Balai Wilayah Sungai Kalimantan I melaksanakan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Raya Dalam di Kalimantan Barat sebagai upaya menjaga stabilitas tebing, meningkatkan fungsi drainase, serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Pekerjaan ini dilakukan pada tebing drainase utama Sungai Raya Dalam yang rentan terhadap gerusan aliran air dan potensi longsoran. Melalui pembangunan perkuatan tebing, aliran air dapat mengalir lebih lancar, sekaligus melindungi tebing dari kerusakan akibat erosi yang terjadi secara terus-menerus.

Keberadaan infrastruktur ini juga berperan penting dalam mengurangi risiko banjir dengan menjaga kapasitas saluran tetap optimal. Selain itu, perkuatan tebing berfungsi meningkatkan kestabilan lereng sungai sehingga dapat meminimalkan potensi longsor yang berisiko mengancam permukiman, fasilitas umum, maupun aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Raya Dalam merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan I dalam menjaga fungsi sungai dan drainase sebagai infrastruktur vital pengendali air. Dengan kondisi tebing yang lebih stabil dan sistem drainase yang berfungsi optimal, lingkungan sekitar menjadi lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air yang andal, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan perlindungan terhadap kawasan sekitar sungai, pengurangan risiko bencana, serta terwujudnya tata kelola sumber daya air yang lebih baik untuk mendukung pembangunan wilayah.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air berjalan sesuai target, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mengikuti kegiatan Pemantauan Progres dan Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepatuhan Intern secara daring pada Selasa (09/06). Kegiatan ini menjadi sarana untuk memantau perkembangan pekerjaan secara aktual, mengevaluasi capaian progres, serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Kepala Seksi Pelaksanaan, dan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Kalimantan I Provinsi Kalimantan Barat mengikuti kegiatan dari lokasi Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai mengikuti kegiatan dari lokasi Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Berembang, Kabupaten Kubu Raya. Pelaksanaan rapat dari lokasi pekerjaan dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi lapangan secara langsung sekaligus mendukung proses monitoring yang lebih efektif.

Dalam arahannya, Plt. Direktur Kepatuhan Intern, Syauqiatul Afnani Rangkuti, menegaskan bahwa kegiatan pemantauan dan manajemen risiko dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan di seluruh satuan kerja. Ia mengingatkan bahwa semakin besar nilai anggaran suatu pekerjaan, semakin besar pula risiko yang perlu dikelola. Oleh karena itu, setiap satuan kerja diharapkan secara konsisten melakukan mitigasi risiko melalui pemantauan dan evaluasi berkala agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini.

Melalui kegiatan ini, Direktorat Kepatuhan Intern mendorong penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara rutin, termasuk evaluasi mingguan terhadap potensi kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan pekerjaan. Dengan langkah tersebut, setiap temuan maupun permasalahan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Diharapkan, upaya pemantauan dan mitigasi risiko yang berkelanjutan dapat mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur sumber daya air yang efektif, akuntabel, tepat mutu, tepat waktu, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I mendampingi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, dalam peninjauan kawasan pesisir di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (06/06). Kegiatan yang berlangsung di Pantai Arung Parak dan lokasi pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, ini bertujuan melihat secara langsung kondisi abrasi di wilayah pesisir sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur pengaman pantai berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada peninjauan di Pantai Arung Parak, rombongan melihat dampak abrasi yang terus menggerus garis pantai dan mengancam permukiman warga. Abrasi yang terjadi setiap tahun menyebabkan berkurangnya luas daratan, berpotensi merusak fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Kabupaten Sambas merupakan wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Herzaky Mahendra Putra menegaskan pentingnya penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur yang tepat guna melindungi masyarakat pesisir dan menjaga kawasan perbatasan. Senada dengan itu, Bupati Sambas, Satono, berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan pengaman pantai mengingat laju abrasi di sejumlah wilayah pesisir Sambas mencapai sekitar 20 meter per tahun dan telah mengancam lahan serta permukiman warga.

Melalui peninjauan ini, diharapkan upaya penanganan abrasi di Kabupaten Sambas dapat terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran infrastruktur pengaman pantai menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko abrasi, melindungi masyarakat pesisir, serta mendukung ketahanan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai Kalimantan I telah membangun Perkuatan Tebing Sungai Melawi di Kabupaten Sintang. Infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya pengamanan kawasan bantaran sungai seluas kurang lebih 9 hektare yang rentan terhadap erosi dan longsoran. Kehadirannya berfungsi melindungi permukiman warga, jalan utama kabupaten, fasilitas umum, serta berbagai aset strategis masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, bangunan perkuatan tebing sungai ini juga menjadi daya tarik masyarakat sekitar sebagai objek wisata alternatif yang dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal. Bangunan perkuatan tebing ini memiliki panjang 300 meter dengan struktur utama berupa sheet pile beton berukuran 12 meter yang diperkuat dengan square pile beton berukuran 15 meter. Struktur ini dirancang khusus untuk meningkatkan kestabilan tebing dan mereduksi dampak gerusan arus sungai yang kuat. Sebagai pengaman sungai, kekuatan infrastruktur ini bertumpu pada sistem perkuatan yang tertanam di bawah tanah. Melalui sistem tersebut, risiko pergeseran tanah dapat diminimalkan sehingga keamanan kawasan sekitar sungai tetap terjaga dalam jangka panjang, dan aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat dapat berjalan dengan aman. Pembangunan ini menjadi wujud nyata pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Ke depan, BWS Kalimantan I berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur yang terukur guna mendukung ketahanan wilayah terhadap daya rusak air di Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menggelar Sidang Pleno I Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Kapuas dengan mengangkat isu strategis fenomena “Godzilla” El Nino di Kalimantan Barat pada Jumat (08/05) di Aula Kapuas, Kantor BWS Kalimantan I. Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, Nurmansyah, dan dihadiri oleh anggota TKPSDA WS Kapuas serta para pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Barat.

Kepala BWS Kalimantan I, M. Tahid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan fenomena Godzilla El Nino penting dilakukan sebagai upaya menghadapi potensi dampak kekeringan dan karhutla di Kalimantan Barat. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan strategi yang tepat dalam menghadapi fenomena tersebut. Sementara itu, Perwakilan Ketua Harian TKPSDA WS Kapuas, Rini Haryani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TKPSDA yang hadir serta berharap hasil diskusi dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut, ia juga secara resmi membuka Sidang Pleno I TKPSDA WS Kapuas.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi dari dua narasumber. Fanni Aditya dari Stasiun Klimatologi II Provinsi Kalimantan Barat memaparkan proyeksi cuaca ekstrem dan anomali iklim di Kalimantan Barat, sementara Judan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kekeringan serta risiko karhutla di Kalimantan Barat. Dalam forum tersebut turut dibahas prediksi musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan lebih panjang dan kering akibat pengaruh El Nino, serta tingginya potensi karhutla di kawasan lahan gambut Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Ketapang, Kubu Raya, dan sekitarnya.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi isu strategis fenomena “Godzilla” El Nino yang dipimpin oleh Komisi Konservasi Sumber Daya Air. Melalui Sidang Pleno I TKPSDA WS Kapuas dan rekomendasi yang dihasilkan, diharapkan sinergi antarinstansi dan para pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim di Kalimantan Barat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I menggelar diskusi laporan pendahuluan kegiatan Review Desain dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Drainase Utama Kota Pontianak di Aula Kapuas BWS Kalimantan I Pontianak bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak (7/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendukung perencanaan sistem drainase perkotaan yang terpadu dan berwawasan lingkungan guna pengendalian banjir di Kota Pontianak.

Diskusi tersebut dihadiri oleh PPK Perencanaan dan Program, Al Dirga Akbarsadhana, didampingi Kepala Seksi Keterpaduan, Novizar Adiyansyah, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Dalam pembahasannya, kegiatan difokuskan pada hasil analisis awal yang telah dilakukan oleh konsultan, meliputi review data dan studi terdahulu yang berkaitan dengan sistem drainase Kota Pontianak serta identifikasi awal kondisi lapangan.

Al Dirga Akbarsadhana menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman awal mengenai sasaran kegiatan, rencana kerja, dan metode pelaksanaan sehingga produk yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan secara optimal dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Melalui pekerjaan ini, diharapkan tersusun desain dan kebijakan yang mampu mengurangi debit banjir, memperkecil luas genangan, serta mempersingkat durasi banjir di Kota Pontianak.