sumatera II Medan serta ibu-ibu Paguyuban BBWS Sumatera II Medan.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kabag Umum dan Tata Usaha, Suwandi. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa Halal Bihalal bukan hanya sekedar tradisi tahunan, melainkan momen penting untuk menyatukan hati dan memperkuat semangat kebersamaan dalam tugas dan tanggung jawab.

“Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini sebagai titik tolak untuk terus meningkatkan semangat kerja, memperbaiki diri, dan saling menguatkan satu sama lain dalam menjalankan amanah. Dengan kebersamaan dan hati yang bersih, insha Allah tantangan ke depan dapat kita hadapi dengan lebih baik,” ujar beliau.

Suasana religius semakin terasa dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Madkasad Lubis, yang kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Muhammad Ali Hasibuan. Dalam tausiahnya, beliau mengupas makna silaturahmi dalam konteks Halal Bihalal, serta pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama sebagai bentuk ibadah.

Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh khidmat. Nuansa kekeluargaan dan kehangatan sangat terasa, mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi kuat dalam lingkungan kerja BBWS Sumatera II Medan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat terus menjaga hubungan yang harmonis dan solid, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera Utara.

Audiensi ini dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Samosir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta Tim Konsultan Perencana Kabupaten Samosir. Pemerintah Kabupaten Samosir berkonsultasi langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Sumatera II Medan terkait dokumen perencanaan.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Samosir, Rudimantho Limbong menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan verifikasi resmi terhadap hasil gambar desain yang telah disusun. Verifikasi tersebut akan menjadi landasan administrasi yang dibutuhkan untuk proses lebih lanjut di tingkat pusat.

“Karena ini merupakan tahapan wajib yang harus dilalui, kami berharap hari ini mendapatkan notulensi verifikasi sehingga dapat menjadi bahan dokumen kami yang akan kami bawa ke Jakarta,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi, PPK Perencanaan dan Program menyampaikan bahwa desain yang diajukan telah sesuai dengan kaidah teknis perhitungan. Namun, perlu dilakukan pengkajian ulang pada desain bendung.

“Pengkajian ulang perlu dilakukan untuk analisa hidrologi, seperti debit banjir rancangan. Hal ini penting agar struktur bendung tidak rusak akibat potensi banjir,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa untuk melakukan kajian tersebut, dibutuhkan data pendukung seperti peta topografi serta data curah hujan.

Selain bendung, desain tembok penahan tanah juga disarankan untuk dikaji ulang. Hal ini mengacu pada pentingnya perhitungan debit banjir dan potensi gerusan, agar pembangunan yang direncanakan benar-benar aman dan berkelanjutan.

Audiensi ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memastikan bahwa setiap tahapan rehabilitasi pascabencana dilakukan secara matang dan sesuai standar. Diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat mempercepat realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kecamatan Harian.

Wakil Bupati Rianto menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Sungai Dua Hulu telah berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap BBWS Sumatera II Medan dapat membantu menanggulangi permasalahan banjir ini.

“Kami berharap BBWS dapat melakukan upaya penanggulangan banjir, baik melalui normalisasi sedimentasi di sepanjang Sungai Asahan maupun perbaikan tanggul-tanggul yang jebol. Dengan normalisasi tersebut, sungai dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Robby menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dan akan segera menindaklanjuti dengan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk penanganan banjir tersebut.

“Kami akan segera melakukan identifikasi kebutuhan serta kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan rencana penanganan banjir di wilayah Sungai Dua Hulu. Diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan ini dapat segera dilakukan secara efektif dan menyeluruh,” ucap beliau.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan instansi teknis pusat dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi persoalan banjir di Kabupaten Asahan.