Slide 1

Berita Balai Wilayah Sungai Papua > Kunjungan Menteri PUPR di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Papua


Jumat, 01 Oktober 2021, Dilihat 296 kali

JAYAPURA- Balai Wilayah Sungai Papua menjadi tuan rumah dalam rangka kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadimuljono pada Jumat (01/10/21). Kunjungan yang merupakan bagian dari persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden RI dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021 ini disertai dengan beberapa rangkaian kegiatan salah satunya yaitu penandatanganan prasasti tanda selesainya pembangunan infrastruktur utama pendukung PON XX. Adapun prasasti - prasasti tersebut antara lain prasasti pembangunan 15 Tower Rumah Susun (rusun) yang dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua yang berfungsi sebagai tempat tinggal atlet dan official, 7 arena PON XX berstandar internasional, Jembatan Youtefa, Monumen Kapsul Waktu, dan 2 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pada kesempatan ini Menteri PUPR juga menandatangani prasasti Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Papua.

Selanjutnya Menteri PUPR menuju Aula BWS Papua untuk menyampaikan sambutan yang dalam hal ini dilaksanakan secara langsung dengan jumlah terbatas yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Nimbrot Rumaropen, serta Pimpinan dan perwakilan dari masing - masing Balai di Provinsi Papua.

Melalui sambutannya, Menteri PUPR menyampaikan terima kasih kepada seluruh Balai di lingkungan Kementerian PUPR di Provinsi Papua yang bersama telah bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur tersebut, termasuk sarana dan prasarana PON XX di Papua. Menurut Menteri Basuki, tidak ada satupun hasil kerja yang bisa diklaim sendiri, oleh sebab itu peningkatan kerjasama tim sangat ditekankan. Selain itu, pada kesempatan ini Menteri Basuki juga menyampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR agar tetap menjaga integritas, kredibilitas, dan kerpercayaan dalam menjalankan amanat pembangunan infrastruktur.