Memperkuat Infrastruktur SDA di Indramayu: Sinergi Pusat dan Daerah untuk Ketahanan Air

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah kembali diperkuat melalui pembahasan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Kabupaten Indramayu. Pertemuan di Pendopo Indramayu menghadirkan Komisi V DPR RI bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dengan fokus pada kondisi lapangan serta kebutuhan peningkatan infrastruktur irigasi dan pengendalian air. Secara teknis, diskusi menitikberatkan pada progres program irigasi dan pengamanan pantai di wilayah pesisir Indramayu. Anggota Komisi V meninjau jaringan irigasi rentang dan sistem drainase, serta titik rob pesisir yang membutuhkan breakwater dan struktur proteksi lainnya. Upaya ini mencerminkan pentingnya konektivitas sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier agar air dapat dikelola secara optimal demi mendukung pola tanam dan ketahanan pangan. (E-Media DPR RI, 2025) Dari sisi data, Komisi V DPR RI menyatakan dukungan pada modernisasi irigasi di Indramayu karena kabupaten ini memiliki potensi pertanian yang besar. Menurut Wakil Ketua Komisi V, Roberth Rouw, Indramayu mampu menghasilkan sekitar 1,3 juta ton beras per tahun jika irigasi ditangani secara efektif. (E-Media DPR RI, 2025) Selain itu, sinergi pengelolaan SDA diharapkan menjawab tantangan rob di pesisir Indramayu, yang menjadi sorotan serius karena dampak banjir laut terhadap masyarakat pesisir. (E-Media DPR RI, 2025) Landasan regulasi kegiatan ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan infrastruktur irigasi nasional di bawah payung ketahanan pangan. Selain itu, pengelolaan sistem irigasi partisipatif dan modern mengikuti pedoman teknis dari Kementerian PUPR, seperti pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria daerah irigasi. Manfaat jangka panjang dari kolaborasi ini sangat strategis bagi kesejahteraan masyarakat di Indramayu. Penguatan irigasi tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi air irigasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal dengan menjaga Indeks Pertanaman (IP) dan meningkatkan produktivitas petani. Di sisi pesisir, pembangunan proteksi seperti breakwater dapat mengurangi risiko rob dan erosi, sehingga masyarakat pesisir memperoleh perlindungan yang lebih baik. Dari perspektif organisasi, keterlibatan Komisi V DPR RI menunjukkan komitmen legislatif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Koordinasi lintas lembaga — pusat, provinsi, dan kabupaten — memperkuat tata kelola SDA secara partisipatif dan transparan. Pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian PUPR yang menekankan kerja sama lintas sektor untuk menjaga ketahanan air nasional. (Portal Ujian, 2025) Dengan sinergi yang semakin erat antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur SDA di Indramayu diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Perkuatan sistem irigasi dan proteksi pesisir menjadi wujud nyata dari komitmen menjaga kedaulatan air, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indramayu dalam jangka panjang.