RDP Penyelamatan Danau Prioritas Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

201

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia yang terintegrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang penyelamatan Danau Limboto sebagai danau kritis prioritas nasional menjadi agenda utama pertemuan KPK bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, ATR/BPN, dan pimpinan daerah lainnya.


Dalam paparan kepala BWS Sulawesi II Gorontalo, Naswardi, menjelaskan beberapa penyebab danau Limboto menjadi kritis ialah :
1. Banyaknya alih fungsi lahan baik pada perbukitan dihulu sungai, dan disekitar danau yang menyebabkan sedimentasi tinggi dan banjir
2. Okupansi lahan masyarakat menyebabkan luasan danau dari 7000 Ha menjadi 3000 Ha
3. Terdapat 23 anak sungai yg masuk ke Danau Limboto dengan hanya 1 outlet yang mengakibatkan banjir
4. Penurunan kualitas air, serta penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat


Wakil ketua KPK, Nawawi Pomolango, berpesan Tahun ini setidaknya progres dari Penyelamatan Danau Limboto dapat ditunjukkan, jangan sampai seiring pergantian pimpinan dan deputi, Danau Limboto ini makin ‘habis’.

Kepada seluruh yang hadir, KPK juga meminta upaya penyelamatan danau limboto sebagai kekayaan Negara agar membawa progres yang signifikan.

Narasi : D. Kusuma
Foto: Dok. Humas 2022