Pidie Jaya, 14/7 – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I turut menghadiri rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Kabupaten Pidie Jaya, Selasa (14/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Integrated Implementation Plan for Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS) Infrastructure in Northern Sumatra dalam rangka mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh. Selain BWS Sumatera I, kegiatan juga diikuti BPJN Aceh, BPPW Aceh, BP3KP Sumatera I, Bappeda Aceh, BPBA, Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, serta perangkat daerah terkait.

Rangkaian kegiatan diawali dengan paparan dari Kementerian PPN/Bappenas mengenai penyusunan rencana implementasi terpadu pembangunan kembali infrastruktur yang mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Selanjutnya, peserta melaksanakan diskusi teknis untuk mengidentifikasi isu strategis, lokasi prioritas, kebutuhan data, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi prioritas di Kabupaten Pidie Jaya.

Usai rapat koordinasi, tim melaksanakan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya. Peninjauan ini dilakukan untuk memverifikasi kondisi eksisting di lapangan, memperoleh data terkini, serta mengidentifikasi kebutuhan penanganan infrastruktur secara langsung sebagai bahan penyusunan rencana implementasi terpadu.

Kunjungan lapangan tersebut bertujuan mendukung penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis risiko, terintegrasi lintas sektor, serta mempertimbangkan keterkaitan antara infrastruktur sumber daya air, jalan, permukiman, layanan dasar, lingkungan, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Hasil verifikasi lapangan diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas intervensi yang efektif dan siap dilaksanakan di wilayah terdampak.

Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan agenda serupa di Kabupaten Aceh Utara pada 15 Juli 2026 dan Kabupaten Aceh Tamiang pada 16 Juli 2026. Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan balai teknis, diharapkan penyusunan rencana implementasi terpadu dapat mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Provinsi Aceh secara lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.