2015, Ditjen CK Tingkatkan Program Pengembangan Permukiman
Pembangunan Nasional •
Tahun 2015 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan lebih meningkatkan program mengatasi permukiman kumuh (pengembangan permukiman), disamping Air Minum dan Sanitasi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Imam S. Ernawi mengatakan, upaya mengatasi permukiman kumuh ini pekerjaannya lebih rumit , karena melibatkan permasalahan relokasi lahan untuk memindahkan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh ke rusunawa.
"Untuk permukiman itu lebih banyak pihak yang terlibat dan berperan terutama masyarakat, dan persoalannya tidak hanya memindahkan atau membuat hunian lebih layak, tapi ada masalah lahan dan alokasi ruang, berbeda dengan air minum, pihak-pihak yang terlibat mempunyai tugas lebih konkrit, jadi lebih mudah,"tutur Imam saat ditemui sejumlah wartawan (13/3).
Imam melanjutkan, selain upaya mengatasi permukiman kumuh, program lainnya adalah sanitasi, yang sifatnya hampir sama dengan permukiman, namun kata Imam, saat ini kinerja dan kesadaran masyarakat akan sanitasi yang lebih baik jauh meningkat sehingga pelaksanaannya relatif lebih mudah.
Dari segi anggaran, kata Imam, melihat tren 5 tahun terakhir, diharapkan di tahun 2015 Ditjen Cipta Karya mendapatkan Rp 39 triliun, diketahui di tahun 2014 anggaran Ditjen Cipta Karya adalah Rp 16,9 triliun.
"Kalau bisa mencapai angka tersebut, tahun berikutnya upaya untuk capaian target bisa lebih ringan,"tambah Imam.
Imam menambahkan, nilai tersebut adalah perhitungan apabila peran masyarakat dan dunia usaha pertumbuhannya tidak signifikan. Artinya, kata Imam, Pemerintah daerah, masyarakat diharapkan peranannya jauh lebih baik lagi. (nrm)
Sumber : pu.go.id
Berita
Kementerian PU dan Tim Satgas PRR Pascabencana Sumatera Susuri Tiga Rute Wilayah Aceh untuk Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur
Perkuat Sinergi Pascabencana, Balai Kementerian PU Audiensi dengan Pangdam Iskandar Muda
Balai-Balai PU, Tim Satgas PRR, dan Pemerintah Aceh Laksanakan Monitoring Bersama Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BWS Sumatera I Dampingi Menteri PU Tinjau Penanganan Longsoran dan Huntara di Aceh Tamiang
Memang Harus Ya Bendungan Dibuat di Hutan Belantara?
BWS Sumatera I Bahas Percepatan Penanganan Pascabencana DAS Tamiang Bersama Satgas GALAPANA DPR RI