NCICD (Indonesia National Capital Integrated Coastal Development) merupakan proyek serupa dengan Proyek Saemangeum di Korea. Jika kedua negara bekerja sama akan sangat membantu untuk pendekatan ekonomi kedua Negara. Demikian disampaikan Deputi Koordinator KASDI (Korean Agency for Saemangeum Development & Investment) Bryan Im saat pembukaan 2nd Indonesian-Korean NCICD Technical Seminar di Saemangeum Korea, Kamis lalu (20/2).

Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimoeljono juga menyampaikan harapannya agar program pertukaran informasi dan pengetahuan dapat menghasilkan kerjasama yang lebih erat antara kedua negara. Program tersebut antara lain melalui rangkaian seminar dan kunjungan lapangan di Jakarta dan Saemangeum.

Dalam seminar, KASDI mengulas proses pengembangan Saemangeum sebagai salah satu dari delapan Free Economic Zone di Korea. Meskipun sejak tahun 1980-an telah dikonsepkan sebagai wilayah pengembangan pertanian, pada perkembangannya di tahun 2007 dominasi guna lahan Saemangeum disesuaikan menjadi 30% untuk pertanian dan 70% untuk kegiatan industri, pariwisata, dan permukiman.

Delegasi Indonesia melalui Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Robert M. Sianipar menyampaikan, bahwa Keberadaan tanggul laut dan reklamasi lahan Saemangeum serupa dengan yang direncanakan dalam NCICD di Indonesia. Namun, tujuan utama yang berbeda yaitu untuk mengatasi permasalahan land subsidence dan bagian dari upaya penanganan banjir ibukota Negara. NCICD sekaligus ditujukan untuk menyediakan lahan pengembangan baru dengan bentuk burung Garuda yang ikonik.

Lebih lanjut Robert menyampaikan, saat ini tantangan dalam pengimplementasian NCICD antara lain pada konsep kelembagaan dan mekanisme pendanaan yang melibatkan pihak swasta (Public Private Partnership), serta beberapa detail teknis pembangunan yang sedang dikaji bersama lintas kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait.

Won Sup Lee dari Korea Research Institute for Human Settlements memaparkan tentang Regional Policies in Korea oleh. Hal penting yang disampaikan Won adalah perubahan paradigma kebijakan spasial di Korea setiap satu dasawarsa. Dari growth people development & industrilualization pada tahun 1960-1970an, control of the capital region and decentralization pada tahun 1980an, menjadi promotion of provincial regionals and localization pada 1990an.

Kemudian memasuki millennium baru, Korea mengusung kebijakan balanced development and competitiveness, yang sukses mengantar Korea menjadi salah satu Negara maju dunia. Setelah itu, sejak tahun 2010 sampai saat ini Korea fokus pada spatial policy Quality of Life and Happiness of People. Berbagai kebijakan ini tampak nyata pada pembangunan wilayah Korea serta pada beberapa proyek besar yang sempat dikunjungi delegasi Indonesia, seperti Incheon Free Economic Zone, Sihaho Lake Tidal power plant, Daejeon Water Mangement Center, Geumgang River Water Management Center, dan Sejong Special City for Government Complex.

Di penghujung seminar, pihak KASDI menyampaikan empat peluang kerjasama Indonesia-Korea dalam implementasi NCICD yaitu pada proses review masterplan, survey data primer, implementasi pilot design project (Stage A of NCICD) dan technical exchange and collaboration. Basuki menyampaikan bahwa sesungguhnya terdapat kesamaan utama dalam kebijakan spasial di Indonesia dan Korea yaitu untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. "Keberhasilan Korea memberikan inspirasi bagi implementasi NCICD di Indonesia" ujar Basuki pada penutupan seminar. (dz/har)

Sumber : pu.go.id