Kementerian PU Gelar Rapat Virtual Bahas Penanganan Banjir dan Longsor di Sumut, Sumbar, dan Aceh

Berita Balai •

Pada hari Sabtu, 29 November 2025 pukul 09.00 WIB, Kementerian Pekerjaan Umum menggelar rapat khusus secara virtual untuk membahas penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Rapat ini dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan dan dihadiri oleh seluruh jajaran teknis terkait dari masing-masing wilayah. Pertemuan daring ini digelar guna mempercepat koordinasi lintas daerah sehingga semua langkah penanganan dapat responsif terhadap situasi yang berkembang.

Dalam sesi pemaparan awal, tiap perwakilan provinsi menyampaikan kondisi terkini infrastruktur yang terdampak, mulai dari jalan nasional, jembatan penghubung, hingga bangunan pengendali banjir. Hujan intens yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kerusakan di berbagai titik serta mengganggu mobilitas warga. Selain itu, rapat virtual memungkinkan setiap daerah mengirimkan pembaruan visual kondisi lapangan secara cepat sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif.

Pembahasan kemudian diarahkan pada progres penanganan darurat, termasuk pembukaan akses jalan yang tertutup longsor di Sumatera Utara, perkuatan lereng dan normalisasi sungai di Sumatera Barat, serta pemasangan tanggul darurat dan penanganan titik banjir kritis di Aceh. Untuk memastikan penanganan tepat sasaran, Kementerian PU menegaskan pentingnya update data kondisi di setiap provinsi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, informasi mengenai kerusakan, kebutuhan alat berat, hingga kondisi akses jalan dapat dipetakan secara real-time untuk mendukung prioritas penanganan. Rapat juga menekankan pentingnya integrasi data hidrologi, peningkatan sistem peringatan dini, dan penguatan kapasitas daerah dalam mitigasi jangka panjang.

Para peserta sepakat bahwa penanganan bencana tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga harus diimbangi dengan strategi pencegahan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pengawasan rutin terhadap titik rawan. Penegasan dari Staf Ahli Menteri menunjukkan bahwa penguatan sistem informasi lintas provinsi menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana yang berulang.

Sebagai penutup, Kementerian PU memastikan komitmennya untuk mempercepat penanganan darurat melalui koordinasi intensif, baik secara langsung maupun melalui pertemuan virtual. Setiap provinsi diminta untuk terus memperbarui data secara berkala agar pemetaan kebutuhan dan prioritas penanganan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dengan kolaborasi yang terarah ini, diharapkan akses masyarakat segera pulih dan ketahanan infrastruktur di wilayah terdampak dapat meningkat pada masa mendatang. (zr)