Jakarta — Dalam rangka memperkuat keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan aset infrastruktur yang telah terbangun, serta mendorong pemanfaatan pembiayaan non-pemerintah guna mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis.

Optimalisasi aset tidak hanya difokuskan pada peningkatan fungsi infrastruktur yang telah ada, tetapi juga pada efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan. Langkah ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun dengan investasi besar dapat terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari strategi besar kementerian, pendekatan ini juga diintegrasikan melalui program utama PU608, yakni enam prioritas bidang pekerjaan umum dan delapan arah kebijakan strategis. Melalui PU608, Kementerian PUPR terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur baru dengan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada secara berkelanjutan.

“Kami tidak hanya fokus membangun infrastruktur baru, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aset yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik. Di sisi lain, pembiayaan non-pemerintah menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani APBN secara berlebihan,” ujar perwakilan Kementerian PUPR.

Kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta model-model pembiayaan alternatif lainnya menjadi bagian penting dari strategi ini, sejalan dengan visi Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian PUPR akan terus melakukan inovasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang inklusif, efisien, dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.