Di penghujung tahun 2014 ini, sesuai agenda nasional kita akan menghadapi pemerintahan yang baru. Seluruh elemen Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum harus mengarahkan programnya untuk mendukung program pemerintah mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

"Hal ini merupakan cita-cita seluruh Pemerintah di Dunia yang tertuang dalam agenda internasional yang sudah disepakati," ujar Imam S. Ernawi dalam pembukaan forum penajaman program bidang Cipta Karya region Sumatra, di Palembang (3/3/2014).

Forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Konsultasi Regional Kementerian PU tahun 2015 yang terdiri dari dua tahap, yaitu Konreg tahap pertama yang merupakan pertemuan pembukaan dan arahan dari Menteri PU, serta Konreg tahap kedua yang merupakan forum penajaman program masing-masing Satmikal.

Konsultasi Regional merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan yang merupakan salah satu tahap penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan bidang PU dan permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian PU.

Forum Penajaman Program Region I mencakup provinsi di wilayah Sumatera yang di dalamnya melingkupi unsur kepala Bappeda, Kepala Dinas Bidang Cipta Karya dan Kasatker bidang Cipta Karya. 

Kegiatan diawali dengan arahan Dirjen Cipta Karya untuk kebijakan program bidang Cipta Karya tahun 2015 dan arahan kebijakan tata ruang wilayah Sumatra yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan Wilayah 1, Ditjen Penataan Ruang.

Pembahasan program Cipta Karya untuk masing-masing provinsi dilakukan pada desk provinsi yang terdiri dari perwakilan masing-masing sektor, serta pemerintah provinsi. Diharapkan melalui desk tersebut dapat diidentifikasi isu-isu strategis bidang Cipta Karya pada masing-masing wilayah, serta dirumuskan program-program yang akan dilakukan Ditjen Cipta Karya di tahun 2015 untuk mengatasi persoalan-persoalan kawasan permukiman di tiap provinsi.

Dalam arahannya untuk program 2015, Imam menegaskan komitmen Ditjen Cipta Karya untuk mendukung struktur dan pola ruang nasional dan provinsi, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Selain itu untuk 2015, Ditjen Cipta Karya berupaya mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh tiap-tiap kabupaten/kota. Untuk itu proses pemrograman pada skala regional dan lokal harus memperhatikan data capaian SPM oleh masing -masing kabupaten/kota.

"Ditjen Cipta Karya membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh komunitas atau kelompok masyarakat. Program-program yang dapat menstimulan pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik skala komunitas maupun skala kawasan," tambah Imam. (catur)