Jakarta, 26 Maret 2026 — Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat melaksanakan kegiatan survei lapangan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Wilayah Pertahanan (Wilhan) bagi Perwira Siswa (Pasis) Dikreg LXVII Tahun Ajaran 2026 di Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (26/03).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas Pasis dalam menganalisis permasalahan wilayah, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan penguatan ketahanan wilayah sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara.
Kehadiran rombongan Seskoad disambut oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid, serta Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar.
Dalam pelaksanaannya, KKL Wilhan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis permasalahan wilayah, memperdalam pemahaman terhadap peran Pembinaan Teritorial (Binter), serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendukung ketahanan wilayah yang berkelanjutan.
Pada sesi pemaparan, Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Yunitta Chandra menyampaikan peran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam pengelolaan infrastruktur air, khususnya di wilayah rawan bencana. Hal tersebut mencakup pengelolaan infrastruktur air di daerah bencana, perlindungan dan pelestarian sumber air, serta pemeliharaan fungsi resapan air.
Pengelolaan sumber daya air sendiri merupakan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Lebih lanjut, dalam konteks kebijakan nasional, pemenuhan hak rakyat atas air menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya air. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko bencana, seperti banjir.
Dalam implementasinya, pengelolaan infrastruktur sumber daya air di daerah bencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tahap pra bencana mencakup upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, sementara tahap tanggap darurat berfokus pada penanganan cepat, termasuk evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Adapun tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak.
Seiring dengan meningkatnya tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pendekatan perlindungan dan pelestarian sumber air kini terus dikembangkan melalui konsep Nature-Based Solutions (NbS). Pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai tantangan secara simultan, mulai dari krisis air hingga peningkatan ketahanan lingkungan.
Melalui kegiatan KKL Wilhan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang lebih komprehensif serta sinergi yang kuat antara sektor pertahanan dan pembangunan infrastruktur, khususnya dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.
“Perlindungan dan pelestarian sumber air tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi bagian dari ketahanan nasional dan stabilitas pembangunan,” menjadi penegasan penting dalam kegiatan tersebut. (KompuSDA-Hna/Jen)
- Kompu SDA