Sidoarjo - Kapoksi Komisi VII DPR RI Ir. Bambang H S, beserta Tim Tenaga Ahli melakukan Kunjungan ke PPLS di area lokasi P.25 Porong-Sidoarjo dan diterima oleh Kabid Perencanaan, Kabag Tata Usaha, para Ketua Tim & PPK di Lingkungan PPLS Rabu, 22 April 2026.
Pada kunjungan ini membahas terkait Semburan Lumpur Sidoarjo, yang kondisinya masih dalam tahap kebencanaan, serta harus mendapat perhartian serius oleh PPLS Ditjen SDA Kementerian PU juga seharusnya dari BASARNAS karena ini bencana Nasional.
Ia menekankan pentingnya pemasangan Early Warning System (EWS) di kawasan Lumpur Sidoarjo sebagai upaya mitigasi bencana agar masyarakat mendapat peringatan dini dan dapat segera mengevakuasi diri secara terkoordinasi saat terjadi kondisi darurat.
Bambang juga menyoroti bahwa pengelolaan aliran lumpur harus dilakukan secara optimal dan terukur. Pengurangan volume pengaliran ke Kali Porong, menurutnya, justru dapat meningkatkan tekanan terhadap tanggul yang selama ini menjadi penahan utama. “Kalau pengaliran dikurangi, tanggul bisa jebol. Dampaknya tidak hanya ke masyarakat sekitar, tapi juga ke jalur transportasi seperti jalan arteri dan kereta api.
Sementara itu, Kabid Perencanaan PPLS, Zulyana Tandju, S.T, M.T menjelaskan bahwa pengelolaan lumpur masih dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran yg tersedia. Dalam 2 tahun terakhir, terjadi penyesuaian volume pengaliran lumpur dari 21 juta m³ per tahun menjadi 13 juta m³ per tahun, kondisi tersebut berdampak pada kapasitas tampungan yg semakin cepat penuh, sehingga jika disertai curah hujan tinggi berpotensi terjadi overtopping atau peningkatan luapan yang dapat menyebabkan tanggul jebol.
Hasil kunjungan tersebut di PPLS menekankan pentingnya kolaborasi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan aliran lumpur ke Kali Porong demi keselamatan masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan PPLS dalam rangka keselamatan untuk masyarakat.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#MengelolaAirUntukNegeri
#PU608