Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Indramayu: Penguatan Sinergi Pengelolaan Infrastruktur Pesisir

Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung mendampingi Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Indramayu pada Senin, 10 November. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda evaluasi lapangan terhadap penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki karakteristik kerentanan tinggi terhadap abrasi dan perubahan garis pantai. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, dilakukan peninjauan kondisi eksisting bangunan pengaman pantai, termasuk breakwater, revetment, dan fasilitas pendukung lainnya. Pembahasan teknis mencakup kebutuhan peningkatan struktur pelindung pantai, penguatan sistem sedimentasi, serta aspek pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas garis pantai dalam jangka panjang. Evaluasi teknis turut diarahkan pada kelayakan fungsi bangunan sesuai standar operasional yang berlaku. Kabupaten Indramayu tercatat memiliki garis pantai lebih dari 147 kilometer berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, sehingga menjadi kawasan yang membutuhkan intervensi berkelanjutan untuk mengurangi risiko abrasi. Selain itu, wilayah ini merupakan salah satu sentra produksi perikanan dan pertanian, sehingga ketersediaan dan keamanan infrastruktur pesisir menjadi faktor penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Data BPS juga menunjukkan bahwa lebih dari 22 persen penduduk Indramayu bermata pencaharian di sektor kelautan dan pesisir, sehingga perlindungan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, dan instansi teknis diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sumber daya air berbasis kebutuhan lapangan. Melalui kunjungan ini, berbagai masukan mengenai hambatan teknis, kebutuhan prioritas pembangunan, dan potensi integrasi program diidentifikasi untuk mendukung efisiensi perencanaan. Penguatan kolaborasi diharapkan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kondisi pesisir. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Irwan Darmawan beserta jajaran anggota Komisi V DPR RI, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Kepala BBWS Citarum Marasi Deon Joubert, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini memperlihatkan pentingnya koordinasi dalam menjaga fungsi infrastruktur pendukung masyarakat pesisir. Secara regulatif, kegiatan pembahasan dan evaluasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Selain itu, upaya peningkatan infrastruktur pesisir mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menekankan peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim. Dengan dasar kebijakan tersebut, hasil kunjungan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan langkah peningkatan infrastruktur pesisir secara terukur dan berkelanjutan.